cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 17   18   19   20   21 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh) Farras Halim; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor, di antaranya seperti kesengajaan pemilik senjata api, pengabaian hak dan kewajiban. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api, meliputi kurangnya kerja sama yang baik antara kepolisian dengan TNI. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana berupa upaya preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif. Disarankan untuk lebih menekankan upaya-upaya penegakan hukum seperti upaya preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif, dan juga disarankan kepada sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat, penyidikan, pendakwaan, persidangan, sampai dengan tahap pembinaan untuk melakukan penindakan yang lebih tegas dan nyata, serta disarankan untuk melakukan upaya atau tindakan yang dapat mempermudah akses dalam menghadirkan saksi ahli seperti mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan khusus yang dapat menghasilkan ahli-ahli baru yang berkompeten di bidangnya dan adanya hubungan yang baik antara Kepolisian dan TNI-AD di Kota Lhokseumawe.
Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Bireuen) Muhammad Isfannoury; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 47 ayat 1 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa KALAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinya. Kemudian Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertip Lapas  dalam Pasal 2 menyebutkan agar setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertip Lapas atau Rutan. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan.  Pelanggaran tata tertib yang terjadi di Rutan kelas IIB Bireuen sering terjadi seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas rutan, pelanggaran sedang  membawa dan menggukan HP. Faktor penyebabnya adalah over kapasitas, kurangnya petugas keamanan, dan kurangnya kegiatan pengisi waktu luang sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan belum memberikan efek yang maksimal. Dibuktikan dari masih banyak terjadinya pelanggaran keamanan di tahun-tahun terakhir.Kata Kunci : Penerapan Sanksi,  Pelanggaran, Tata Tertib Rumah Tahanan. Abstract  - Article 47 paragraph 1 of the Correctional Law stated that KALAPAS (head of Correctional institution) has authority to provide disciplinary action or impose disciplinary penalties on prisoners who violate the rules of security and order in environment of correctional institution that they lead. Moreover, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 on the Rules of Correctional Institution in Article 2 said that each prisoner and detainee must comply with the Rules of Correctional Institution or Detention Center. However, in its practice, there are still many violations of the rules carried out by prisoners and detainees Violations of the rules that occur in Bireuen Class IIB detention center often occur like not taking part in a coaching program, damaging the facilities of detention, carrying and using mobile phone. There are several causing factors including over capacity, lack of security personnel and lack of leisure time activities. The efforts made by Head of the detention center have not given a maximum effect so far. It is proved by many violations of security that still occur in recent years.Keywords : The Application of Sanctions ,Violations , Code of Conduct in The Detention Center.
Juridical Analysis of The Implications of Security Council Referral in Regards to The Obligation of Non-State Parties to Cooperate With the International Criminal Court Teuku Muktasim; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to see whether the Security Council Referrals actually imposed the obligation to cooperate with the International Criminal Court to Sudan and Libya, considering their status as Non-state Parties to the Rome Statute and to describe the obstacles faced by the International Criminal Court in securing the fulfillment of its cooperation requests to Sudan and Libya. This research is conducted in normative or legal doctrinal approach and relies on the data from primary sources and secondary sources. The primary sources included are; the Rome Statute, the UN Charter, case law, and UN bodies decisions. This research also include law commentaries, journals and textbooks, as secondary sources. This research argues that while The Resolutions S/RES/1593 (2005) and S/RES/1570 (2011) does not specify the obligations imposed towards Sudan and Libya respectively, it is right to conclude that since the resolutions does not provide an alternative cooperation regime, the cooperation regime contained in Part 9 of the Rome Statute applies. Despite this, the Court does not have the power to enforce obligation Sudan and Libya. It can only issue judicial findings of non-compliance, and leaving the Security Council and international community to pressure non-compliant States. It is recommended that in future referrals, the Security Council would use a more precise language to prevent misinterpretation. Meanwhile, appropriate international response is necessary to tackle the current noncompliance issue of Sudan and Libya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe) Nadia Shafira; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  menyebutkan bahwa “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai  dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Pada Pasal 59 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.” Namun dalam Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe masih sangat sering terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak dan anak yang berkonflik dengan hukum belum mendapatkan perlindungan yang baik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadpan dengan hukum dan hambatan dalam penanganan kasus pencurian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pencurian disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pendidikan. Perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana pencuria adalah dengan cara dilakukannya diversi dan restroactive justice dan hambatan dalam menanganin kasus tindak pidana pencurian disebabkan sangat sulit anak dalam memberikan keterangan, kurangnya tindak lanjut korban yang dirugikan terhadap laporan sehingga polisi sulit melanjutkan kasusnya, kurangnya kerja sama antara polisi dan balai permasyarakatan (BAPAS), dan belum adanya lembaga yang mengawasi tindakan restroactive justice setelah adanya  kesepakatan dari kedua belah pihak
TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Nur Akmalia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun di Kota Banda Aceh masih ada terjadi tindak pidana penadahan terhadap sepeda motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kota Banda Aceh, dan hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa penyebab  terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah adanya penyebab dari prekonomian pelaku yang tidak mampu membeli sepeda motor, sumber pendapatan yang mengguntungkan, ketidak hati-hatian dalam membeli, lingkungan sosial yang mendukung untuk melakukan penadahan, dan gaya hidup yang menuntut untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor. Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan razia rutin, melakukan sosialisasi lalu lintas dan memberikan himbauan kepada masyarakat dalam bentuk spanduk dan baleho di jalan. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap bengkel-bekel atau tempat-tempat yang menjual sperpart sepeda motor di Kota Banda Aceh. Disaranakan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam membeli sepeda motor bekas pakai dengan mengecek kelengkapan surat kepemilikan dan kesesuaiannya dengan identitas sepeda motor tersebutKata Kunci : Pidana, Penadahan, dan Sepeda Motor Abstract -Article 480 paragraph (1) Book II of The Criminal Law Book [Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)] describes who buys, rents, exchanges, accepts pledges, receives gifts, or withdraws, sells, rents, exchanges, pawns, transports, saves or hiding something, which is known or appropriately must be assumed that it is obtained from criminal fencing. But in Banda Aceh there are still occur criminal acts of motorcycle fencing. The purpose of this research are to explain the factors of the criminal acts of motorcycle fencing in Banda Aceh, the handling of its crime and the obstacles experienced by the Police in preventing its crime. The research method used is an empirical juridical research method, the data collected by interviewing relevant parties who are the subject of this research. Then analyzed using a qualitative approach as outlined in a paper in the form of a thesis. Based on the results, it can be explained, that the cause of criminal acts in the jurisdiction of Police Resort Banda Aceh are the economic actors who cannot afford motorcycle, profitable sources of income, inadvertent buying, social lifestyle, and a lifestyle that demands being able to own a motorcycle. The method used by the police are by conducting routine raids, traffic socialization and giving appeals to the community with banners and billboard on the road. It is suggested to the Police Department in Banda Aceh to elevate supervision of the  places that sell motorcycle sperpart in Banda Aceh. And to the public society that must be more careful in buying secondhand motorcycles with checking the completeness of ownership documents and their suitability with the identity of the motorcycle.Keywords: Criminal, Fencing, and Motorcycle.
Penghentian Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Pada Polresta Kota Banda Aceh Tanisa Atila; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 44 KUHP menentukan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila mengalami gangguan jiwa dan yang berhak menentukan seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa dan dimintai pertanggungjawaban ialah hakim semata. Namun pada kenyataannya, penyidik sering melakukan penghentian pemeriksaan perkara bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Penghentian tersebut dilakukan atas dasar keterangan dokter tertulis yang dituangkan di dalam Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) setelah dilakukannya observasi di Rumah Sakit Jiwa selama 14 (empat belas) hari, perintah jaksa yang dituangkan di dalam P-19 terkait tidak cukupnya alat bukti, Pasal 44 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum, dan kemudian dikaitkan dengan diskresi kepolisian yang merupakan wewenang seorang anggota kepolisian dalam mengambil keputusan. Disarankan agar penyidik dan jaksa penuntut umum tidak melanggar wewenang yang dimiliki oleh hakim, membuat aturan secara tertulis terkait cara menentukan dan menghentian pemeriksaan perkara, dan disarankan Visum et Repertum Psichiatricum dibuat menggunakan Bahasa “Legal Document”.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH Cut Shara Utari; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa setiap saksi dan korban memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan setiap orang yang melakukan KDRT dapat dipidana, namun kenyataanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih banyak Terjadi di kota Banda Aceh dikarenakan banyaknya korban tidak mengetahui bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum,faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor narkotika dan fakror relasi tidak setara juga dapat menjadi alasan pelaku melakukan kekerasan terhadap istri. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendatangi lembaga P2TP2A untuk meminta perlindungan mengenai kasus kekerasan yang dialaminya. Disarankan agar pemerintah lebih mensosialisasikan mengenai keberadaan lembaga P2TP2A kota Banda Aceh, pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana dan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara atau denda.Kata kunci: KDRT, perlindungan terhadap korban KDRT, P2TP2A. 
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjambretan Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Muhammad Wahyudi; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Pada dalam kenyataannya, anak yang melakukan penjambretan masih dijatuhkan pidana. Tujuan penelitian dan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menjelaskan; faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penjambretan, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penjambretan, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penjambretan oleh anak. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penjambretan dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, pendidikan, lingkungan, keadaan sosial ekonomi, kesengajaan, dan kealpaan. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penjambretan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap awal pemeriksaan sampai dengan in kracht dilaksanakan dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penjambretan oleh anak terhadap kendala seperti sulitnya menemukan pelaku yang telah melarikan diri, terbatas dalam waktu penyelesaian berkas perkara, kekurangan personel penyidik, kurang mendapatkan informasi mengenai pelaku, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban trauma berat, mengalami kesulitan dalam membayar visum, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, dan melakukan upaya penegakan hukum yang meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya represif. Disarankan untuk hakim agar hakim tidak harus menerapkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan penjambretan, dan menerapkan sanksi tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/ wali, dan rehabilitasi akibat tindak pidana. Disarankan untuk melakukan penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjambret oleh anak, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran, dan juga melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya represif dalam menyelenggarakan upaya penegakan hukum.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA Haikal Audia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

jurnal ini berjudul Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 286 K/Pid/2017 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Adapun yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini adalah bahwa adanya putusan pengadilan yang di ambil oleh hakim tanpa melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga putusan bebas yang di ambil oleh hakim dinilai bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku saat ini. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menilai hakim tidak melihat fakta-fakta yang hadir di persidangan dan putusan yang di ambil dirasa tidak adil. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan atau dengan kata lain dengan mengumpulkan bahan-bahan sekunder. Kesimpulan penelitian yang di dapatkan adalah hakim tidak melihat fakta yang telah diberikan oleh saksi sehingga putusan bebas yang di ambil hanya berdasarkan keyakinan hakim saja yang mana ini merugikan pihak dari keluarga korban.
Diskriminasi Terhadap Anak Sebagai Akibat Mengawinkan Anak Di Bawah Umur Sri Wahyuni Syaiful; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak sebagai akibat mengawinkan anak di bawah umur, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat mengawinkan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak sebagai akibat mengawinkan anak di bawah umur, upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat mengawinkan anak di bawah umur, pihak KUA dengan mahkamah syariah melakukan pernikahan dini yang ditunjuk oleh orang tua dari anak tersebut,rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan kurangnya sosilalisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak,Hambatan dalam melakukan upaya adalah pihak KUA menikahkan anak dengan syarat mengeluarkan surat penolakan yang ditujukan ke Mahkamah Syar’iah. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan perlindungan hukum seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial dan sosialisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak.

Page 19 of 44 | Total Record : 434

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue