Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Mulyawati, Kade Richa
Universitas Warmadewa
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : jurnal analogi hukum

 1 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melarikan Diri dari Karantina Kesehatan I Made Anandha Ida Rusmantara; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.2.2022.114-118

Abstract

Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 is a pandemic threat that has been legally established by the World Health Organization (WHO) because it has an impact on the survival of the population. So that the Government of Indonesia issued legal regulations as an effort to overcome one of their health quarantines but still not obeyed by the public in connection with this, how is the legal arrangement on health quarantine? And what are the legal sanctions against someone who is fleeing health quarantine? This research uses normative research methods. The basis of the Health Protection and Quarantine Law in the 1945 Constitution stipulates that a prosperous life is born and inner, living, and getting a good and healthy living environment and entitled to health services is a community right. Those who violate the legal regulations that have been imposed in this pandemic situation get verbal reprimands, written reprimands, and administrative sanctions.
Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali) Dewa Ayu Risma Pranasita; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.269-275

Abstract

Kejahatan terorganisir sudah mengalami perkembangan yang bersifat transnasional dimana skala kejahatannya mencakup berbagai negara. Istilah transnasional sendiri mengacu pada aktivitas kriminal yang melintasi batas-batas negara (borderless countries). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir oleh karena itu kejahatan transnasional narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan kejahatan transnasional terorganisir narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia? serta bagaimanakah analisis modus operandi pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dalam upaya menyelundupkan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Pelaku kejahatan transnasional terorganisasi selalu melakukan evaluasi mengenai modus operandi yang digunakan agar lolos dari pengawasan penegak hukum oleh karena itu penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kejahatan transnasional tersebut karena modus operandi yang semakin canggih.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ni Made Dhea Wijayanti Upadana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.353-357

Abstract

Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perzinahan (Studi Kasus Putusan Sela Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bli) Ni Kadek Ayu Dwiyanti; I Made Minggu Widyantara; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.71-76

Abstract

Exception is a form of objection or legal action that can lead to an interlocutory decision taken by a judge, usually in response to a challenge regarding his authority to adjudicate in court. The problem is 1) how the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case is a case study of interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli? and 2) how the ratio legis of the judge related to the authority to adjudicate in interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli?. The purpose is to know and describe the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case case study and the suitability of the judge's ratio legis related to the authority to adjudicate in Interlocutory Decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli. The method used is the normative law method. The relative authority to handle cases between two courts is determined by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), specifically articles 148 and 84. The judge's understanding of the interlocutory decision was that the Bangli District Court acknowledged the objection of the legal counsel stating that it did not have the authority of the case.
Co-Authors A.A.Sg.Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arion Tampubolon Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Risma Pranasita Dewi, A.A.Sg.Laksmi Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ketut Sri Astiti I Ketut Sukadana I Made Aditya Mantara Putra I Made Anandha Ida Rusmantara I Made Minggu Widyantara I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Cipta Mahendra Arinda I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Indah Permatasari Kadek Nadya Pramita Sari Karma, Ni Made Sukaryati Komang Indra Saputra Luh Made Mahendrawati Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Ari Swartini Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Made Dhea Wijayanti Upadana Ni Made Puspasutari Ujianti Saputra, Komang Indra Widiati, Ida Ayu Putu