cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 19   20   21   22   23 
Comparison of International Halal Certification Management Zulham Zulham
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.3211

Abstract

The purpose of comparing the implementation of halal certification in various countries is to compare the framework of international halal certification arrangements, as well as halal certification arrangements in Indonesia. This article compares the management of halal certification in Malaysia, Singapore, and Israel with the implementation of halal certification in Indonesia. In addition, it is related to international halal certification regulations (in certain countries), international halal certification bodies, international halal certification monitoring, and international halal certification law enforcement.
Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah Zainuddin Zainuddin; Mhd Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2770

Abstract

Poligami dan keadilan adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Keadilan adalah asas yang menjadi tempat tumbuhnya hukum, termasuk ihwal poligami. Islam menegaskan prasyarat kebolehan poligami diaksentuasikan dengan rasa dan kemampuan untuk berlaku adil (Q.S. al-Nisa (4) ayat 3. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian berlaku adil, banyak negara muslim akhirnya mereformasi hukum keluarga yang menjadikan poligami sebagai aspek terpenting untuk diperhatikan, di antaranya adalah Tunisia dan Indonesia. Namun, sampai saat ini, belum ada yang memperhatikan secara serius soal konsekuensi hukum poligami yang tidak sejalan dengan keadilan. Dengan menggunakan teori kepastian hukum dan maslahah mursalah, artikel ini akan mengulas soal konsekuensi tersebut; dan pengumpulan data hingga penyimpulan, artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif. Indonesia tidak memiliki aturan tegas yang memebrikan sanksi terhadap kejahatan poligami, tapi menerapkan sistem administrasi yang sulit. Sedangkan Tunisia, secara tegas mengatur ketentuan pidana dalam poligami.
Analisis Teori Sadd Al-Dzari’ah Terhadap Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah Dina Sakinah; Zulham Zulham
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3071

Abstract

Pembiayaan modal usaha berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disediakan oleh lembaga keuangan guna mempermudah pengusaha atau pebisnis untuk memperoleh modal dan tambahan dana untuk usahanya. Penyedia pembiayaan diharapkan mampu memfasilitasi pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usaha melalui pemberdayaan dana modal usaha ini. Lembaga pembiayaan terdiri dari lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan non syariah. Lembaga pembiayaan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum berdasarkan al-Qur’an dan hadis, berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada hakikatnya pengajuan pembiayaan modal usaha diajukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, maka setiap pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan modal usaha. Permasalahan yang terjadi ialah pihak ketiga hadir di luar perjanjian pembiayaan. Penggunaan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama pada pengajuan pembiayaan modal usaha ini berpotensi menimbulkan sejumlah risiko. Untuk itu penulis merasa perlu dilakukannya penelitian mengenai permasalahan ini berdasarkan pada teori Sadd al-dzari’ah, guna memperoleh titik terang dan kepastisan hukum dari permasalahan yang terjadi
Subliminal Message Social Media Against Trust Society About Spirit Doll ( Analysis Maqashid Sharia ) Muhammad Syukri Albani Nasution; Hasnah Nasution; Imam El Islamy; Zulfikar Abdul Aziz; Wulan Dayu
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3105

Abstract

This research is entitled subliminal social media message to public beliefs about spirit dolls using syariah maqashid analysis. The intensity of social media showing the spirit doll made most people start making excuses in finding the truth of their minds, so this study looks at how the secret message displayed by social media to the public in influencing their beliefs, as well as the position of sharia maqashid law used by some communities as evidence in its legitimacy. . The mixed method between qualitative and quantitative is a way to analyze this problem by looking at phenomena in the field and describing them and using questionnaires to see public perceptions. Cultivation, subliminal and maqashid theories are used as the basis of this research. There are secret messages displayed by the media to obscure the public's belief in the oneness of God that everything that is done should not be contrary to sharia law, let alone associating God.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi Zuria Ulfi Simanjuntak
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3092

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian terhadap pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak, hukum tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) menurut pandangan hukum Islam , faktor-faktor masyarakat muslim suku Pakpak di Sidikalang masih melaksanakan tradisi Kerja Njahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (Sosiological approach). Data-data penelitian tesis ini ialah data-data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi,wawancara dan dokumentasi kepada: para tokoh adat di Sidikalang Dairi, Katua MUI Dairi, masyarakat sidikalang, dan website. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi sumber data primer seperti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, Pola pelaksanaan tradisi Kerja Njahat (kenduri kematian) pada masyarakat muslim suku Pakpak. Kedua, Hukum kenduri kematian dan jenis sedekah yang diberikan menurut hukum Islām pada dasarnya boleh, karena selagi belum ada syariat melarangnya itu berarti dihukumi boleh demi menjaga kekeluargaan
Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara Walimatul ‘Urs di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah Marhawati Dongoran; Dhiauddin Tanjung; Nispul Khoiri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2805

Abstract

Pelaksanaan pesta pernikahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat  dilaksanakan dengan tradisi Endeng-Endeng, kegiatan adat ini merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan yang telah di undang dan sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Permasalahan pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat telah menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam dalam melaksanakan walimatul ‘urs.  Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan kultural (budaya). Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua KUA Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau proses pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan tradisi Endeng-Endeng dalam acara walimatul ‘urs hukumnya boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul ‘urs adalah haram. Karena banyak mengandung kemaksiatan didalamnya serta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam
Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan) Bincar Halomoan Siregar Bincar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.2828

Abstract

The purpose of the study was to determine the judge's considerations in determining the law of marriage isbat against unregistered marriage in the Pandan Religious Court. The type of research used is qualitative research with a normative legal approach. Normative research is a process to find a rule of law, various legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. Data collection techniques are by means of observation, interviews, and literature review. and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data reduction means summarizing, choosing the main things, focusing on the important things, looking for themes and patterns. The presentation of the data is done in the form of a short description (narrative), charts, relationships between categories and the like. Through the presentation of data, the data is organized, arranged in a relationship pattern, so that it will be easy to understand and draw conclusions. The results of the study show that the factors causing the occurrence of unregistered marriages which are involved in the jurisdiction of the Pandan Religious Court are not having fees, lack of administration and not getting the blessing of the guardian. Meanwhile, according to the Khazanah Fiqh School, unregistered marriages are legal, if the pillars and conditions of marriage are fulfilled and according to the Compilation of Islamic Law, unregistered marriages are invalid, because they are not recorded by official officials, so that the marriage is valid it must be registered with the Religious Court and the judge accepts it. if the judge rejects it, then the marriage is invalid.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Stasiun Kereta Api Ditinjau Melalui Pandangan Hukum Islam Arifuddin Muda Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.3197

Abstract

Train is a land transportation service that is widely used by the community with various advantages and benefits that can be achieved. Of course PT. KAI (PERSERO) as a State-Owned Enterprise (BUMN) has a large workforce. Companies should provide good service by ensuring the rights and obligations of their workers can be realized properly. The state must also ensure legal protection for workers without exception, because the role of workers is very important in the life of the nation.Keywords: railways, labor, rights and obligations, legal protection
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19 di Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Sumariati Sumariati; Zainul Fuad; Sukiati Sukiati
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3100

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kekerasan terhadap anak selama masa pandemi covid-19 yang menjadi semakin marak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa covid-19 di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia dan teori perlindungan hukum. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sunggal dengan informan penelitian Ketua LPA Sunggal, Korban KDRT dan Kabid Reskrim Polsek Sunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dipadukan dengan pendekatan kasus (Case Approach) yang bersifat sosial yuridis. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat saat pandemi karena dampak dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial serta perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah telaksanakan di Kecamatan Sunggal hasil tinjauan UU No.35 Tahun 2014, jika kekerasan ini terus berlangsung maka akan berdampak dari maqashid syariah seperti dalam segi keturunan (an-nasl) dan akal (al-aql) yang dapat rusak dan terganggu. Untuk itu hak-hak anak harus terpenuhi agar terciptanya generasi penerus bangsa yang membanggakan.
Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Bebantai Kerbau dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan di kabupaten Merangin Giohilda Sijabat; Ahmad Hariandi; Dea Elizabeth Ginting Suka; Miranda Sari Tobing; Mellani Aprilia
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3039

Abstract

This article aims to describe the traditional bantai tradition as local wisdom to welcome the month of Ramadan for the Merangin Jambi community. This research was conducted for study, understand and analyze the phenomenon of the people of Merangin Regency, especially in the traditional bantai tradition related to religion. This article was written objectively from the results of participant observations, interviews and literature studies conducted on the community Merangin. Traditional slaughter is a tradition of slaughtering livestock such as cows and buffalo which aims to welcome the month of Ramadan and is carried out a few days before the month of Ramadan. The values contained in the traditional bantai tradition include social values, religious values and local cultural values. By getting to know the traditional slaughtering tradition of the Merangin people, it can make the public know about the traditions that exist in Jambi Province. 

Page 21 of 29 | Total Record : 284

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue