Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penyuluhan Hukum, Kesehatan Dan Kewirausahaan Di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Dikson Junus; Roy Marthen Moonti; Ilyas Lamuda; Nurwita Ismail; Muten Nuna; Yeni Paramata; Ayub Usman Rasid; Wahyudin Hasan; Julie Abdullah; Ernikawati Ernikawati; Nur Istiyan Harun; Muhammad Fachri Arsjad; Nirmala Sahi
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 3 (2022): September
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.3.817-822.2022

Abstract

Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat ditengah kehidupan bersosial adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menerapkan kepatuhan terhadap aspek-aspek yang berlaku ditengah masyarakat. Pada penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini yakni masyarakat dibekali pengetahuan, pemahaman serta kesadaran tentang tiga aspek yakni aspek hukum, aspek kesehatan dan kewirausahaan. Metode yang digunakan yakni pemberian teori dan tanya jawab langsung. Hasil dari kegiatan ini yakni adanya peningkatan pengetahuan individu maupun kelompok masyarakat tentang kesadaran hukum, pentingnya menerapkan pola hidup bersih, serta antusias masyarakat untuk mau memulai berwirausaha.
Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi Muslim A Kasim; Yusrianto Kadir; Roy Marthen Moonti; Marthen Bunga; Salahudin Pakaya
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 2 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i2.3049

Abstract

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Dampak dari Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi – sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 6 temuan masalah dalam penerapan dana PEN sehingga menghambat penggunaan dana PEN untuk bisa mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19.
The Authority of Government Officials in Delegating and Mandating Arifin Tumuhulawa; Roy Marthen Moonti
Unnes Law Journal Vol 7 No 1 (2021): Unnes L.J. (April, 2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v7i1.38778

Abstract

Power sharing vertically in a unitary state has its consequence for the existence of the environment of both central and local governments. By the existence, another consequence appears which is the relationship between central government and local government in order to avoid the overlap of the authority implementation. One of the crucial aspects in democratic state of law (democratischerechtsstaat) is legality principle (legaliteitsbeginsel). It means that each legal action of the government should be based on the applicable laws and regulations or the authority given by the applicable regulations. The problem statements and the aims of this research are to find out the authority of the Government Officials in running the government affairs and to investigate the meaning of delegating and mandating conducted by the government officials. Authority is the formal power owned by administration boards and/or officials or other state administrators to act in public law report including some competences. The basic principles of authority are first, the administration officials act and make decision based on their authority; second, the authority to use should be accounted for and tested by both legal norm and legal principle. Delegation is defined as delegating authority from the higher board and/or government officials to the subordinates in which the responsibility and liability is switched completely to the delegates. Mandate does not contain the transfer of authority. It is only the mandator gives his/her authority to another person (mandatary) to make decision or take actions on his/her behalf.
Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial Roy Marthen Moonti; Saiful R. Pakaya; Rustam Hs. Akili; Yusrianto Kadir; Marten Bunga
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): July : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i4.322

Abstract

The aim of this research is to find out how criminal law regulates and recognizes the spread of hoaxes in the context of election campaigns and to find out how prevention efforts and legal education can be improved to reduce the spread of hoaxes during election campaigns. In this research, the researcher used a normative research method, namely a research method that aims to analyze, interpret and evaluate applicable law or legal principles by referring to theory, doctrine, statutory regulations, court decisions and other legal sources. Social media is the easiest place to share and get various information about the latest things that are currently being discussed and paid attention to by the public. However, as explained previously, not everyone can use social media well and wisely. This can be seen from the rise of hoax news spread on various social media platforms, be it Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter and so on.