cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 20   21   22   23   24 
Perceraian di Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Kisaran (Pemenuhan Nafkah Berdasarkan Analisis Gender) Wirdani Hidayah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3088

Abstract

Selama masa COVID-19 di Pengadilan Agama Kisaran terjadi peningkatan perceraian, peningkatan perceraian ini disebabkan faktor nafkah dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perceraian di masa COVID-19 di Pengadilan Agama Kisaran dan untuk mendapatkan data empiris tentang perceraian gugat dan perceraian talak. Selanjutnya, untuk memahami alasan sebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kisaran di masa COVID-19, selanjutnya tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor nafkah sebagai penyebab perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer berupa dari hasil wawancara dari 8 informan, yaitu istri dan suami yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kisaran di masa COVID-19. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, wawancara ditranskrip dan dianalisis dengan analisis gender. Hasil penelitian ini proses persidangan di Pengadilan Agama Kisaran di masa COVID-19 dengan cara jaga jarak secara fisik (physical distancing) dengan tetap melakukan tatap muka mematuhi protocol kesehatan dan pelayanan online dengan persidangan secara elektronik (E-litigasi). Faktor penyebab banyaknya cerai gugat dengan cerai talak di Pengadilan Agama Kisaran adalah faktor nafkah (suami tidak memberikan nafkah kepada istri), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan faktor mabuk, madat, dan judi. Bahwa berdasarkan analisis gender yang dilakukan penelitian ini menemukan bahwa terjadi ketidak seimbangan antara suami dan istri mengenai akses, peran, control dan manfaat terhadap pencarian nafkah di dalam keluarga selama COVID-19 yang menjadi penyebab atau faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Kisaran. Penelitian ini merekomendasikan upaya sosialisai untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab suami istri dalam relasi keluarga dan nafkah.
Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture Sudirman Suparmin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.3212

Abstract

The problem in social life is whether a custom is boeh done or not. This is certainly in line with Islamic studies which conceptualize Al-Adatu al-Muhakkamah, which is something that happens repeatedly that can be accepted by common sense and human nature which is used as a reference for law. So in this paper the author is interested in knowing the Concept of Culture in the Order of Life In Academic Studies and to know the Concept of Al-Adatu al-Muhakkamah in The Menukur of Cultural Customs. The method used in this study is a normative legal research method with an approach to cultural studies and the concept of A l-A datu al-Muhakkamah. The result of the analysis is that culture is a community habit that is carried out repeatedly which can become a habit of society. And in the concept of Al-Adatu al-Muhakkamah one of the customs that can be done must meet the elements that have been set by the scholars.
Efektivitas Peraturan Tidak Menikah Selama Masa Studi di STAI As-Sunnah Deli Serdang Muhammad Amar Adly; Imam Yazid; Nur Halimah Assa’diah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, dan untuk mengetahui bagaimana analisis normatif peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field Research). Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Assunnah pada bulan November 2021. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Penulis akan menggunakan tahapan analisis berupa, membaca/mengamati data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa salah satu syarat mahasiswa/I mendapatkan beasiswa di STAI Assunah yaitu belum menikah, dan ketika sudah mengikuti perkuliahan berlaku peraturan tidak menikah selama masa studi, maka beasiswanya akan dicabut dan mendapatkan denda, dan mengembalikan nilai beasiswa yang telah diberikan. Peraturan tidak menikah selama masa kuliah sangat efektiv disebabkan denda yang tak main-main dan untuk tujuan yang bagus. Secara normatif peraturan telah dibuat sebelum mahasiswa masuk dan wajib membaca dan memahaminya, maka itu sah dimata hukum
Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai) Anita Rahmah; Cahaya Permata
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3145

Abstract

Penelitian ini melakukan kajian tentang bagaimana analisa dari hukum yang digunakan dalam mengkaji penetapan pajak restoran oleh pemerintah di Kota Binjai dalam perspekti Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan kajian penelitian yuridis normatif pada buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan ulama hingga penelitian lain yang telah dilakukan serta hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya pajak memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak  ini bsa didaptkan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah penerimaan pajak dari restoran. Di Kota Binjai sendiri, pajak restoran ini sudah diimplementasikan sejak lama, namun pada prosesnya masih ditemukan berbagai kendala dan penyimpangan terkait penetapan tarif pajaknya. Berdasarkan berbagai sumber baik dari Pemerintah Daerah dan wilayah Kota Binjai diketahui pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Binjai kepada pedagang-pedagang UMKM seperti Pedagang Kaki Lima, penjual bakso hingga warung nasi kecil angat tinggi dan membebankan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan disama ratakan antara penngusaha besar dengan pedagang kecil. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, pendapatan pedagang kecil ini tidak lebih besar dari pajak yang dibebankan. Penetapan yang dilakukan ini berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili merupakan sebuah perbuatan dzalim yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pemerintah Kota Binjai perlu mengkaji ulang peraturan terkait tarif yang ditetapkan. Selain itu, ditinjau dari pandangan BPKAD Kota Binjai penetapan tarif yang dilakukan oleh para pengusaha dan pedagang ini belum merupakan keputusan final. Apabila ada tanggapan, ususlan maupun keberatan akan tarif yang dikenakan bisa melakukan pelaporan di kantor BPKAD Kota Binjai untuk dilakukan peninjauan ulang.
Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan Muhammad Fitri Adi; Budi Sastra Panjaitan; Mhd. Yadi Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3150

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu Pengadilan Agama berdasarkan UU No.3 tahun 2006 dan Pengadilan Umum berdasarkan UU No. 21 tahun 2008. Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama, khususnya pada akad murabahah yang nasabahnya ingkar janji (wanprestasi) yang tidak sampai pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. sumber data Primer adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA. Mdn jo. Putusan Nomor 1516/Pdt. G/2020/PA.Mdn. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam meyelesaikan perkara ekonomi syariah sampai dengan pelaksanaan eksekusinya pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 agustus 2013 dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Medan bersumber dari internal hukum dan lembaga Pengadilan Agama dan bersumber dari eksternal perilaku dan tindakan dari pihak masyarakat pencari keadilan dan pihak aparatur terkait.
Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Maslahat yang dicanangkan Pemerintah Indonesia) Faisar Ananda; Julhaidir Purba
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan maslahat yang direncanakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia dalam analisis maslahat dan mafsadat Hukum Islam. untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini maka dilakukanlah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu Studi pustaka dan sebagai data yang diperoleh diambil melalui beberapa berita yang falid dan juga beberapa literature buku, baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemaslahatan untuk tidak menggunakan dana ibadah haji lebih besar daripada apabila dipergunakan. Selain daripada itu, kemafsadatan yang ada dari pembangunan Infrastruktur lebih besar kemafsadatannya mengingat dari sekian banyak investasi yang dilakukan tidak banyak yang mendapatkan keuntungan. Maka dari itu hukum yang didapat dari penelitian ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Saran yang diberikan adalah hendaknya para pengkaji Hukum Islam lebih teliti lagi dalam menganalisis permasalahan yang baru dalam Hukum Islam, sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dirasakan oleh umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Haji.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar) Zamroni Zamroni; Johny Krisnan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3078

Abstract

Salah satu tindak pidana yang masih marak dilakukan adalah tindak pidana aborsi sesuai pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Bar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta analisis bahan hukum menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Undang-undang kesehatan. Hal tersebut dikarenakan menurut penulis Majelis Hakim tidak memandang hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kesehatan, hanya berpandangan pada Undang-undang perlindungan anak saja.
Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif Maslahah Mursalah Imam Yazid; M Amar Adly; Ahmad Tamami
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3141

Abstract

Sejak diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Pertimbangan usia tersebut, disebabkan dampak negatif dari pernikahan dini. Namun, dengan alasan tertentu, lewat mekanisme peradilan, pasangan di bawah 19 tahun tetap dapat melaksanakan perkawinan, dengan mengajukan dispensasi kawin. Karena itu, dispensasi kawin dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif pernikahan dini, yang diaksentuasikan pada kebijaksanaan hakim. Lantas, bagaimana efektivitas dispensasi kawin dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini? Pasalnya, tujuan perkawinan adalah membangun kesejahteraan manusia berbasis keluarga. Terkait dispensasi kawin, ada 11 pasangan yang mendapatkan izin di Kota Medan pada tahun 2010-2012. Sehingga, dibutuhkan penelitian untuk menguji apakah pasangan perkawinan hasil dispensasi kawin di Kota Medan telah memenuhi standar keluarga sejahtera? Istilah sejahtera berekuivalen dengan maslahah dalam disiplin hukum Islam. Sebab itu, penelitian ini menjadikan maslahah sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empris; data penelitian bersumber langsung dari lapangan, yakni kata-kata dan tindakan subyek perkawinan hasil dispensasi kawin; diperoleh melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pasangan perkawinan tersebut tidak memenuhi strandar kualifikasi sebagai keluarga sejahtera (maslahah). Mulai aspek religiusitas (hifz al-din), pemeliharaan jiwa seperti tidak melakukan KDRT (hifz al-nafs), memperoleh pengetahuan (hifz al-‘aql), pengasuhan anak (hifz al-nasl), sampai kebutuhan finansial yang paling dasar (hifz al-mal), oleh masing-masing pasangan tidak terpenuhi, kecuali hanya satu keluarga saja.Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Keluarga Sejahtera; Maslahah Mursalah
Pemetaan Sebab Tingginya Perceraian Masa Covid-19 Masyarakat Kabupaten Deli Serdang Fuad Ahmadi Lubis
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3089

Abstract

Masa-masa covid-19 melanda, ternyata ada fakta semakin tingginya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan statuta approach (pendekatan aturan) yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Ada tiga putusan yang diteliti,yakni: 1). Putusan_2975_Pdt.G_2020_PA.Lpk.; 2). Putusan_3164_Pdt.G_2021_PA.Lpk.; dan 3). Putusan_1519_Pdt.G_2022_PA.Lpk. Hasil penelitian: Keputusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam terhadap perceraian pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang, meningkat cukup signifikan. Ini terlihat pada tahun 2019, 2020 dan terus meningkat angka gugatan perceraian sampai tahun 2021 yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Banyak menjadi penyebab gugatan perceraian, secara umum dikarenakan nafkah yang tidak dapat diberikan oleh suami. Pemetaan sebab tingginya perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dikarenakan berbagai penyebab, di antaranya dikarenakan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh tergugat kepada penggugat, dikarenakan tidak bekerja, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tambahan pada masa-masa pandemi covid -19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Berkas putusan secara substansi dapat terlihat keterkaitan antara pemasukan atau uang belanja yang dapat diberikan oleh suami kepada istrinya, pastinya, gugatan dilayangkan pada masa-masa covid-19, sehingga tidak dinafikan lagi perceraian semakin tinggi terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19. Hukum Islam memberikan dua hal dalam masalah perceraian pada masa covid-19, seandainya penggugat (istri) mampu untuk ikhlas dan bersabar adanya kekurangan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh suami, atau kalaupun ia sudah tidak merasa nyaman, atau bahkan dikarenakan terjadinya cekcok yang dapat menjurus kepada kekerasan fisik dan psikologi, maka gugatan perceraian dapat diajukan. Sesuai dengan prinsi maqashid asy-syari`ah, yakni menjaga diri (hifzhun nafs), maka perceraian yang kuat kemungkinan dapat mengancam keselamatan jiwa, maka dapat dihukumi wajib untuk dilakukannya gugatan perceraian
Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah yang Terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah) Muhammad Harun Al Rasyid Rasyid; Muhammad Syahnan Syahnan; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2429

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of fardhu kifayah for corpses infected with COVID-19 at Putri Bidadari Langkat General Hospital and to find out the obstacles or obstacles in implementing fardhu kifayah for bodies infected with COVID-19 at Putri Bidadari Langkat General Hospital. The type of research used is empirical research. Empirical research is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality and others. Data collection techniques by means of observation, interviews, literature review and documentation. The data analysis technique in this study uses analytical methods, content analysis techniques aim to explore the content or meaning in the form of documents, literary works, articles and so on in the form of unstructured data. Data absence technique by means of triangulation of sources and methods. The results of this study indicate that the implementation of the Covid-19 corpse at RSU Putri Bidadari Langkat is the basis for the management of Muslim bodies (tajhiz al-jana'iz) exposed to COVID-19, especially in bathing and worshiping. must be carried out according to medical protocol and carried out by the Purti Bidadari Langkat General Hospital while still taking into account the provisions of Islamic law. Meanwhile, praying and burying him is carried out as usual by Islamic law while maintaining health protocols so as not to be exposed to COVID-19. Meanwhile, the inhibiting factor or obstacle in implementing the fardhu kifayah of the Covid-19 corpse is the family's refusal to handle the Covid-19 corpse.

Page 22 of 29 | Total Record : 284

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue