Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Atribusi Digital dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Jaringan Komunitas Gay Eilen Sava Purwigantari; Deni Achmad; Fristia Berdian Tamza; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i2.3714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran konten pornografi dari distribusi konvensional ke jaringan digital yang anonim, tertutup, dan mudah berpindah antarplatform. Karakter tersebut menimbulkan persoalan dalam menghubungkan identitas digital, aktivitas elektronik, dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi atribusi digital dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran konten pornografi di jaringan komunitas gay serta mengkaji kecukupan norma hukum dalam mengatribusikan perbuatan digital kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan hanya pada keterkaitan akun dengan konten pornografi, tetapi memerlukan pembuktian hubungan antara identitas subjek, penguasaan akun atau perangkat, aktivitas elektronik, bukti elektronik, dan unsur kesalahan. Keanggotaan dalam komunitas atau grup digital tidak dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pidana tanpa bukti keterlibatan secara individu. Kebaruan penelitian ini adalah konstruksi atribusi digital sebagai kerangka yuridis yang menghubungkan fakta elektronik dengan pertanggungjawaban pidana. Konstruksi tersebut memberikan batas yang lebih terukur dalam menentukan pelaku sekaligus memperkuat kepastian hukum dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
INTEGRATED ENVIRONMENTAL LAW POLICIES AND SPATIAL CONTROL FOR FLOOD MITIGATION Refi Meidiantama; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira; Bhanu Prakash Nunna; Dita Trijayanti
Journal of Constitutional Law Society Vol. 5 No. 2 (2026): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v5i2.160

Abstract

Flooding in Bandar Lampung City stems not only from natural factors but also from environmental crime and weak spatial utilization control. This study contributes originally by situating environmental crime policy and spatial control within a constitutional and administrative law framework, an angle not yet developed in existing flood-mitigation literature on the city. It analyzes environmental crime control and spatial utilization policies in flood mitigation and normatively examines their enforcement effectiveness, focusing on how penal and non-penal measures address environmental crime, spatial violations, and administrative violations, and how enforcement functions in spatial control. This normative legal research applies statutory and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. Results show penal measures apply criminal provisions in environmental and spatial planning law while adhering to the ultimum remedium principle under Article 613 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, treating criminal sanctions as a last resort applied only after administrative instruments prove ineffective, consistent with the state's constitutional duty under Article 28H(1) of the 1945 Constitution to guarantee every person's right to a good and healthy environment. Non-penal measures involve strengthening spatial planning policy, licensing supervision, conservation-area protection, environmental rehabilitation, and community participation. Applying Soerjono Soekanto's theory of law enforcement effectiveness, normative-documentary analysis finds enforcement of environmental crime and spatial control in Bandar Lampung City has not been optimal, with the law enforcement factor as the most problematic dimension, particularly due to persistent obstacles in monitoring and in consistently imposing sanctions against environmental and spatial utilization violations.