Halu Oleo Law Review
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version.
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
98 Documents
<![CDATA[Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>;
<![CDATA[Arifin, Zainal]]>;
<![CDATA[Soegianto, Soegianto]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14096
<![CDATA[Melalui pendekatan kajian normatif, ditemukan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan Refocusing anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pengaturan demikian tentunya tidaklah terlalu kuat malah akan berpotensi menjadi celah terjadinya mensrea (niat jahat) bagi pelaksana kebijakan pemerintahan utamanya baik pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Hal yang seharusnya diatur dalam kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran adalah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi dasar pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang selama ini merupakan dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah di samping juga peraturan lain.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Irza, Muhammad Yusril]]>;
<![CDATA[Jaya, Nyoman Serikat Putra]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.12209
<![CDATA[Perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana konsep perbuatan trading in influence serta kebijakan pengaturan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan trading in influence, namun karena belum pengaturan hukum pidana positif terhadap perbuatan trading in influence ke dalam UU PTPK, sehingga diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara, padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan. Perbedaan utama perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam perbuatan trading in influence orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan trading in influence tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.]]>
<![CDATA[Kemampuan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea Menangkal Penyebaran Penyakit di Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Jabalnur, Jabalnur]]>;
<![CDATA[Safiuddin, Sahrina]]>;
<![CDATA[Zuliarti, Wa Ode]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15118
<![CDATA[Masyarakat hukum adat Moronene Hukae Laea memiliki pandangan yang khas terkait dengan pandemi COVID-19 yaitu diartikan sebagai reaksi atas perbuatan/tindakan manusia yang sudah berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam dan memunculkan bala sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upacara Montewehi (penyucian kampung). Selain itu juga diperlukan konsistensi dalam menjaga tradisi yang tanpa disadari tradisi ini membentuk siklus hidup yang sehat sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menangkal penyakit.]]>
<![CDATA[Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah di Bidang Reklamasi Teluk di Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Marhum, Umar]]>;
<![CDATA[Rauf, Sofyan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.17139
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers. Penelitian menggunakan penelitian empiris yang mengombinasikan peraturan perundangan-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua media pers lokal di Kota Kendari dalam pemberitaannya tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, tetapi cenderung mendukung program reklamasi teluk yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang reklamasi. Hal itu dapat dilihat pada penyajian berita yang terpublikasi yang nara sumbernya kebanyakan dari pihak pemerintah. Dan mengabaikan narasumber dari pihak masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi. Tidak tampilnya keberpihakan media terhadap kepentingan masyarakat kecil, yang tinggal di sekitar wilayah teluk Kendari dalam mengungkap fakta-fakta yang akan terjadi ketika dilakukan reklamasi, menjadikan program kegiatan reklamasi teluk Kendari berjalan mulus. Walaupun secara kasat mata tampak program pemerintah tersebut akan melahirkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk Kendari. Dalam posisi seperti ini idealnya media harus tampil memberikan kritik sekaligus memberikan edukasi kepada penentu kebijakan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Aliansa, Wahyu]]>;
<![CDATA[Simamora, Andrean Gregorius]]>;
<![CDATA[Chahyani, Nadilla Mayang]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14282
<![CDATA[Penyebaran virus COVID-19, telah berkembang pesat dalam beberapa bulan ini di dunia termasuk Indonesia oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar belajar, ibadah, dan bekerja dilakukan di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut akhirnya membuat beberapa perusahaan di tanah air memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat banyaknya karyawan merasa dirugikan. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dalam menyelesaikan dampak COVID-19 terhadap pemutusan Hubungan Kerja. Sehubungan dengan hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dengan cara menciptakan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak dijelaskan secara rinci apakah adanya wabah atau penyakit pandemi saat ini termasuk dalam keadaan memaksa “force majeurâ€, dengan ketidakjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum menerbitkan Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Tetapi dengan dibuatnya Keppres 12 Tahun 2020 ini bukannya memberikan kepastian hukum namun menimbulkan banyak pertanyaan apakah di dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini termasuk “FORCE MAJEUR†atau “HARDSHIPâ€.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya ]]>
<![CDATA[Wijayanto, Indung]]>;
<![CDATA[Wulandari, Cahya]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14298
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menemukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan legal culture dalam penegakan pasal zina beserta permasalahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Meskipun sudah ada aturan hukum pidana positif yang mengatur terkait tindak pidana zina, namun belum bisa menampung semua permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang zina. Aturan terkait zina yang belum bisa tertampung adalah aturan mengenai zina yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan siapa pun. Sehingga guna menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, masyarakat menggunakan hukum adat yang mereka pegang teguh sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pembatalan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur ]]>
<![CDATA[Sulaeman, Usman]]>;
<![CDATA[Dewa, Muhammad Jufri]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.17137
<![CDATA[Peraturan kepala daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, harus harmonis dan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga kebijakan nasional. Terkait hal tersebut, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah diberikan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, termasuk di dalamnya melakukan kajian terhadap peraturan kepala daerah (executive review) yang dapat berujung pada pembatalan peraturan kepala daerah dengan keputusan gubernur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembatalan peraturan kepala daerah kabupaten/kota dengan keputusan gubernur sah, akan tetapi mengandung kekurangan apabila ditinjau dari syarat materiil, yakni bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. 2) Peraturan kepala daerah yang dibatalkan oleh gubernur tidak langsung batal, ada mekanisme yang harus dilakukan, yakni pencabutan. Hal ini karena Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menganut asas contrarius actus dan tidak diaturnya mengenai legalitas hukum keberlakuan peraturan kepala daerah jika pemerintah kabupaten/kota tidak mencabut peraturan kepala daerah yang dibatalkan. Oleh karena itu selama belum ada pencabutan, maka peraturan dimaksud tetap ada tetapi tidak dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Jaya, Arief Try Dhana]]>;
<![CDATA[Ruslan, Achmad]]>;
<![CDATA[Riza, Marwati]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15760
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan pembatalan peraturan daerah. Realita pembatalan peraturan daerah kini dilema setelah Mahkamah Konstitusi seutuhnya melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung yang menyebabkan pemerintah pusat tidak lagi dapat membatalkan peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah cenderung menyamakan antara Pengujian dan Pembatalan. Kenyataannya sekarang, kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah sudah tidak ada lagi mekanisme pembatalannya, yang ada hanya mekanisme pengujian.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[Agus, Erwinsyah]]>;
<![CDATA[Dewa, Muhammad Jufri]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14283
<![CDATA[Pembentukan peraturan daerah harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, berkaitan dengan tahapan pembentukan suatu peraturan daerah. Tahapan pembentukan suatu peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada tahapan perencanaan pembentukan suatu peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana legalitas hukum peraturan daerah tanpa melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembatalan peraturan daerah yang tidak melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ]]>
<![CDATA[Wardhana, Daniar Rasyid Setya]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Dicky Andi]]>;
<![CDATA[Wijaya, Er Handaya Artha]]>;
<![CDATA[Susandi, Yugo]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14309
<![CDATA[Putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, yakni jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenang jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pada Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya; Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan serta harus dapat memosisikan kedudukannya sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak mana pun.]]>
