cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 98   99   100   101   102 
IMPLEMENTASI DEKLARASI INISIATIF HEART OF BORNEO (HoB) ANTARA PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011131190, DANELLA ZULKARNAIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

10 (sepuluh) tahun berjalannya Deklarasi Heart of Borneo merupakan bukan waktu yang cukup singkat. Sejak dicetuskannya pada 12 Februari 2007 oleh pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, dan Malaysia yang berkomitmen bekerja sama untuk mengelola dan melindungi kawasan jantung kalimantan (heart of borneo). Dengan menyusun 5 program utama yakni pengelolaan kawasan lintas batas negara; pengelolaan kawasan lindung; pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; pengembangan ekowisata; dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Melalui program tersebut, setiap negara dapat melaksanakannya dengan mencetuskan rencana strategismasing-masing. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah dalam kawasan HoB yang paling luas, yakni mencapai 56,56% area yang 11,13% diantaranya merupakan kawasan Kalimantan Barat. Meskipun telah berjalan selama 1 (satu) dekade, berbagai permasalahan dan hambatan tidak terlepas dari berjalannya program yang ada. Tidak hanya itu, implementasi yang ada juga dinilai abu-abu karena dianggap belum adanya kekuatan hukum mengikat yang menaungi deklarasi dan program tersebut.Kata kunci: Deklarasi Heart of Borneo, implementasi, hambatan dan permasalahan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN PASIR DI PANGKALAN KECAMATAN TAYAN HILIR NIM. A1012151020, ARISTO ROBBY JULIANTINO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Pasir Di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan perlindungan konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir belum terlaksana. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan HilirPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir  belum terlaksana dengan baik karena konsumen masih mendapati persoalan dalam pembelian pasir dipangkalan yaitu mengalami kekurangan jumlah pasokan pasir yang tidak sepenuhnya bisa diberikan oleh pelaku usaha karena kondisi pasir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan perlindungan konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir belum terlaksana dikarenakan beberapa alasan dari pihak penjual atau pelaku usaha dimana ada alasan yang berada diluar kemampuan pelaku usaha dimana jumlah pasokan pasir dari hasil penambangan kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat banyak disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung untuk melakukan penambangan pasir serta debit pasir disungai yang kadang berkurang sehingga membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen pembelian pasir di Pangkalan Kecamatan Tayan Hilir terhadap proses perlindungan dalan pembelian pasir dipangkalan yaitu dengan melakukan negosiasi dengan pelaku usaha dengan melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak telah melakukan hubungan bisnis yang cukup lama sehingga jalan musyawarah dianggap lebih tepat menyelesaikan masalah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembelian Pasir
TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS PEREDARAN OBAT PALSU NIM. A1011161288, ANDRE PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan serta dipalsukan. Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat agar masyarakat dapat sehat kembali, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban oleh ketidaktepatan pengunaan obat karena membeli obat palsu di apotek (meskipun apotek sebagian besar memiliki ijin usaha) dan toko-toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat-obatannyapun ilegal. Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran obat palsu? dan Bagaimana tanggungjawab BPOM atas peredaran obat palsu? Tujuan penelitian ini diantaranya adalah menggungkapkan faktor-faktor peredaran obat palsu dan tanggungjawab BPOM. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini diantaranya lima apoteker yang dipilih secara acak dan sebagai sample dan narasumbernya, Kepala Seksi Inspeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara.  Berdasarkan keseluruhan data Dalam hal ini apoteker- apoteker yang berada di Pontianak Keseluruhan dari mereka mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab obat palsu beredar adalah karena manusia yang menyalahgunakan wewenang mengedarkan obat, dan oknum-oknum yang hanya memikirkan untung tanpa memikirkan dampak terhadap konsumen obat. Adapun kinerja dari BBPOM sebagai perpanjang tangan dari BPOM sudah semaksimal mungkin hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Inspeksi BBPOM Pontianak sebagai perpanjang tangan BPOM Jakarta Pusat diantaranya melakukan pengawasan post market, memeriksa setiap tahun sarana penyaluran obat di Pontianak, menindak lanjuti obat tanpa ijin edar dengan penarikan obat tersebut, memperkarakan kasus temuan obat palsu dengan andil sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna mecari kebenaran materil lalu menyerahkan bukti materil tersebut ke Kejaksaan. Kejaksaan akan mengurus hukuman kepada oknum pengedar obat palsu yang dituduh bersalah.Kata kunci : BBPOM, BPOM, Obat palsu, Peredaran, Tanggung jawab
PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK TOKO ONLINE NINO OLSHOP DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161211, YUNITA MARTA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan adalah sistem dropship yaitu sistem penjualan yang dilakukan hanya dengan mempromosikan barang yang ingin dijualnya dan apabila ada yang tertarik untuk membelinya maka si penjual akan langsung memesan kepada agen. Sehingga dengan menggunakan sistem dropship ini menimbulkan permasalahan yaitu ketidaksesuai barang yang dijual oleh pemilik toko Nino Olshop dengan apa yang diterima oleh pihak pembeli.      Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan teknik langsung dan tidak langsung, teknik langsung yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko Nino Olshop, dan teknik tidak langsung adalah dengan menyebarkan angket kepada pembeli toko Nino Olshop yang dijadikan responden. Dan analisis data dengan menggunakan informasi dan hasil lapangan kemudian dianalisi dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.      Hasil dari penelitian ini adalah pemilik toko Nino Olshop tidak bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian barang yang telah dijualnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yang mengalaminya. Adapun faktor penyebab pemilik toko Nino Olshop tidak bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian barang yang telah dijualnya kepada pembeli ialah tidak ada stok lagi, tidak ada penggantinya dan tidak menerima penggantian. Bahwa akibat hukum yang timbul terhadap ketidaksesuaian barang yang telah dijual oleh toko Nino Olshop ialah wanprestasi yang menimbulkan kewajiban bagi pemilik toko Nino Olshop untuk bertanggung jawab. Dan upaya yang dilakukan pembeli terhadap pemilik toko Nino Olshop yang tidak bertanggung jawab adalah dengan menyelesaikan secara kekeluargaan atau non litigasi. Kata kunci : Perjanjian, Jual Beli Online , Dropship, Wanprestasi
WANPRESTASI PEMILIK DANESWARA HOMESTAY DALAM PEMBAYARAN RENOVASI MUSHOLLA PADA CV. RIKA PRATAMA ABADI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141053, MUHAMMAD DENDY HARMINGGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

         Judul Skripsi : “Wanprestasi Pemilik Daneswara Homestay Dalam Pembayaran Renovasi Musholla Pada CV. Rika Pratama Abadi Di Kota Pontianak. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut CV. Rika Pratama Abadi Pontianak menyediakan jasa kontraktor. Dalam proses awal pelaksanaan pembangunan atau renovasi, pemilik tanah atau bangunan harus bersedia memenuhi syarat, ketentuan dan membuat perjanjia tertulis dengan kontraktor. Namun dalam prakteknya tidak semua pemilik bangunan dapat memenuhin perjanjian yang sudah disepakati, ada pemilik bangunan yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran yang mengakibatkan wanprestasi.         Skripsi ini memuat rumusan masalah: “faktor apa yang menyebabkan pemilik Daneswara Homestay tidak dapat menyelesaikan pembayaran renovasi musholla”. metode penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu metode yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam antrian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. dan  dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dimana penulis meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Adapun tujuan penelitian untuk mengungkap faktor apa yang menyebabkan pemilik Daneswara Homestay Wanprestasi dalam pembayaran dan mengungkap upaya hokum yang dilakukan oleh CV.Rika Pratama Abadi.        Hasil dari penelitian ini membenarkan bahwa telah terjadi kesepatakan antara pemilik Danesewara Homestay dan CV. Rika Pratama Abadi dan yang menjadi faktor pemilik Daneswara Homestay wanprestasi adalah karena adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan pemilik Daneswara Homestay tidak mendapatkan pemasukan sehingga lalai dalam pembayaran renovasi musholla. Akibat hukum dari pemilik Daneswara Homestay yang tidak memenuhi kewajibannya adalah peringatan untuk segera menyelesaikan pembayaran. Upaya yang dilakukan pihak CV. Rika Pratama Abadi kepada pihak pemilik Daneswara Homestay yang tidak memenuhi kewajibannya adalah dengan terus melakukan komunikasi serta bermediasi kepada pemilik Daneswara Homestay yang wanprestasi. Kata Kunci : Perjanjian Pembangunan, Pembayaran, Wanprestasi
IMPLIKASI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN NIM. A1011161225, WINDY WIJAYA KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan. Pengaturan tentang perkawinan dapat di lihat dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan atau pada saat melakukan perkawinan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu melakukan perjanjian sebelum atau pada saat perkawinan mulai kurang relevan karena perjanjian perkawinan tidak bisa dilakukan setelah melakukan perkawinan. Untuk mengatasi hal itu  maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 69/PUU- XII/2015 untuk memecahkan masalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula dilakukan pada sebelum atau saat perkawinan maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada sebelum, saat perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan.Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 yang merupakan hal baru dalam pengaturan perjanjian perkawinan. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Untuk menjawab pokok permasalahan dari skripsi ini, yang antara lain dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami dan istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Mengenai dampak positif dan negatif dari suatu perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU- XII/2015 adalah mencegah adanya suatu pemborosan harta dan dampak negatifnya adalah kesenjangan dalam kehidupan berumah tangga.Kata kunci : Hukum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Mahkamah Konstitusi
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK USIA 0 s/d 2 TAHUN YANG BERADA DI DALAM LAPAS KARENA IBUNYA MENJALANI HUKUMAN DI LAPAS PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 NIM. A1012151031, HILDA APRILITA PRATIWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Jenis penelitian hukum empiris menggunakan analisis kualitatif. Lokasi pengumpulan data penelitian skripsi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak. Sejak LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak berdiri pada tahun 2017 hingga Juli 2020 terdapat 4(empat) orang anak dibawah umur usia (0 – 2) tahun yang ikut Ibunya menjalani hukuman. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa anak usia 0 s/d 2 tahun yang berada di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak karena ibunya menjalani hukuman di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak dan pelayanan yang diberikan secara maksimal seperti terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Adapun beberapa faktor seperti faktor kesehatan dan keamanan bagi anak – anak usia 0 s/d 2 tahun belum dapat terlaksana secara maksimal karena adanya keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut di LAPAS Perempuan Kelas IIA Pontianak.Kata Kunci : Perlindungan, Anak Usia 0 s/d 2 Tahun, Berada Di Dalam LAPAS, Ibunya, Menjalani Hukuman, LAPAS Perempuan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PELAKU USAHA PADA PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 NIM. A1011171115, ANGELICA SEBAYANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid – 19 yang terjadi pada saat ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting. Berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia mengalami kendala, diantaranya di bidang kesehatan, politik, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah diberbagai negara untuk melakukan social distancing, di Indonesia sendiri pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur masyarakat agar melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Selain melakukan social distancing, pemerintah juga memberlakukan peraturan untuk wajib menggunakan masker diluar rumah, hal ini bertujuan agar dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid – 19. Ditengah kepanikan masyarakat menghadapi pandemi Covid -19, ada pihak yang memanfaatkan situasi ini yakni oknum pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penimbunan masker. Hal ini menyebabkan menipiskan ketersediaan masker dimasyarakat. Tindakan penimbunan yang dilakukan dikala situasi seperti ini dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, sehingga diberlakukan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengenai barang pokok dan barang penting. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan terhadap oknum pelaku yang melakukan penimbunan, dan seharusnya kasus tersebut di tindak lanjuti karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Kata kunci : Pandemi, Covid-19, Pelaku Usaha, Penimbunan, Masker
TINJAUAN HUKUM MENGENAI DAMPAK PERUBAHAN TARIF JASA OJEK ONLINE DARI KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI NIM. A1012171003, BELLA NOVIOLITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul:  Tinjauan Hukum Mengenai Dampak Perubahan Tarif Jasa Ojek Online Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dampak dan upaya perlindungan hukum terhadap perubahan tarif jasa ojek online dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan dengan Aplikasi.. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa Pengaturan mengenai pedoman biaya jasa ojek online adalah berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Dari keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi yang diberlakukan telah menimbulkan dampak terhadap beberapa aspek. Dari aspek hukum ekonomi bahwa dengan adanya keputusan menteri perhunguan tersebut dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan juga sangat menguntungkan dari segi pendapatan perusahaan jasa ojek online. Kenaikan tarif jasa ojek online hingga dua kali lipat dari tarif sebelumnya bagi driver juga dapat meningkatkan pendapatannya. Bagi konsumen dengan adanya keputusan menteri perhubungan tersebut, konsumen sebagai pengguna jasa ojek online yang memanfaatkan jasa ojek online merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya keputusan menteri perhubungan tersebut karena harus mengeluarkan biaya lebih besar hingga dua kali lipat dari tarif sebelumnya. Perlindungan hukum bagi Konsumen dari dampak Keputusan Menteri Perhubungan tentang pedoman penghitungan tarif jasa ojek online, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni pasal 4 mengatur tentang hak-hak konsumen, pasal 18 ayat 2. Perlindungan konsumen adalah berazaskan azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta azas kepastian hukum. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan mengenai perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kata kunci : Ojek Online, Dampak Perubahan Tarif Jasa, Perlindungan Hukum.
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN PENJUAL DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011131334, HUSNANI GEMALASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah sudah umum terjadi di tengah masyarakat, namun beberapa kasus menimbulkan permasalahan hukum akibat perjanjian yang sudah disepakati tidak dapat ditepati salah  satu  pihak. Perjanjian terdapat pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu kasus perjanjian jual beli tanah yang bermasalah, terletak di desa Parit Baru kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya, penjual menjual sebidang tanah kepada pembeli, melakukan perjanjian secara tak tertulis (lisan), perjanjian, secara umum adalah untuk mengikat para pihak yang melakukan perjanjian serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang diangkatadalah  “Faktor apa yang menyebabkan pihak pembeli wanprestasi dengan pihak penjual tanah kavling pada perjanjian jual beli tanah kavling?”.Tujuan penelitian ini adalah umtuk mencari tahu faktor penyebab mengapa pembeli melakukan wanprestasi. Penelitian  menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan sesuai kenyataan yang ada di lapangan.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan penyebab terjadinya wanprestasi, pihak penjual tidak pernah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri. Pihak Pembeli hanya melakukan penyelesaian masalah hukum ini secara musyawarah dengan pihak penjual atau kekeluargaan. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Tanah Kavling, Wanprestasi

Page 100 of 319 | Total Record : 3190

 98   99   100   101   102 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue