cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 125   126   127   128   129 
UPAYA HUKUM PEMBELI UNTUK BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1012181247, NABILA SABRINA RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan pokok (primer) manusia, karena sebagian besar kehidupan tergantung pada tanah. Melihat kebutuhan masyarakat akan pentingnya tanah maka dapat diketahui bahwa tanah tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian sehari-hari melainkan sebagai sarana pembangunan sehingga membuat tanah memiliki nilai yang semakin tinggi dan ekonomis untuk diperjual belikan. Karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai jual beli tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat yang sertipikatnya belum di balik nama. Sehingga, pembeli tidak harus mengalami kerugian sebagai akibat hukum dari jual beli tanah yang belum balik nama sertipikat, serta agar dapat diketahui upaya hukum apa saja yang dilakukan pembeli sebagai akibat dari jual beli tanah yang belum balik nama sertipikat yang cenderung merugikan pembeli.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pembeli, Untuk Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah?”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang upaya hukum pembeli untuk balik nama sertifikat hak milik atas tanah dalam jual beli tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Untuk mengungkapkan faktor penyebab masyarakat belum melakukan proses balik nama dari jual beli tanah dan Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penjual dan pembeli yang tidak melaksanakan proses balik nama dari jual beli tanah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian yang dicapai adalah Bahwa upaya hukum pembeli untuk balik nama sertifikat hak milik atas tanah dalam jual beli tanah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara adalah melalui musyawarah secara kekeluargaan dan setelah itu bisa mengurus balik nama melalui PPAT atau mengurus sendiri. Bahwa faktor yang menyebabkan responden belum melaksan akan proses balik nama karena kurangnya pengetahuan terkait proses balik nama sertifikat, dan keterbatasan biaya. Bahwa akibat hukum tidak dilaksanakannya balik nama atas pemilik selanjutnya maka tidak memiliki kepastian hukum dan pembeli tidak dapat menunjukan kepemilikan yang sah terhadap tanah yang dibeli karena tidak memiliki bukti atas tanah tersebut.  Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Balik Nama, Upaya Hukum
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE NIM. A1011171222, MAULANA DWI AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu media online yang berkembang pesat saat ini adalah media online Kaskus yang dapat di akses melalui www.kaskus.co.id. Salah satu media online dengan media online lainnya saling berlomba-lomba untuk menyajikan situs jual beli secara online yang bertujuan untuk menarik banyak pengguna dalam situs tersebut. Kaskus merupakan salah satu media online dengan market place jual beli terbesar di Indonesia dan jumlah member lebih dari 4,5 juta. Market place jual beli di kaskus mendapat respon positif dari kaskuser karena di dalam forum menyajikan kemudahan dalam transaksi jual beli barang. Sebagaimana dunia nyata, kaskus yang di akses dengan internet merupakan dunia maya yang juga banyak mengundang kriminal. Seperti kasus penipuan yang dialami oleh akun amq09, Penipuan yang dialami berawal dari keinginan amq09 untuk menginvestasi uangnya menjadi logam mulia (Antam), dengan membeli logam mulia dari akun hafidhasan dengan harga yang murah.Di dalam penulisan skripsi ini dikaji menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dengan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan libabry research, penelitian kepustakaan atau library research yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa pada kasus penipuan yang terjadi dalam market place emas kaskus, menghasilkan permasalahan yang di mana penjual telah melanggar hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, menyalahi aturan tentang UUPK. Akibatnya konsumen mengalami kerugian besar akibat pelanggaran yang telah di lakukan oleh pelaku usaha. Kata Kunci : PELAKSANAAN, JUAL BELI LOGAM MULIA, SECARA ONLINE.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT AKIBAT TERJADINYA PANDEMI COVID 19 DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1012181123, SHAVIRA RIZQA YUDI CHAIRUNNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Akibat Terjadinya Pandemi Covid 19 Di Kalimantan Barat ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan  terhadap penumpang pesawat akibat terjadinya pandemi covid 19 di Kalimantan Barat.Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan  terhadap konsumen oleh perusahaan penerbangan saat terjadinya pandemi covid 19. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelayanan perusahaan penerbangan saat terjadinya pandemi covid 19.Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan terhadap penumpang pesawat akibat terjadinya pandemic covid 19 Di Kalimantan Barat belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen selama pandemic covid 19 dimana konsumen merasa  sangat keberatan dengan berbagai syarat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, serta pelayanan tes yang juga sangat lamban dan kurang memadai sehingga mengakibatkan konsumen jadi terlambat untu berangkat, hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab dikarenakan kondisi pandemic covid 19 yang menyebabkan bergulirnya regulasi yang memberatkan konsumen juga perusahaan penerbangan, tetapi hal tersebut harus dilaksanakan jika ingin melakukan perjalanan, serta faktor sarana dan prasarana yang belum mampu memberikan pelayanan tes baik antigen maupun pcr kepada konsumen sesuai dengan waktu yang diharapkan sehingga konsumen kadang mengalami keterlambatan penerbangan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan atas penggunaan angkutan pesawat adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada perusahaan penerbangan serta otoritas bandara agar mendapatkan pelayanan yang baik yang dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah antara konsumen dan perusahaan penerbangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pesawat
TANGGUNG JAWAB KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN PEMESANAN SEMBAKO PADA TOKO HASIL ALAM DI KABUPATEN MELAWI NIM. A1012181067, RIKY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang“Tanggung Jawab Konsumen Atas Pembayaran Pemesanan Sembako Pada Toko Hasil Alam Di Kabupaten Melawi” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab konsumen atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten Melawi. Untuk mengetahui faktor penyebab konsumen belum melaksanakan tanggung jawabnya atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten Melawi. Untuk mengetahui upaya pelaku usaha dalam meminta tanggung jawab konsumen atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten MelawiPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab konsumen atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten Melawi  belum dapat dilaksanakan sebagaimana meskipun dalam Pasal 6 UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha khususnya pada ayat a, telah disebutkan yaitu mendapatkan  pembayaran sesuai dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan terdapat persoalan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tidak tepat waktu dan sesuai harga yang disepakati. Bahwa faktor penyebab konsumen belum melaksanakan tanggung jawabnya atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten Melawi adalah faktor dari konsumen yang kurang memiliki rasa kesadaran hukum untuk memberikan hak atas barang orang lain dengan kata lain nilai etika bisnisnya dihilangkan hanya karena sayang atau tidak memiliki uang untuk membayar kepada pelaku usaha. Bahwa diperoleh informasi bahwa upaya pelaku usaha dalam meminta tanggung jawab konsumen atas pembayaran pemesanan sembako pada Toko Hasil Alam di Kabupaten Melawi diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, hal ini dikarenakan pihak pelaku usaha tidak ingin memperpanjang persoalan dengan konsumen. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap konsumen yang sudah meminta maaf dan untuk menjaga hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Pembayaran, Sembako
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA) PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A1012141174, RIZKY LARASITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan mengambil tempat penelitian di Desa Nipah Panjang. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain, Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahtraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Nipah Panjang Kabupaten Kubu Raya di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 ayat 1  tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, artikel – artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media – media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang responden di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Nipah Panjang adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur atau perangkat desa pada Desa Nipah Panjang masih tergolong rendah karena tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata hanya tamatan SMA. Sarana fasilitas atau peralatan sangat penting dalam proses pelaksanaan tugas Kepala Desa Nipah Panjang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dimana sarana dan prasarana ini sebagai penunjang program dan kegiatan maupun pelayanan untuk masyarakat Desa Nipah Panjang. Akan tetapi sarana dan prasarana masih menjadi penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Nipah Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa Kata kunci : Kepala Desa, Pemerintahan Desa
PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA PENJARA ATAS PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN TETAP OLEH JAKSA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DITAHAN SAAT SIDANG PENGADILAN (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT) NIM. A1011171114, SY. MUHAMMAD FADILLLAH FITRIAN GIVARI AL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “ Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara Atas Putusan Hakim Yang Berkekuatan Tetap Oleh Jaksa Terhadap Terdakwa Yang Tidak Ditahan  Saat Sidang Pengadilan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)”, dengan permasalahan : Bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana penjara atas putusan hakim yang berkekuatan tetap oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat  terhadap terdakwa yang tidak ditahan  saat sidang pengadilan, dan hambatan pelaksanaan eksekusi pidana penjara atas putusan hakim yang berkekuatan tetap oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap terdakwa yang tidak ditahan  saat sidang pengadilan.Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selaku penegak hukum dan eksekutor diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana penjara berdasarkan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) melalui prosedural yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hambatan pelaksanaan eksekusi terpidana penjara oleh Jaksa selaku eksekutor apabila terpidana penjara yang tidak ditahan saat sidang pengadilan dan melarikan diri pada saat diberikan pikir-pikir menerima atau menolak putusan hakim, jaksa eksekutor perlu mencari untuk menemukan terpidana penjara, dan menjadi kerjaan tambahan bagi jaksa, apabila terpidana penjara belum  ditemukan  hingga  masuk masa kadaluarsa berakibat pelaksanaan eksekusi maka terpidana penjara tidak dapat dieksekusi lagi, sehingga perlu upaya mengatisipasi agar terpidana penjara tidak melarikan diri pada waktu pikir-pikir menerima atau menolak putusan hakim. 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN KERAS DARI MALAYSIA MELALUI JALAN TIDAK RESMI DI PERBATASAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012141143, JANS LIVANG KUSNADI PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena maraknya barang-barang illegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia (Kuching) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan, seperti: tekstil, handphone, makanan, minuman kemasan, minuman keras, pakaian bekas, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Barang-barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan darat Jagoi Babang secara ilegal bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan ijin-ijin peredaran dari instansi teknis terkait, sehingga dikenal dengan istilah tindak pidana penyelundupan.Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia melalui jalan tidak resmi di perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Minuman keras dari Malaysia yang dimasukkan ke wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dari merek-merek terkenal, seperti: Chivas Regal, Lemon Gin, Benson, Absolut Vodka, Jack Daniel’s, Remy Martin, Mac Arthur’s, King Robert, Smirnoff, Bacardi, Vella, Hennessy, dan masih banyak lagi merek terkenal lainnya. Tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia melalui jalan tidak resmi di perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ini sebenarnya ada pihak yang mendanai (cukong) yang memanfaatkan warga masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.Jumlah kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus, dimana pada tahun 2019 telah terjadi 32 (tiga puluh dua) kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Sedangkan pada tahun 2020 telah terjadi 14 (empat belas) kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang dikarenakan banyaknya jalan tidak resmi atau jalan tikus di sepanjang wilayah perbatasan Jagoi Babang dan kurangnya personil dari Petugas Bea Dan Cukai dan Petugas Kepolisian yang menjaga Pos Lintas Batas Jagoi Babang.Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Jagoi Babang dan Aparat Bea dan Cukai dari Pos Lintas Batas Jagoi Babang terhadap pelaku penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan cara: (a) memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (b) memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tentang bahaya dan dampak dari minuman keras yang diselundupkan melalui jalan tidak resmi di perbatasan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang; dan (c) memperketat penjagaan di wilayah perbatasan terutama jalan-jalan tidak resmi yang dijadikan akses terjadinya penyelundupan minuman keras dari Malaysia ke wilayah Jagoi Babang. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Penyelundupan, Minuman Keras.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP DESAIN PAKAIAN LOKAL (STUDI KASUS TERHADAP MEREK DAGANG KIL COMPANY DI KETAPANG) NIM. A1011181234, FAHAM IHZA HAKIKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menciptakan sebuah pakaian dibutuhkan sebuah kreativitas dan pemikiran seseorang. Kreativitas akan memunculkan sebuah ide. Setelah ide muncul kemudian diikuti dengan pemikiran yang akan menentukan bentuk sebuah ciptaan. Dalam proses membuat ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta biasanya membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasi. Dengan proses yang cukup memakan waktu disisi lain banyak juga orang yang tidak menghargai sebuah ide desain baju seperti pembajakan desain pakaian. Pembajakan desain pakaian lazimnya terjadi dalam bentuk pengkopian desain kemudian digunakan untuk memproduksi pakaian, tetapi dengan bahan berkualitas rendah maupun hampir sama yang dimana kasus ini di angkat dari sebuah merek bernama Kil Company. Yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan bagi pemilik ciptaan. Baik secara moral maupun secara ekonomi. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana pandangan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tentang pembajakan desain pakaian ini. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat perpustakaan, yaitu penelitian yang mengambil data dan mengolah datanya dari sumber perpustakaan seperti buku- buku yang mempunyai relevansi dengan hak cipta. Penelitian ini bersifat deskriptik- analitik-komparatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelanggaran desain pakaian kemudian di analisis dengan pendekatan normatif tentang pelanggaran desain pakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peanggaran hak cipta adalah segala sesuatu dengan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan. Dalam hukum pelanggaran hak cipta berkaitan tentang melipatgandakan objek dan tidak mencantumkan nama sang pencipta. Dalam bentuk persamaan sama-sama bisa di wariskan atau dihibahkan atau dipindah tangan. Mempunyai perjanjian lisensi dan sama-sama dianggap sebagai bentuk pencurian. Sedangkan dalam perbedaan ada pada masalah masa berlaku yakni dalam UU Hak Cipta (UUHC) ada dua masa berlaku yang pertama adalah selama hidup sang pencipta dan 70 tahun setelah meninggal juga berlaku sepanjang masa. Sedangkan dalam hukum berlaku sepanjang masa. Bentuk sanksi yang diterapkan juga berbeda yakni yang satu dipenjara dan didenda yang satunya di potong tangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan Desain, Hak Cipta.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK MENOLAK GUGATAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DALAM PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PTK NIM. A1011171010, YOSHUA PAKPAHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian ini berawal dari putusan Pengadilan Hubungan Indsutrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor perkara: 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk yang mana didalam pertimbangannya Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sesuai dengan kewenangan dari pengadilan hubungan indstruial dan dalam pemberian kuasa, penerima kuasa bertindak atas nama tergugat sebelum di beri kuasa.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan Hakim menolak gugatan dengan nomor putusan 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk.  Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) berdasarkan uraian pertimbangan hakim dengan alasan cacat formil dalam gugatan error in persona dikarenakan penerima kuasa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengajukan gugatan tersebut, dan juga dalam putusannya dinyatakan pengugat dalam dalil-dalil positanya menuntut terhadap diri pribadi tergugat mengenai kewajiban pelunasan kredit pegawai. Hal tersebut bukan wewenang dari pengadilan hubungan industrial melainkan pengadilan negeri Pontianak sehingga pengadilan hubungan industrial tidak berwewenang mengadili perkara A quo. Terkait dalil-dalil posita dari penggugat diatas, gugatan tersebut mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut. Kata Kunci : Gugatan, Pertimbangan Hakim, Cacat Formil
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN BAPPENDA NO:973/159/BAPPENDA/2020 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH NIM. A1012181084, INRI FEBIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 sedangkan Pajak Retribusi hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan Pajak Retribsi restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dalam masa Pandemi global saat ini diperlukan kebijakan guna untuk menanggulangi dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga dapat merealisasikan target pajak  Pendapatan Asli Daerah meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 sekalipun, Oleh karena itu penulis mengambil judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN BAPPENDA NO:973/159/BAPPENDA/2020 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH”.            Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di Kab. Sintang  Telah Membantu Para Wajib Pajak pada masa Pandemi Covid-19?”, Dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap keringanan pembayaran pajak hotel dan restoran pada masa pandemi dan Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah apakah membantu para wajib pajak yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis.Jenis Penelitian yang dilakukan penulis merupakan Penelitian Normatif Pengumpulan data dilakukan dengan teknik komunikasi langsung, penulis langsung berhubungan dengan sumber data dengan wawancara dan menggunakan Random sampling dalam pengambilan sampel penelitian.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan oleh Permerintah Daerah tidak membantu para Wajib Pajak, kebijakan yang dikeluarkan berupa Penundaan/Penangguhan Pembayaran Pajak tidak dapat membantu para Wajib Pajak dalam menanggulangi dampak dari Pandemi Covid-19, meskipun Kebijakan yang dilkeluarkan oleh pemerintah daerah tidak banyak membantu menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 akan tetapi tidak berpengaruh  terhadap Realisasi Pendapatan Daerah pada masa Pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2020 Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah untuk Pajak Hotel & Restoran berada disekitar ≥ 100% dari Target Penerimaan yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pajak Daerah, Covid-19, Kebijakan Publik       

Page 127 of 319 | Total Record : 3190

 125   126   127   128   129 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue