cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 105   106   107   108   109 
ANALISIS KEWENANGAN ABSOLUD PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 NIM. A11112094, BOBY VALIANDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa persoalan  yang dihadapi oleh Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah selain penetapan obyek dan subyek sengketa yang sangat sempit juga adanya berbagai macam pembatasan-pembatasan lagi oleh ketentuan undang-undang Peratun maupun oleh undang- undang lainnya yang mengurangi atau menghapus beberapa jenis objek sengketa TUN dari wewenang Peratun, baik oleh Undang-Undang Tentang peradilan Tata Usaha itu sendiri maupun diluar dari Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara  yang di dalam praktik, ketentuan ini (masih) sering menimbulkan perbedaan penafsiran apakah suatu objek sengketa termasuk wewenang Peratun atau bukan diantara dalam menafsirkan pasal 49 dan Pasal 55 UU Nomnor. 5 tahun 1986, seperti dalam keadaan bahaya dan batas waktu sejak diterimanya atau diumumkannya  keputusan tata Usaha Negara dan disisi lain masih terdapat Disparitas sebuah Putusan di dalam Peradilan tata Usaha Negara   seperti objek sengketa yang mempunyai titik singgung dengan perbuatan hukum perdata" salah satunya sengketa dibidang pertanahan.Selain pembatasan Undang-Undang seperti yang disebutkan diatas terdapat  Pembatasan/Penghapusan oleh Undang-undang Lain, yaitu  Undang-Undang No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, mengalihkan objek sengketa pajak ke Pengadilan Pajak, Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengalihkan objek sengketa perburuhan dari Peratun ke Pengadilan Hubungan Industrial;  Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengalihkan objek sengketa kepegawaian BUMN dari Peratun ke Pengadilan Hubungan Industrial.Maka penulis memilih topik permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian guna menemukan konsep pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, dari uraian tersebut di atas, setidaknya berusaha mengkaji beberapa isu. Pertama, membahas ruang lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dewasa ini menurut peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik di Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, mengkaji pengaruh pembatasan kompetensi absolut terhadap fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kata kunci : Kewenangan, Disparitas,  PERATUN.
WANPRESTASI PEMBELI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA CETAK TERHADAP PENGUSAHA CV. KANAKA PRINTING DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171014, KEKE AYUDHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul skripsi : “Wanprestasi Pembeli Dalam Kewajiban Pembayaran Biaya Cetak Terhadap Pengusaha CV. Kanaka Printing di Kota Pontianak”.CV. Kanaka Printing merupakan perusahaan yang bergerak dalam pemberian barang dan jasa yang dihasilkannya seperti percetakan poster, banner, billboard/baliho, umbul-umbul, digital wallpaper, hanging banner, card banner, photo poster, gondola dan store brand, dan lain sebagainya. Dalam melakukan usahanya, CV. Kanaka Printing telah banyak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain (baik perusahaan maupun orang perorangan). Menghargai perjanjian yang telah dilaksanakan antara CV. Kanaka Printing sebagai penyedia barang dan jasa dengan pihak lain sebagai penerima barang dan jasa.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembeli wanprestasi dalam kewajiban membayar biaya cetak terhadap pengusaha CV. Kanaka Printing di Kota Pontianak”.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang wanprestasi pembeli dalam membayar biaya cetak terhadap pengusaha CV. Kanaka Printing di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pembeli wanprestasi dalam membayar biaya cetak terhadap pengusaha CV. Kanaka Printing, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pembeli yang wanprestasi membayar biaya cetak terhadap pengusaha CV. Kanaka Printing, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pengusaha CV. Kanaka Printing terhadap pembeli yang wanprestasi.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif, di mana hasil penelitian ini adalah pihak pembeli telah melakukan wanprestasi terhadap pengusaha CV. Kanaka Printing, karena pihak pembeli telah lalai dalam membayar sejumlah uang biaya cetak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pihak pembeli terlambat membayar uang biaya cetak kepada pengusaha CV. Kanaka Printing adalah uang digunakan untuk usaha lain, pada waktu pembayaran belum ada uang, uang digunakan untuk berobat/ke Rumah Sakit, dan uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.Walaupun pihak pembeli terlambat membayar uang biaya cetak, tetapi pengusaha CV. Kanaka Printing tetap menyelesaikan wanprestasi ini secara kekeluargaan yaitu memberitahukan jatuh tempo kepada pembeli, memberitahukan keterlambatan pembayaran kepada pembeli, memberitahukan pembayaran dengan membayar lunas atau mencicil, memberitahukan pembayaran dilakukan paling lambat sebulan setelah terjadinya keterlambatan pembayaran. Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli
ANALISIS TERHADAP GANTI KERUGIAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT NIM. A1011161097, SYARIFAH ANISA ERSHA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan ini sering menimbulkan masalah di masyarakat dimana sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering disebabkan karena ketidaksepakatan tentang penentuan harga ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam prosedur pelaksanaannya yang bertahap mulai dari perencanaan penetapan lokasi sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang ada di atasanya.Metoda Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaaan. Rumusan Masalah : Apakah Proses Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan? Tujuan Penelitian : (1) Untuk menganalisis proses ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak berdasarkan dengan undang-undang. (2) Untuk mengetahui penyebab Tim Solidaritas menolak pemberian ganti rugi oleh Pelindo II. (3) Untuk mengetahui besaran nilai ganti rugi yang diberikan.Hasil Penelitian : Bahwa Pemerintah melalui BPN Kabupaten Mempawah telah melakukan pengadaan tanah seluas 200 Hektare untuk pembangunan Terminal Kijing yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa faktor penyebab warga menolak nilai ganti rugi karena menurut mereka nilai ganti rugi tidak sesuai dan terlalu rendah. Bahwa akibat dari penolakan tersebut tanah masyarakat menjadi objek eksekusi setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi.
WANPRESTASI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI MOBIL PADA PENERIMA GADAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141059, GIANDI SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari ,untuk memperoleh pinjaman berupa uang tunai tidaklah mudah,.maka dengan cara gadai, untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada penerima gadai. Perjanjian gadai terjadi sejak penyerahaan benda jaminan dilakukan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : faktor apa yang menyebabkan pemberi gadai wanprestasi dalam perjanjian gadai mobil di kota pontianak ? Metode penelitian empiris adalah yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil peneltian bahwa pelaksanaan perjanjian gadai mobil yang dilakukan antara pemberi gadai dan penerima gadai dilakukan secara lisan, dengan sebuah unit mobil  sebagai jaminan gadainya. Utama yang menyebabkan pemberi gadai belum melakukan pembayaran utang gadai sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya karena usaha pemberi gadai tidak mencapai target, sehingga pemberi gadai tidak dapat melakukan pembayaran utang gadai kepada penerima gadai. Akibat hukum bagi pemberi gadai yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan adalah dengan memberikan kompensasi, ganti rugi kepada penerima gadai dan dilakukan dengan memberi peringatan penagihan agar pembeli segera melaksanakan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan saudara mahardika wira aju bayu selaku penerima gadai dalam hal keterlambatan pembayaran utang gadai yang dilakukan pemberi gadai yaitu melakukan peringatan atau somasi penagihan dengan melalui telepon atau dapat juga dengan mendatangi langsung kerumahnya agar pemberi gadai melaksanakan prestasinya, maupun melakukan musyawarah atau kekeluargaan oleh penerima gadai terhadap para pemberi gadai yang tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi. Kata Kunci : Perjanjian Gadai , Wanprestasi , Penerima Gadai , Pemberi Gadai
WANPRESTASI PENERIMA TERHADAP PEMBERI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG UNTUK PEMBELIAN KULIT SAPI GARAMAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171118, ANGGI DWI AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kulit sapi garaman merupakan kulit sapi yang sudah dikeringkan sehingga dalam hal ini, kulit sapi garaman ini digunakan untuk di jual kembali oleh pemberi titipan, dalam perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman ini bahwa penerima titipan ini mempunyai kewajiban untuk menyetor kulit sapi garaman kepada pemberi titipan. Karena penerima titipan ini telah menerima uang titipan sebesar Rp. 217.000.000.- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang mana pengunaannya untuk pembelian kulit sapi garaman. Kemudian penerima titipan menyetor kulit sapi garaman dengan tahapan yaitu setiap 3 (tiga) bulan selama 4 (kali) setoran, yang mana untuk setiap kalinya penerima titipan harus menyetor sebanyak 4.173 kg (empat ribu seratus tujuh puluh tiga kilo gram) dengan harga Rp. 13.000.- ( tiga belas ribu rupiah) untuk setiap perkilo atau menyesuaikan dengan harga pasaran pada saat penyetoran. Terkait hal ini, dimana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat permasalahan yang datang dari pihak penerima titipan terkait dalam hal menyetor kulit sapi garaman kepada pemberi titipan yang mana penerima titipan ini tidak menyelesaikan setoran kulit sapi garaman.Faktor apa yang menyebabkan penerima wanprestasi terhadap pemberi dalam perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman di kota Pontianak. Tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman di kota pontianak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pihak penerima melakukan wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman di kota Pontianak, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penerima yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman di kota Pontianak, untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi terhadap penerima yang wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang untuk pembelian kulit sapi garaman di kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengelola data primer.Hasil penelitian bahwa akibat hukumnya bagi penerima titipan uang di hukum untuk membayar secara tunai Rp. 124.595.900,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dan faktanya penerima titipan uang tidak mampu membayar sehingga dikenakan sita jaminan tanah luas 5.971 M2 dan tanah bangunan rumah di desa mulia kerta, kec. benua kayong, kab. ketapang. Kata kunci : Perjanjian, Penitipan, Pembelian.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN KONTRAK DENGAN PIHAK PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PEMBANTU DIPONEGORO KOTA PONTIANAK NIM. A1012141011, ISMAH SURAISYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Kontrak Dengan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perjanjian kerja antara karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian kerja antara karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak    Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian perjanjian kerja antara karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak belum memberikan perlindungan hukum kepada para karyawan karena masih terdapat kelemahan dimana pihak karyawan ternyata hanya dianggap sebagai peserta magang bukan sebagai pekerja, hal ini tentu saja merugikan para pekerja, sedangkan pekerjaan yang dilakukan terkadang melebihi kapasitas peserta magang. Bahwa perlindungan hukum kepada karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak belum diberikan sepenuhnya karena masih ada hak-hak pekerja atau karyawan yang belum diberikan misalnya hak untuk mendapatkan biaya pengobatan dan hak untuk diangkat menjadi pegawai jika mereka berprestasi.   Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam perjanjian kerja antara karyawan kontrak dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pembantu Diponegoro Kota Pontianak  dengan melakukan upaya baik secara musyawarah dan mufakat maupun upaya hukum jika persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik.  Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Karyawan, Kontrak, 
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012161138, OKTA VIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjdul “PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU.“ masalah yang diteliti ”faktor apa yang menyebabkan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau mengalami pergeseran” penelitian ini menggunakan Metode Empiris yang penelitiannya berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, sekunder, dan primer. Perkawinan merupakan salah satu cara mendapatkan keturunan dan jaga dengan maksud untuk menciptakan suatu kebahagiaan lahir batin antara suami istri dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sejahtera perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting dimana bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, dari uraian tersebut maka perkawinan merupakan hal wajib dalam kehidupan sosial Masyarakat. Bahwa dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan yang sakral antar kedua pasangan yang melakukan perkawinan oleh karena itu salah satu bentuk perkawinan maka perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat dan juga menurut UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya penelitian ini dilakukan Di Desa Jangkang Benua dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksaan Perkawinan adat Pada Masyarakat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua mengalami pergeseran pada proses Upacara Adat seperti pengurangan hewan yang dikurbankan , waktu upacara yang menjadi lebih singkat serta bagian upacara yang tidak dilaksanakan lagi faktornya pun dikarenakan faktor ekonomi, agama, serta pendidikan sedangkan akibat yang timbul ,dilakukan oleh pelanggar adat terkait dengan dilaksanakan perkawinan secara utuh adalah sanksi sosial berupa pengucilan dimasyarakat adat. Kata kunci : Perkawinan, Hukum, Adat
STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERKARA NOMOR : 1/Pdt.G/2018/Pn. PTK NIM. A1011151086, RENALDI CHANDRA PURNAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Renaldi Chandra Purnama NIM : A1011151086 STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERKARA NOMOR : 1/PDT.G/2018/PN. PTK. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Tahun 2015. Persoalan Pertanahan memang selalu menjadi permasalahan yang masih sering terjadi terkait tentang adanya timpang tindih tanah tentang terjadinya penyerobotan tanah seperti halnya pada kasus yang penulis angkat yaitu aktivitas pembangunan yang tanpa seizin si pemilik tanah tersebut dan dimana telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Rumusan Masalah : Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1/Pdt.G/2018/PN. Ptk. ?Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum atas pembangunan perumahan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tanah. 2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari peristiwa perbuatan melawan hukum atas kerugian materiil yang dialami oleh pemilik tanah akibat pembangunan perumahan diatas tanah miliknya. 3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan Menganalisis Sanksi Yang Dikenakan Pada Perkara No. 1/Pdt.G/2018/Pn.Ptk peristiwa perbuatan melawan hukum atas kasus tersebut.Metode Penelitian Normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menganalisa lebih lanjut tershadap sesuatu berdasarkan perspektif hukum yang ideal serta memerlukan data data penunjang untuk dapat dilakukan suatu analisa yang tepat,Kesimpulan : 1. Menurut penulis status tergugat dinyatakan bersalah kurang  tepat karena pada perkara tersebut banyak sekali kekurangan, terutama pada pihak yang berperkara, kemudian perkara tersebut sama dengan perkara sebelumnya 2. menurut saya sebenarnya tergugat tidak dapat di nyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan, melihat berkas yang menjadi alat bukti serta eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut sama dengan gugatan sebelumnya atau gugatan tersebut mengandung asas nebis in idem. 3. Sanksi yang diterima oleh tergugat karena tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan putusan hakim tergugat wajib membayar semua biaya perkara pengadilan serta tergugat wajib membayar denda serta mengembalikan tanah yang sudah menjadi sengketa pada perkara tersebut.Saran Saran : 1. Menurut saya Pengadilan Negeri Pontianak harus memberikan Kepastian Hukum pada putusannya. 2. Kemudian menyikapi pengadilan harus mengadili dan memeriksa perkara maka pada perkara tersebut menurut saya sudah tidak dapat diterima karena perkara tersebut mengandung asas Nebis In Idem. 3. Menyikapi penggugat seharusnya penggugat menerangkan dari siapa dan untuk siapa proyek perumahan tersebut dibangun agar tidak terjadi sengketa pada kasus tersebut. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan tanah tanpa izin,
HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG SUDAH DI ANGKAT OLEH ORANG LAIN UNTUK MENDAPATKAN HAK WARIS ATAS WARISAN ORANG TUA KANDUNGNYA BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM NIM. A1011171106, RENDY MAULIDIN ARIEFKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik  untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan sudah sejak dulu. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena  memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Hal-hal yang dapat terjadi yaitu ketika orang tua kandung dari si anak angkat tersebut memberikan pembagian warisan tetapi si anak angkat tersebut tidak mendapatkan karena berbeda keyakinan dengan orang tua kandungnya yang mana hal itu memutuskan tali hak waris si anak yang diangkat tersebut sehigga menjadi suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak yang angkat orang lain dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua kandung setelah meninggal. Inilah akibat yang dimaksud terjadi di kemudian hari.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dengan rumusan masalah yaitu “Faktor apa yang menyebabkan anak kandung yang diangkat/adopsi oleh orang lain tidak mendapatkan harta warisnya dari sudut pandang Hukum Islam?”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang anak kandung yang diangkat/adopsi oleh orang lain untuk mendapatkan hak waris atas warisan orang tua kandungnya, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak kandung yang diangkat/adopsi oleh orang lain tidak mendapatkan harta waris, dan untuk menjelaskan upaya anak kandung yang diangkat/adopsi yang tidak mendapatkan harta waris agar mendapatkan haknya.Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian warisan anak kandung yang diangkat orang lain untuk mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya akan mendapatkan hak waris jika tidak ada faktor yang menghalangi pembagian warisan tersebut, faktor anak kandung yang diangkat orang lain tidak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya adalah karena adanya perbedaan agama dari si anak kandung yang diangkat oleh orang lain tersebut dengan orang tua kandungnya dan upaya yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini dengan cara dibicarakan secara kekeluargaan dan jika tidak berhasil dengan cara tersebut maka dapat diselesaikan di Pengadilan. Kata Kunci : Hak Waris Anak Kandung, Anak Angkat, Warisan
EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 21 TAHUN 2020, TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1012161136, SELAMAT SANTOSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian kasus pertanahan melalui jalur peradilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan. Salah satu cara penyelesaian secara alternatif kasus per- tanahan dapat dilakukan melalui mediasi yang tepat maka pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang merupakan tugas dari seluruh lapisan masyarakat dalam membantu tugas Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaiakan kasus-kasus pertanahan dapat terselesaikan dengan cepat.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan melihat Eksistensi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Menteri Agrari Dan Tata Ruang Nomor. 21 tahun 2020, tentang penyelesaian sengketa Pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dimana Penyelesaian sengketa pertanahan diwilayah Kabupaten Kubu raya sebagian besar diselsaikan di Pengadilan, karena beberapa kendala yang dihadapi Selain mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator, maka keberhasilannya sangat ditentukan oleh para pihak, sehingga para pihak selain paham mengenai substansi yang mereka permasalahkan, diharapkan pula paham Mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pertanahan. Pemahaman pengetahuan mediasi oleh para pihak akan lebih mendorong keberhasilan penyelesaian kasuspertanahan. Secara teoritik, mediasi banyak sekali model menurut peraturan perundang-unda ngan, akan tetapi dirasa tidak semua model mediasi sangat cocok untuk menyelesaikan kasus pertanahan, oleh karena itu sangat dibutuh- kan penelitian secara mendalam untuk memahami model mediasi yang sangat cocok dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang efektif, efisien dan berkepastian hukum khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya..  Kata kunci, BPN, Sengketa, Mediasi

Page 107 of 319 | Total Record : 3190

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue