cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 15   16   17   18   19 
Kejahatan Pencurian Dilakukana Anak Dikota Banda Aceh Menurut Perspektif Statistik Kriminal Hardi Yanti; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal  362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak maka akan dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.Dalam kenyataanya kasus pencurian yang dilakukan anak meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mencapai 78 kasus. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kejahatan pencurian yang dilakukan anak,Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan untuk menjelaskan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan  Tingkat Pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya peningkatan kejahatan  Dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif ialah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dengan melakukan sosialisasi,patroli, dan bekerja sama dengan masyarakat gampong setempat agar bekerja sama untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana pencurian disekitar kampung tersebut. Upaya refresif adalah upaya yang dilakukanmanakala telah terjadi tindak pidana pencurian dengan melakukan operasi-operasi besifat terus menerus operasi tersebut langsung melibatkanaparat kepolisian secara lengkap yaitu, Samapta, Intelijen dan Reskrim.Disarankan kepada pihak penegak hukum untuk selalu bersedia ada jika masyarakat membutukan bantuan hukum dari pihak penegak hukum. Kemudian disarankan pihak kepolisian lebih sering melakukan patroli karena dengan adanya patroli masyarakat akan takut karena merasa di awasi gerak geriknya oleh penegak hukum sekitar.Article 362 Criminal Code states that: “A maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiah spunish any person, who takes property, wholly or partially belonging to another, with intent to appropriate itunlawfully, shall being guilty of theft”. But in the implementation cases of child theft increase every year from year two thousand  fourteen to year two thousand enall there are seventy eight cases. To explain the preventing action to decreas the amount of theft commited by children and to obtain the information about the obstacles of in implementing the prevention action.To obtain the primer data, the research using the judicial decision as the legal basis, and the library study by learning books, kiteratures, and other applicable resources to obtain the secunder data.The result show that  thievery by children in Banda Aceh increasing. So the preventing action towards that crime are by doing socialization, patrolling, and cooperating with the citizen to report any information to the police officer. And as the refresive action, the police officer should do daily operation including all of the polic eofficer as Samapta, Intellijen, and Reskrim.The recommendation for the police officer to accept any informations given by the citizen about any situationsin Banda Aceh, and do a daily operation to threathened the citizen from attempting a crime.
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Muhammad Iqbal Lubis; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Anak menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun dalam kenyataannya masih tejadi tindak pidana pecabulan di wilayah Aceh Besar. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, yaitu; Pergaulan Bebas, faktor teknologi, dan pacaran. Disarankan perlu adanya penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Mulyadi Saputra; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 7 Ayat (3) KUHAP telah mengatur tentang penanganan suatu tindak pidana yang diawali tingkat penyidikan sampai ke pelaksanaan putusuan, selain KUHAP terjabar tentang khusus kedalam perlindungan anak dimana untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan penanganan khusus terhadap anak tersebut.Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan mengenai upaya penyidik terhadap pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah kabupaten Aceh Besar tapi di tangani oleh  Polresta Banda Aceh dan untuk menjelaskan mengenai hambatan penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jalan  mengidentifikasikan hukum sebagai perilaku yang mempola. Analisis pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan pedekatan kualitatif berupa data primer,Teknik observasi, sampel, dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penangan terhadap korban pelecehan seksual pihak Satreskrim sendiri sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini serta menangkap pelaku dan melakum visum terhadap korban pelecehan tersebut, pihak Satreskrim sendiri juga sudah melakukan pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, anak yang menjadi korban perlu juga mendapatkan perhatian khusus baik dari dinas sosial dan rumah aman mengingat faktor usia anak tersebut masih sangat muda. Upaya-upaya penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual ini pihak penyidik dari Polresta Banda Aceh setalah mendapat laporan serta mengumpukan bukti-bukti maka selanjutnya penyidik menangkap pelaku untuk penahanan dan penyidik mengirim berkas ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dari segi hambatan pihak penyidik tidak memiliki hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala pada saat penangkapan pelaku karena polisi menuju ke TKP pada sore hari menjelang magrib setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyidik membawa pelaku ke Polresta Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut.Disarankan agar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 7 Ayat (3)  KUHAP tentang penyidikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dengan baik dan benar guna melindungi anak yang manjadi korban termasuk meningkatkan koordinasi antara penyidik dan psikolog.Kata Kunci: Hambatan, Penanganan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Upaya Penanggulangan. Abstract - Article 7 Paragraph (3) The Criminal Code Procedures has regulated the handling of criminal acts ranging from the level of investigation to the implementation of decisions, besides that Criminal Code Procedures specifically also regulates child protection, to deal with children who are dealing with the law special handling is needed for these children..The aim of this study is to explain the legal protection of children who are victims of sexual violence in the Banda Aceh City Police Department, investigator's efforts against the perpetrators of crimes of sexual abuse violence against children that occurred in the district of Aceh Besar but handled by the Police Banda Aceh and Constraints for Banda Aceh City Police investigators in handling every case of sexual violence against children.This study uses empirical legal research methods by identifying the law as patterned behavior. Analysis of data collection is done by using qualitative approaches in the form of primary data, observation techniques, samples, and data collection by conducting interviews directly with respondents and informants so that can provide analysis of scientific work.The results showed that the handling of victims of sexual abuse by Satreskrim himself had investigated this case and arrested the perpetrators and conducted a Visum et repertum on victims of sexual abuse, Satreskrim itself had also provided legal protection for children as victims of sexual violence, victims who needed special attention from services social and home security, given the age factor of very young children. The investigators' efforts in handling cases of sexual violence investigators from the Banda Aceh Police Office after receiving reports and collecting evidence then investigators arrested the perpetrators for detention and investigators sent files to the Banda Aceh District Attorney's Office. In terms of the obstacles the investigators did not have obstacles or obstacles at the time of the arrest of the perpetrators because the police headed to the locus delictie on the afternoon before sunset after conducting an examination of the perpetrators of the investigation to bring the perpetrators to the Banda Aceh Police for further information.It is recommended that the provisions contained in Article 7 Paragraph (3) of the Criminal Code ProcedureS concerning investigations and the Child Protection Act be applied properly and correctly in order to protect children who become victims, including increasing coordination between investigators and psychologists. Keywords : Crime of Sexual Abuse, Handling, Legal Protection, Obstacles, Tackling Efforts.
Penggunaan Statistik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Bener Meriah) Rinayunita Rinayunita; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat statistik kriminal di kepolisian Bener Meriah, terutama dalam kasus penganiayaan, untuk melihat karakteristik pelaku tindak kejahatan penganiayaan dan untuk melihat upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang terletak di Polres Bener Meriah, alat dan bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti KUHP dan bahan hukum sekunder, yaitu rekapitulasi laporan kepolisian dan bahan hukum tersier. hasil penelitian yang diperoleh adalah penurunan kejahatan penganiayaan, dengan 92% pelaku adalah laki-laki, 63,2% korban perempuan, 98,4% pelaku dewasa, 95,2% korban dewasa, usia pelaku di atas 35 tahun 52%, sebagian besar pekerjaan pelaku adalah petani dengan total 38,4%, bulan tertinggi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah pada bulan Agustus dengan jumlah 14%, Kecamatan tertinggi untuk tindak pidana penganiayaan adalah Kecamatan Bukit dengan total 29,8%, cara yang digunakan dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan cara sendiri dengan total 94,4%. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan upaya pidana dan upaya non-pidana, upaya non-kriminal yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat. Merekomendasikan kepada polisi untuk mengatur statistik kriminal tentang kejahatan terutama dalam penganiayaan, untuk mengetahui karakteristik para pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga mereka dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi kejahatan secara umum dan khususnya tindak pidana penganiayaan strategi seperti sosialisasi dan pendidikan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Prima Anggara; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 1 angka (2) Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik ataupun hakim dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian secara adil yang menekankan pada pemulihan kembali. Namun kenyataannya penerapan asas keadilan restoratif belum diterapkan sepenuhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan, bentuk atau upaya-upaya, dan hambatan-hambatannya bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep keadilan restoratif berlandaskan aturan-aturan hukum yang tersedia. Data-data dalam penulisan artikel ini, dengan melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk atau upaya yang dilakukan adalah mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas, diskresi polisi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, pernyataan perdamaian di antara para pihak dan pencabutan laporan. Keadilan restoratif belum diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana ringan disebabkan faktor-faktor berupa rendahnya pemahaman anggota kepolisian, rendahnya sosialisasi, rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan budaya masyarakat untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Disarankan kepada instansi-instansi penegak hukum Kota Medan untuk memberikan pemahaman yang memadai dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana ringan sesuai konsep keadilan restoratif kepada aparaturnya, melakukan koordinasi antar instansi penegak hukum, dan juga memberikan sosialisasi rutin kepada aparatur kecamatan, desa, lingkungan serta masyarakat agar prinsip dan tujuan keadilan restoratif dapat tercapai sehingga memberikan penyelesaian dengan pemulihan yang adil antara para pihak yang bersengketa.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 189/K/PID/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Frisca Dwi Sentika; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat, adanya alat bukti yang tidak lengkap di persidangan dan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak melihat aspek perlindungan terhadap korban sehingga tidak tercapai keadilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penuntut umum dalam membuat dakwaan menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya maka terdakwa sepatutnya dituntut dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Karena perbuatan terdakwa menganiaya korban yang sedang hamil 8 bulan telah menyebabkan korban meninggal dunia. Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian dengan benar karena tidak menghadirkan saksi suami dari korban (Bernhard Yunior Sapulete) yang juga memiliki hubungan dengan terdakwa. Alat bukti visum et repertum yang di ajukan ke persidangan dinilai tidak memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi korban akibat terjadinya penganiayaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak melihat aspek perlindungan terhadap korban penganiayaan tersebut, sehingga putusannya tidak mencerminkan keadilan terhadap korban.
Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Dan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Di Kepolisian (Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Tri Admaja; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, menyebutkan barang bukti atau benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan negara, dilaksanankan dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh digunakan oleh siapapun juga, dan pada Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengharuskan setiap anngota kepolisian wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku tersebut. Akan tetapi masih terdapat barang bukti atau benda sitaan yang berada pada kepolisian tidak dirawat sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan benda sitaan di kepolisian, kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan benda sitaan, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan barang bukti dan benda sitaan. Data yang diproleh dalam penulisan artikel ini berupa data lapangan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu memiliki keterkaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Hasil penelitian diketahui penyimpanan barang bukti dan benda sitaan kendaraan bermotor di kepolisan masih belum optimal dikarenakan masih terdapat barang bukti dan benda sitaan terlantar dan tidak dirawat dengan baik sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang. Kendala dalam menjalankan tugas ini yaitu kurangnya koordinasi dengan aparatur penegak hukum, minim dan terbatasnya pengetahuan anggota terhadap barang bukti, kurangnya jumlah personel, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi menyangkut tentang sarana dan prasarana dengan aparatur penegak hukum, menambah personil atau anggota dan mengontrol anggota dalam menjalankan tugas dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Disarankan kepada pemerintah melakukan revisi peraturan perundang-undang menyangkut tentang mekanisme penyimpanan dan pengelolaan Barang Bukti atau Benda Sitaan di kepolisan, agar aturan untuk kewenangannya itu lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 02/Pid.C/2016/Pn-Jth Tentang Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Perkarangan Cut Mira Novita; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan kepada asas keadilan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hasil penelitian meunjukan bahwa putusan Hakim dalam putusan Nomor : 02/Pid.C.2016/Pn-Jth hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan asas keadilan karena hakim menerapkan pidana percobaan selama tiga (3) bulan tanpa mencantumkan alasan percobaan. Putusan hakim dinilai ringan dari segi sosiologis, kerugian material korban, dan tidak dapat memberi rasa takut untuk masyarakat, sehingga tidak terpenuhi tujuan pemidanaan. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman dengan tidak  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, dalam  hal hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, namun hakim tidak melakukan hal tersebut.
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Dalam Waktu Damai Muhammad Jabirullah; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor  penyebab TNI melakukan  tindak pidana THTI, untuk mengetahui  upaya penanggulangan tindak pidana THTI dan untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan THTI TNI dalam waktu damai. Data yang diperoleh dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tindak pidana THTI TNI dalam waktu damai terjadi karena disebabkan oleh faktor memiliki permasalahan pribadi, kepentingan yang mendesak, faktor mental, faktor ekonomi (keuangan) dan faktor lingkungan. Kemudian upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya pengawasan dari komandan satuan, melaksanakan tugas penyidikan, melaksanakan tugas penuntutan dan mengadili pelaku. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu damai yaitu karena tempat tinggal prajurit di luar kawasan satuan/militer dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak. Disarankan kepada Komando Pendidikan dan Latihan Militer agar meningkatkan pendidikan dan latihan kepada anggota TNI agar senantiasa disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit. Kepada Komandan tiap-tiap satuan agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan prajurit di bawah Komandonya. Kepada para penegak hukum agar menindak tegas para prajurit yang melakukan THTI guna meminimalisir pelaku tindak pidana THTI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual(studi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya seorang pimpinan pesantren di kabupaten gayo lues yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati(anak) ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional anak tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa jaminan keselamatan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, memberikan bantuan hukum serta dana integrasi kepada korban dan pelaku diadili dengan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Kata Kunci : anak korban, kekerasan seksual, perlindungan hukum, santriwati.  Abstract- this journal is entitled Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (research studies in the jurisdiction of Blangkejeren District Court). The background of this journal writing is that there is a pesantren leader in the gayo lues regency who commits sexual violence against his students who are still children, where these students must be given a protection both physically and emotionally to the child, as already regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of writing this journal is to find out how the legal protection of victims and what are the obstacles in providing protection to victims. The methods used in this paper use the literature and field methods. The results of the research have been carried out that the protection provided to victims in the form of guaranteed safety of victims, health services, social rehabilitation, providing legal assistance and integration funds to victims and perpetrators were tried using law number 35 of 2014 concerning child protection.Keywords: child victims, sexual violence, legal protection, santri.

Page 17 of 44 | Total Record : 434

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue