cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 132   133   134   135   136 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES NIM. A1011181076, VICKY MERCY HARIYONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan terbatas sebagai salah satu bagian dari pembangunan perekonomian nasional yang merupakan badan hukum  yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, menurut Pasal 1 ayat  5 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan dibebankan kepada Direksi dengan mengikuti perundang-undangan dan anggaran dasar. Namun hadir permasalahan mengenai tindakan Direksi dalam pengurusan yang berada diluar kewenangannya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahann mengenai tanggung jawab Direksi dalam pengurusan perseroan terbatas, yakni : bagaimana tanggung jawab Direksi perseroan terbatas yang melakukan tindakan ultra vires.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari tindakan Direksi yang melakukan tindakan ultra vires dan untuk menganalisis tanggung jawab Direksi perseroan terbatas terhadap tindakan ultra vires yang dilakukanya berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analisis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terdapat sangkut paut dengan masalah yang sedang ditangani.Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Direktur PT Lubuk Bendahara Palma Industri merupakan tindakan ultra vires, karena tindakan Direksi diluar kewenangan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas. Akibat hukum dari akta perjanjian yang mengandung tindakan Ultra vires ialah batal, Kemudian ultra vires dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Maka atas kerugian tersebut menurut Pasal 97 ayat 3 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan. Tindakan ultra vires Direksi dapat diajukan gugatan oleh perseroan terbatas yaitu ganti rugi ke pengadilan atas pelanggaran Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Kata kunci: Ultra vires, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi 
KEADILAN DALAM VONIS HAKIM TERHADAP PELAKU PENYIRAMAN AIR KERAS PADA PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) NOVEL BASWEDAN (Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr) NIM. A1011171224, ICHEL VIRGI FISTYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan dalam vonis hakim terhadap pelaku penyiraman air keras pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terdapat pada Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr terus dipertanyakan oleh masyarakat dan banyak yang berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak adil bagi korban.. Lalu mengapa vonis hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr  tidak memenuhi nilai keadilan. Hakim menjerat terdakwa dengan pasal 353 ayat (2) KUHP dan menjatuhi pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa, yang mana hal ini tidak sesuai dengan luka fisik dan kerugian yang diterima oleh korban. Merupakan tugas utama seorang hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang dilimpahkan kepadanya dan hakim haruslah menjatuhi putusan kepada terdakwa dengan seadil-adilnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun dalam perkara penyiraman air keras dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan menganalisis putusan hakim pada perkara penyiraman air keras dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr apakah sudah memenuhi nilai keadilan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskripsif analitis dengan pendekatan yuridis normative yang dipadukan dengan pendekatan kasus (The Case Approach), pendekatan fakta (The Fact Approach), dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach) berdasarkan sumber dan bahan hukum yang digunakan yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhi oleh hakim tidak memenuhi nilai keadilan yang ada dimasyarakat. Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam menjatuhi putusan tidak memerhatikan fakta-fakta yang ada dan mengabaikan luka fisik yang diterima oleh korban. Oleh karena itu sebaiknya hakim dalam menjatuhi suatu putusan, dapat menerapkan hukum progresif atau hukum yang bersifat maju agar putusan yang diberikan dapat memberi rasa adil dan rasa aman bagi korban dan masyarakat. Kata Kunci : Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Hukum Progresif
PELAKSANAAN JAM OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG / LOGISTIK OLEH TRUK PENGANGKUT PETI KEMAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181005, SANDRA AMANDA MARIO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Pelaksanaan jam operasional angkutan barang/logistik oleh truk pengangkut peti kemas di Kota Pontianak” bertujuan untuk mengetahui informasi tentang jam operasional truk pengangkut barang/logistik serta mengungkapkan faktor penyebab pengemudi truk pengangkut beroperasi diluar aturan Perwali dan Perbup serta mengemukakan upaya meminimalisir kemacetan akibat truk pengangkut barang. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat, khususnya tentang jam operasional truk pengangkut barang. Dalam kenyataan peneliti melihat terdapat pelaksanaan operasional di luar jam yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh bahwa terdapat beberapa angkutan barang 40 (empat puluh) feet yang melintasi jalan provinsi sebagimana lampiran pada Wali Kota Pontianak telah membuat aturan yaitu Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kota Pontianak.Kata Kunci: Operasional, Pengangkutan barang, Logistik, Peti Kemas
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DIDESA TEMAHAR KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK NIM. A1012181157, ANGEL FEBIOLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak belum melaksanakan tugasnya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh anggota terhadap Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten LandakPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapakan oleh para anggota maupun konsumen pada umumnya karena air belum dirasakan bersih dan dapat membantu masyarakat akan tersedianya air bersih, sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak disebabkan baik dari faktor eksternal maupun faktor internal dimana faktor eksternal disebabkan sumber daya air sebagai bahan baku air bersih belum tersedia secara penuh dikarenakan faktor sumber air gunung yang sangat jauh dan belum tersedia pipa penyaluran air, serta sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan air bersih juga belum terlalu menguasai teknologi, sehingga sangat membutuhkan pelatihan yang lebih baik lagi. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak adalah dengan melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan bantuan penyaluran air bersih dari pegunungan yang dapat dijadikan sumber pengolahan air bersih bagi masyarakat sekitar yang berada di lokasi yang sama dengan keberadaan Bumdes, sehingga keradaan usaha Bumdes dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Kata Kunci : Tanggung Jawab, BUMDES, Air Bersih
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM REKRUTMEN UNTUK MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK NIM. A1011181197, TIA AMALIA ANNUR RIZAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sesuai pada Konsep Reformasi Birokrasi yang diharapkan bagaimana seorang Aparatur Sipil Negara pada dasarnya adalah sebagai pemberi pelayanan yang baik bagi masyarkat maka sudah seharusnya dalam Manajemen Rekrutmen Aparatur Sipil Negara berpegang pada prinsip Sistem Merit yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Sistem Merit sendiri sebagai landasan keberhasilannya Manajemen Rekrutmen yang baik karena dalam penerapannya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dimana dengan berpegang pada prinsip ini diharapkan seorang pemberi pelayanan bagi masyarakat dapat melayani secara merata tanpa adanya membeda-bedakan siapa yang harus diberikan pelayanan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Untuk Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi data dan wawancara pada instansi terkait. Adapun untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik kualitatif berbentuk deskriptif dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Dalam proses rekrutmen pada dasarnya setiap peraturan dari hieraki yang tertinggi hingga terendah saling berkaitan dan menyempurnakan, namun ada tidaknya pengadaan rekrutmen setiap tahunnya dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah pusat terkait yaitu Menteri PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Proses rekrutmen PPPK tenaga pendidik (guru) mengikuti tahap dan syarat yang berlaku pada umumnya, namun ada beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi dalam proses pelamaran antara lain terdaftar pada sistem dapodik pusat 2-3 tahun, pendidikan minimal S1 (Strata-1) Harus Linier. Mengenai status pegawai honorer pada tahun 2023 yang akan datang tidak ada yang bisa memastikan mengikuti aturan mana yang diberlakukan kemudian Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Rekrutmen, Aparatur Sipil Negara
PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETENTUAN PASAL 24 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau) NIM. A1012141139, ANDRI SURYA BEPAGE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor industri memiliki peran strategis dan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan, namun juga harus menjadi perhatian bahwa sektor industri saat ini memiliki tantangan berupa benturan aktivitas industri dengan dampak yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan kaitannya dengan proses pembangunan berkelanjutan. Saat ini telah berkembang isu dan opini telah terjadinya degradasi lingkungan di sekitar kawasan industri, terjadinya klaim dan konflik antara pihak industri dan masyarakat sekitar industri berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan serta potensi pencemaran lingkungan baik cair, gas/udara, padatan akibat aktifitas industri, serta permasalahan teknis berkaitan dengan keterbatasan sumber air baku proses, sumber energi pembangkitan dan pengendalian pengelolaan limbah industri yang berdampak terhadap proses keberlanjutan industri.             Metode berasal dari bahasa yunani “metods” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejarah dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan dilapangan dan selanjutnya diadakan analisis dan sifat penelitian yangi menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.Dari uraian yang telah penulis kemukakan, maka sampailah penulis mengambil suatu kesimpulan akhir bahwa penerapan sanksi denda terhadap kegiatan masyarakat baik orang atau badan hukum yang melakukan membuang sampah tanpa melihat batas waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah belum diterapkan atau dilaksanankan sanksi denda yang dilakukan oleh peraturan daerahn dan bahwa faktor-faktor penyebab penerapan sanksi denda terhadap orang atau badan hukum yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan. Dikarenakan tidak tegasnya aparatur negara dalam menetapkan sanksi setiap orang atau badan hukum yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan dan adanya protes dari orang atau badan hukum saat dikenkan sanksi tersebut. Kata Kunci : Limbah, Lingkungan, Sampah.
PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAL PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 7 UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN (STUDI PADA OMBUDSMAN PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT) NIM. A1011171202, AGNESIA LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Ombudsman Republik Indonesia khususnya Perwakilan Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas sebagai pengawal pelayanan publik serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga ada laporan yang belum terselesaikan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat pada tahun 2020 dan juga mengenai bagaimana tindaklanjut untuk laporan-laporan yang belum terselesaikan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun objek penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat. Teknik yang dipakai yaitu studi dokumen, wawancara dan observasi.Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat sudah berjalan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah pusat seperti melakukan bentuk pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, Rekrutmen CPNS, Penerimaan peserta didik baru serta pelaksanaan haji dan menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Namun Ombudsman perwakilan Kalimantan Barat hanya dapat menyelesaikan sebagian dari laporan yang masuk yakni 25 laporan dari 104 laporan yang masuk tahun 2020.  Penulis menyimpulkan jika faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya laporan-laporan tersebut ialah dikarenakan kerumitan permasalahan yang dilaporkan, lokasi instansi terlapor yang berada diluar kota Pontianak serta pihak terlapor dan pihak terkait yang tidak kooperatif saat diajak kerja sama dan kurangnya waktu karena beberapa laporan masuk pada akhir tahun. Untuk laporan yang belum terselesaikan pada tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Kata Kunci : Ombudsman, pelayanan publik
KEWAJIBAN PT.MITRA AUSTRAL SEJAHTERA TERHADAP PEKERJANYA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI DUSUN MEKAR JAYA DESA UPE KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012171008, NOBERTUS SULISTIYO VIERY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul Skripsi ini adalah Kewajiban PT.Mitra Austral Sejahtera Terhadap Pekerjanya Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Dusun Mekar Jaya Desa Upe Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, dengan rumusan masalah Faktor Apa Yang Menyebabkan Belum Terlaksana Sepenuhnya Kewajiban PT.Mitra Austral Sejahtera Terhadap Pekerjanya Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Dusun Mekar Jaya Desa Upe Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau?. Yang dalam metode penulisannya menggunakan metode penelitian Empiris dengan sifat Penelitian Deskriptif. Dari penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Mitra Austral Sejahtera belum sepenuhnya dalam memenuhi kewajiban menjamin kecelakaan kerja yang dialami pekerjannya. Faktor penyebabnya adalah karena faktor terbatasnya dana talangan dan sarana transportasi khusus perusahaan serta jarak menuju rumah sakit rujukan yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan terlalu jauh sehingga sulit dijangkau. Akibat Hukum Adanya Sanksi Teguran. Upaya Hukum melakukan penyelamatan terlebih dahulu dan melakukan pengobatan dengan biaya talangan yang akan disediakan oleh perusahaan.Kata Kunci : Kewajiban Perusahaan, Jaminan Kecelakaan Kerja
ANALISIS NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA NIM. A1011171017, I.A.A. FITRIA RIZKI MAHAKARINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif yang kemudian disajikan secara deskriptif dan  menggunakan sumber data primer dan sekunder diambil dari data studi kepustakaan dan bahan hukum yang menunjang penulisan. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan tidak ketatnya pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan, penghapusan beberapa sanksi pidana terhadap pejabat berwenang melakukan penyalah gunaan kewenangan, mengkriminalisasi dan tidak adanya jaminan hukum untuk masyarakat dan aktivis lingkungan, aktivitas pertambangan berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena pemegang izin usaha tidak melakukan kewajiban reklamasi sehingga banyak lubang tambang yang belum ditutup, disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah serta tidak memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita hukum Indonesia, hukum dasar negara yang berdasarkan hukum dan konstitusi serta berwawasan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan negara.  Kata Kunci : Kewenangan, Pertambangan , Pembangunan Berkelanjutan
KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN ADAT DAYAK BAKATI DI DESA RODAYA KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012141157, STEFHANUS CRISTOVER EDVARDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangan menentukan dalam, suatu perkawina karena mencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Meskipun demikian pada saat sekarang ini perkaiwnan menurut hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Adat Dayak Bakti Di Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat suku dayak bakati di desa Rodaya, Kecamatan ledo, Kabupaten bengkayang, Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku dayak bakati di desa Rodaya, Kecamatan ledo Kabupaten bengkayang dan untuk mengetahui perkawinan menurut hukum adat yang belum di catatkan pada masyarakat suku dayak bakti di desa Rodaya, Kecamatan ledo, Kabupaten bengkayang apakah sudah memberikan kepastian hukum bagi pasang suami istri tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan perkawinan menurut hukum adat di Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan secara empiris menjawab permasalahan dengan mengkaji perilaku dari masyarakat adat di Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang.Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata. Tetapi jugamempertautkan kedua kerabat dari suami istri, Kedua, Faktor- faktor penyebab masyarakat Suku Dayak Bakati Desa Rodaya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang tidak mencatatkan perkawinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bengkayang, antara lain : 1. Adanya biaya yang menurut mereka mahal. 2. Mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lam. Ketiga Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatakan pada masyarakat dayak Bakati, Desa Rodaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, adalah: 1. Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan, 2. Suami istri tersebut oleh undang-undang di anggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami/ istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain, 3. Anak- anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang, 4 tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara. Kata Kunci: Perkawinan, Adat , Dicatatakan

Page 134 of 319 | Total Record : 3190

 132   133   134   135   136 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue