Jurnal Fatwa Hukum
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Articles
3,190 Documents
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SEKITARAN ENTIKONG DALAM MENGGUNAKAN POS LINTAS BATAS (PLB) DALAM PROSES BELANJA DI NEGARA MALAYSIA ]]>
<![CDATA[NIM. A1011151172, AGUS MAULANA IKHSAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi warga sekitaran Entikong dalam menggunakan Pos Lintas Batas (PLB) dalam proses belanja di Negara Malaysia terkait dengan konteks perbatasan Internasional antara Indonesia dan Malaysia.Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum Empiris, yaitu dengan melihat kesenjangan antara das solen dengan das sein, yaitu antara kesenjangan teori dengan dunia realita. Sifat penelitian ini adalah Deskriftif Analisis, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu indvidu, keadaan. Gejala atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian ini, terkait dengan Kepastian Hukum dengan melakukan kerja sama perdagangan lintas batas yang dikenal dengan sebutan Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani tanggal 24 Agustus 1970 tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas. BTA tersebut merupakan tindak lanjut dari pemufakatan dasar lintas batas yang ditandatangani kedua negara pada tanggal 26 mei 1967. Dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdagangan Lintas Batas tersebut ruang lingkup perjanjian dibatasi pada tiga hal berikut. 1. Daerah-daerah perbatasan dari kedua negara, antara atau di dalam mana perdagangan lintas batas di daratan dapat dilakukan adalah daerah-daerah sebagaimana disebut di dalam Basic Arrangement on Border Crossing yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1967. 2. Setiap barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas Malaysia harus melalui suatu Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia yang didirikan sesuai dengan Basic Arrengement on Border Crossing pada sub ayat (1). 3. Nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daerah setiap orang seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) tidak diperbolehkan melebihi jumlah enam ratus ringgit Malaysia (RM. 600) setiap bulannya. Dan terkait dengan Perlindungan Hukum setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Surat ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.Kata Kunci : Pos Lintas Batas, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KERABAT KERATON MATAN TANJUNGPURA KETAPANG ]]>
<![CDATA[NIM. A1011171185, WIRA IZHAR PRATAMA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan Masyarakat Melayu Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang tidak terlepas hubungannya dengan kekerabatan yaitu orang tua, keluarga/sanak famili, maupun masyarakatnya, bahkan di dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu roh–roh para leluhur/kekuatan gaib juga ikut terlibat, begitu juga dengan unsur agamanya. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, terdapat Kerabat Keraton yang melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran adat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan magis. Sehingga Kerabat yang tidak melaksanakan perkawinan melanggar ketentuan adat yang berlaku. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam melaksanakan upacra adat perkawinan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor pelaksanaannya yang rumit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang Dapat Dipertahankan Sebagaimana Mestinya?â€Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dimana penulis mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian di lakukan sampai mengambil simpulan akhir. Izzatur Rusuli berpendapat bahwa empiris adalah suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Alat pengumpul data dengan wawancara dan kuesioner kepada Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang dan pemuka Agama.Tujuan penelitian skripsi ini yang pertama untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang, untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan calon mempelai tidak melaksanakan sepenuhnya prosesi Upacara Adat Perkawinan Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi calon mempelai yang tidak sepenuhnya melaksanakan prosesi upacara adat perkawinan masyarakat melayu kerabat keraton matan tanjungpura, untuk mengungkapkan upaya Kerabat Keraton Matan Tanjungpura untuk tetap melestarikan upacara adat perkawinan.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah “Bahwa Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Kerabat Keraton Matan Tanjungpura Ketapang Masih Tetap Dilaksanakan Tetapi Tidak Sebagaimana Aslinya Dikarenakan Faktor Ekonomi Dan Faktor Pelaksanaannya Yang Rumit†telah terbukti. Kata Kunci : Adat, Upacara Adat, Perkawinan]]>
<![CDATA[KENDALA PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM TAHAPAN PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMILIK BIDANG TANAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NIM. A01112221, BARANTANANG BINTARUNG]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, faktor-faktor yang menghambat penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kecamatan Kubu Raya dan implikasi hukum jika asas Contradictoire Delimitatie tidak dilaksanakan sesuai dengan aturannya.Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kubu Raya dengan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Infrastuktur, dan 11 orang pemilik sertifikat tanah di Kecamatan Sungai Raya terkait dengan pelaksanaan Asas Contradictoire Delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatan Kubu Raya serta data dokumen-dokumen dari instansi terkait dan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan asas Contradictoire Delmitatie dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kubu Raya belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena seharusnya penerapan asas Contradictoire Delmitatie dilakukan pada saat sebelum petugas ukur melakukan pengukuran, pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. 2) Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas Contradictoire Delmitatie dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. 3) Implikasi hukum jika asas Contradictoire Delmitatie tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka akan terjadi ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan. Seperti terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar. 4) Upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik bidang tanah yang tidak melaksanakan asas Contradictoire Delimitiate untuk saat ini belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan masalah asas Contradictoire Delimitiate yang belum terlaksana ini. Kata Kunci: Kontradiktur Delimitasi]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PADA KOPERASI UNIT DESA MITRA MANDIRI SEJAHTERA DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NIM. A1012181090, MUHAMMAD JABAR]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Mitra Mandiri Sejahtera Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya â€bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mitra Mandiri Sejahtera Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaksanaan pembagian hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mitra Mandiri Sejahtera Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi yang mengalami persoalan pembagian sisa hasil usaha.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pembagian hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mitra Mandiri Sejahtera Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan saat pembentukan Koperasi sehingga para anggota merasa tidak diberikan hak-hak mereka seabagaimana yang seharusnya, pembagian hasil usaha dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para anggota. Bahwa faktor penyebab penyebab pelaksanaan pembagian hasil usaha pada Koperasi Unit Desa Mitra Mandiri Sejahtera Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dikarenakan tidak adanya transparansi dari pengurus kepada para anggota tentang pendapatan yang diterima dari hasil kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi selama ini sehingga anggota merasa adanya ketidak adilan bagi para anggota atas pembagian hasil usaha, kemudian adanya ketidakjujuran dalam proses pembagian hasil usaha Koperasi. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi yang mengalami persoalan pembagian sisa hasil usaha adalah dengan melakukan upaya menanyakan kepada pengurus terlebih dahulu dengan melakukan Rapat Anggota kemudian jika nelum menemukan jalan keluar yang baik ditindaklanjuti melaporkan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara damai yaitu dengan melalui musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan atas persoalan yang terjadi.Kata Kunci : Pembagian, Sisa Hasil Usaha, Koperasi]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA DIBUAT SERTIFIKAT JAMINAN. ]]>
<![CDATA[NIM. A1011171081, MAROLOP DAVID AGUNG MARBUN]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, namun dalam pelaksanaannya masih saja banyak penerima jaminan fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi jaminan fidusia. Kreditur dalam melakukan perjanjian utang piutang mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran memiliki akibat hukum yang kompleks dan beresiko, salah satunya tidak bisa melakukan eksekusi langsung.Metode Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan, Tulisan dan Pendapat Para Sarjana/Pakar yang berkaitan dengan Masalah Penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan, yakni dengan cara mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan Analisis Konsep Hukum yakni dengan menganalisa konsep-konsep Hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.Tanpa dilakukannya pendaftaran, bukan berarti hakikat dari pembebanan benda jaminan menjadi hilang. Secara objektif, dan teori hukum yang benar bahwa dalam kegiatan pinjam meminjam akan diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok yang mana jaminan utamanya adalah pelunasan utang oleh debitur secara penuh kepada kreditur. Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian itu telah berlaku mengikat.Apabila debitur sebagai pemberi fidusia tidak membayarkan angsuran utang kepada kreditur sebagai penerima fidusia atas benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusianya. Namun upaya penyelesaian masalah/sengketa dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi dan melalui gugatan biasa ke pengadilan. Kata Kunci : Pendaftaran Jaminan Fidusia, Eksekusi, Wanprestasi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA KIWANO DAYCARE KEPADA ORANG TUA ATAS KELALAIAN PADA MASA PENITIPAN DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1011181121, DELA PUSPA ANDARI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan perjanjian jasa penitipan anak antara orang tua dengan pengelola penitipan anak di Kiwano Daycare Pontianak yang dibuat secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak serta sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, selama masa penitipan tak jarang terjadi kelalaian pada anak yang dititipkan. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pihak pengelola telah bertanggung jawab terhadap anak jika terjadi kelalaian selama masa penitipan di Kiwano Daycare Pontianak.           Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta melalui wawancara dan angket terhadap responden, dalam pelaksanaan perjanjian jasa penitipan anak di Kiwano Daycare Pontianak, hal-hal yang disepakati atau diperjanjikan antara kedua belah pihak hanya mengenai peraturan-peraturan dan pola asuh selama masa penitipan. Sedangkan mengenai batasan-batasan atau spesifikasi tanggung jawab terhadap anak, belum disepakati antara kedua belah pihak bahwa pihak mana yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian yang bersifat ringan maupun kelalaian yang bersifat berat atau permanen pada masa penitipan. Sehingga, pihak pengelola yang merupakan pihak yang menjalankan jasa penitipan anak wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak yang dititipkan.           Akibat hukum bagi pengelola penitipan yang belum memenuhi kewajibannya terhadap orang tua anak adalah orang tua dapat mengajukan pembatalan perjanjian dan juga ganti rugi. Untuk itu, sebagai alternatif untuk memperoleh haknya, orang tua dapat melakukan upaya dengan cara mediasi melalui musyawarah bersama pihak pengelola penitipan anak. Kata Kunci: Perjanjian Jasa Penitipan, Anak, Prestasi, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS ASAS KONSTITUTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG FLM DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan No.10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[NIM. A1011181077, ODILIA LAHE MESAAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.Pendaftaran merek di Indonesia menganut asas konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut asas konstitutif yang sekarang dianut oleh Negara Indonesia menentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan asas konstitutif dalam penyelesaian sengketa  merek dagang asing “FLM†di peradilan Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan asas konstitutif dalam penyelesaian sengketa  merek dagang asing “FLM†di peradilan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek yang dilandaskan asas konstitutif terhadap suatu putusan, yaitu peneliti disini mengambil Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hasil yang didapat adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga tersebut belum sesuai dengan Asas First to file dikarenakan terjadi ketidak hati-hatian oleh Dirjen KI saat memeriksa produk baik secara formalitas maupun substantitf.Kata Kunci: Merek, Pendaftaran Merek, Asas Konstitutif, First to File]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TALAK SATU RAJI'I SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/PDT.G/2020/PA.PTK) ]]>
<![CDATA[NIM. A1012181228, MUHAMMAD IKHSAN PRAMADYA NIM.]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri lagi masa iddah maka suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah baru, tetapi jika masa iddah sudah habis maka suami tidak boleh rujuk kepada isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Ptk Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj’i Secara Verstek ?â€, Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengungkapkan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Ptk; Untuk mengungkapkan akibat hukum dalam putusan Hakim yang mengabulkan gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Ptk; Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Jenis Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, serta menggunakan Teknik Analisis Data deskripsi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan talak satu raj’i dengan menjadikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum diperkuat dengan adanya bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat memenuhi alasan untuk diperbolehkannya perceraian serta diputus dengan Putusan Verstek dengan alasan Termohon (isteri) tidak menghadiri dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan sejak adanya putusan Pengadilan, maka dapat berakibat gugurnya hak suami untuk mengucapkan ikrar talak sehingga ikatan perkawinan dianggap tetap utuh. Sedangkan bagi isteri dapat mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek tersebut. Kata Kunci : Talak Raj’i, Verstek, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN SAWIT BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN UPAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI PADA PT. KALIMANTAN STEEL KABUPATEN KUBU RAYA) ]]>
<![CDATA[NIM. A1012181208, PUTRI UTAMI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Sawit Berkaitan Dengan Pembayaran Upah Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Pada PT Kalimantan Steel Kabupaten Kubu Raya)â€bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perkebunan sawit berkaitan dengan pembayaran upah ditinjau dari UU Cipta Kerja pada PT. Kalimantan Steel Kabupetan Kubu Raya. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya pembayaran upah terhadap tenaga kerja perkebunan sawit pada PT. Kalimantan Steel Kabupetan Kubu Raya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja perkebunan sawit PT Kalaimantan Steel Kabupaten Kubu Raya atas pembayaran upah yang belum dilaksanakanPenelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perkebunan sawit berkaitan dengan pembayaran upah ditinjau dari UU Cipta Kerja pada PT. Kalimantan Steel Kabupetan Kubu Raya belum dirasakan oleh para pekerja atau buruh dikarenakan masih terdapat kelemahan dimana pihak pekerja atau buruh masih mengalami persoalan antara lain terhadap perlindungan diri saat bekerja dikarenakan sarana yang dimiliki buruh kurang memadai serta dalam penerimaan upah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau mengalami keterlambatan sehingga sangat merugikan pihak pekerja atau buruh. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pembayaran upah terhadap tenaga kerja perkebunan sawit pada PT. Kalimantan Steel Kabupetan Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Kubu Raya adalah dikarenakan belum adanya kesadaran hukum pihak perusahaan untuk memberikan upah yang sesuai kepada para buruh lepas sebagaimana yang telah diperjanjikan saat para pekerja mulai melakukan kegiatan dan dikarenakan kedudukan pihak buruh yang lemah dan buruh lepas juga kurang memahami hak-haknya sehingga menerima saja upah yang diberikan meskipun tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Bahwa upaya meminta hak-hak mereka sesuai dengan yang telah disepakati serta dapat melaporkan perlakuan tersebut pada pihak berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan cara melakukan musyawarah dan mufakat maupun upaya hukum jika persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perkebunan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HIGINETAS MAKANAN YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1012181068, KEZIA TASYA HALIM]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hygiene Makanan Yang Dijual Secara Online Di Kota Pontianakâ€, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas Hygiene makanan yang dijual secara online di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha atas hygiene makanan yang dijual secara online di Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya konsumen untuk mendapatkan tanggung jawab pelaku usaha atas hygiene makanan yang dijual secara online di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas Hygiene makanan yang dijual secara online di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat makanan yang dipesan terdapat benda-benda yang tidak layak sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha atas hygiene makanan yang dijual secara online di Kota Pontianak adalah disebabkan karena kelalaian pedagang makanan saat menyiapkan makanan dan tanpa diketahui terdapat unsur zat yang tidak seharusnya masuk kedalam makanan yang dipesan serta faktor sumber daya manusia yang dipekerjakan belum sepenuhnya memahami tentang Hyegine makanan yang diperlukan oleh konsumen. Bahwa upaya konsumen untuk mendapatkan tanggung jawab pelaku usaha atas hygiene makanan yang dijual secara online di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada pihak pedagang makanan secara online untuk segera mendapatkan pelayanan penggantian dan kesemuanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah antara konsumen dan pedagang makanan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha Makanan, Online]]>
