cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 58   59   60   61   62 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUT SOURCING PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI PELABUHAN BONGKAR MUAT) NIM. A1012161176, M. THESAR ADYAKSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Outsorcing atau yang lebih dikenal dengan tenaga kertja kontrak dewasa ini sudah merupakan kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau disusahkan dengan segala permasalahan administrasi birokrasi serta permasalahan-permasalahan lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dengan mempekerjakan tenaga kerja outsorcing ini maka piohak perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap dapat merugikan para pekerja, karena dengan outsorcing ini perusahaan tidak mau dibebankan denagn berbagaimacam  kewajiban yang seharusnya diberikan kepada para pekerja dan apabila para pekerja outsorcing ini melakukan suatu perbuatan atau kesalahan maka perusahaan akan dengan mudah untuk memberhentikannya tanpa harus membayar hak-haknya pekerja. Begitu pula hanya yang terjadi padatenaga kerja outsorcing di pelabuhan kota Pontianak yang belum dilindungi dengan hak-haknya sebagaimana yang dilindungi oleh peraturan perundang perburuhan dan ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun saat ini sudah dibentuk perkumpulan tenaga kerja outsorcing tapi belum juga memberikan jaminan sepenuhnya dan bahkan sebagian besar para pewkerja belum mengurus keanggotaannya. Kata Kunci : Buruh, hak dan pengawasan
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMIAH ALIAS RASMINAH BINTI RAWAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 653 K/PID/2011) NIM. A1012141146, FEBRIYANDI SILITONGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            Kasus Pencurian Piring yang dilakukan oleh Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pada awalnya Terdakwa di Putus Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010 / PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian JPU mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut. Alasan Jaksa Penutut Umum (JPU) mengajukan Permohonan Kasasi diantaranya Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dan JPU beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah Putusan Bebas Tidak Murni. Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri (judex facti) salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Pengadilan Negeri (judex facti) dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan, Pengadilan Negeri (judex facti) telah lalai menjalankan Pasal 164 ayat (1) KUHAP dan Pengadilan Negeri (judex facti) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Pengadilan Negeri Tangerang juga beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pencurian dimana yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 362 KUHP. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan permohonan kasasi. Dasar hukum dari JPU untuk mengajukan Permohonan Kasasi ialah Pasal 244 jo 253 KUHAP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Regno: 275/K/Pid/1983.                 Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pada tahap Kasasi, Mahkamah Agung memeriksa pengajuan permohonan kasasi yang diajukan JPU dan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut. Setelah Mahkamah Agung memeriksa putusan Pengadilan Negeri (judex facti) Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah menerapkan hukum dan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP mengenai Pencurian. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengadili kasus tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 bulan 10 hari. Kata kunci: Pencurian, Piring, Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 30 / Pid.B/ 2017/.PTK NIM. A1011141003, TANTINA UBERGUNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Uberguna, Tantina,2019Pemberatan Hukuman Pidana Terhadap pelaku Pembunuhan Perempuan yang sedang hamil (studi kasus Putusan Nomor:30/Pid.B/2017/ PN PTK .Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pembimbing: H.M. Noor Ramli,SH,MS (pembimbing 1), Parulian Siagian, SH, M. Hum (Pembimbing II).Sanksi Hukum Pidana bagi Pelaku Pembunuhan Perempuan yang Sedang Hamil  sangat merugikan dan meresakan masyarakat bagi anak muda harus bertanganggung jawap atas setiap perbuatannya apa bila tidak harus Dihukum seberat-beratnya agar tidak Terulang lagi Kasus Kematian Perempuan yang sedang Hamil .Penerapan  sanksi Pidana yang ringan menjadi pokok Masalah  dalam Kasus Pembunuhan Perempuan yang sedang Hamil dan agar lebih jelas lagi alas an kuat  pertimbangan Hakim  dalam  memberikan Putusan Selama Sembilan  (9) Tahun Terhadap kasus pembunuhan perempuan yang sedang hamil.Metode Yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis suatu  penelitian yang dilakukan terhadap  keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengsn maksut dan tujuan untuk menemukan fakta (Fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification), dan pada ahirnya menuju kepda penyelesaian masalah (Problem-solution).Hasil penelitian yang didapatkan dari kasus  pembunuhan perempuan yang sedang hamil, Pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan perempuan yang sedang hamil penindakan Putusan Pidana yang dijatuhkan Hakim dipertimbangkan melalui hal-hal yang meringankan pelaku dan rasa kemanusian sehingga putusaan yang diberikan hakim hanya Sembilan (9) Tahun .  Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dengan sangat berat pelaku medekam dijeruji besi selama Sembilan ( 9) Tahun,  dan meghabisakan masa mudanya didalam Rutan (Rumah Tahanan).Kata Kunci:Pemberatan, Hukum Pidana,Pembunuhan
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 55 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TERENTANG HILIR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011151044, BOMAWICAKSONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa berdasarkan pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kuburaya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa serta mengetahui upaya-upaya apa saja untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kuburaya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif sosiologi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah desa terentang hilir, dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa terentang hilir, Badan Permusyawaratan Desa dan 5 tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Komunikasi Langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung kepada sumber data, dengan mewawancarai narasumber, sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa belum berjalan dengan baik apabila didasarkan pada Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini disebabkan oleh kurang nya pengetahuan tentang mekanisme pengawasan kinerja kepala desa. Selain itu lemahnya koordinasi antara Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara terus menerus berusaha meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga harus berperan lebih aktif dalam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat agar terwujud pemerintahan desa yang dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan yang terdapat di desa. Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusawaratan Desa, Kinerja Kepala Desa
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA AGEN HARIAN PONTIANAK POST DENGAN LOPER ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) NIM. A01110177, RAFSANDI DIMBARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur di Kelurahan Sungai Bangkong Dalam Kecamatan Pontianak Kota menimbulkan suatu hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang diwujudkan dalam perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur dalam bentuk lisan dan disepakati kedua belah pihak. Bahwa dalam kenyataannya pihak Agen Harian Pontianak Post tidak melaksanakan prestasinya dalam mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Rumusan masalah : “Apakah perjanjian kerja antara Agen Harian Pontianak Post dengan loper anak di bawah umur di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Faktor penyebab Agen Harian Pontianak Post mempekerjakan anak di bawah umur dikarenakan pekerja anak lebih menguntungkan untuk menjual surat kabar sebab dari sudut pandang masyarakat, mereka cenderung kasihan melihat anak-anak di bawah umur sudah bekerja membantu orang tua mereka.Akibat hukum terhadap pihak Agen Harian Pontianak Post ialah harus mengganti kerugian pekerja anak karena dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakatnya tentang aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada tentang larangan mempekerjakan anak. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Anak Di Bawah Umur, Ketenagakerjaan
IMPLIKASI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-1/2003 TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) NIM. A1012151098, RIVALDI MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum dibuat untuk di jalankan, dengan tujuan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna hukum, namuin dibalik itu hukum juga dibuat dengan memenuhi unsur yang  ada serta patuh pada asas-asas yang telah ditentukan.Hukum dibidang ketenagakerjaan secara filosofis dibentuk  untuk memberikan kedudukan yang sama dantara majikan dan pekerja sehingga bisa saling keterkaitan yang erat disatu sisi buruh perlu pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya dan disisi lain majikan/pengusaha perlu tenaga kerja untuk meningkatkan produksi barang. Namun dibalik kerja sama ini tidak menutup kemungki8nan terjadi perselisihan sehingga berujung pada Pemutusan hubungan Kerja, apalagi jika terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh  pekerja. Melalui UU nomor. 13 tahun 2003  dalam pasal 158, mengatur  dimana pekerja dapat di PHK secara langsung tanpa terlebih dahulu diproses hukum sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal inilah yang menjadi dasar  gugatan kepada mahkamah konstitusi, sehingga mahgkamah konstitusi memutuskan terhadap pasal 158 ini di batalkan, namun dalam prakteknya Pemutusan hubungan kerja Akibat pelanggaran berat ini sering terjadi, dimana pekerja tidak diberikan hak  untuk melakukan pembelaan didepan hukum.  Kata Kunci. PHK, Pelanggaran Berat.
STUDI KOMPARATIF TENTANG ABORSI ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 NIM. A1011151097, SILVIA STEPVANI MONIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi adalah tindakan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana aborsi diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 dan juga diatur dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 75, 76, dan 77. Akan tetapi, terdapat perbedaan pengaturan tentang aborsi dalam kedua undang-undang tersebut.Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan serta mengetahui tujuan dari pengaturan tersebut.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yang dilakukan yakni  membandingkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2019) dan Undang-Undang Kesehatan mengenai tindak pidana aborsi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, buku-buku hukum, ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian. Penulis berharap agar masyarakat lebih memahami arti penting sebuah kehidupan termasuk juga seorang janin serta negara atau aparat-aparat keadilan dapat memberi keadilan yang hakiki terhadap kasus-kasus aborsi.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut bahwa pengaturan aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan pengecualian terhadap tindak pidana aborsi, sedangkan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindak pidana aborsi. Serta pengaturan aborsi sangatlah penting untuk mendapatkan keadilan yang hakiki karena banyak hal-hal atau alasan-alasan yang mendorong seorang untuk melakukan aborsi.  Kata kunci: Aborsi, KUHP, RKUHP, Studi Komparatif, UU Kesehatan
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM MEMBAYAR BIAYA LAUNDRY PADA TANJUNG LAUNDRY DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. A11112053, SUCI ANDRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa melalui karya tulis dan penelitian skripsi yang berjudul : “Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Membayar Biaya Laundry Pada Tanjung Laundry Di Kecamatan Pontianak Barat”, penulis menemukan kenyatan adanya beberapa pihak pengguna jasa yang tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar jasa Laundry Kiloan Reguler (Biasa) pada Tanjung Laundry di Kecamatan Pontianak Barat menjadi masalah dalam hubungan hukum kedua pihak.Bahwa, dapat diketahui pihak pengguna jasa laundry pada Tanjung Laundry di Kecamatan Pontianak Barat banyak menggunakan jasa Tanjung Laundry hanya berbentuk perjanjian lisan dengan Nota Pembayaran, secara kiloan, dengan masa pencucian dan diambil di tempat Tanjung Laundry di Kecamatan Pontianak Barat dengan masa bayar maksimal 5 hari jika berlangganan.Adanya pihak pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya Laundry kepada pihak Laundry di Kecamatan Pontianak Barat terhitung harian hingga bulanan yang terlambat membayar dan yang tidak sama sekali membayar biaya laundry kepada pihak Tanjung Laundry sesuai perjanjian yang disepakati.Akibat hukum pihak pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya jasa Laundry kepada pihak Tanjung Laundry yakni teguran dan denda biaya sesuai kesepakatan dalam Nota Pembayaran oleh pihak Tanjung Laundry di Kecamatan Pontianak Barat.Upaya hukum penyelesaian yang dilakukan oleh kedua pihak tetap mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian perjanjian jasa Laundry pada Tanjung Laundry di Kecamatan Pontianak Barat.  Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Wanprestasi, Laundry.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DARI CHILD ABDUCTION NIM. A1011141153, MARIETA ELSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Fenomena perkawinan campuran semakin marak terjadi, sejalan dengan semakin berkembangnya pengaruh globalisasi dan arus informasi sehingga orang-orang di berbagai belahan dunia dapat saling mengenal satu sama lain. Disatu sisi, hal ini menguntungkan bagi pasangan perkawinan campuran, namun perkawinan campuran juga memiliki resiko masalah yang cukup rumit, terutama karena perbedaan kewarganegaraan antar pasangan suami-isteri dan perbedaan kultur. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga pasangan WNI-WNA berdampak langsung kepada anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Sehingga anak-anak berisiko tinggi mengalami hal-hal yang melanggar ketentuan dan batasan kebebasan hak-hak dan pengasuhan atas mereka. Salah satunya yaitu terjadinya child abduction.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dari berbagai aturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan child abduction dari perkawinan campuran.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya permasalahan child abduction dari perkawinan campuran adalah terputusnya ikatan perkawinan kedua orang tua (perceraian) dan ketidakharmonisan antar orang tua, yang menimbulkan masalah perebutan hak asuh anak karna egoisme pribadi orang tua dan menyebabkan salah satunya yaitu anak menjadi objek penculikan orang tua. Upaya dan bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bantuan hukum terhadap anak yang mengalami penculikan merupakan salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Kata kunci:Perkawinan Campuran, Child Abduction, Family Abduction, Perlindungan Anak Indonesia, Hak Anak.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBANGKI NIM. A11111165, ANDRI MANURUNG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Daerah merupakan dasar hokum yang sangat kuat bagi pembentukan Pemerintahan Daerah dengan asas Otonomi Daerah (desentralisasi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Salah satu produk hukum Kabupaten Landak adalah Peraturan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Pangunan. Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh seseorang atau badan. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memunggut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan dalam pembangunan daerah.            Dalam pelaksanaannya, hanya sedikit sekali masyarakat di Kecamatan sebangki yang mengajukan dan memiliki IMB, ketika mendirikan bangunan yang mereka miliki. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang IMB ini merupakan masalah utama dalam penelitian ini. Guna mengatasi masalah tersebut hendaknya pemerintah daerah beserta aparat-aparatnya perlu melakukan pendekatan-pendekatan, seperti pendekatan persuasif, preventif dan represif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, dengan bentuk penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi langsung melalui wawancara dan teknik komunikasi tidak langsung dengan menggunakan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 950 buah rumah (pemilik) dengan jumlah sampel sebanyak 282 buah rumah (pemilik), yaitu 33,68% dari jumlah populasi.Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada beberapa pada asas umum penyelenggaraan Negara yang dianut oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun asas-asas tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbuakaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi, dan asas efektifitas.Intansi yang berwenang untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan yaitu Kantor.Kecamatan, Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Kantor Bupati.Berdasarkan pengolahan data, diketahui bahwa dari 328 responden (sebagai sempel) yang mendirikan bangunan baru maupun merenovasi bangunan miliknya, ternyata hanya 2,13% atau 6 orang saja yang mengetahui tentang adanya kewajiban memiliki IMB terhadap bangunan yang dimilikinya (akan didirikan). 97,87% atau 276 orang lainya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut. 100% masyarakat yang mendirikan bangunan untuk kegunaan rumah tinggal tidak ada yang memiliki IMB. Meskinpun ada sebagian kecil masyarakat yang sudah mengetahui mengenai kewajibannya (yaitu Sebanyak 6 orang atau 2, 13%), namun mereka tidak melaksanakannya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya itu masih terbilang sangat minim.Selanjutnya diketahui pula ada 2 orang (0,71%) yang pernah mendapat teguran dari pihak (aparat) yang berwenang, sedangkan 99,29% (280 orang) lainya tidak pernah diberikan teguran ketika mendirikan bangunan. Dari Kepala Desa Kecamatan Sebangki, diketahui bahwa pihak Kecamatan belum pernah melaksanakan penyuluhan langsung kepada masyarakat yang khusus mengenai peraturan ini. Penyuluhan yang selama ini dilakukan hanya bersipat penyisipan informasi, di sela-sela rapat koordinasi (pertemuan-pertemuan) yang dilaksanakan antara pihak kecamatan dengan pihak desa. Dari kenyataan ini, tampak jelas bahwa aparat yang berwenang belum bertindak tegas, dalam menegakkan Peraturan Daerah ini.Terkait dengan hal-hal diatas, maka hendaknya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terus dilakukan, baik melalui sarana formal maupun non informal lainnya oleh semua pihak yang terkait dalam hal ini. Kata Kunci     : Retribusi Izin Bangunan Bagi daerah

Page 60 of 309 | Total Record : 3081

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue