Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Peran Fatwa dalam Menyusun Qanun: Tinjauan Fiqh dan Implikasinya dalam Praktik Hukum Ai Reni Ratnasari; Fakhry Fadhil
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i1.81

Abstract

The main issue in this study is how the role of fatwa in the process of drafting qanun, as well as its implications in legal practice, especially in the context of the relationship between fiqh, fatwa, and qanun. The purpose of this study is to analyze the interaction between fiqh, fatwa, and qanun in the Islamic legal system, as well as to explore how fatwa can influence legal policies in line with Islamic principles. The research method used is a qualitative approach through literature study analysis and case studies, focusing on the application of fatwa in qanun, particularly in Indonesia. The main results achieved show that fiqh provides the basis for issuing practical fatwas, which then become the basis for drafting qanuns. Although fatwas are not legally binding, they have an important role in shaping public policy, influencing social norms, and providing legitimacy to legislation based on Islamic principles, as seen in MUI fatwas related to zakat and halal products. However, the implementation of fatwa in qanun faces major challenges, such as constitutionality, public acceptance, and the low level of fatwa socialization. 
The Concept of Halal as the Foundation for the Development of the Halal Industry in Islamic Economic Law Fakhry Fadhil; Muflih Adi Laksono; Nurrohman Nurrohman
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i1.275

Abstract

The concept of halal was initially understood as a religious provision related to what is permissible for Muslims to consume. However, over time, the meaning of halal has expanded significantly and is no longer limited to the aspect of consumption alone. Halal has developed into a broader value system that encompasses various economic activities, including production, distribution, and consumption of goods and services. This development has led to the emergence of the halal industry, which integrates Islamic principles into various sectors such as food, pharmaceuticals, cosmetics, fashion, finance, and tourism. This study aims to analyze the concept of halal as a foundation for the development of the halal industry from the perspective of Islamic economic law. The research employs a normative approach using a literature study method by examining Islamic legal sources, including the Qur’an, hadith, fiqh literature, and regulations related to halal product assurance. The findings indicate that the concept of halal is not only related to the legal permissibility of products but also reflects values of justice, transparency, cleanliness, and public welfare in economic activities. In Indonesia, the development of the halal industry is supported by regulations through Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, implemented by Halal Product Assurance Organizing Agency with the involvement of Indonesian Ulema Council in determining halal fatwas.
PENGUATAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN AMANAH PADA CALON PASKIBRAKA KECAMATAN WARUNGGUNUNG Adam Nugraha; Fakhry Fadhil
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2026): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Calon Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan figur teladan generasi muda yang membutuhkan pengokohan moral agar mampu mengemban tugas negara secara jujur dan akuntabel. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mandiri STISNU Nusantara Tangerang ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi dan sifat amanah bagi calon Paskibraka di Kecamatan Warunggunung. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Interactive Awareness Training yang mengombinasikan pemaparan materi kebangsaan dan keagamaan, simulasi studi kasus kepemimpinan, serta perumusan ikrar komitmen bersama. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 10.00 hingga 16.00 WIB ini berhasil meningkatkan literasi serta integritas moral peserta secara signifikan. Hasil pengabdian menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif calon Paskibraka untuk menginternalisasikan sembilan nilai anti korupsi dan sikap amanah, baik dalam menyukseskan tugas pengibaran bendera maupun dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan (agent of change) di lingkungan masyarakat.
PENYULUHAN ADVOKASI NON-LITIGASI BAGI MASYARAKAT PELAKU UMKM TERJERAT PINJOL ILEGAL Anwari Anwari; Fakhry Fadhil
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2026): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya praktik penyedia layanan pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman sosial-ekonomi yang secara nyata mengeksploitasi kelompok masyarakat rentan di kawasan pedesaan. Keterbatasan literasi keuangan digital, minimnya pemahaman hukum positif, serta rendahnya edukasi Fiqh Muamalah menjadikan ibu-ibu penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sasaran empuk skema pembiayaan eksploitatif. Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi substantif sekaligus pendampingan advokasi non-litigasi bagi ibu-ibu pelaku usaha mikro di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilaksanakan pada Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026. Pendekatan pengabdian ini mengintegrasikan sosialisasi edukatif partisipatif, bedah studi kasus sengketa finansial digital, analisis etika syariat, serta ruang konsultasi hukum dua arah. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan dalam mengidentifikasi kriteria platform bodong, mengamankan privasi digital, dan menguasai taktik advokasi di luar pengadilan. Poin-poin keterampilan yang dikuasai mencakup prosedur pelaporan resmi ke Satgas PASTI/OJK dan Kepolisian, strategi penanganan intimidasi penagih (debt collector), serta tata cara negosiasi restrukturisasi beban utang. Secara nyata, kegiatan ini berhasil memulihkan rasa aman secara psikologis, mengembalikan ketenangan kehidupan bermasyarakat, serta memberikan kepastian panduan hukum bagi ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel agar lebih tangguh, kritis, dan terbebas dari cengkeraman finansial ilegal.