Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Netralitas KPU Jambi dalam Verifikasi DCT Pemilu Legislatif 2024 Salsa Nabila; Ian Pasaribu; Galank Pratama; Hatta Abdi Muhammad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8946

Abstract

Penelitian ini menganalisis netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dalam proses verifikasi administrasi dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka demokrasi prosedural Robert A. Dahl yang diturunkan ke dalam lima indikator, yaitu keadilan prosedural, transparansi proses, akuntabilitas keputusan, partisipasi setara, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jambi berupaya menjaga netralitas melalui penerapan standar verifikasi yang sama kepada seluruh peserta pemilu, penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, penyusunan berita acara, koordinasi teknis dengan partai politik, serta pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses verifikasi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen bakal calon sebelum ditetapkan dalam DCT. Meskipun demikian, dinamika politik lokal, perhatian publik terhadap kelengkapan dokumen calon, serta potensi sengketa administratif tetap menjadi tantangan yang menuntut penguatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan penelitian menegaskan bahwa netralitas KPU tidak hanya dipahami sebagai sikap nonpartisan, tetapi juga sebagai konsistensi prosedural dalam menjalankan tahapan pemilu secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Netralitas juga perlu diwujudkan melalui komunikasi publik yang jelas agar masyarakat memahami dasar setiap keputusan pencalonan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kapasitas institusional KPU dalam merespons tekanan politik secara profesional dan berbasis aturan secara berkelanjutan. Dengan demikian, netralitas penyelenggara pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, mencegah delegitimasi hasil pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pencalonan anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif 2024.
ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK TRANSPORTASI ANGKUTAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU Fajar Alan Syahrier; Galank Pratama; Jefri Al Kausar; Mirza Sazeta
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.5068

Abstract

The existence of coal mines in Indragiri Hulu Regency is a sector that functions to increase Regional Original Income (PAD) if managed well, but the existence of coal mine transportation activities using public roads has triggered conflict between the Indragiri Hulu Regency Government and the local community. This conflictual relationship cannot be separated from the ecological impact caused by coal mining activities, where the local government has no commitment to maintaining the quality of the community's environment. In this research, the author wants to analyze the dynamics of conflict between civil society and the Indragiri Hulu Regency Government regarding coal mining activities in Indragiri Hulu Regency. This research uses qualitative methods. The results of the research are that there is public distrust in the Regional Government regarding policies governing the transportation of mining products which tend to benefit mining companies, in the principle negotiation aspect there are differences in views between the Regional Government and the community regarding coal transportation activities using public roads, and the needs of residents which is hampered by the impact of coal mining transportation.
Analysis of Social Capital in Community Forest Management (HKm) in Muaro Jambi Regency Fajar Alan Syahrier; M. Wira Anshori; Galank Pratama; Mirza Sazeta; Azira Novia Rizal
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5050

Abstract

This study analyses the form and role of social capital in the management of Community Forests(HKm) in Muaro Jambi District. Using a comparative qualitative approach, the study comparestwo HKm organisations with different institutional categories, namely the Koperasi Multi UsahaMandiri (gold category) and KTH Bumi Indah Sejahtera (blue category). Data collection wasconducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The resultsshow that social capital in both groups is reflected in three dimensions: bonding, bridging, andlinking. The bonding dimension is strong in both groups, characterised by trust, mutualcooperation, and member participation. The bridging dimension developed better in KoperasiMulti Usaha Mandiri through horizontal networking with other cooperatives. The most decisivefactor was the linking dimension, which showed the most notable difference. The Multi-BusinessCooperative had strong vertical relationships with the village government and the forestryservice, thereby supporting institutional strengthening and improving the group's economicachievements. Conversely, KTH Bumi Indah Sejahtera has weak linking capital due to a lack ofcoordination with the village government, which has resulted in limited programme support andeconomic outcomes. This study concludes that the success of HKm management depends not onlyon internal cohesion, but primarily on the group's ability to build vertical networks to gain accessto resources and policy support.
Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi M. Wira Anshori; Mirza Sazeta; Galank Pratama; Fajar Alan Syahrier; Jefri Al Kausar
Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal ALTASIA (Agustus)
Publisher : Program Studi Pariwisata - Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/altasia.v8i2.12047

Abstract

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi menjadi penting karena kawasan ini tidak hanya memiliki nilai arkeologis dan historis, tetapi juga berkembang sebagai ruang kebijakan, pariwisata budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, kajian sebelumnya masih lebih banyak menempatkan Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata, sumber pembelajaran, atau destinasi budaya, sementara aspek desain kelembagaan sebagai dasar tata kelola kolaboratif belum banyak dikaji. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana desain kelembagaan membentuk relasi, pembagian kewenangan, sinergi pendanaan, dan koordinasi antaraktor dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena fokus kajian diarahkan pada proses, relasi kelembagaan, dan dinamika koordinasi yang membutuhkan pemahaman kontekstual secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berperan sebagai regulator, penghubung sinergi anggaran APBN dan APBD, serta pengembang pariwisata budaya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif, jumlah informan, dan belum adanya pengukuran kuantitatif atas dampak ekonomi maupun efektivitas anggaran. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan campuran, memperluas informan, dan membandingkan pengelolaan Candi Muaro Jambi dengan kawasan cagar budaya lain.