cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis Ali Mukmin, Budi; Sihaloho, Oksari Anastasya
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.2

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membetuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular kontrol (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal.
Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik Alam, Syamsu; Anwar, Andi Faisal; Wahyuddin, Andi; Pada, Andi Tenri; Anwar, Puspita Hardianti
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.1

Abstract

Agenda smart governance di Kota Makassar diperhadapkan oleh satu masalah utama, yakni memburuknya capaian kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur level kematangan smart governance dan mengukur efektifitas layanan bidang ekonomi dan Pendidikan smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa level kematangan penerapan smart governance yang di Kota Makassar, yakni dimensi teknologi dan kelembagaan, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dimensi manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini perlunya pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar, khususnya pada layanan pendidikan. Sedangkan layanan bidang ekonomi, perlu terus berinovasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan, sehingga penerapan smart governance dapat berjalan secara maksimal dikota ini.
Realisme atau Romantisme? “Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro” Sholikin, Ahmad
Jurnal Transformative Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.1

Abstract

Kutukan sumber daya alam (resource curse) menjadi tantangan bagi daerah kaya sumber daya seperti Bojonegoro, di mana eksploitasi minyak dan gas sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketergantungan fiskal, serta degradasi lingkungan. Masyarakat sipil berperan dalam meminimalisasi dampak negatif ini melalui pengawasan kebijakan, pemberdayaan ekonomi, dan mediasi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis kebijakan daerah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sipil mendorong transparansi kebijakan, mengadvokasi keberlanjutan ekonomi, dan menjembatani kepentingan berbagai pihak. Namun, efektivitas peran ini masih terkendala keterbatasan akses informasi, fragmentasi gerakan, serta tekanan politik dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat sipil tidak hanya bergantung pada idealisme gerakan (romantisme), tetapi juga pada strategi adaptif (realisme) dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Exploring GovTech Practices in Indonesia: Potential, Barriers and Lesson Learned Likuwatan Werang, Nicolaus Petrus; Werang, Maria Lusiana Florentin; Rizki, Mia
Jurnal Transformative Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.4

Abstract

The adoption of GovTech in Indonesia is still relatively minimal, with several reflections (e.i., potential, obstacles and lessons learned) in concretisation not yet fully actualised proportionally and consistently through the government as the party responsible. Pertinent to this, this study focuses on the actualisation of GovTech in Indonesia and other countries as empirical evidence in the analysis to find applicable solutions, with a focus on potential barriers and lessons that can be educated from the transformation process, especially the digitalisation of the public sector through GovTech practices. The findings display limited infrastructure, a digital skills gap among government employees, and resistance to technological change in comprehensive GovTech practices. Thereupon, urgency emphasised from this that in building GovTech, it is necessary to pay attention to the element of public trust, involve citizens in the change process, and encourage collaboration between the government/private sector, which is highly emphasised in GovTech practices. Notwithstanding GovTech can elevate transparency, service quality, and citizen involvement, its adoption in Indonesia still faces significant barriers, including uneven concretisation between regions and a lack of resources and training. Finally, we underline the solution requires a more intensive approach, including expanding digital access, training for government employees, and building public trust in GovTech practices.
Continuous Improvement dengan Siklus PDCA dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Digital di Kabupaten Wonogiri Naufal, Muhammad; Sumartono; Putra, Fadillah
Jurnal Transformative Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.2

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun seringkali masyarakat sulit mengakses layanan tersebut karena proses yang lama dan letak kantor yang jauh. Pelayanan kependudukan digital hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA untuk melihat tahapan dalam perbaikan berkelanjutan pada pelayanan kependudukan berbasis digital. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA mampu berjalan dengan kompleks melihat permasalahan terlebih dahulu yang kemudian menjadi rencana Desa Nyawiji Migunani dengan aplikasi Telunjuk Sakti. Pelaksanaan dilakukan dengan jemput bola, pelatihan SDM, dan sosialisasi masyarakat. Selain itu, terdapat pemeriksaan untuk melihat kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam pelayanan kependudukan berbasis digital. Dari hasil pemeriksaan tersebut diambillah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan, tindakan yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder lain dan membuat layananan call center untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan memperoleh informasi.
Bureaucratic Complexity in Thailand: Transformation, Socio-Culture, Law, and Politics Febriali Sahl, Dafiq; Abrillioga; Hilmi Syafiq
Jurnal Transformative Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.3

Abstract

This study aims to explain bureaucracy or public administration in Thailand as a system and organisation of public services and state policy implementation that is connected to various aspects: socio-cultural, legal, and political, especially in transformation efforts to improve public service performance. The data collection method for this study is a systematic literature review of books, journal articles, reports, and other sources over the past 10 years, classified into aspects of culture, politics, barriers and drivers of transformation, and law within Thailand's bureaucracy. Using the Public Administration Culture theoretical framework formulated by Guy Peters (2001) in his book The Politics of Bureaucracy, this research focuses on answering how Buddhist social culture, legal politics, and internal bureaucratic culture mutually influence bureaucratic transformation in Thailand? This study found that social culture, which is related to the social system, public participation, and Buddhism, as well as the legal framework, are social forces that construct the behaviour patterns and services of bureaucrats as part of Thai society. Similarly, political culture, which is related to power politics (the king, military, executive, and others) and the patterns of relationships between politicians and bureaucrats in both law and practice, also plays a role. In line with this, public administration culture also involves patrimonialism and clientelism practised in inter-bureaucratic relations as part of Thailand's broader political and public service system. In conclusion, bureaucracy in Thailand is a complex public service organisational system where its transformation efforts are shaped or influenced by multi-faceted interactions between socio-cultural, political, legal, and internal administrative factors.
Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Respresentasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia Rizki, Nisrina Febiana; Zainudin, Arif; Widodo, Agus Setio
Jurnal Transformative Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika pencalonan calon legislatif dari kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada ketimpangan politik, faktor penyebab kekalahan, persepsi publik, serta strategi penguatan partisipasi elektoral difabel dalam sistem politik nasional. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya di tingkat praksis masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Beberapa di antaranya meliputi diskriminasi administratif dalam proses pencalonan, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya dukungan dari partai politik, serta rendahnya tingkat literasi politik di kalangan penyandang disabilitas. Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekalahan calon legislatif dari kelompok disabilitas erat kaitannya dengan lemahnya jejaring sosial-politik, terbatasnya modal kampanye, serta kuatnya sentimen negatif masyarakat terhadap kapabilitas mereka. Persepsi publik cenderung dibentuk oleh stigma paternalistik daripada penilaian atas kompetensi objektif. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, studi ini menawarkan model penguatan partisipasi politik difabel melalui tiga pendekatan utama: (1) pengembangan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan, (2) pembentukan aliansi strategis antara komunitas disabilitas, LSM, dan aktor politik, serta (3) penyediaan pelatihan dan skema pembiayaan afirmatif. Temuan ini diharapkan dapat memperluas wacana tentang demokrasi yang inklusif sekaligus mendorong reformasi struktural dalam sistem politik Indonesia agar lebih akomodatif terhadap representasi kelompok disabilitas.

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Navigating Disruption: Policy Innovation, Digital Narratives, and Democratic D Vol. 11 No. 2 (2025): Revisiting Local Democracy in Indonesia: Power, Protest, and Governance Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 2 (2024): September Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue