Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Articles
284 Documents
<![CDATA[Protection of Muslim Consumers In Covid-19 Vaccination ]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.3156
<![CDATA[In Indonesia, the Covid-19 pandemic has caused a large number of deaths, and the number of Covid-19 patients continues to rise dramatically. In accordance with the Health Quarantine Act, it is the responsibility of the state to offer protection during public health emergencies so as to prevent the spread of health risks. According to the Consumer Protection Act, one of the state's responsibilities is to provide Covid-19 vaccines to the community, which is referred to as consumers (end users). Similarly, consumers have the right to acquire information about the Covid-19 vaccination prior to its usage, including information about the vaccine's halal status. As the Halal Product Guarantee Law mandates halal information for all items circulating on Indonesian territory, halal information is mandatory. This study seeks to examine the legislation of Muslim consumer protection in order to acquire halal information regarding Covid-19 immunization. In accordance with its aims and in order to get these answers, this article uses the juridico-normative technique to investigate the depth of the concepts behind the rules governing Muslim consumer protection in Covid-19 immunization, utilizing secondary data sources and a statute approach. This report states that the government has not mandated halal information for Covid-19 immunizations administered to Muslim customers. Finally, this article advises harmonizing Covid-19 vaccination policies in order to increase the control of misleading information in the administration of Covid-19 immunizations to Muslim consumers.]]>
<![CDATA[Pajak terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun ]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2402
<![CDATA[Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik, salah satunya adalah yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Pajak, dengan unsur kebaruan berupa spesifikasi pembahasan pajak terhadap bahan pokok. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primernya yakni kitab Muqoddimah Ibnu Khaldun, sedangkan sumber data sekunder adalah jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisanya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemungutan pajak terhadap bahan pokok menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kepada teori syaratnya, tidaklah dibolehkan. Hal ini karena Pemungutan Pajak terhadap bahan pokok cenderung menghambat kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat; Belum diatur dengan rinci implementasinya oleh pemerintah dan berlawanan dengan syari’at; Keluar dari batas wajar sehingga belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat; dan belum sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.]]>
<![CDATA[Pandangan MUI terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari’ah di Kabupaten Aceh Tenggara) ]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.3184
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menyelesaikan: pertama, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai Maqasid Al-Syari’ah. kedua, bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. ketiga, bagaimana proses Mahkamah Syari’ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hak untuk masyarakat Aceh Tenggara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer penelitan adalah pandangan Majelis Permusyawatan Ulama, Dinas Syari’at Islam, Mahkamah Syari’ah dalam menetapan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjamin hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak kesalamatan. sedangkan sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang Maqasid al-Syari’ah, dalam melindungi agama, ketururunan, akal dan harta yang di jaga agar masyarakat Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sanksi yang diberlakukan di Aceh tenggara sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter teori gabungan, yaitu: hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan. hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, serta formulasi sanksi cambuk di dalam beberapa Qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama penalisasi dalam konsep kebijakan hukum pidana. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Qanun Khalwat dalam Penanggulangan Khalwat Melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang ]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.3086
<![CDATA[Tindakan khalwat merupakan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Provinsi Aceh telah beru paya menanggulangi tindakan khalwat dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengatur satu qanun, yakni Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Khususnya Kabupaten Aceh Taming serta di daerah Aceh pada umumnya, terdapat Majelis Adat Aceh (MAA), sebagai bagian dalam mengatur masalah adat yang berfungsi untuk memberikan pengayoman dan bimbingan kepada masyarakat Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat mengamalkan nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakatnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang menjadi data atau norma hukum sebagai landasan utamanya. Norma hukum yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Penelitian Empiris dalam penelitian ini adalah kenyataan dalam kehidupan yang tampak di masyarakat. Hasil Penelitian: Efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah berusaha sekuat tenaga dalam melakukan penanggulan khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Penanggulangan tindak khalwat (mesum) dalam melakukan pengefektivan qanun khalwat (mesum) yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang telah efektif, hal ini terbukti dengan semakin berkurangnya tindak pelaku dari khalwat (mesum) yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang dari segi lembaga adat, sekaligus sebagai lembaga yang turut dalam mensosialisasikan penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Pendukung dan penghambat penanggulan khalwat melalui Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendukung: Segi pendanaan yang didapat dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang, terbukanya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan kepercayaan, mudahnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam berkontribusi dalam memberikan laporan Faktor penghambat, masalah pendanaan yang sempat tersendat, kurangnya pengurus dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang.]]>
<![CDATA[THE RELEVANCE OF USHUL FIQH IN THE METHOD OF LEGAL CHANGE EFFECTIVENESS OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT ACTS ]]>
<![CDATA[Sudirman Suparmin]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v9i01.3215
<![CDATA[The problem of traffic violations in Indonesia with a percentage of 44.89%, is a problem of mutual concern. Of course, this needs to be studied explicitly so that a solution to the problem is found. This problem is in line with the concept of the ushul fiqh method in changing the law. This study aims to determine the relevance of Ushul Fikih in changing the law on the needs of the traffic community and to find out the traffic law responds to traffic violators. The legal research method used in this research is a type of normative legal research with a statute aproch approach or a statutory approach and looking at the method of legal change in ushul fiqh. The results of the research on the Relevance of Ushul Fikih in the Method of Legal Change for the needs of the cross-sectional community are very much in line with this method considering that the consideration is the benefit of the human ummah in traffic, then the traffic law responding to traffic violators is indeed seen in the study Academic manuscripts have become the subject of study in the legislature to make laws that are in accordance with the needs of the community in traffic. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara’ah Perspektif Khes Studi Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara ]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.3070
<![CDATA[Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Desa yang memiliki lahan pertanian sawah yang cukup luas, sehingga pekerjaan masyarakat daerah setempat adalah bertani. Tetapi, karena faktor ekonomi masyarakat di desa tersebut menengah kebawah menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian. Sehingga salah satu bentuk saling tolong menolong yang diterapkan masyarakat setempat yaitu dengan melaksanakan sitem muzara’ah. Muzara’ah merupakan bentuk akad kerja sama dalam mengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana, kesepakatan yang banyak terjadi di desa tersebut antara pemilik lahan dan penggarap yaitu dengan sistem bagi hasil 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap, dengan benih dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Namun, dengan demikian terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap sehingga menyebabkan batalnya akad. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam KHES. Sehingga, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.]]>
<![CDATA[Group Communication Strategy in Disseminating Information from the Medan City Communication and Information Service ]]>
<![CDATA[Raudoh Sari Fatullah]]>;
<![CDATA[Sori Monang]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.4037
<![CDATA[Citizens can access the information they need every day through the internet in today's information age. Individuals have been significantly affected by the emergence of web 2.0 technologies on the internet, especially the decentralization of information creation and distribution. This shows that anyone can create and disseminate knowledge online. When disseminating information from the Medan City Communication and Informatics Office, descriptive qualitative techniques are used in group communication strategies. Qualitative techniques can be considered as a way to conduct research that generates descriptive information about individuals or their behavior in the form of written or spoken words that can be compared with the context and the individual as a whole and used for analysis. The information dissemination strategy of the Medan City Communication and Informatics Service by evaluating their needs, implementing strategies through various counseling, understanding their situation, and providing feedback in a way that is understandable to the audience. To simplify the process of delivering messages, messages will be prepared, both through the pre-interaction stage and through the creation of information and message plans. The method will be decided through written and direct communication. Direct correspondence through the empowerment of officials to residents by utilizing communicated or communicated in language when conveying is recorded as hard copy as the medium used.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Wildan Habib Azhari]]>;
<![CDATA[Fauziah Lubis]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i02.4129
<![CDATA[ABSTRACKMarriage is a sacred bond that is carried out by a woman and a man to become husband and wife. Basically every religion has its own proisions regarding marriage. In practice, especially in Indonesia, there are still many who practice interfaith marriages so that this practice has become a discussion that until now and in practice there are also many Muslims who still carry out interfaith marriages. This study aims to examine how the Islamic Law Compilation and Human Rights views the practice of interfaith marriage. The results of this study indicate that both according to the Islamic Law Compilation (KHI) and Human Rights (HAM) state that interfaith marriage is an act that is forbidden because it has violated God’s commands, every religion forbids its people to marry people of different religions. The prohibition on interfaith marriage has also been enshrined in the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation, so that every citizen is obliged to follow the applicable legal rules. In human rights, the highest human right is divinity so that every people must obey God’s commands. ABSTRAKPernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami-isteri. Pada dasarnya setiap agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai pernikahan. Dalam praktiknya, terkhusus di Indonesia masih banyak yang melakukan praktik pernikahan beda agama sehingga praktik ini menjadi perbincangan yang hingga saat ini dan dalam praktik yang terjadi banyak juga umat Islam yang masih melakukan pernikahan beda agama. Dalam penelitian yang berbasis penelitian pustaka ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi memandang mengenai praktik pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena sudah melanggar perintah Tuhan, disetiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan umat agama yang berbeda. Larangan tentang pernikahan beda agama ini juga sudah termaktub dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di dalam HAM, hak azasi tertinggi adalah ketuhanan sehingga setiap umat harus patuh pada perintah Tuhannya. Keyword : Interfaith Marriage, Islamic Law Compilation, Human Rights.]]>
<![CDATA[Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Persfektif Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Nurainun Harahap]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v11i01.3984
<![CDATA[Melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, penyandang disabilitas memperoleh hak politik yang sama dengan warga negara lain yaitu hak dipilih dan memilih, oleh karena itu pada penelitian ini akan dikaji terkait bagiamana perlindungan dan jaminan hak politik disabilitas berdasarkan UU No.7 tahun 2017 beserta problem pelaksanaanya di lingkungan masyarakat, dan kajiannya menurut Fiqh Siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa UU No.7 tahun 2017 belum secara maksimal memberikan jaminan terhadap hak politik disabilitas, hal ini dikarenakan Pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 jika ditinjau secara mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera pada UU No.12 tahun 2011, redaksi dari pasal ini masih bersifat masif terhadap asas kejelasan tujuan, karena tidak adanya upaya lanjut berupa regulasi penjelas dari peraturan pemerintah maupun turunannya yaitu peraturan KPU mengenai prosedur pendaftaran calon legislatif dari kalangan difabel. Permasalahan hilangnya hak politik bagi penyandang disabilitas juga banyak terjadi dibeberapa daerah, yaitu ditandai dengan masih rendahnya angka partisipasi pemilu penyandang disabilitas yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi serta akses penyelenggaraan pemilu yang sulit di jangkau oleh para difabel. Dalam kajian fiqh siyasah penyandang disabilitas disebut dzawil ahat, dalam penerapannya Rasulullah ﷺ pernah memberikan jabatan kepada orang buta yaitu Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah.]]>
<![CDATA[Analisa Kontribusi Wisata Religi Sebagai Pendekatan Hukum Islam Dalam Dakwah Terhadap Perdamaian Global (Studi Kasus Masjid Nabawi, Masjid Al Haram, Masjid Al-Aqsa) ]]>
<![CDATA[Nurma Nugraha]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v11i01.4064
<![CDATA[Wisata religi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar-agama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wisata religi sebagai cara pendekatan dakwah berbasis hukum Islam terhadap perdamaian global. Dengan mengintegrasikan prinsip dasar hukum Islam seperti iman dan ketaatan, kemuliaan perdamaian, toleransi, kerjasama, dan perdamaian sejahtera, studi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran wisata religi dalam mempromosikan perdamaian secara global. Studi ini mempelajari peran wisata religi dalam mempromosikan perdamaian melalui pendekatan dakwah berbasis hukum Islam. Kontribusi prinsip dasar seperti iman, perdamaian, toleransi, kerjasama, dan perdamaian sejahtera dalam wisata religi dianalisis. Studi ini menganalisis dampak wisata religi pada perdamaian melalui pendekatan dakwah berbasis hukum Islam. Prinsip utama seperti iman, perdamaian, toleransi, dan kerjasama dievaluasi.]]>
