cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
BAD FAITH REGISTRATION AND WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION IN INDONESIAN LAW Kusumowardono, Adityo; Sulistyono, Joko; Hamid, Adnan; Iriantoro, Agung; Nur Hidayati, Maslihati
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 2 (2026): VOLUME 10 NUMBER 2, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i2.107315

Abstract

AbstractTrademark applications filed in bad faith remain an important issue in Indonesian trademark law. The problem is not limited to the administrative process of registration, but also concerns legal certainty, the protection of legitimate trademark owners, and the creation of fair business competition. This study examines how Indonesian law regulates and assesses bad faith in trademark registration, and how far this regulation is consistent with international trademark protection standards, particularly the Paris Convention and the TRIPs Agreement. The legal issue addressed in this study arises from the absence of clear and consistent criteria for determining bad faith, both during trademark examination and in trademark dispute resolution. The novelty of this study lies in positioning good faith as a substantive standard, rather than merely a formal requirement in trademark registration. In this sense, good faith is used to assess whether an application has been filed honestly, reasonably, and without the intention of taking advantage of another party’s reputation or legal rights. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials examined include the Indonesian Law on Trademarks and Geographical Indications, the Paris Convention, the TRIPs Agreement, legal doctrines on trademark protection, and relevant court decisions concerning bad faith. The findings show that Indonesian law already provides a normative basis for refusing or cancelling trademarks filed in bad faith. However, its application still faces difficulties in interpretation, proof, and consistency of legal reasoning. Therefore, clearer indicators of bad faith are needed, along with stronger substantive examination by the trademark office, greater consistency in court decisions, and better harmonization between Indonesian trademark law and international trademark protection standards. These improvements are necessary to prevent opportunistic trademark registration, protect legitimate trademark owners, and strengthen legal certainty within Indonesia’s trademark protection system. Abstrak Permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik masih menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum merek Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pendaftaran, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap pemilik merek yang sah, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini membahas bagaimana hukum Indonesia mengatur dan menilai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, serta sejauh mana pengaturan tersebut telah sejalan dengan standar perlindungan merek dalam instrumen internasional, khususnya Paris Convention dan TRIPs Agreement. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini berangkat dari belum  adanya ukuran yang cukup tegas dan konsisten dalam menentukan adanya itikad tidak baik, baik pada tahap pemeriksaan merek maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan prinsip itikad baik sebagai standar substantif, bukan sekadar syarat formal dalam pendaftaran merek. Dengan demikian, itikad baik digunakan untuk menilai apakah suatu permohonan diajukan secara jujur, wajar, dan tidak bertujuan mengambil keuntungan dari reputasi atau hak pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Paris Convention, TRIPs Agreement, doktrin hukum merek, serta putusan yang relevan mengenai itikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk menolak atau membatalkan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala dalam hal penafsiran, pembuktian, dan konsistensi pertimbangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan indikator itikad tidak baik yang lebih jelas, penguatan pemeriksaan substantif oleh otoritas merek, konsistensi putusan pengadilan, serta harmonisasi hukum merek nasional dengan standar perlindungan merek internasional. Penguatan ini penting untuk mencegah pendaftaran merek secara oportunistik, melindungi pemilik merek yang sah, dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek Indonesia.
LEGAL UNCERTAINTY AND INDIGENOUS ECONOMIC RIGHTS: NOEL BESI-CITRANA & BIJAEL SUNAN-OBEN Maulana, Fadli; Tomi Agi Fratama; Rahmat Angga Dwi Putra; Agus Prasetiyo; Muh Taqwin Tahir
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 2 (2026): VOLUME 10 NUMBER 2, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i2.110780

Abstract

Abstract The Noel Besi-Citrana and Bijael Sunan-Oben border disputes between Indonesia and Timor-Leste generate legal uncertainty that undermines indigenous economic rights, including land tenure, customary livelihoods, and cross-border trade. This article aims to examine how the interaction of state law, customary law, and international norms affects the protection of these rights in contested borderlands. Employing normative legal research with a comparative case study design, the study analyzes domestic legislation, bilateral instruments, and documentary evidence of local economic practices. The findings indicate that jurisdictional vacuums and overlapping legal regimes exacerbate socio-economic marginalization and deter community-centered investment. Based on this analysis, the paper proposes a rights-based bilateral framework, explicit statutory recognition of indigenous economic entitlements, and the establishment of jointly governed Border Economic Zones that incorporate customary institutions and participatory governance mechanisms. The proposed measures are evaluated in terms of legal feasibility and potential socio-economic impact. By integrating legal pluralism with economic law, the study contributes policy-relevant models for reconciling territorial sovereignty with indigenous agency and sustainable development in disputed border regions.   Abstrak Sengketa Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan-Oben di perbatasan Indonesia–Timor Leste menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak ekonomi masyarakat adat termasuk akses atas tanah, mata pencaharian tradisional, dan perdagangan lintas batas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional mempengaruhi perlindungan hak ekonomi adat di kawasan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, memeriksa peraturan nasional, perjanjian bilateral, dan bukti empiris praktik ekonomi lokal. Analisis menunjukkan bahwa kekosongan yuridis dan tumpang-tindih norma memperdalam marginalisasi ekonomi serta menghambat investasi komunitas. Untuk mengatasi hal tersebut diusulkan perjanjian bilateral berbasis hak, pengakuan eksplisit terhadap hak ekonomi adat, dan pembentukan Border Economic Zones/Kawasan Ekonomi Perbatasan (BEZ/KEP) yang dikelola bersama dengan mekanisme partisipatif dan penguatan peran lembaga adat. Studi ini berkontribusi pada sintesis pluralisme hukum dan hukum ekonomi untuk kebijakan perbatasan yang pro-komunitas.

Page 13 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): VOLUME 10 NUMBER 2, 2026 Vol. 10 No. 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026 Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025 Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025 Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024 Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024 Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023 Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023 Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022 Vol 5, No 2 (2021): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2021 Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021 Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020 Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 Vol 3, No 1 (2019): VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018 Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 More Issue