Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGEMASAN (Study Kasus di PT Tunas Logistik Solusindo) Rahmat Fauzi; Fakhry Fadhil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang praktik jasa logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik Solusindo dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad ijarah. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual produknya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. PT. Tunas Logistik menyediakan layanan penyimpanan barang di gudang, proses pengemasan (packing), dan penyerahan kepada jasa ekspedisi ketika terjadi transaksi pembelian dari konsumen.Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, content analysis, dan analisis komparatif. Data dikumpulkan dari berbagai literatur fikih muamalah serta referensi yang relevan dengan praktik bisnis logistik dan ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik usaha yang dilakukan PT. Tunas Logistik Solusindo dapat dikategorikan dalam dua jenis akad ijarah. Pertama, ijarah ‘ala al-‘ain yang mencakup aktivitas penyewaan ruang penyimpanan barang. Kedua, ijarah ‘ala al-‘amal yang mencakup jasa pengemasan barang dan penyerahan kepada ekspedisi. Kedua bentuk akad tersebut diperbolehkan secara syariah selama memenuhi unsur kejelasan manfaat, upah (ujrah), serta adanya kesepakatan kedua belah pihak.Dengan demikian, kegiatan logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik tidak hanya menunjang operasional UMKM secara efisien, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem logistik berbasis syariah yang modern dan profesional. Praktik ini sekaligus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam dunia usaha kontemporer secara relevan dan aplikatif.

PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG INOVASI FINANCIAL TECHNOLOGY Fakhry Fadhil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah financial technology (fintech) yang menghadirkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif Islam, fintech perlu diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk layanan, seperti Peer to Peer (P2P) Lending Syariah, Digital Payment Syariah, dan Crowdfunding Syariah. Ketiganya menawarkan alternatif pembiayaan dan transaksi keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berpotensi memperkuat perekonomian umat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Sebagai pijakan hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, antara lain Fatwa No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Fatwa No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah, dan Fatwa No. 140/2021 tentang Islamic Securities Crowdfunding. Fatwa-fatwa ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara fintech syariah untuk memastikan kejelasan akad, transparansi, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Namun, regulasi khusus mengenai fintech syariah di Indonesia masih terbatas sehingga diperlukan penguatan hukum yang lebih komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Kerangka Norma dalam Instrumen Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik dan Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dhimmah Serta Kontribusinya Bagi Pengembangan Ekonomi Nasional Fakhry Fadhil; Oyo oyo sunaryo mukhlas; Atang Abdul Hakim
AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Al-Kainah: Journal of Islamic Studies
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAI Miftahul Huda Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69698/jis.v4i2.1608

Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan akan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia, khususnya melalui penerapan akad ijarah yang harus selaras dengan norma hukum Islam dan regulasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad ijarah dalam praktik lembaga keuangan syariah dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara prinsip fiqh muamalah, fatwa otoritatif, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu melalui kajian terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa perpindahan kepemilikan. Dalam perkembangannya, akad ini memiliki beberapa bentuk seperti Ijarah Muntahiya Bittamlik dan Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah yang memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan modern. Keabsahan praktik tersebut didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PSAK No. 59. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa akad ijarah memiliki landasan syariah dan yuridis yang kuat, sehingga layak dijadikan sebagai instrumen pembiayaan yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia.

E-Wallets and Zakat: Opportunities and Challenges of Sharia Financial Technology in Enhancing the Financial Well-Being of the Madura Community Qadariyah, Lailatul; Fadhil, Fakhry; Adinata, Uslan; Wong, Lucas; Dara, Ravi
Al Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 5 No. 1 (2026): Al Irsyad: Jurnal Studi Islam
Publisher : STAI Publisistik Thawalib Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54150/alirsyad.v5i1.844

The adoption of e-wallets for zakat payments remains low due to limited digital literacy, security concerns, and the requirement for Sharia compliance, despite fintech innovations improving efficiency and transparency. This study investigates the influence of opportunities and challenges in e-wallet usage on community participation in digital zakat payments. A mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design was employed. The quantitative phase used a correlational approach with questionnaires, analyzed in SPSS for descriptive statistics, and tested for validity, reliability, normality, and linearity, using t-tests and F-tests. The qualitative phase involved a case study with interviews and documentation from 20 informants over 59 days, analyzed through data condensation, descriptive presentation, and triangulation of sources and techniques. Results indicate moderately high perceptions of e-wallet opportunities (mean = 16.00), high perceived challenges (mean = 36.10), and moderately high zakat usage (mean = 16.43). Statistical analyses confirmed significant positive relationships between variables. The Madura community, especially younger generations, uses M-Banking and ShopeePay for daily transactions, including zakat, although most still prefer cash. E-wallets provide accessibility, flexibility, and transactional proof, but limited knowledge, security concerns, and traditional habits limit their adoption for zakat payments. The study concludes that opportunities enhance zakat participation, challenges reduce interest, and overall adoption depends on community understanding, access, and trust. This research offers important insights into how e-wallet opportunities and challenges affect the effectiveness of digital zakat payments.

Tinjauan Yuridis POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Mitigasi Risiko Perbankan Syariah Analisis Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia Zahwa Khoirunnisa; Debi Larasati; Fakhry Fadhil
Al Barakat Vol 6 No 1 (2026): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v6i1.399

Risk management in Islamic banking is an important process to maintain the stability and sustainability of Islamic financial institutions. Islamic banks operate based on Sharia principles, such as profit-sharing and the prohibition of riba, gharar, and maisir, which create unique risk characteristics compared to conventional banks. This study discusses the implementation of risk management in Islamic banking based on Law Number 21 of 2008 and POJK Number 65/POJK.03/2016. The discussion includes the stages of risk management: risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as the ten types of risks that must be managed by Islamic banks. The study concludes that effective risk management is essential to ensure prudential banking practices, maintain public trust, and support the growth of a stable and competitive Islamic banking system.

Pengintegrasian Maqashid Syariah dalam Strategi Pariwisata Halal: Etika Keagamaan, Hak Konsumen, dan Kerangka Hukum dalam Studi Kasus Lombok Fitry Primadona; Marwata; Fakhry Fadhil
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 7 No. 3 (2026): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v7i3.12516

This study explores the strategic development of halal tourism marketing in Lombok by applying an integrated quantitative and religious-ethical approach. Using Structural Equation Modeling (SEM) and Importance-Performance Map Analysis (IPMA), this research identifies key drivers influencing Muslim tourists’ loyalty. The findings highlight that perceived value occupies the most critical position in the IPMA quadrant marked by the highest importance score (0.310) but relatively low performance (56.410). This gap reveals a strategic urgency to enhance the spiritual and emotional value embedded in halal tourism services. The study emphasizes that improving perceived value must go beyond technical compliance, aligning with core Islamic ethical principles such as maqashid shariah (protection of religion, life, wealth, intellect, and dignity) and muamalah (transparency, fairness, and honesty in transactions). Regulatory frameworks like Indonesia’s Halal Product Assurance Law further reinforce the legal obligation to uphold Muslim consumer rights in the public tourism sector. By embedding faith-based values into service design and marketing strategies, this paper argues for a model of halal tourism that integrates religious freedom, consumer protection, and social transformation. Lombok can serve as a benchmark destination that not only meets procedural halal standards but also fosters deeper spiritual satisfaction and inclusive service justice in a pluralistic society.

Kedudukan Harta sebagai Fitnah dalam QS. al-Humazah: Analisis Tematik atas Tafsir al-Sya’rāwī Fakhry Fadhil; Ahmad Fathonih; Asep Mustofa Kamal
AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies Vol. 6 No. 2 (2025): AT–TAISIR Journal of Indonesian Tafsir Studies
Publisher : LPPM Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/attaisir.v6i2.786

Wealth constitutes a fundamental aspect of human life, serving as a means of fulfilling needs and sustaining existence. However, the Qur’an emphasizes that wealth is not merely a blessing but also a fitnah (trial) that may lead to arrogance, pride, and behaviors characterized by humazah and lumazah, namely the tendency to mock, disparage, and demean others. Previous studies on Q.S. al-Humazah have predominantly adopted a normative ethical approach and have not sufficiently addressed contemporary phenomena such as exhibitionism, social-image construction, and symbolic superiority. This study aims to analyze the status and meaning of wealth in Q.S. al-Humazah through the perspective of Tafsīr al-Sya‘rāwī, in order to uncover the moral-psychological dimensions of wealth as a trial. Employing a library research method, this study uses Tafsīr al-Sya‘rāwī by Mutawallī al-Sya‘rāwī as its primary source and applies the al-adabī al-ijtimā‘ī (literary-social) exegetical approach, which emphasizes the relevance of Qur’anic values to social dynamics, moral conduct, and human behavior. The findings indicate that wealth in Q.S. al-Humazah is not confined to material possessions but also encompasses various forms of human advantages, such as intelligence, beauty, social status, success, and other forms of social prestige that may function as trials. When misused, these advantages foster a sense of superiority, encourage arrogance, and generate demeaning attitudes toward others. Theoretically, this study contributes to a broader understanding of wealth as a symbolic entity that shapes the quality of one’s faith, while methodologically affirming the relevance of the literary-social exegetical approach as a contextual model for interpreting the Qur’an in relation to contemporary social realities.

Pengintegrasian Maqashid Syariah dalam Strategi Pariwisata Halal: Etika Keagamaan, Hak Konsumen, dan Kerangka Hukum dalam Studi Kasus Lombok Fitry Primadona; Marwata; Fakhry Fadhil
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 7 No. 3 (2026): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v7i3.12516

This study explores the strategic development of halal tourism marketing in Lombok by applying an integrated quantitative and religious-ethical approach. Using Structural Equation Modeling (SEM) and Importance-Performance Map Analysis (IPMA), this research identifies key drivers influencing Muslim tourists’ loyalty. The findings highlight that perceived value occupies the most critical position in the IPMA quadrant marked by the highest importance score (0.310) but relatively low performance (56.410). This gap reveals a strategic urgency to enhance the spiritual and emotional value embedded in halal tourism services. The study emphasizes that improving perceived value must go beyond technical compliance, aligning with core Islamic ethical principles such as maqashid shariah (protection of religion, life, wealth, intellect, and dignity) and muamalah (transparency, fairness, and honesty in transactions). Regulatory frameworks like Indonesia’s Halal Product Assurance Law further reinforce the legal obligation to uphold Muslim consumer rights in the public tourism sector. By embedding faith-based values into service design and marketing strategies, this paper argues for a model of halal tourism that integrates religious freedom, consumer protection, and social transformation. Lombok can serve as a benchmark destination that not only meets procedural halal standards but also fosters deeper spiritual satisfaction and inclusive service justice in a pluralistic society.

Harmonisasi Regulasi Perbankan Syariah PBI No. 09/19/PBI/2007 Siti Zahra; Syahri Fahriyah Tri Kusuma Dewi; Fakhry Fadhil
Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) Vol. 7 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/jibms.v7i1.1216

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi regulasi perbankan syariah, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 09/19/PBI/2007. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi horizontal terhadap literatur serta fatwa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama syariah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), serta melarang unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, dalam tahap implementasi masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang bersifat administratif-prosedural, seperti dominasi akad non-bagi hasil (khususnya murabahah bil wakalah tanpa disiplin verifikasi underlying asset), disparitas interpretasi antarlembaga, serta timbulnya risiko gharar siber pada ekosistem fintech syariah yang mengungkap adanya regulatory loophole. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan harmonisasi regulasi substantif-operasional melalui transformasi fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi auditor substantif, penerbitan panduan teknis verifikasi aset lintas lembaga, diversifikasi akad bagi hasil, serta penguatan program literasi syariah nasional untuk menjaga kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai syariah.

Dialektika dan Integrasi Akad dalam Digital Marketing: Analisis Ijarah dan Ju‘alah pada Praktik Afiliator di Era Kontemporer Fakhry Fadhil; Uum Ummul Muhimmah; Sofian Sofian Al hakim; Ahmad Ropei
AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Al-Kainah: Journal of Islamic Studies
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAI Miftahul Huda Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69698/jis.v5i1.1617

Latar Belakang: Perkembangan ekonomi digital mendorong transformasi signifikan dalam praktik transaksi muamalah, khususnya pada model pemasaran afiliasi (affiliate marketing). Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian konsep akad dalam fiqh muamalah agar tetap relevan dengan dinamika bisnis modern, terutama dalam menjembatani aspek kepastian hukum dan fleksibilitas insentif bagi pelaku ekonomi digital. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan implementasi akad ijārah dan ju‘ālah dalam praktik affiliate marketing serta mengidentifikasi relevansi keduanya dalam sistem ekonomi digital kontemporer berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan melalui metode komparatif-normatif dengan menelaah literatur fiqh muamalah, ekonomi Islam, serta praktik pemasaran afiliasi dalam ekosistem digital. Hasil Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa affiliate marketing dapat dipetakan ke dalam dua bentuk akad. Pertama, model afiliator sebagai endorser yang sejalan dengan akad ijārah, di mana imbalan diberikan secara tetap atas jasa promosi dan produksi konten. Kedua, model afiliator sebagai e-marketer yang selaras dengan akad ju‘ālah, di mana imbalan bersifat variabel dan bergantung pada capaian hasil penjualan. Kedua model ini menunjukkan adanya diferensiasi mekanisme insentif antara kepastian pendapatan dan sistem berbasis kinerja dalam praktik ekonomi digital. Kesimpulan: Integrasi akad ijārah dan ju‘ālah dalam praktik affiliate marketing mencerminkan adaptasi fiqh muamalah terhadap perkembangan ekonomi digital. Ijārah memberikan kepastian hukum dalam sistem berbasis jasa, sedangkan ju‘ālah menghadirkan fleksibilitas dan dorongan produktivitas. Keduanya, dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan adaptif terhadap perubahan zaman

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search