cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : 23389680     EISSN : 2614509X     DOI : https://doi.org/10.31764/civicus.
Core Subject : Social,
Jurnal Civicus merupakan salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan e-ISSN 2614-509X dan p-ISSN 2338-9680. Adapun kajian publikasi jurnal Civicus yakni (1) Ilmu Social, Ilmu Hukum, Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) teori pembelajaran, pengembangan pembelajaran, Penerapan pembelajaran, model-model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; (3) hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat
Arjuna Subject : -
Articles 247 Documents
MOOCs dalam Pendidikan Bisnis: Peningkatan Keterampilan Negosiasi dan Pemasaran Digital di Lombok Prihandoyo, Windi Baskoro; Suryani, Nining; Anam, Khaerul
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.34732

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan Massive Open Online Courses (MOOCs) yang berfokus pada peningkatan keterampulan negosiasi dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM di Lombok. Latar belakang penelitian ini adalah keterbatasan akses pelatihan formal yang menyebabkan pelaku usaha lokal kesulitan bersaing di era transformasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan research and development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Untuk menggali kesenjangan kompetensi dilakukan kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan melalui wawancara dengan praktisi, dosen, dan pelaku UMKM di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebutuhan keterampilan negosiasi dan pemasaran digital dengan pelatihan yang tersedia. Pembelajaran pada MOOCs ini dikembangkan dengan model model self-paced learning berbasis Learning Management System (LMS) dengan delapan materi, video animasi interaktif, serta materi diskusi dan soal evaluasi formatif. Untuk memastikan kelayakan dilakukan pengujian oleh ahli media, bahasa, dan materi yang menunjukkan kualitas baik hingga sangat baik (rata-rata >80%), sehingga dinyatakan layak untuk digunakan.The purpose of this study was to design and develop Massive Open Online Courses (MOOCs) focused on improving negotiation and digital marketing skills for MSMEs in Lombok. The background of this research is limited access to formal training, which makes it difficult for local businesses to compete in the era of digital transformation. The study employed a research and development (R&D) approach, utilizing the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) model. To explore competency gaps, a needs analysis was conducted through interviews with practitioners, lecturers, and MSMEs in Lombok. The results revealed a significant disparity between the demand for negotiation and digital marketing skills and the available training. The learning in this MOOC was developed using a self-paced learning model based on a Learning Management System (LMS) with eight materials, interactive animated videos, discussion materials, and formative evaluation questions. To ensure feasibility, testing was conducted by media, language, and material experts, which demonstrated good to excellent quality (average >80%), thus being declared suitable for use.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Jangka Panjang Annisa, Winda Nurul; Astuti, Zulaikha Tri
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.33244

Abstract

Penegakan hukum yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif oleh aparat hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penegakan hukum jangka panjang dengan membentuk budaya hukum masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka sistematik dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan sikap menghormati hukum untuk penegakan hukum jangka panjang. meski demikian implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan guru dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan dominasi metode hafalan. Sustainable law enforcement cannot rely solely on a repressive approach by legal authorities; it also requires preventive strategies, such as education. This study aims to analyze the role of civic education as a long-term law enforcement instrument by fostering a culture of law within society. This research employs a Systematic Literature review as a method, utilizing a descriptive-analytical approach and content and thematic analysis techniques. The results indicate that civic education plays a crucial role in developing legal awareness and respect for the law as part of long-term law enforcement efforts. However, its implementation still faces challenges, such as teachers’ limited skills in delivering contextual material and the dominance of the memorizing learning method.
Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Aman dan Ramah Anak Hafsah, Hafsah; Jainul, Jainul; Arfani, Sri; Imelda, Syaharani; Nirwana, Nirwana; Novitasari, Novitasari; Ima, Nikmatul; Sulastri, I’in
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35262

Abstract

Bullying di sekolah dasar menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengevaluasi program sosialisasi pencegahan bullying di SDN 4 Danger untuk mewujudkan sekolah aman dan ramah anak. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), penelitian melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif dengan triangulasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap bullying, di mana lebih dari 80% mampu mengenali bentuk dan dampaknya, meski 13% masih sulit membedakan antara candaan dan perundungan. Program ini juga mendorong perubahan perilaku, tercermin dari penurunan kasus ejekan sebesar 70%, keberanian melapor 65%, serta suasana kelas lebih kondusif hingga 75%. Orang tua semakin menyadari pentingnya komunikasi dengan anak, meskipun sebagian belum terlibat penuh. Guru melaporkan meningkatnya kepekaan dalam mengenali bullying halus dan perlunya pengawasan berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi pencegahan paling efektif melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah, sekaligus memberikan kontribusi akademis pada literatur pencegahan bullying di Indonesia dan model praktis yang dapat direplikasi di sekolah dasar lainnya.Bullying in elementary schools poses a serious threat to children's development. This study aims to describe and evaluate a bullying prevention outreach program at SDN 4 Danger, to create a safe and child-friendly school environment. Using a descriptive qualitative method with a Participatory Action Research (PAR) approach, the study involved students, teachers, and parents. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed inductively with triangulation. The results showed an increase in students' understanding of bullying, with more than 80% able to recognize its forms and impacts, although 13% still had difficulty distinguishing between teasing and bullying. The program also encouraged behavioral changes, reflected in a 70% decrease in teasing cases, a 65% increase in reporting behavior, and a more conducive classroom atmosphere of up to 75%. Parents are increasingly recognizing the importance of communicating with their children, although some are not yet fully engaged in this process. Teachers reported increased sensitivity in recognizing subtle bullying and the need for ongoing supervision. The study concluded that the most effective prevention strategy is through a participatory approach involving the entire school community, while providing an academic contribution to the literature on bullying prevention in Indonesia and a practical model that can be replicated in other elementary schools.
Flipped Classroom sebagai Inovasi Pembelajaran PKn untuk Mendorong Kemandirian Belajar Siswa di SMPN 1 Batulayar Rejeki, Sri; Sakban, Abdul; Hatimah, Husnul
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model flipped classroom sebagai inovasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa di SMPN 1 Batulayar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-experimental tipe one-group pretest-posttest, melibatkan 31 siswa kelas VIII. Data dikumpulkan melalui observasi, tes, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen valid (r hitung > 0,3550) dan reliabel (α = 0,938). Nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 (< 0,05) menandakan perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan flipped classroom. Model ini terbukti efektif meningkatkan kemandirian belajar siswa, termasuk kemampuan mengatur diri, tanggung jawab, dan refleksi terhadap proses belajar. Diskusi hasil menunjukkan bahwa flipped classroom tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil belajar kognitif, tetapi juga aspek afektif dan metakognitif melalui integrasi teori konstruktivisme dan teknologi pembelajaran digital. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penerapan model pembelajaran berbasis nilai dan teknologi untuk mendukung tujuan Merdeka Belajar dan pembentukan pelajar Pancasila yang mandiri, reflektif, serta berdaya saing global.This study aims to analyze the effectiveness of the flipped classroom model as a Civic Education learning innovation in improving students' learning independence at SMPN 1 Batulayar. The study employed a quantitative approach with a one-group pretest-posttest quasi-experimental design, involving 31 eighth-grade students. Data were collected through observation, testing, and documentation, then analyzed using validity, reliability, normality, homogeneity, and paired sample t-test tests. The results showed that all instruments were valid (r count > 0.3550) and reliable (α = 0.938). The t-test significance value of 0.000 (<0.05) indicates a statistically significant difference between the before and after implementation of the flipped classroom. This model has been proven effective in improving students' learning independence, including self-regulation, responsibility, and reflection on the learning process. The discussion of the results shows that the flipped classroom not only contributes to improving cognitive learning outcomes but also affects affective and metacognitive aspects through the integration of constructivist theory and digital learning technology. The implications of this research emphasize the importance of implementing a values-based and technology-based learning model to support the goals of Independent Learning and the formation of independent, reflective, and globally competitive Pancasila students
Hak-Hak Anak serta Faktor Risiko dan Protektif Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Analisis dengan Kerangka SCII Maemunah, Maemunah; Rejeki, Sri; Haq, Hilman Syarial
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak anak, serta faktor risiko dan protektif terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia menggunakan kerangka SCII. Studi ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus penelantaran anak yang ditinggalkan orang tua bekerja ke luar negeri, khususnya di Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri dari anak pekerja migran, pengasuh, tokoh masyarakat, Forum Anak, dan pejabat lembaga pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak mencakup hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, kesehatan dan kebutuhan dasar, partisipasi, serta identitas dan rasa aman. Faktor risiko yang dominan adalah budaya patriarki, budaya diam, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya kapasitas dan literasi hukum pengasuh. Di sisi lain, faktor protektif muncul melalui solidaritas komunitas, peran Forum Anak, kebijakan perlindungan anak nasional, dan pendidikan berbasis hak yang mendorong resiliensi anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi terpadu berbasis SCII sebagai strategi sistemik dan sensitif budaya untuk memperkuat perlindungan anak. Temuan ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis dan praktik tata kelola perlindungan anak di Indonesia.This study aims to analyze children's rights, as well as risk and protective factors for child neglect among Indonesian migrant workers using the SCII framework. This study is based on the increasing number of cases of child neglect among parents working abroad, particularly in East Lombok. The study employs a juridical-empirical approach, utilizing descriptive and analytical methods. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies with nine informants, including migrant workers' children, caregivers, community leaders, the Children's Forum, and local government officials. The results show that violations of children's rights include the right to family care and protection, adequate education, protection from violence and neglect, health and basic needs, participation, and identity and a sense of security. The dominant risk factors are patriarchal culture, a culture of silence, weak institutional coordination, and low capacity and legal literacy of caregivers. On the other hand, protective factors emerge through community solidarity, the role of the Children's Forum, national child protection policies, and rights-based education that promotes child resilience. This research highlights the importance of integrated SCII-based implementation as a systemic and culturally sensitive approach to enhance child protection. These findings contribute to broadening the theoretical understanding and practice of child protection governance in Indonesia.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Isnaini, Isnaini; Humaira, Humaira
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35601

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dan menganalisis tingkat permohonan serta dalil-dalil hukum dalam penetapan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data akan dianalisis dengan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalil-dalil yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan putusan terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah; 1) Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2) Jika bentuk permohonan yang diajukan tidak ada dalil dalam undang-undang maka digunakan dalil-dalil yang ada dalam fikih Islam dengan memandang maslahah dan manfaat lebih besar dari pada mafsadatnya. Antara lain Al-qur’an Surah an-Nur Ayat 32, Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21, assunah, hadist dan kitab-kitab fiqih Islam.This research was conducted with the aim of analyzing judicial decisions regarding the granting of marriage dispensation for underage individuals and examining the level of applications as well as the legal arguments used in determining the approval of underage marriage dispensations at the Religious Court of Dompu Regency. The study employed a qualitative research method with a descriptive approach, and informants were selected using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, while the data were analyzed qualitatively using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis followed the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the legal grounds used by judges in granting decisions on applications for underage marriage dispensation include: (1) Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation; and (2) when the application submitted has no explicit legal basis in statutory law, the judge refers to the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) by considering maslahah (public benefit) and the greater good over potential harm (mafsadat). These considerations include references to the Qur’an, specifically Surah An-Nur (24:32), Surah Ar-Rum (30:21), as-Sunnah, Hadiths, and classical Islamic jurisprudence texts (fiqh books).
Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi Satrul, Hairul Saleh; Tahir, Heri; Heri, Ririn Nurfaathirany
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35457

Abstract

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekersan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.