Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

RETE OF PROFIT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mulkan Mahendra Yuda Sungkawa; Fakhry Fadhil; Muhamad Awaluddin
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2023): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini akan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan isu rate of profit dalam konsep ekonomi syariah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana rate of profit dalam konsep fikih?, bagaimana rate of profit dalam konsep ekonomi Islam?, dan bagaimana tinjuan hukum ekonomi syariah terhadap rete of profit pada Bank Syariah di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analisis. Hasil temuan dalam artikel ini mendeskripsikan bahwa cita-cita bank syariah untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan sesuai tujuan ekonomi syariah belum terlaksana. Konsep rate of profit Islami yang akan menciptakan keadilan distributif pada pendapatan dan kekayaan itu adalah konsep yang menghilangkan komponen riba (baik nasi’ah maupun fadl) dan komponen maysir (spekulasi). Komponen riba al-nasi’ah dalam penentuan harga pembiayaan di bank syariah yang dihilangkan adalah komponen cost of fund (biaya dana) yang mengikuti siklus rate of interest (suku bunga) sedangkan komponen riba al-fadl dan maysir yang dihilangkan adalah komponen risk premium (premi resiko) untuk mengatasi gagal bayar (default) dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Secara khusus komponen maysir yang dihilangkan adalah komponen jangka waktu (uncertainty dalam pembiayaan jangka panjang) yang bersifat fixed. Sedangkan komponen overhead cost dan spread (kuntungan/rate of profit bank) tetap ada.
ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PAYLATER DI APLIKASI E-COMMERCE Fakhry Fadhil; Ahmad Ropei
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Fiqih Muamalah terhadap transaksi paylater di aplikasi E-commerce. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem PayLater. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research). Dengan menyesuaikan berupa Aplikasi yang dijadikan penelitian, buku-buku, artikel, dan jurnal yang dijadikan referensi bahan dari skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PayLater menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai. Tetapi, jika di dalam Sistem paylater dengan menggunakan akad qardh atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGEMASAN (Study Kasus di PT Tunas Logistik Solusindo) Rahmat Fauzi; Fakhry Fadhil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang praktik jasa logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik Solusindo dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad ijarah. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual produknya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. PT. Tunas Logistik menyediakan layanan penyimpanan barang di gudang, proses pengemasan (packing), dan penyerahan kepada jasa ekspedisi ketika terjadi transaksi pembelian dari konsumen.Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, content analysis, dan analisis komparatif. Data dikumpulkan dari berbagai literatur fikih muamalah serta referensi yang relevan dengan praktik bisnis logistik dan ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik usaha yang dilakukan PT. Tunas Logistik Solusindo dapat dikategorikan dalam dua jenis akad ijarah. Pertama, ijarah ‘ala al-‘ain yang mencakup aktivitas penyewaan ruang penyimpanan barang. Kedua, ijarah ‘ala al-‘amal yang mencakup jasa pengemasan barang dan penyerahan kepada ekspedisi. Kedua bentuk akad tersebut diperbolehkan secara syariah selama memenuhi unsur kejelasan manfaat, upah (ujrah), serta adanya kesepakatan kedua belah pihak.Dengan demikian, kegiatan logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik tidak hanya menunjang operasional UMKM secara efisien, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem logistik berbasis syariah yang modern dan profesional. Praktik ini sekaligus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam dunia usaha kontemporer secara relevan dan aplikatif.
PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG INOVASI FINANCIAL TECHNOLOGY Fakhry Fadhil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah financial technology (fintech) yang menghadirkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif Islam, fintech perlu diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk layanan, seperti Peer to Peer (P2P) Lending Syariah, Digital Payment Syariah, dan Crowdfunding Syariah. Ketiganya menawarkan alternatif pembiayaan dan transaksi keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berpotensi memperkuat perekonomian umat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Sebagai pijakan hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, antara lain Fatwa No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Fatwa No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah, dan Fatwa No. 140/2021 tentang Islamic Securities Crowdfunding. Fatwa-fatwa ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara fintech syariah untuk memastikan kejelasan akad, transparansi, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Namun, regulasi khusus mengenai fintech syariah di Indonesia masih terbatas sehingga diperlukan penguatan hukum yang lebih komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Kerangka Norma dalam Instrumen Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik dan Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dhimmah Serta Kontribusinya Bagi Pengembangan Ekonomi Nasional Fakhry Fadhil; Oyo oyo sunaryo mukhlas; Atang Abdul Hakim
AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Al-Kainah: Journal of Islamic Studies
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAI Miftahul Huda Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69698/jis.v4i2.1608

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia, khususnya melalui penerapan akad ijarah yang harus selaras dengan norma hukum Islam dan regulasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam praktik lembaga keuangan syariah dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara prinsip fiqh muamalah, fatwa otoritatif, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu melalui kajian terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa perpindahan kepemilikan. Dalam perkembangannya, akad ini memiliki beberapa bentuk seperti Ijarah Muntahiya Bittamlik dan Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah yang memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan modern. Keabsahan praktik tersebut didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PSAK No. 59. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa akad ijarah memiliki landasan syariah dan yuridis yang kuat, sehingga layak dijadikan sebagai instrumen pembiayaan yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia.
E-Wallets and Zakat: Opportunities and Challenges of Sharia Financial Technology in Enhancing the Financial Well-Being of the Madura Community Qadariyah, Lailatul; Fadhil, Fakhry; Adinata, Uslan; Wong, Lucas; Dara, Ravi
Al Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 5 No. 1 (2026): Al Irsyad: Jurnal Studi Islam
Publisher : STAI Publisistik Thawalib Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54150/alirsyad.v5i1.844

Abstract

The adoption of e-wallets for zakat payments remains low due to limited digital literacy, security concerns, and the requirement for Sharia compliance, despite fintech innovations improving efficiency and transparency. This study investigates the influence of opportunities and challenges in e-wallet usage on community participation in digital zakat payments. A mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design was employed. The quantitative phase used a correlational approach with questionnaires, analyzed in SPSS for descriptive statistics, and tested for validity, reliability, normality, and linearity, using t-tests and F-tests. The qualitative phase involved a case study with interviews and documentation from 20 informants over 59 days, analyzed through data condensation, descriptive presentation, and triangulation of sources and techniques. Results indicate moderately high perceptions of e-wallet opportunities (mean = 16.00), high perceived challenges (mean = 36.10), and moderately high zakat usage (mean = 16.43). Statistical analyses confirmed significant positive relationships between variables. The Madura community, especially younger generations, uses M-Banking and ShopeePay for daily transactions, including zakat, although most still prefer cash. E-wallets provide accessibility, flexibility, and transactional proof, but limited knowledge, security concerns, and traditional habits limit their adoption for zakat payments. The study concludes that opportunities enhance zakat participation, challenges reduce interest, and overall adoption depends on community understanding, access, and trust. This research offers important insights into how e-wallet opportunities and challenges affect the effectiveness of digital zakat payments.
Tinjauan Yuridis POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Mitigasi Risiko Perbankan Syariah Analisis Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia Zahwa Khoirunnisa; Debi Larasati; Fakhry Fadhil
Al Barakat Vol 6 No 1 (2026): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v6i1.399

Abstract

Risk management in Islamic banking is an important process to maintain the stability and sustainability of Islamic financial institutions. Islamic banks operate based on Sharia principles, such as profit-sharing and the prohibition of riba, gharar, and maisir, which create unique risk characteristics compared to conventional banks. This study discusses the implementation of risk management in Islamic banking based on Law Number 21 of 2008 and POJK Number 65/POJK.03/2016. The discussion includes the stages of risk management: risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as the ten types of risks that must be managed by Islamic banks. The study concludes that effective risk management is essential to ensure prudential banking practices, maintain public trust, and support the growth of a stable and competitive Islamic banking system.
Pengintegrasian Maqashid Syariah dalam Strategi Pariwisata Halal: Etika Keagamaan, Hak Konsumen, dan Kerangka Hukum dalam Studi Kasus Lombok Fitry Primadona; Marwata; Fakhry Fadhil
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 7 No. 3 (2026): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v7i3.12516

Abstract

This study explores the strategic development of halal tourism marketing in Lombok by applying an integrated quantitative and religious-ethical approach. Using Structural Equation Modeling (SEM) and Importance-Performance Map Analysis (IPMA), this research identifies key drivers influencing Muslim tourists’ loyalty. The findings highlight that perceived value occupies the most critical position in the IPMA quadrant marked by the highest importance score (0.310) but relatively low performance (56.410). This gap reveals a strategic urgency to enhance the spiritual and emotional value embedded in halal tourism services. The study emphasizes that improving perceived value must go beyond technical compliance, aligning with core Islamic ethical principles such as maqashid shariah (protection of religion, life, wealth, intellect, and dignity) and muamalah (transparency, fairness, and honesty in transactions). Regulatory frameworks like Indonesia’s Halal Product Assurance Law further reinforce the legal obligation to uphold Muslim consumer rights in the public tourism sector. By embedding faith-based values into service design and marketing strategies, this paper argues for a model of halal tourism that integrates religious freedom, consumer protection, and social transformation. Lombok can serve as a benchmark destination that not only meets procedural halal standards but also fosters deeper spiritual satisfaction and inclusive service justice in a pluralistic society.
Kedudukan Harta sebagai Fitnah dalam QS. al-Humazah: Analisis Tematik atas Tafsir al-Sya’rāwī Fakhry Fadhil; Ahmad Fathonih; Asep Mustofa Kamal
AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies Vol. 6 No. 2 (2025): AT–TAISIR Journal of Indonesian Tafsir Studies
Publisher : LPPM Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/attaisir.v6i2.786

Abstract

Wealth constitutes a fundamental aspect of human life, serving as a means of fulfilling needs and sustaining existence. However, the Qur’an emphasizes that wealth is not merely a blessing but also a fitnah (trial) that may lead to arrogance, pride, and behaviors characterized by humazah and lumazah, namely the tendency to mock, disparage, and demean others. Previous studies on Q.S. al-Humazah have predominantly adopted a normative ethical approach and have not sufficiently addressed contemporary phenomena such as exhibitionism, social-image construction, and symbolic superiority. This study aims to analyze the status and meaning of wealth in Q.S. al-Humazah through the perspective of Tafsīr al-Sya‘rāwī, in order to uncover the moral-psychological dimensions of wealth as a trial. Employing a library research method, this study uses Tafsīr al-Sya‘rāwī by Mutawallī al-Sya‘rāwī as its primary source and applies the al-adabī al-ijtimā‘ī (literary-social) exegetical approach, which emphasizes the relevance of Qur’anic values to social dynamics, moral conduct, and human behavior. The findings indicate that wealth in Q.S. al-Humazah is not confined to material possessions but also encompasses various forms of human advantages, such as intelligence, beauty, social status, success, and other forms of social prestige that may function as trials. When misused, these advantages foster a sense of superiority, encourage arrogance, and generate demeaning attitudes toward others. Theoretically, this study contributes to a broader understanding of wealth as a symbolic entity that shapes the quality of one’s faith, while methodologically affirming the relevance of the literary-social exegetical approach as a contextual model for interpreting the Qur’an in relation to contemporary social realities.
Pengintegrasian Maqashid Syariah dalam Strategi Pariwisata Halal: Etika Keagamaan, Hak Konsumen, dan Kerangka Hukum dalam Studi Kasus Lombok Fitry Primadona; Marwata; Fakhry Fadhil
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 7 No. 3 (2026): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v7i3.12516

Abstract

This study explores the strategic development of halal tourism marketing in Lombok by applying an integrated quantitative and religious-ethical approach. Using Structural Equation Modeling (SEM) and Importance-Performance Map Analysis (IPMA), this research identifies key drivers influencing Muslim tourists’ loyalty. The findings highlight that perceived value occupies the most critical position in the IPMA quadrant marked by the highest importance score (0.310) but relatively low performance (56.410). This gap reveals a strategic urgency to enhance the spiritual and emotional value embedded in halal tourism services. The study emphasizes that improving perceived value must go beyond technical compliance, aligning with core Islamic ethical principles such as maqashid shariah (protection of religion, life, wealth, intellect, and dignity) and muamalah (transparency, fairness, and honesty in transactions). Regulatory frameworks like Indonesia’s Halal Product Assurance Law further reinforce the legal obligation to uphold Muslim consumer rights in the public tourism sector. By embedding faith-based values into service design and marketing strategies, this paper argues for a model of halal tourism that integrates religious freedom, consumer protection, and social transformation. Lombok can serve as a benchmark destination that not only meets procedural halal standards but also fosters deeper spiritual satisfaction and inclusive service justice in a pluralistic society.