cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 16   17   18   19   20 
Tindak Pidana Penyalahguna Ganja (Cannabis Sativa) dan Penanggulanganya Oleh Kepolisian Resor Gayo Lues (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gayo Lues) Maya Watika Alasa; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan abstrak ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan ganja, menjelaskan bagaimana upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja, dan menjelaskan kendala-kendala pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan ganja karena faktor lingkungan, mudahnya mendapatkan ganja, faktor keluarga dan ingin coba-coba. Upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan ganja dengan upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan narkoba oleh kepolisian Satresnarkoba dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, razia di perbatasan dan membuat informan di masyarakat. Upaya refresif dengan menangkap penyalahguna ganja dan memperosesnya secara hukum. Kendala penanggulangan yaitu sarana yang kurang memadai, bocornya informasi ketika akan melakukan razia, kesulitan mendapatkan informan. Disarankan agar pihak Satresnarkoba serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues agar lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan penanggulangan ganja, serta masyarakat agar lebih kooperatif dalam memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan ganja.The purpose of this journal is to explain the causes of marijuana abuses, describe the police effort in preventing the abuses, and explain their constraints in the preventing the crimes. The data were obtained from library research and field research. Library research was done to obtain secondary data by studying books, applicable laws and regulations, while field research was done to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results of the study showed that factors causing marijuana abuses were environmental factors, easy access to marijuana, family factors and dabbling. Preventive efforts done by the police were conducting drug counseling through a joint program between Satresnarkoba police and National Narcotics Agency of Gayo Lues, conducting raids at the border and establishing informants in the community. repressive attempts were done by capturing marijuana abusers and tried through legal process. The constraints faced by the police were lack of infrastructure, information leak before raiding, difficulty in getting informants. Satresnarkoba police and the National Narcotics Agency of Gayo Lues are suggested to improve the performance in fighting marijuana abuses and cooperating with the community to obtain the information about the marijuana abuses.
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) (SUATU PENELITIAN DI SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES PIDIE) Muhammad Faqih; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sudah jelas menjelasakan bahwa pengangkutan ikan harus memiliki SIKPI. Meskipun telah diancam dengan hukuman, kenyataannya masih banyak ditemukan Nakhkoda atau pemilik kapal yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan di Kabupaten Pidie Jaya. Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI, hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan oleh polisi perairan terhadap pelaku pengangkutan ikan yang tidak memiliki sikpi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya  tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para pemilik kapal dalam melakukan pengangkutan ikan dan faktor pelayanan yang masih kurang. Hambatan Polisi Perairan Pidie Dalam Menindak Pelaku Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki SIKPI ialah belum adanya Pos PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) di Kabupaten Pidie Jaya, di Kabupaten Pidie Jaya masih belum ada kepolisian resort, ketika Pihak Satuan Polisi Perairan Pidie dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya melakukan sosialisasi terhadap pentingnya SIKPI, SIUP dan SIPI, Kebanyakan dari para pelaku usaha, Nakhkoda lebih memilih untuk melaut. Upaya iyang idilakukan iSATPOLAIR iPolres iPidie idan iDinas iKelautan idan iPerikanan iKabupaten iPidie iJaya iuntuk imenanggulangi isecara ipre-emtif, ipreventif idan irepresif idengan iaktif imengadakan isosialisasi iatau ipenyuluhan iaturan iperikanan, idan ipatroli irutin. Diharapkan ikepada iSATPOLAIR iPolres iPidie iaktif idan imaksimal idalam imelakukan iupaya ipenanggulangan isecara ipre-emtif, ipreventif idan irepresif. idan idiharapkan ikepada ipemilik ikapal iagar ipeduli idengan istatus ihukum, isosialisasi idan ipenyuluhan iperikanan iyang idilakukan ioleh ipihak ikepolisian idan idinas ikelautan idan iperikanan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ) Nurhaliza Nurhaliza; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI. upaya penaggulangan dan upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fakktor penyebab terjadinya tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI disebabkan adanya faktor lingkungan, faktor keimanan, faktor pergaulan, faktor teknologi, serta adanya peran korban. Kemudian adanya faktor lain yaitu jauhnya prajurit dari keluarga akibat sering di tinggal tugas operasi militer, kurangnya komunikai yang sudah kurang dengan pasangan , adanya faktor kecantikan wanita lain, serta pengaruh sosial media yang paling umum. Upaya penanggulangannya yaitu adanya penyuluhan hukum seperti Bintal (pembinaan mental) di setiap satuan. Upaya pencegahan hukum dengan cara adanya upaya preventif dan represif.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan/Asusila,Prajurit TNI, Pengadilan Militer Abstract The researh aims to The factors of criminal acts violate of decadence carried out by the soldiers who were the first environmental actors, faith factors, social factors, technological factors, and the existence of the role of victims. Then there are other factors such as distant soldiers from the family due to frequent living duties for military operations, has diminished the communicated with the partner, the presence of other female beauty factors, as well as the most common social media influence. . Countermeasures against criminal offenses committed by soldiers is means of legal counseling such as mental coaching Construction in each unit and direct enforcement efforts based on the report Crime that includes arrest, examination, Investigation into strict steps in accordance with criminal acts in violation of the morality, if the perpetrator proved to commit a crime it will be dealt with according to the prevailing law, but first remain aware and Consider the aspects of benefits that occur. Law enforcement efforts against criminal acts violate morality by means of preventive action and repressive that is by means of preventive and repressive action with the integrated legal counseling in cooperation with the regional command of the military (Kodam) of the Military Court (Kundan).
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 8/PID.B/2013/PN-GST Tentang Pidana Mati Terhadap Terdakwa Di Bawah Umur Ummahatul Sari; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Namun dalam Putusan Nomor: 8/PID.B/2013/PN-GST terdakwa Yusman Telaumbanua yang pada saat kejadian masih berusia 16 tahun namun dijatuhi hukuman pidana mati. Hal ini karena ada kekeliruan di dalam pendataan umur terdakwa yang dalam dakwaan dinyatakan berumur 19 tahun. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan bahwasurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan sertatidak memperhatikan fakta-fakta persidangan. Penelitian ini merupakan studi kasus dan termasuk dalam penelitian hukum normatif.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaanmelalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan studi dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.mHasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan karena tidak sesuai dengan syarat formil sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a (KUHAP). Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan pidana mati karena terdakwa merupakan anak yang masih berusia 16 tahun.Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi tidak seorangpun yang melihat terdakwa membunuh korban, terdakwa terpaksa membantu membuang mayat korban karena diancam oleh terdakwa lainnya (DPO). Jaksa Penuntut Umum disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menuliskan identitas terdakwa dengan benar karena kekeliruan umur sebagaimana yang terjadi dalam putusan ini dapat berdampak pada kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Majelis Hakim hendaknya memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan fakta-fakta persidangan.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PIDSUS.A/2015/PN.SPG TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Agung Nugraha; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta menjelaskan dakwaan jaksa penuntut umum yang kabur (obscuur libel). Hasil penelitian menunjukan putusan hakim yang menjatuhkan pemidanaan penjara dan denda terhadap terdakwa anak tidak sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak penyalahguna Narkotika adalah rehabilitasi. Tidak dilakukan rehabilitasi disebabkan hakim tidak berpedoman pada SEMA No. 04 Tahun 2010 dan lebih mepertimbangkan perbuatan terdakwa yang didakwa jaksa penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika glongan I (satu). Fakta-fakta hukum menunjukan terdakwa anak adalah seorang penyalahguna narkotika, namun tidak diterapkannya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap. Tidak diterapkan  Pasal 127 ayat (1) oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan terdakwa ketika ditangkap sedang tidak  menggunakan narkotika dan Jaksa penuntut Umum tidak meperhatikan Peraturan Jaksa Agung No. Per-029/A/JA/12/2015. Jaksa dan Hakim hendaknya lebih professional dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.
Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Oleh Anak Dahrul Ichsan; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di wilayah hukum Kota Banda Aceh dan upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah Kota Banda Aceh adalah faktor lemahnya kontrol keluarga, kurangnya pendidikan tentang narkotika, lingkungan dan faktor ekonomi dari si pelaku. Upaya-upaya penanggulangan terhadap anak mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman di Wilayah Kota Banda Aceh adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum undang undang narkotika, melakukan pengawasan rutin terhadap anak-anak yang tinggal di lingkungan pengedar narkotika di Wilayah Banda Aceh, penyusunan standar operating prosedure tentang pembinaan khusus bagi anak yang mengedarkan narkotika, rehabilitasi melalui kerjasama dengan badan narkotika nasional dan pembinaan keagamaa. Disarankan Polresta Banda Aceh dan Badan Narkotika Nasional Propinsi/Kota Banda Aceh dapat memberikan pemahaman kepada anak anak dan pelajar agar tidak mengedarkan narkotika.
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO:4/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KPN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Mahrul Nida; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penulisan ini bermaksud untuk menyatakan tentang penerapan Sistem Peradilan pidana anak dan pertimbangan Hakim tentang Litmas di dalam kasus ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tidak  terlaksananya ketentuan dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.dimana terdakwa anak disini dilakukan penahanan yang mengabaikan SPPA.dimana tidak tercantum prinsip akan kepentingan terbaik bagi anak disini.hakimnya juga tidak sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya tunggal bukan majelis, karena terdakwa masih anak-anak,resiko hukuman pun dibawah dari 7 tahun.terdakwa anak bukan residivis seharusnya diupaya kan diversi untuk menghindari pembidanaan penjara. Hakim juga mengabaikan Litmas dan tidak menggunakan pendekatan Restorative Justice yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak yang jelas terdakwa anak belum merasakan keadilan dalam kasus ini. dalam kasus hakim belum memenuhi rasa keadilan  yang ada bagi terdakwa dan putusan tersebut dapat memberikan cap dan labeling pada diri si anak sebagai terpidana.Kata Kunci :Sistem Peradilan Pidana Anak,Litmas,Kepentingan terbaik bagi anak, Restorative Justice Abstract : This writing intends to state about the application of the Juvenile Justice System and Judge's consideration of the Litmas in this case. The results show that the provisions in the Child Criminal Justice System are not fully implemented. Where the accused child is detained, he ignores the SPPA. the best interest for children here. the judge is also not in accordance with the provisions of the Criminal Justice System Children should be single not the assembly, because the defendant is still a child, the risk of punishment is below 7 years. It is alleged that children who are not recidivists should try diversion to avoid imprisonment. The judge also ignored the Litmas and did not use the Restorative Justice approach which ignored the best interests of the child which the defendant clearly felt had not felt justice in this case. in the case of the judge not fulfilling the sense of justice that exists for the defendant and the verdict can label and label the child as a convict.Keywords: Child Criminal Justice System, Community Service, Best interests for children, Restorative Justice
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Inggar Saputri; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana kekerasan diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2018 di wilayah hukum Aceh Barat Dayat  terjadi tindak pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum, penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, upaya penanggulangan,hambatan yang dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan bersama-sama. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.  Hasil penelitian didapati penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama faktornya dikarenakan emosi masyarakat yang telah resah terhadap perilaku korban selama ini. Penegak hukum dalam menentukan tersangka tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersam-sama dengan cara mendengarkan saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Penanggulangannya dengan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Hukum Aceh Barat Daya. Disarankan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum ini tidak terjadi lagi baik di wilayah Hukum Aceh Barat Daya maupun wilayah lainnya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Prawira Yudha; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atauayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya pada kasus yang terjadi di wilayah Lhokseumawe terdapat penegakan hukum yang kurang maksimal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kasus-kasus dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat hukum tidak maksimal seperti jaksa penuntut umum tidak berusaha atau mencari saksi ahli lain yang tersetifikasi untuk memberikan keterangan dari pihaknya dan dari hakim tidak adanya pertimbangan dalam melihat penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang dimana korban juga mempunyai peran dari terjadinya tindak pidana. Sebagai penegak hukum  seperti jaksa penuntut umum harus berusaha mencari saksi ahli yang lain agar lebih maksimal dalam mengungkapkan kasus saat di persidangan dan hakim dalam mempertimbangkan putusan harus melihat dari sisi korban yang dimana bahwa korban merupakan pemicu penyebab terjadinya tindak pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN RODA TIGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) Eriska Desianti Dewi; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 49 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur yang mewajibkan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukannya pengujian tipe dan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.00,- (Dua puluh empat juta rupiah),namun kenyataan yang terjadi masih banyak kendaraan roda tiga (becak motor) yang dimodifikasi tanpa melakukan uji kelayakan tipe dan standarisasi kendaraan, hasil penelitian menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan roda tiga (becak motor) di wilayah hukum kota Banda Aceh seperti tidak melakukannya uji kelayakan tipe dan standarisasi kendaraan oleh pengendara becak motor dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian lalu lintas belum berjalan secara maksimal dalam menangani pelaku pelanggaran, serta hambatan yang terjadi rendahnya kesadaraan yang timbul dalam diri dalam kepatuhan hukum pada diri pelaku pelanggaran.

Page 18 of 44 | Total Record : 434

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue