Halu Oleo Law Review
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version.
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
98 Documents
<![CDATA[Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Royana, Syafira Alien]]>;
<![CDATA[Sina, Ibnu]]>;
<![CDATA[Prabowo, I Gede Indra Hari]]>;
<![CDATA[Suryanegara, Anugrah Karina]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.14921
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana khusus dimana, dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat diselesaikan. Jaksa sebagai penyidik, merangkap pula sebagai penuntut umum. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, sayangnya sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, banyak terjadi di masyarakat ataupun instansi-instansi melakukan korupsi dengan cara halus, sehingga korupsi dapat menjadi “budaya†di negeri ini. Lalu bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi? Tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Diskresi Presiden dalam Pengaturan Keterbukaan Informasi Perpajakan ]]>
<![CDATA[Munir, Ahmad]]>;
<![CDATA[Djatmiati, Tatiek Sri]]>;
<![CDATA[Aisyah, Rr. Herini Siti]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.14110
<![CDATA[Pembaharuan pengaturan perpajakan dilakukan dengan pemberlakuan pengaturan keterbukaan informasi perpajakan dengan bentuk produk hukum Perppu. Penetapan Perppu tersebut merupakan diskresi yang dilakukan oleh Presiden. Menilik dari penetapan Perppu Keterbukaan Informasi Perpajakan, apakah termasuk dalam hal kegentingan memaksa. Untuk itu perlu adanya penelitian untuk menemukan filosofis diskresi Presiden dalam pengaturan keterbukaan informasi perpajakan. Metode penelitian normatif digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan mengenai diskresi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keterbukaan informasi perpajakan dan pendekatan konseptual untuk menemukan dasar aturan mengenai pungutan pajak maupun pengampunan dalam penggunaan diskresi yang dilakukan oleh pemerintah atas keterbukaan informasi perpajakan. Diskresi yang dilakukan oleh Presiden dalam keterbukaan informasi perpajakan harus dibatasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas larangan penyalahgunaan kewenangan dan asas kepentingan umum, sehingga landasan filosofis pengaturan tersebut dapat diimplikasikan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy) ]]>
<![CDATA[Aryadi, Duwi]]>;
<![CDATA[Kharismunandar, Jhuanda Fratama]]>;
<![CDATA[Setiyono, Joko]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.11768
<![CDATA[Pembajakan kapal terhadap kapal asing yang dilakukan diperairan laut lepas merupakan kejahatan internasional. Kejahatan ini telah dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Bentuk penelitian menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa kerangka perspektif dari peneliti sebelumnya, serta dengan pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan dilaut lepas yang jauh dari yurisdiksi negara mana pun, penerapan yurisdiksi negara dapat berlaku apabila yurisdiksi dilakukan oleh kapal yang berlayar dilaut lepas maka negara tersebut yang berhak menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing kedaulatan negara untuk menerapkan yurisdiksinya sepanjang kejahatan dilakukan masih berada pada otoritas wilayah garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama.]]>
<![CDATA[Pembentukan Desa yang Berimplikasi Kerugian Negara di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Jabaruddin, Jabaruddin]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Idaman, Idaman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15115
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran dalam pembentukan desa di Kabupaten Konawe yang berimplikasi kerugian negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang yang didukung oleh data. Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa dalam pembentukan desa Uepai, desa Morehe dan desa Ulu Meraka yang berada di dua kecamatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-7. Selain itu pembentukan ketiga desa tersebut tidak memenuhi syarat material dengan tidak adanya, wilayah dan masyarakat sehingga kedudukan desa tersebut adalah fiktif dan secara langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.344.081.000. penelitian yang telah dilakukan diperoleh sebuah fakta hukum bahwa terjadi pembentukan desa tanpa melalui penetapan melalui peraturan daerah, seperti Desa Wiau Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma yang secara de facto memiliki wilayah dan penduduk namun tidak memenuhi syarat pembentukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa. Terhadap desa yang lain dibentuk yang tidak memenuhi syarat melalui Perda Nomor 11 Tahun 2017 dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi dana desa sampai tahun 2018, Desa Wiau Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma pada tahun 2020 telah digabung lagi pada desa induk, Desa Wiau gabung dengan desa Parudonggka. Desa Arombu Utama bergabung ke Desa Latoma Jaya sedangkan desa Napoha bergabung dengan Desa Nesowi sebagai langkah administrasi untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang semakin masif.]]>
<![CDATA[Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Monty, Ornela]]>;
<![CDATA[Jatiningrum, Made]]>;
<![CDATA[Ferdinand, Ricky]]>;
<![CDATA[Utami, Ni Made Sri Astri]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.14920
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim, di mana pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat atau kondisi tertentu. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana hal ini tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas jaksa salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Penelitian ini menerapkan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal pengawasan pidana bersyarat peran Jaksa amatlah diperlukan, mengingat wewenang tersebut tidak saja sebagai atribusi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian pada hakikatnya wewenang tersebut secara tidak langsung juga melekat pada fungsi dan tugas pokok Jaksa sebagai Penuntut Umum. Artikel ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya peran langsung dari Jaksa dalam hal pengawasan pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat potensi penyalahgunaan hak bersyarat tersebut tinggi, akan tetapi dengan adanya peran Jaksa diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dijatuhi Putusan Pidana Bersyarat.]]>
<![CDATA[Perlindungan terhadap Hak Konsumen dalam Kaitan dengan Pembatalan Jadwal Penerbangan Selama Masa Pandemi Virus Corona ]]>
<![CDATA[Budiastuti, Darwinsyah]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Alam]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.12808
<![CDATA[Tulisan ini ditujukan atas analisis perlindungan konsumen merupakan hal mutlak yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kepercayaan konsumen atas pemakaian barang atau jasa dalam suatu badan hukum. Kepercayaan konsumen menjadi prioritas utama dalam segala hal, tetapi apa jadinya jika kepercayaan konsumen telah dilanggar, oleh karena itu diperlukan peran Pemerintah dalam kasus ini untuk melindungi konsumen. Peran Pemerintah tersebut haruslah diwujudkan dengan produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Isu hukum yang dijadikan rumusan masalah terbagi menjadi dua yaitu apa bentuk perlindungan konsumen bagi calon Penumpang dari pihak maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan dan apakah bentuk penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen bagi calon penumpang. Hasil penelitian ini yaitu pertama, Perlindungan konsumen bagi calon Penumpang dari pihak maskapai yang membatalkan penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedua bentuk penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen bagi calon penumpang yaitu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy: A Gold Mining Case Study ]]>
<![CDATA[Thalib, Prawitra]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Faizal]]>;
<![CDATA[Aliansa, Wahyu]]>;
<![CDATA[Maulani, Atiqoh Farhah]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14290
<![CDATA[Gold mining in south-east Sulawesi Bombana is one of the potential natural resources in Indonesia. But nowadays the condition is due to lack of responsibility of the mining business to conduct post-mining reclamation in Bombana area, even though the mining activity has been carrying out mining business license. Post-mining activities are very important and must be done by the mining company, because it can minimize the destruction of natural environment in the mining site. The purpose of this research is to find out the mining conditions in the Bombana area as well as arrangements related to post-mine reclamation in the Bombana area. This study was written using the normative from data obtained by library research. Then related to the implementation of post-mining reclamation in Bombana is currently not carried out maximally, it is due to the uncertainty of regulations related to the post-mine reclamation obligations and the sanctioned rules that will be applied in the future still depend on local government regulations but the implementation is still not able to work effectively. So the steps that need to be taken in this case to avoid damage to the environment surrounding the mining site is necessary cooperation between the Government, the mining business actors and the community using soil conservation technology such as post-mining reclamation, which is regulated in a clear, transparent, accountable legislation.]]>
<![CDATA[Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Karmila, Karmila]]>;
<![CDATA[Suskendariani, Ni Nyoman Triana]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15116
<![CDATA[Inti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penetapan bagi hasil tanah pertanian yang menurut hukum adat tolaki dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam rangka mewujudkan keadilan dan mencegah konflik agraria. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Tipe penelitian normatif merupakan suatu tipe penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang di kuatkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa di dua kecamatan yakni Kecamatan Padanguni dan Kecamatan Abuki yang terdiri dari tiga desa, dua desa berasal dari Kecamatan Padangguni yakni Desa Matahori dan Desa Sambaosu dan Desa Anggoro yang berada di Kecamatan Abuki dapat disimpulkan (1) Tidak ada perjanjian tertulis antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil pertanian baik ditingkat desa maupun kecamatan karena berdasar pada prinsip saling percaya. Oleh sebab itu perjanjian tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. (2) Perjanjian bagi hasil baik sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sistem pembagian bagi hasil didasarkan pada kebiasaan atau praktik umum yang telah turun temurun dilakukan yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Konawe. Sistem pembagian bagi hasil didasarkan pada keadaan demografi tanah, tanggung jawab biaya pengolahan dan tanah garapan baru yang masing-masing berbeda. Sistem bagi hasil pertanian yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya wanprestasi bagi para pihak dalam hal ini pemilik tanah dan penggarap.]]>
<![CDATA[Implementasi Pembelajaran Daring/Jarak Jauh Ditinjau dari Perspektif Keadilan Sosial ]]>
<![CDATA[Purbasari, Riska]]>;
<![CDATA[Erdiawati, Naditya Kusumaningrum]]>;
<![CDATA[Deva, Pindo Asmara Tungga]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15305
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada analisis Kebijakan “Belajar dari Rumah (Learn from Home)†melalui pembelajaran daring/jarak jauh sebagai solusi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut diformulasikan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di skala nasional. Peralihan metode pendidikan ini secara dramatis menuai berbagai respons dari masyarakat luas. Pemerintah juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebijakan tersebut masih banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut membawa pada sebuah pertanyaan apakah keadilan sudah diwujudkan dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pemberian akses pendidikan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial belum cukup mewujudkan keadilan yang sebenarnya, terlebih jika dihadapkan pada kondisi masing-masing peserta didik yang tidak sama. Idealnya, dalam kondisi apa pun setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai bagian dari perwujudan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Perbuatan Pidana ]]>
<![CDATA[Citra, Helfira]]>;
<![CDATA[Risa, Yulia]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15117
<![CDATA[Kehadiran Notaris sebagai Pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, Banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan persoalan terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data-data sekunder dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta yang berindikasi perbuatan pidana fungsi dan peranan majelis kehormatan daerah, wilayah dan pusat untuk meminimalisasi profesi Notaris dalam pembuatan akta agar tidak terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan Pertama, Notaris selaku penjabat umum dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatanya sebagai Notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedua, Keberadaan Majelis Pengawas Daerah majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik notaris merupakan saluran satu-satunya bagi masyarakat yang ingin mengadukan perilaku tidak etis atau pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris dalam masyarakat apabila terjadi pelanggaran norma dalam masyarakat.]]>
