Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS ASPEK HUKUM DAN IMPLIKASI KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL Rahman, Irsan; Gumbira, Seno Wibowo; Mayasari, Riezka Eka; Sahrul, Sahrul; Suyanto, Suyanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.219

Abstract

Riset ini dilandasi atas kemauan buat penuhi keinginan yang mendesak negeri buat ikut serta dalam akad bidang usaha global, tetapi belum seluruh akad bidang usaha international yang terdapat bisa menata ikatan diartikan. Riset ini bertabiat yuridis normatif dengan pangkal hukum inferior yang setelah itu ditafsirkan. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan riset akta. Analisa informasi tidak bisa dilepaskan dari bermacam pengertian. Ada pula pengertian yang dipergunakan dalam penyusunan ini merupakan pengertian pandangan hukum serta keterkaitan kontraktual ialah dengan mengamati akad bidang usaha global dari bidang batas serta jenjang pembuatan dan akibatnya untuk kemajuan hukum nasional. Dari ulasan bisa disimpulkan yang dibilang akad bidang usaha global merupakan akad yang terbuat oleh poin hukum global, angkat tangan pada hukum nasional serta melahirkan hak serta peranan. Akibat Pengesahan Akad Global kepada Hukum serta keterkaitan kontraktual wajib memandang peran negeri serta akar dari perjanjian bidang usaha global. Kewenangan yudikatif senantiasa bisa melandaskan argumentasi hukum.
Pelatihan Penyusunan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal Muhammad As Ari; Basrawi; Syamsul Rijal; Riezka Eka Mayasari
TENANG : Teknologi, Edukasi, dan Pengabdian Multidisiplin Nusantara Gemilang Vol. 1 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Perhimpunan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kerja informal mengenai penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum yang terkait dengan hak-hak mereka. Sektor informal di Indonesia, yang mencakup mayoritas tenaga kerja, masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum akibat ketidakpahaman mengenai pentingnya kontrak kerja. Pelatihan yang menggunakan metode partisipatif ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai sektor informal dan mencakup modul pengenalan hukum ketenagakerjaan, simulasi penyusunan kontrak kerja, serta perlindungan hukum bagi pekerja informal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta. Simulasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun kontrak kerja yang memadai dengan bimbingan fasilitator. Meskipun hasilnya positif, beberapa tantangan, seperti literasi hukum yang rendah, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk memastikan tenaga kerja informal dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam melindungi hak-haknya secara hukum.
Speedy Trial in Election Crimes in Indonesia: Between Judicial Efficiency and Evidentiary Integrity Riezka Eka Mayasari; La Ode Awal Sakti; Siti Hudzaifah Miftahul Jannah; Yahyanto; Eduardo Andres Cellis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i2.29811

Abstract

Speedy trials in regional election criminal cases are essential for maintaining democratic integrity, but they raise concerns about balancing efficiency with substantive justice. This study examines the implications of implementing speedy trial principles on evidence quality, access to justice, human rights protection, and judicial system integrity through normative legal analysis of primary sources. The research reveals that accelerated judicial processes create tensions between procedural speed and thoroughness, potentially compromising the examination of evidence, disadvantaging resource-limited defendants, and risking due process violations. The findings demonstrate that expedited timelines may undermine comprehensive legal reasoning in judicial decisions. A balanced framework is essential to achieve both procedural efficiency and substantive justice in electoral criminal proceedings.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PERLINDUNGAN HAK WARGA DESA DI KECAMATAN WATUBANGGA Rahmad Hidayat; Riezka Eka Mayasari; Irsan Rahman; Basrawi Basrawi
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i3.1543

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya dokumen kependudukan, yang berakibat pada keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Data menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan menjadi faktor utama terjadinya exclusion error dalam program bantuan sosial, sehingga banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar. Kegiatan ini juga didasari kenyataan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan konsekuensi yuridis signifikan seperti ketidakjelasan status hukum, hambatan akses keadilan, kerentanan terhadap diskriminasi, dan keterbatasan dalam melakukan transaksi serta perbuatan hukum. Kontribusi kegiatan terwujud dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang fungsi strategis administrasi kependudukan, kewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting, serta prosedur yang harus diikuti. Program ini tidak hanya berhenti pada edukasi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi permasalahan administrasi kependudukan yang sering dihadapi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat desa yang tertib administrasi, sadar hukum, dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Lebih jauh, program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sistem administrasi kependudukan sebagai instrumen penegakan hak konstitusional yang memungkinkan warga untuk memperoleh legitimasi hukum atas identitas, properti, dan akses terhadap layanan publik.