cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 103   104   105   106   107 
PENEGAKAN HUKUM ADAT BEBULING PADA MASYARAKAT DAYAK TAMAN SIBAU SAAT KEMATIAN DI DESA SIBAU HILIR KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KAPUAS HULU NIM. A1011131160, VALENTA APRIYANI ROSYAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kapuas Hulu,  padamasyarakat dayak taman sibau saat kematian. Didalam kehidupannyasehari-harimasyarakatmasih mengakuiadatistiadatyang diwarisi secara turun  temurun dari  nenek  moyang mereka. Salah satunya adalah adat  bebuling.Adat bebulingartinyamasa berkabung,yaitu melaksanakan upacara adat tersebut untuk ikut menghormati arwah orang yang telah meninggal,  jadisecara umum artinya penghormatan kepada keluarga orang yang telah meninggal,yang dilaksanakan selama 10 hari setelah upacara kematianAdat Bebuling yang merupakan salah satu prosesi adat dalam upacara kematian maka akan mendapatkan sanksi adat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif yaitu memaparkan dan menganalisa suatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Bentuk penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research) dengan cara mengadakan wawancara dan menyebarkan angket pada responden.Upaya  yang dilakukan Temenggung dalam penyelesaian perkara adat tersebut bahwa setiap konflik yang terjadi di masyarakat  apabila  diselesaikan  secara  adat,  maka  kehidupan masyarakat  akan  tetap  terjalin  dan  terjaga  dengan  baik  dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya  Keywords: Adat Bebuling, Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kapuas Hulu 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 NIM. A1011161226, M. YAYA MALMALA FARHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang kerap kali menimbulkan rasa ketidakadilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkhusus dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?”. Penulis menggunakan penelitian Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian ini, Mahkamah Konstitusi atas permohonan dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran terhadap norma yang terdapat dalam Pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan tetap berdasarkan undang-undang ini sepanjang dalam pelaksanaannya terdapat keseimbangan hak hukum dengan ditandai dengan adanya kesepahaman antara kreditur dan debitur tentang kondisi cidera janji dan dalam pelaksanaan eksekusi, debitur menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika sebaliknya, apabila debitur tidak sukareka menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan tidak terjadinya kesepahaman tentang kondisi cidera janji maka prosedur eksekusi jaminan dilakukan dengan putusan pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Penafsiran pasal semacam ini, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia banyak memberikan celah ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak hukum antara pihak dan dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan salah satu pihak terhadap pihak yang lain.Kata Kunci: Penarikan Objek, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi
STUDI KOMPARATIF TENTANG POLIGAMI DALAM NIM. A1011171179, BURHANUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Poligami merupakan fenomena kehidupan yang terjadi dalam masyarakat yang sampai saat ini masih kontroversial dan mengandung berbagai persepsi baik pro maupun kontra yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia termasuk juga di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia, 2 (dua) negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan Poligami, dengan aturan atau dengan batasan tertentu. Di Indonesia ketentuan tentang Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan di Malaysia ketentuan tentang Poligami ini salah satunya di atur dalam Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. Adanya Undang-Undang ini sebagai bentuk dari respon positif negara untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang istri dalam satu waktu. Untuk itulah, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah kajian lebih lanjut yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Studi Komparatif tentang Poligami dalam Hukum Perkawinan menurut Hukum Indonesia dan Malaysia”.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu-ilmu hukum dan mengkaji masalah dari dasar-dasar hukum yang bersifat normatif. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik- komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Poligami dalam Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif antara Indonesia dan Malaysia”. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk menganalis sistem hukum pengaturan Poligami antara Indonesia dan Malaysia; (2) Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan Poligami antara Indonesia dan Malaysia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan Poligami antara Indonesia dan Malaysia. Persamaan tersebut mengenai pengaturan kebolehan warga negara untuk melakukan Poligami, kewajiban untuk mendapatkan izin Poligami dari Pengadilan, pengajuan permohonan izin Poligami secara tertulis, Poligami tanpa izin dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pidana, Poligami tanpa izin tidak boleh dicatatkan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, hukuman pidana terhadap pelaku Poligami tanpa izin, dan pengaturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebelum dapat melakukan Poligami. dan Perbedaan pengaturan Poligami antara Indonesia dan Malaysia, perbedaan tersebut disebabkan dari cara berfikir dan pandangan hidup kedua negara.  Perbedaan pengaturan antara Indonesia dan Malaysia tersebur mengenai kebolehan Poligami, golongan warga negara yang boleh melakukan Poligami, pihak pemberi izin Poligami, dasar utama pemberian izin Poligami, ada atau tidaknya kewajiban untuk mendapatkan persetujuan istri atau para istri terlebih dahulu, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami, adanya pengaturan pembubaran perkawinan Poligami berdasarkan alasan khusus di Malaysia, malaysia memperbolehkan pencatatan Poligami tanpa izin dengan syarat- syarat tertentu, hukum pidana tentang Poligami. Kata Kunci:           Komparasi, Hukum Poligami, Hukum Positif di Indonesia dan Malaysia
PERLINDUNGAN HAK PENUMPANG PENGGUNA JASA LAYANAN ANGKUTAN BIS UMUM TRAYEK SAMBAS-PONTIANAK NIM. A1011171028, AULIA TUNNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional dengan adanya kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang. Salah satunya kegiatan ekonomi yang paling berkaitan erat dengan transportasi adalah angkutan umum (bis).  Angkutan umum (bis) merupakan pilihan masyarakat dalam berpergian keluar kota, Selain karena biaya yang cukup terjangkau juga tersedia banyak pilihan bis dan jadwal keberangkatan yang bervariasi. Angkutan antar jemput bis umum ini juga merupakan jasa layanan transportasi untuk berpindah dari satu kota kekota lain. Karena Angkutan bis ini menjadi pilihan penumpang atau pengguna bis dalam berpergian yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang saat berada didalam bis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tanggungjawab angkutan antar jemput terhadap hak-hak penumpang yang telah dirugikan oleh penggangkut yang sebabkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang itu sendiri. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara dan menganalisis hasil penelitian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian adalah dalam tanggungjawab pelaku usaha angkutan bis umum Sambas-Pontianak bahwa pelaku usaha telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan, serta kenyamanan terhadap penumpang tetapi, dalam kenyataannya pelaku usaha masih merugikan penumpang yang menyangkut  kenyamanan penumpang saat penumpang berada di bis yang sudah penuh. Tindakkan yang dilakukan penumpang terhadap pelaku usaha angkutan umum bis trayek Sambas-Pontianak ialah menegur kenek atau supir bis tersebut. Serta kurangnya pengatahuan pengangkut terhadap aturan transpotasi saat mengoperasikan angkutan umum bis, dan kurangnya mengetahui pengguna jasa layanan transportasi bis trayek Sambas-Pontianak terhadap Undang-Undang angkutan jalan dan lalu lintas serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka seharusnya Dinas Pehubungan Darat meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memberikan teguran ataupun berupa sanksi pencabutan izin usaha terhadap pengangkut angkutan umum agar meminimalisir pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan umum bis trayek Sambas-Pontianak.  Kata kunci : Perlindungan, Penumpang, Bis
ANALISIS PENGGUNAAN PERTAMINI DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011171061, SISCHA PUSPARINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Penggunaan Pertamini Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Penelitian ini dilatar belakangi marakanya penggunaan pertamini digital sebagai alat penjualan bahan bakar minyak (BBM) dari permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah keakuratan takaran pada pertamini digital sudah memenuhi standar dan pelaksanaan kegitan jual beli bahan bakar minyak (BBM) ada pertamini digital memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan pada wilayah Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan alat ukur pada pertamini digital telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan alat ukur pada pertamini tidak dapat dilakukan tera karna pertamini digital tidak memenuhi legalitas hukum dan standar produk  sehingga  tidak teruji keakuratan takaran pada pertamini digital sehingga tidak menjamin kebenaran pengukuran, selain itu tidak termaksud dalam kegitan usaha hilir minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, pertamini digital.
PENERAPAN SANKSI ADAT NANGAK GURU TERHADAP PERKAWINAN SUMANKG LABANT ANTARA KEPONAKAN DENGAN BIBI PADA MASYARAKAT DAYAK NTUKA DI DUSUN TANJUNG MELATI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU NIM. A1012161169, SISKA YESIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan terlarang atau “sumangk labant” antara keponakan dengan bibinya di Dusun Tanjung Melati harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat melangsungkan perkawinan baik bagi pasangan maupun masyarakat. Perkawinan sumangk labant atau perkawinan terlarang terjadi karena adanya rasa saling cinta antara kedua mempelai dan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan darah. Perkawinan tersebut tetap dilangsungkan karena kedua mempelai tidak berniat untuk membatalkan perkawinan mereka sehingga ada reaksi adat yang timbul untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Reaksi adat yang terjadi yaitu dengan memberikan sanksi adat kepada orang atau masyarakat yang melanggar aturan adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat di Dusun Tanjung Mealati Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau sanksi adat terhadap perkawinan terlarang antara keponakan dengan bibinya disebut sanksi adat “ Nangak Guru”.Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang “Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Nangak Guru Terhadap Perkawinan Sumankg Labant Antara Keponakan Dengan Bibi Pada Masyarakat Dayak Ntuka di Dusun Tanjung Melati Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran penerapan sanksi adat nangak guru, untuk mengungkapkan faktor penyebab perubahan sanksi adat nangak guru terhadap perkawian sumankg labant (perkawinan terlarang), untuk mengungkap akibat hukum yang timbul dari perkawinan terlarang, untuk menjelaskan upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu serta untuk menegakkan hukum adat oleh ketua adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yan titik fokusnya pada perilaku masyarakat yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan atau gejala yang terjadi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi adat nangak guru terhadap perkawinan terlarang di Dusun Tanjung Melati Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan dengan perubahan ketentuan adat akibat adanya pertimbangan seperti hamil diluar nikah. Faktor penyebab terjadinya perkawinan terlarang adalah faktor saling cinta,  faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum dari perkawinan terlarang akan berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga serta pada masyarakat dan alam sekitar seperti banjir dan longsor.  Upaya yang dilakukan oleh Ketua adat di Dusun Tanjung Melati adalah memberikan sanksi adat yang di sebut adat “Nangak Guru” yaitu denda berupa uang atau barang yang harus di bayar oleh pihak yang melangsungkan perkawinan terlarang.Kata kunci: Perkawinan, Sanksi adat, Nangak Guru
HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK NIM. A01112194, GERADUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Kota Pontianak.  Metode yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum Narkotika.Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Pada penelitian ini subjek penelitian yaitu 16 orang yang terdiri dari 4 (empat) orang petugas Penyidik Polresta Kota Pontianak dan 4 (empat) orang petugas Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Barat dan 8 (delapan) masyarakat Kota Pontianak. Masalah dalam penelitian ini adalah “Hambatan apakah yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak?” Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Pontianak adalah minimnya sarana dan prasarana, sulitnya mendapatkan informasi dari saksi dan masyarakat sekitar, serta kurangnya kerjasama masyarakat dengan penyidik Kepolisian dalam menberantas kasus tindak pidana narkotika . Kata kunci : Hambatan Penyidik, Tindak Pidana Narkotika
PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 BAGI PEKERJA OLEH PENGUSAHA KAFE TUKANG KOPI SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012141191, MUSLIKHIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan tenega kerja merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia yang mana peningakatan tersebut akan di arahkan kepada harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri. Dengan tujuan, penduduk dapat memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan lapangan pekerjaan, meningkatkan mutu dan kemampuan serta perlindungan bagi tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk di setiap wilayah akan sangat mempengaruhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan angkatan kerja yang ada, sehingga produktivitas angkatan merupakan kunci dari kehidupan yang layak bagi angkatan kerja dan keluarganya sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak untuk bekerja (the right to work) dan hak-hak dalam pekerjaan (the right in work) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental (fundamental human rights).Di dalam penelitian hukum di kenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang di lakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum.Metode yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu “ penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.Objek kajian di dalam penelitian empiris merupakan fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang di lihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha Kafe Tukang Kopi dengan pekerjaanya di Sungai Raya Dalam Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak semuanya di lakukan secara lisan, dan bahwa pengusaha Kafe Tukang Kopi di dalam melakukan perjanjian kerja dengan pekerjanya menyangkutn upah bulanan, sedangkan pekerja yang melakukan pekerjaan diatas 7 jam perhari tidak dihitung sebagai waktu pengganti yang diberikan dengan upah lembur dan juga pekerja tersebut tidak mendapat istrahat perminggu sesuai dengan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.Kata Kunci : Waktu Kerja, Waktu Istirahat
STUDI VIKTIMOLOGI TERHADAP PERILAKU “BULLYING” REMAJA DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS AUDREY) NIM. A1012131104, RAHAYU TRI UTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas masalah Studi Viktimologi Terhadap Perilaku “Bullying” Remaja di Kota Pontianak (Studi Kasus Audrey). Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya media masa yang memberitakan tentang tindakan bullying yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada zaman sekarang. Tindakan bullying yang di alami oleh korban dalam bentuk bullying. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab bullying oleh remaja, peran korban dalam aksi bullying dan jenis-jenis bullying. Sumber data tulisan ini dilakukan dengan metode studi kasus. Dalam pembahasan ini diperoleh hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi bullying dalam pandangan viktimologi. Penindasan adalah tindakan penggunaan untuk melukai seseorang atau orang lain secara verbal, fisik, serta psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Remaja yang menjadi korban penindasan lebih banyak dari masalah kesehatan, baik mental maupun fisik. Penelitian ini melalui pendekatan sosiologis bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang di lakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu dari kasus bullying tersebut bahwa korban juga punya andil dan berpengaruh cukup besar terhadap munculnya perilaku bullying dan kesalahan tidak selalu pada pelaku bullying. Kata Kunci : Viktimologi, Bullying, Remaja dan Korban
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG ILLEGAL YANG BEREDAR BERDASARKAN PASAL 11 HURUF (A) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA(Studi Peredaran Baja Tulangan Beton Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Kota Pontianak) NIM. A1012131045, ANGGA WIBAWA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masayarakat, pemerintah memberlakukan standarisasi terhadap barang yang beredar. Sasaran utama dalam pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan ketersediaan produk yang mampu memenuhi kebutuhan industri guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Peran pemerintah dalam standardisasi ini melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik keamanannya maupun keuangannya. Adapun bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam hal melindungi hak-hak konsumen yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, pengawasan barang beredar merupakan suatu bentuk perlindungan pemerintah dalam melindungi hak konsumen agar mendapatkan produk yang sesuai dengan standar yang berlaku. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemberlakuan SNI pada barang yang beredar perlu dilakukan pengawasan.  Hal ini yang masih terjadi di Kota Pontianak dimana beberapa Pelaku Usaha khususnya dibidang kontruksi masih ada yang menjual baja tulangan beton tidak SNI dengan SNI 2052 : 2017 atau yang lazim disebut  “baja banci”. Banyak sekali pelaku usaha khususnya di toko-toko bangunan di Kota Pontianak yang menjual baja tulangan beton tidak SNI.Bertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: ” Mengapa masih terjadi Peredaran Baja Tulangan Beton Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Di Kota Pontianak?”Dalam penelitian ini metode yang penulis pergunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian ini  diadakan.Dalam penulisan ini penulis mengajukan hipotesis “Bahwa masih terjadinya peredaran baja tulangan beton yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak karena adanya permintaan konsumen dimana konsumen saat ini hanya menghendaki harga murah dan Tidak mengetahui efek buruk penggunaan Baja Tulangan Beton tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.”. Kata kunci: Peredaran Barang, baja tulangan beton tidak SNI dan Kota Pontianak        

Page 105 of 319 | Total Record : 3190

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue