cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12, No 3 (2025): Dinamika" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN MERAUKE Latupeirissa, Fransina; Syahruddin, Syahruddin; Tjilen, Alexander P.; Yani, Nurlinda
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Merauke dengan menelaah kesesuaiannya terhadap karakter sosial, budaya, dan ekologis wilayah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggali dinamika implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas adat, petani, serta pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Merauke memiliki potensi lahan dan komoditas lokal yang besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pangan daerah. Efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan dukungan kelembagaan, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, fragmentasi koordinasi, dan tantangan sosial-budaya, termasuk perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan lahan antara pemerintah dan komunitas adat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran komunitas adat belum optimal, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung sistem pangan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di Merauke memerlukan model implementasi yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas-aktor, integrasi kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perbaikan infrastruktur sebagai langkah penting menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan Pangan, Sumberdaya Lokal, Ketahanan Pangan, Partisipasi Komunitas, Implementasi Kebijakan.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN DELI SERDANG Hasibuan, Atikah Suri; Sihombing, R. Sally Marisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21401

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang. Sistem tersebut dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bangunan secara daring serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem masih menghadapi kendala terkait keterbatasan pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data berfokus pada tiga elemen keberhasilan implementasi program, yaitu dukungan, kapasitas, dan nilai publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah baru terealisasi pada tingkat regulasi nasional melalui peraturan pemerintah, sedangkan regulasi turunan di daerah belum tersedia sehingga koordinasi antarinstansi belum optimal. Kapasitas pelaksanaan masih terbatas pada aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Nilai publik belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan tidak merata, sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Deli Serdang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan sumber daya, serta sosialisasi yang lebih luas untuk mendukung keberhasilan sistem. Kata Kunci : E-Government, Layanan Publik, Perizinan Bangunan, Sistem Informasi. ABSTRACT This study evaluates the implementation of the Building Management Information System in the building permit approval service in Deli Serdang Regency. The system was designed to improve access to online licensing while fostering transparency, accountability, and efficiency in public services. Its implementation, however, still faces challenges, particularly limited public understanding and insufficient public outreach by local government. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis focused on three elements of implementation success: support, capacity, and public value. The findings reveal that government support is limited to national regulations, with no implementing regulations at the regional level, resulting in weak interagency coordination. Capacity remains constrained by inadequate facilities, infrastructure, human resources, and budget. Public value has yet to be fully achieved since services are uneven, outreach is limited, and support ing facilities are insufficient. The study concludes that the system’s implementation is not yet optimal, requiring enhanced institutional capacity, better facilities, and wider public outreach to ensure effective outcomes.Keywords : Building Permit, E-Government, Information System, Public Service.
PENGARUH PENGAWASAN OLEH CAMAT DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Saputra, Ginanjar Wira; Susilawati, Susilawati; Rahayu, Sinta Puspa; Kurniawati, Kurniawati; Sahadi, Sahadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22368

Abstract

 Riset ini bertujuan mengidentifikasi serta menelaah dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur sipil negara yang bertugas di Kantor Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pendekatan yang diterapkan yaitu deskriptif menggunakan metode kuantitatif melibatkan 46 partisipan (terdiri dari 30 staf pelaksana dan 16 elemen struktural). Temuan riset memperlihatkan supervisi Kepala Kecamatan belum optimal ditunjukkan skor rerata 3,28 sementara kedisiplinan kerja aparatur berlangsung kurang optimal dengan skor rerata 3,13, namun performa aparatur telah menunjukkan kategori cukup optimal dengan skor rerata 3,55. Dampak supervisi Kepala Kecamatan dan kedisiplinan kerja pada performa aparatur mencapai 46,4%, dimana kedisiplinan kerja memberi dampak signifikan mencapai 35,88% serta supervisi Kepala Kecamatan mencapai 0,90%, sedangkan selebihnya 53,6% dipengaruhi variabel lainnya yang belum dieksplorasi pada riset ini.Kata Kunci : Disiplin Kerja, Kinerja Pegawai, Pengawasan Camat.
OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERNAL KINERJA PEGAWAI OLEH ITWASDA DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Dipraja, Hasby Ramdan; Suparman, Nanang; Wardija, Wardija
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21734

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pengawasan internal kepolisian, khususnya pada Inspektorat Pengawasan Daerah di Polda Jawa Barat, dalam menangani pengaduan masyarakat. Permasalahan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, keterlambatan proses verifikasi, serta kurang optimalnya komunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan pengaruh interpersonal, serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam penanganan pengaduan masyarakat masih belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, ketidakseimbangan antara banyaknya laporan dengan tindak lanjut, lambatnya respon, serta kurangnya sosialisasi mekanisme pengaduan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal melalui perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar pelayanan yang jelas, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Kata Kunci : Pengawasan internal, kinerja pegawai, pengaduan masyarakat, Itwasda, Polda Jawa Barat
PERAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (FKPDAS) JABAR WILAYAH CIAMIS DALAM MENDORONG PENGELOLAAN MIKRO DAS BERBASIS DESA DI KABUPATEN CIAMIS Pramulya, Diwan; Rengganis, Rofiah; Rasyid, Dwinarto; Supena, Cecep Cahya; Mulyadi, Edi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22666

Abstract

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) masih menghadapi tantangan serius akibat pendekatan sektoral, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pelibatan masyarakat di tingkat tapak. Mikro DAS yang berada di wilayah perdesaan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FKPDAS Jawa Barat Wilayah Ciamis dalam mendorong tata kelola mikro DAS berbasis desa serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan keterbatasan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Golat, Sukajaya, dan Sukamaju. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dianalisis menggunakan analisis tematik dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKPDAS berperan strategis sebagai bridging institution yang memfasilitasi kolaborasi lintas aktor dan mengintegrasikan isu konservasi DAS ke dalam perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, implementasi pengelolaan mikro DAS berbasis desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, lemahnya daya ikat kelembagaan FKPDAS, serta belum sinkronnya perencanaan antara wilayah ekologis DAS dan batas administratif desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kolaboratif dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola mikro DAS berbasis desa yang berkelanjutan.Kata Kunci : FKPDAS, Mikro DAS Berbasis Desa, Tata Kelola Lingkungan, Kolaborasi Lintas Actor, Pengelolaan Sumber Daya Alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MERAUKE Rusdin, Suharti; Syahruddin, Syahruddin; Teturan, Yohanis Endes
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Merauke, dengan fokus pada efektivitas penerapan, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi penguatan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak swasta, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan data spasial lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi LP2B berjalan tidak merata; beberapa wilayah mematuhi zonasi lahan, sementara wilayah lain mengalami alih fungsi akibat tekanan pembangunan, investasi agribisnis, dan keterbatasan pengawasan. Faktor pendukung implementasi mencakup regulasi yang jelas, dukungan masyarakat lokal, dan ketersediaan data spasial, sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya koordinasi lintas sektor, konflik kepentingan, dan keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah. Kesenjangan signifikan antara perencanaan kebijakan dan praktik di lapangan menekankan perlunya mekanisme pengawasan berbasis data real-time, integrasi perspektif sosial-budaya masyarakat adat, dan penguatan sinergi multi-stakeholder. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model implementasi LP2B yang adaptif dan kontekstual untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan pangan, serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang di Merauke.Kata Kunci : Lahan Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Ketahanan Pangan, Koordinasi Stakeholder, Alih Lahan
IMPLEMENTASI CASHLESS GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA NEGARA STUDI KASUS PADA KPPN TIPE A1 JAKARTA III Nugroho, Ary; Hidayat, Yahya Rachmana
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan cashless government dalam meningkatkan akuntabilitas belanja negara dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses transaksi non-tunai. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di KPPN Tipe A1 Jakarta III telah berjalan cukup efektif, didukung oleh regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan dan pegawai. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital di sebagian satuan kerja, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta permasalahan teknis sistem yang bersifat insidental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan cashless government mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan keterlacakan keuangan, serta mengurangi potensi kecurangan sehingga berkontribusi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Temuan penelitian ini terletak pada pengungkapan dinamika implementasi kebijakan cashless government di tingkat operasional KPPN melalui pendekatan kualitatif berbasis teori implementasi Edward III, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.Kata Kunci : Cashless Government, Implementasi Kebijakan, Akuntabilitas, Birokrasi,  Belanja Negara.
STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT Nurbudiwati, Nurbudiwati; Mulyani, Iis; Purnawan, Rd. Ade; Abdul Wahid, Aji
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22560

Abstract

PPermasalahan yang terjadi dalam penyusunan data dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam sering terjadi keterlambatan dalam perumusan kebijakan dan penyajian data kurang maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya sharing informasi dan kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan dan begitu sebaliknya, sehingga banyak pekerjaan yang di kerjakan sesuai dengan pemahamannya sendiri. Juga belum bisa beradaptasinya para pegawai dengan berbagai perubahan terutama dalam bidang atau kemampuan pegawai masih belum optimal dalam melakukan bidang pekerjaan terutama mengahadapi era 4.0, yang mana peran dan tugas membantu pemerintah daerah dalam penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut masih kurang dalam penyerapan teknologi dan seringnya pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga dikembalikan lagi dan harus di kerjakan ulang hal ini karena ketidak sesuaian pendidikan dengan pekerjaan menjadikan dalam hasil pekerjaan kurang tepat sehingga menjadikan kulitas kerja kurang optimal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali penerapan strategi komunikasi yang mencakup komunikasi antar pribadi, efektivitas pesan, keterampilan komunikasi pegawai, dan struktur komunikasi internal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan study dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, efektivitas media, dan koordinasi lintas bagian, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan partisipasi pegawai. Penelitian ini memberikan wawasan komprehensif tentang peran komunikasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutanKata Kunci : Strategi komunikasi organisasi, kinerja pegawai, koordinasi internal, manajemen organisasi, kolaborasi.
STRATEGI KETAHANAN PANGAN DAERAH DALAM MENGAHADAPI KRISIS GLOBAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS) Indranika, Devit Bagus; Kurniasih, Denok
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21847

Abstract

Krisis global yang ditandai oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, serta fluktuasi ekonomi internasional berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ketahanan pangan daerah Kabupaten Banyumas dalam menghadapi dinamika krisis global tersebut. Dalam artikel ini pendekatan literature review sebagai metode utama untuk menggali dan menganalisis berbagai teori, kebijakan, serta hasil studi terdahulu yang relevan dengan isu ketahanan pangan daerah dalam konteks krisis global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di Banyumas difokuskan pada tiga pilar utama: diversifikasi produksi pangan lokal, penguatan kelembagaan petani dan cadangan pangan masyarakat, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Kendati demikian, masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan pendanaan yang menghambat efektivitas implementasi strategi tersebut. Studi ini merekomendasikan perlunya integrasi sistem informasi pangan, penguatan peran petani milenial, serta peningkatan kapasitas adaptasi terhadap risiko iklim dan pasar global sebagai langkah strategis ke depan.Kata Kunci : ketahanan pangan, strategi daerah, krisis global, kebijakan pangan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK OLEH BIRO ORTALA DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS PENATAAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN AGAMA RI syah, Ardian; Itsnawati, Astrid; Rahman, Abdul
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.20618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung penataan kelas jabatan pelaksana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penataan struktur organisasi yang efisien, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses penyusunan Anjab dan ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan komunikasi kebijakan, efektivitas koordinasi antarunit kerja, ketersediaan data jabatan yang valid, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lingkungan biro. Implementasi Anjab dan ABK terbukti berperan dalam menghasilkan penataan kelas jabatan yang lebih rasional dan fungsional, yang berdampak pada peningkatan efektivitas kelembagaan dan motivasi kerja pegawai pelaksana. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan manajemen sumber daya manusia sektor publik serta mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Anjab, ABK, Jabatan Pelaksana. ABSTRACT This study aims to analyze the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK) policies of the Bureau of Organization and Administration of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in supporting the arrangement of the class of implementing officials. This research is motivated by the need for an efficient, objective organizational structure that is in line with the principles of good governance. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct observation of the Anjab and ABK preparation process. The results show that policy implementation is significantly influenced by the clarity of policy communication, the effectiveness of coordination between work units, the availability of valid job data, and the capacity of implementing human resources within the bureau. The implementation of Anjab and ABK has been proven to play a role in producing a more rational and functional class position arrangement, which has an impact on increasing institutional effectiveness and work motivation of implementing employees. This research provides an empirical contribution to strengthening public sector human resource management and supporting the agenda of sustainable national bureaucratic reform.Keywords : Policy Implementation, Job Description, ABK, Implementing Position.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue