cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Halu Oleo Law Review
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 25481762     EISSN : 25481754     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Arjuna Subject : -
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Kriminologis Pembebasan Bersyarat di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan di Kota Kendari, Indonesia Tarta, Ahmad Firman; Handrawan, Handrawan; Widyastuti, Endah; Faisal, Fitriah
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.16513

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyararakat maupun kalangan akademimisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19; menganalisis dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 adalah persoalan over capacity dan antisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19, pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh komisi tinggi PBB untuk HAM, faktor human being (kemanusiaan) dan faktor upaya penyelamatan narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan seluruh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis.
Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tabiu, Ramadan; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20662

Abstract

This research discusses the principle of balance in the development of the national criminal law system based on Pancasila towards the renewal of the national criminal code. The National Criminal Law System must be structured or build based on the principle of balance that comes from two pillars, namely the National Legal System section and the National Development section. The National Legal System is oriented to the balance values of Pancasila, namely the values of God (Moral-Religious), Humanistic Values (Humanistic), and Social Values (Nationalistic, democratic and social justice). Meanwhile, the National Development section is oriented towards the balance of development goals that are oriented social defence and social welfare. The two pillars of the development of the National Criminal Law System are in the renewal of the national Criminal Code which underlies the principle of balance in the RKUHP. Some concepts of the principle of balance in the RKUHP are monodualistic balance, balance of legality principle and principle of guilt, balance of formal and material legality principles and balance formal and material wedderechtelijkheid, balance between social defence and social welfare, balance victim and oriented criminal, and the balance of victim protection and individual improvement.
Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Tengah Wabah Pandemi Covid-19: Ditinjau dari Hukum Islam Nazar, Muhamad; Sensu, La; Sjaiful, Muhammad
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20653

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah varian penyakit baru dan berasal dari coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Semakin melonjaknya penderita COVID-19 membuat pemerintah berupaya meminimalisir angka tersebut dengan mendistribusikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia, salah satu jenis vaksin COVID-19 tersebut ialah Vaksin AstraZeneca. Vaksin ini menuai kontroversi dikarenakan adanya penggunaan babi dalam produksi vaksin tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriktif. Tujuan penelitian ini untuk meninjau penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat pandemi COVID-19 dari segi hukum Islam. Hasil dalam penelitian ini adalah pendapat ulama kyai arif, beradasarkan Fatwa MUI iNo. 14 Tahun 2021, Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 serta Surat edaran BPOM nomor EUA2158100143A1 ialah memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang telah dijamin oleh pemerintah aman serta berkualitas, walaupun dengan banyak perdebatan dikarenakan terdapat campuran tripsin babi pada saat pembiakkan untuk memisahkan sel inang dan media tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan vaksin AstraZeneca berdasarkan Hukum Islam ialah mubah (diperbolehkan) dengan catatan hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti saat ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih keras untuk menemukan vaksin COVID-19 dengan bahan-bahan 100% halal yang aman dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.
Peran Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak Kamba, Sri Nanang Meiske; Sarson, Moh. Taufiq Zulfikar; Bakung, Dolot Alhasni
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.17774

Abstract

Pernikahan di bawah umur sering terjadi di Indonesia dan tiap tahun jumlahnya cenderung meningkat. Pernikahan ini berdampak negatif bagi anak terutama bagi anak perempuan yakni resiko terganggunya kesehatan reproduksi ibu, terenggutnya hak – hak anak hingga kesiapan anak menjadi orang tua. Faktor usia muda ini yang berdampak pada emosi anak yang labil, masalah lingkungan  pun  juga berpengaruh pada peran orang tua yang menikah di bawah umur dalam hal mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua yang menikah di bawah umur terhadap pembentukan karakter anak dan kendala yang dihadapi oleh orang tua dibawah umur dalam membentuk karakter anak yang baik. Metode Penelitian menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua yang menikah dibawah umur dibantu oleh kedua orang tuanya dalam segi pola asuh maupun kebutuhan hidup rumah tangga, mengingat anak yang menikah mengalami putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan. Kendala yang dihadapi orang tua yang menikah di bawah umur  ini yakni : usia yang muda dan  masih memiliki emosi yang labil, lingkungan, finansial dan waktu. 
E-Sport dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Besar, Besar; Pratama, Bambang; Sofian, Ahmad; Sampouw, Petrus Denny
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20809

Abstract

Perlindungan hukum atas komersialisasi pada bidang olahraga merupakan bagian dari objek hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Dengan ketiadaan aturan hukum hak cipta yang secara eksplisit mengatur tentang komersialisasi di bidang olahraga, boleh jadi manfaat ekonomi dari olahraga menjadi kurang optimal. Atas dasar tersebut maka tulisan ini mencoba mengkaji secara lebih dalam tentang pengaturan hak cipta dalam bidang olahraga. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran tentang perlindungan hak cipta di bidang olahraga. Temuan dari tulisan adalah belum diaturnya secara eksplisit di dalam undang-undang hak cipta dalam kaitannya di bidang olahraga antara lain matchday revenue, merchandising right, dan olahraga elektronik (e-sport) yang menjadi salah satu tumpuan dalam komersialisasi di bidang olahraga
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Peratun Dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Putrijanti, Aju; Lumbanraja, Anggita Doramia; Wibawa, Kadek Cahya Susila
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.13125

Abstract

Kompetensi absolut Peratun menjadi lebih luas setelah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, karena memberi kompetensi untuk mengadili tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, gugatan tentang perbuatan melanggar hukum adalah kompetensi Peradilan Umum dan diperiksa sesuai hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menggunakan data sekunder yaitu hasil penelitian, jurnal, yang dianalisa secara deskriptif.  Tindakan pemerintah terdiri dari tindakan hukum dan tindakan faktual. Berdasar Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, maka gugatannya diajukan ke Peratun.Pergeseran paradigma memeriksa gugatan tindakan pemerintah yang melanggar hukum sekarang menjadi kewenangan absolut Peratun. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 87 huruf a UU AP, perluasan makna dari ketetapan tertulis yang harus di maknai sebagai penetapan tertulis  juga mencakup tindakan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tindakan faktual adalah kompetensi absolut Peratun,  karena merupakan perbuatan hukum di bidang hukum publik. Pemeriksaan dan jenis putusan mengikuti perundangan tentang Peratun. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, yaitu supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif Peratun, kompetensi memeriksa gugatan tindakan faktual adalah tepat dan peran AUPB dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan mengurangi gugatan perbuatan melanggar hukum.  Kata kunci : Peratun, tindakan faktual, AUPB. 
Urgensi Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sabrie, Hilda; Tasya, Ananda
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.19857

Abstract

Selain bank, cukup banyak orang mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Persamaan dari kedua lembaga tersebut adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam betuk pinjaman. Selain itu terkait dengan plafon pinjaman untuk bank dan KSP, yaitu mulai dari Rp. 500 ribu sampai dengan ratusan juta. Bahkan ada pula KSP yang tidak memberikan batasan plafon pinjaman atau disesuaikan dengan nilai jaminan. Dengan fasilitas tersebut KSP juga menjadi lembaga penting dalam kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perbedaannya adalah untuk bank; menghimpun dana dari dan untuk masyarakat, sementara koperasi menghimpun dana anggota koperasi tersebut dan menyalurkannya kepada anggotanya yang lain. Pemberian dana baik oleh bank atau KSP dapat digunakan sebagai kredit konsumsi maupun modal kerja. Secara operasional tentu bank dan KSP memiliki persamaan, namun bank menjadi lebih mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan cakupannya yang lebih luas. Untuk itu pemerintah membuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. KSP memiliki peran yang sama dengan bank namun sampai saat ini belum ada lembaga yang dibuat untuk menjamin dan melindungi simpanan para anggotanya. Di sisi lain kasus-kasus KSP terkait pinjaman dana oleh anggota koperasi ini juga banyak mengalami masalah. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih dalam terkait LPS sebagai lembaga yang dapat menjamin dana simpanan dari anggota KSP tersebut dengan formulasi yang memiliki karakter KSP. Penelitian ini menggunkan metode statute approach (pendekatan normatif) yaitu metode yang mengulas isu hukum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.      
Omnibus Law Sebagai Percepatan Perekonomian Bangsa di Sektor Pasar Modal Dirkareshza, Rianda; Koto, Ismail; Lubis, Ikhsan
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.18929

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian suatu negara, fungsi yang diwakili adalah sebagai sarana pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal untuk mengembangkan usaha dan menambah modal kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menjadi kendala utama aktivitas ekonomi di Indonesia. Sektor investasi juga tidak luput dari dampak buruk akibat pandemi ini. Kehadiran Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan wacana Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi harapan sebagai percepatan perekonomian sektor pasar modal di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan studi kasus, serta penelusuran materi hukum terkait pasar modal dan investasi di Indonesia yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan kasus yang diangkat saat ini di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya Omnibus Law di masa Covid-19 kini menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan investasi sehingga dapat bersaing di tingkat ASEAN. Selain itu, dalam rangka memperkuat sektor keuangan, dalam pembiayaan ekonomi di Indonesia, omnibus law perlu disusun sebagai penguatan koordinasi dan penataan kewenangan antarlembaga, termasuk pembentukan forum pengawasan perbankan terpadu, penataan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyegaran iklim pasar modal dan percepatan perekonomian di Indonesia
Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik dan Lagu Arumdhani, Nathaniela Putri; Joesoef, Iwan Erar
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.19058

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu. Ekonomi Kreatif (Ekraf) sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pengoptimalan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Musik dan/atau lagu merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh industri ekraf yang dilindungi oleh undang-undang, salah satunya dengan cara pemberian hak cipta dan memberikan keuntungan secara finasial berupa royalti musik dan/atau lagu kepada si pencipta. Hasil temuan dari penelitian ini, hak tersebut masih seringkali diabaikan. Salah satu penyebabnya ialah karena belum terdapat kejelasan terkait dengan pemungutan royalti musik dan/atau lagu serta bagaimana sistem pengelolaannya sampai nantinya dapat diterima oleh si pemegang Hak Cipta, dalam hal ini pencipta musik dan/atau lagu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, serta dengan pendekatan perundang-undangan/Statute Approach yang selanjutnya disusun secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan sistem perlindungan hak cipta bagi pencipta karya yang diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, perlindungan serta kepastian hukum terhadap para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan hak ekonomi atas musik dan/atau lagu. Untuk itu perlu transparansi terkait dengan pengelolaan royalti hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan juga audit.
Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sarif, Asri; Hasima, Rahman; Rosidin, Ayib
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.23061

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pendekatan upaya non penal dan upaya penal dengan tetap mengedepankan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ganti rugi yang proporsional, transparan serta layak dan adil kepada masyarakat juga harus diberikan, mengingat masyarakat ialah pemegang hak dalam objek pengadaan tanah.

Page 9 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2 Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2 Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1 Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1 Vol 1, No 2 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 2 Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 More Issue