cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 14   15   16   17   18 
PENERAPAN PASAL 279 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PERKAWINAN YANG TERHALANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Cantika Widiantari; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana poligami, hambatan dalam penerapan pasal 279 KUHP, serta untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi tindak pidana poligami. Dari hasil penelitian yang diperoleh, faktor terjadinya tindak pidana poligami di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli adalah: faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor jarak tempat tinggal, faktor ekonomi, faktor sosiologis dan faktor ketidakpahaman hukum. Hambatan dalam Penerapan Pasal 279 KUHP Di Sigli yang pertama adalah pelaku melarikan diri dan yang kedua adalah tidak cukupnya alat bukti sehingga mengakibatkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara). Upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana poligami adalah upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Pengadilan diharapkan dapat lebih sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dan saran Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa data-data pribadi calon mempelai (perempuan maupun laki-laki) sehingga tindak pidana poligami ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Selanjutnya, KUA harus lebih rinci dalam memberikan pembekalan pra nikah kepada calon mempelai dan memberikan Batasan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh calon mempelai.
Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Vinni Alvio Warni; Mahfud Jufri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 42 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie, terutama bagi personil Penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak tindak pidana yang terjadi yurisdiksinya, masih menemui beberapa kendala yang menghambat proses penindakan hukum, terutama upaya penggeledahan dalam rangka penyidikan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan; pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pidie, dan hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, serta upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam menghadapi hambatan dalam proses penyitaan barang bukti dan alat bukti. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian terhadap menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pidie masih menemui beberapa kendala yang menghambat Penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, dan membutuhkan upaya penindakan hukum sebagai tanggapan terhadap hambatan ini. Hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, mulai dari kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana, dan prasarana, tenaga personil atau sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam menghadapi hambatan dalam proses penyitaan barang bukti dan alat bukti, berupa upaya preventif, kuratif, dan upaya represif. Disarankan kepada penyidik untuk melakukan penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, khususnya penyitaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kualitas dan kuatitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta mengoptimalkan alokasi anggaran, dan juga melakukan upaya preventif, kuratif, upaya represif dalam menyelenggarakan proses penyidikan.
TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERNIAGAKANKAN SATWA LIAR DILINDUNGI JENIS TRENGGILING DI ACEH (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) M.Ikram Aulia; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut UU KSDAE, mengatur perlindungan keanekaragam hayati bagi setiap satwa liar dilindungi. Pasal 21 (2) UU KSDAE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melukai, menangkap, membunuh,mmemiliki, menyimpan,memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau mati. Namun, dalam nyata nya hal tersebut terus saja terjadi. artikel ini bertujuan menerangkan faktor penyebab, hambatan dalam penegakan hukum, serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwaliar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Data artikel penelitian diperoleh dengan penelitian pustaka dan lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh adalah karena banyaknya permintaan serta tingginya harga jual terhadap satwa liar dilindungi khususnya Trenggiling. Lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut terus terjadi. Adapun upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas manusia, untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum terkait, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian, perlindungan, serta konservasi terhadap satwa liar dilindungi di Aceh. Diharapkan pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh, dengan cara mengembangkan program pemantauan jangka menengah dan jangka panjang yang kemudian diperbaharui setiap tiga tahun terhadap habitat, populasi, dan ekologi serta meningkatnya ancaman terhadap Trenggiling, baik di dalam maupun diluar kawasan hutan di seluruh wilayah di Aceh.Kata Kunci : Memperniagakan Satwaliar, Trenggiling Abstract - The Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, hereinafter referred to as KSDAE Law, regulates biodiversity protection for every wildlife protected. Article 21 paragraph (2) of the KSDAE Law states that every person is prohibited from arresting, injuring, killing, storing, possessing, maintaining, transporting, and trading protected animals in a state of life and death. However, in reality the crime continued to occur. This thesis aims to explain the causal factors, obstacles in law enforcement, and law enforcement efforts against criminal acts of storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh. Data in this thesis research is obtained by library research and field research. The results of the study explain that the causes of criminal acts of storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh are due to the high demand and high selling prices for protected wildlife, especially pingolin. Weak supervision, lack of coordination between law enforcement agencies, to the low level of public awareness to become obstacles to law enforcement against these crimes continues to occur. The efforts in law enforcement against these crimes are by increasing the quality of human resources, conducting counseling and socialization, as well as increasing cooperation between relevant law enforcement agencies, and non-governmental organizations engaged in the preservation, protection and conservation of wildlife. protected in Aceh. It is hoped that the government, law enforcement officials and the public can work together to enforce the law against crime by storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh, by developing a medium and long-term monitoring program which is renewed every three years on habitat, population and ecology and increasing threats to pingolin, both inside and outside forest areas in all regions of Aceh Keywords : Trading Wildlife, Pingolin
Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat T. Farid Arisyah; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaturan perbarengan tindak pidana yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, dan mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), serta hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis (normative legal research) yang mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli melalui buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya, sehingga didapatkan data sekunder untuk selanjutnya dilakukan tindakan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perbarengan jarimah dalam Pasal 65 Qanun Jinayat hanya mengatur perbarengan antar sesama jarimah saja, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana (jarimah) yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, sehingga mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana dalam Qanun Jinayat masih belum lengkap. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana (jarimah) membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dari biasanya. Disarankan untuk melengkapi pengaturan perbarengan tindak pidana (jarimah) dalam Qanun Jinayat, sehingga mekanisme penyelesaian perbarengan tindak pidana dalam Qanun Jinayat dapat terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengkaji kembali mengenai kelengkapan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana yang tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON) M Rabiel bahana; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara anak mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu faktor pengaruh lingkungan atau pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika yaitu meningkatkan kerjasama dengan instansi yang terkait maupun bersama dengan tokoh masyarakat demi terwujudnya koordinasi yang baik dalam penegakan hukum, melakukan sosialisan tentang akibat penyalahgunaan narkotika. bentuk putusan yang dijatuhkan tidak memandang anak sebagai korban yang seharusnya pemulihan lebih dipentingkan dari  hukuman. Disarankan kepada semua pihak penegak hukum untuk lebih intensif dalam melakukan penyuluhan demi meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kesadaran orang tua dalam mejaga anak supaya tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika oleh anak. Demikian halnya kepada anak sebagai pelaku untuk dikenakan sanksi yang memerhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak.
PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen) Adi Satya; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran termasuk narapidana anak.Namun meskipun sudah diatur masih ada anak belum terpenuhi untuk memperoleh hak pendidikan, di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen terdapat narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total 13 orang narapidana anak belum mendapatkan pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen belum memberikan hak pendidikan formal bagi narapidana anak. Kendala yang dihadapi oleh pihak Cabang Rumah Tahanan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak adalah kekurangan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan oleh petugas rutan dalam mengatasi kendala terkait pemenuhan hak pendidikan formal bagi anak pidana di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen yaitu bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan baik formal atau non-formal, merencanakan sechara terinci kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.Kata Kunci : Narapidana Anak,  Pendidikan. Abstract  - The article 14 of the Law No. 12 of 1995 on the correctional service regulate that the inmates have the rights to obtain the education and teaching including the child inmates. Even though it has been regulated, there are still children whose rights to obtain education have not been fulfilled. In the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen, there are child inmates who are undergoing their imprisonment from 2017 to 2019 with a total of 13 child inmates have not obtained formal education. The result of this research shows that the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen has not provided the formal education rights for child inmates. The obstacle faced by the parties of Branch of Detention Center in the fulfillment of the right to education for child inmates is the lack of facilities and infrastructure. The efforts made by detention center officers in overcoming obstacle related to the fulfillment of formal education rights for criminal children in the Branch of Class IIB Detention Center of Bireuen are cooperating with institutions that is working in education both formal and non-formal, making detailed plans for the needs of facilities and infrastructure in the implementation of coaching for child inmates.  Keywords : Child Inmates, Education.
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Rosa Okvianti; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan, untuk selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dilatarbelakangi oleh faktor kecemburuan emosional, rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum dan pengaruh lingkungan sosial. Hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dari segi adanya kerja sama antara pelaku dan keluarga, adanya pengakuan palsu segi serta alokasi anggaran serta upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana percobaan pembunuhan terdiri dari upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif. Disarankan untuk pihak kepolisian agar melakukan tindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menanggapi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dan pihak rumah sakit serta melakukan upaya penegakan hukum seperti upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Kota Banda Aceh.
KRIMINALISASI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018) Dina Shofia; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis adanya kekeliruan hakim yang tidak cermat dalam membuktikan unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk menganalisis adanya kekeliruan hakim yang tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil analisis putusan menunjukkan hakim tidak mencermati dengan jelas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk dapat memasukkan kondisi perempuan korban kekerasan seksual sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam hal korban menjadi tersangka tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksual.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Afza Suhendra; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga diatur dalam pasal 47 dan 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak akan berdampak pada kesehatan, psikologis, pendidikan, dan hubungan sosial maupun perkembangan lainnya. Karena itu anak korban kejahatan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 22 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak diselesaikan, menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, serta menjelaskan faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Selatan pada tahun 2015 diselesaikan melalui pengadilan negeri. Sedangkan mulai dari tahun 2016 hingga 2017 kasus  diselesaikan melalui mahkamah syar’iah. Bentuk–bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Aceh Selatan adalah mendapatkan pendampingan dari unit PPA dan P2TP2A Aceh Selatan, dirujuk untuk mendapatkan bantuan psikologi ke Banda Aceh, dilakukan kunjungan oleh pihak P2TP2A Aceh Selatan terhadap korban untuk mengetahui perkembangannya, dan ditempatkan di pesantren untuk mendapatkan pemulihan mental korban. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban adalah jarak yang jauh antara kediaman korban dengan unit PPA dan P2TP2A Aceh Selatan, tidak adanya rumah aman untuk korban dan dukungan dari masyarakat kepada korban termasuk ketidaksediaannya menjadi saksi, dan terbatasnya anggaran untuk program perlindungan, serta terbatasnya SDM baik di unit PPA maupun P2TP2A Aceh Selatan. Disarankan agar kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak sebaiknya diselesaikan di pengadilan umum berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Disarankan pada pemerintah untuk memastikan pendidikan terhadap anak korban kejahatan seksual. Disarankan pada pemerintah Aceh Selatan untuk menyediakan fasilitas rumah aman untuk anak korban kejahatan seksual serta meningkatkan sumber daya manusia.
PELAKSANAAN PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Penelitian di Gampong Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar) Mila Rosa Apriliani; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  - Berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat (3), Majelis Adat Aceh (MAA) membentuk kampung percontohan peradilan adat yaitu di Gampong Tanjong Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemahaman   hukum bagi  aparatur peradilan adat pada Gampong Tanjong, apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peradilan ada di gampong tanjong, lalu apa pertimbangan Majelis Adat Aceh (MAA) memilih gampong tanjong sebagai kampung percontohan peradilan adat serta apa saja upaya Majelis Adat Aceh dalam memperkuat pelaksanaa peradilan adat gampong di Gampong Tanjong. Data di peroleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aparatur peradilan adat gampong di gampong tanjong telah paham tata cara pelaksanaan peradilan adat serta tidak banyak kendala yang dialami dalam pelaksanaan peradilan adat di gampong tanjong. Selain itu Majelis Adat Aceh turut melakukan upaya untuk memperkuat pelaksanaan peradilan adat di gampong tanjong. Disarankan Diharapkan Majelis Adat Aceh terus  melakukan pembinaan mengenai peradilan adat gampong dan keahlian panitera dalam administrasi peradilan. laludalam pemilihan kampung percontohan peradilan adat kampung yang dipilih memiliki kualifikasi Lalu dengan upaya seolah-olah ingin menformalkan peradilan adat di gampong tanjong menyalahi aturan bahwa hukum adat adalah hukum yang sifatnya tidak tertulisKata Kunci : Adat, Gampong Tanjong, Majelis Adat Aceh, Peradilan Adat Gampong. Abstract  -  Based on Qanun Number 9 of 2008  the Development of Customary and Traditional Life Article 13 paragraph (3), the Majelis Adat Aceh (MAA) established a traditional justice pilot Gampong in the Gampong of Tanjong, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar Regency. This study aims to explain how the legal understanding of the customary justice apparatus in the Tanjong Gampong, what are the obstacles in the implementation of justice in the Gampong of Tanjong, then what are the considerations of the Majelis Adat Aceh (MAA)  choosing the Gampong of Tanjong as a pilot Gampong of customary justice and what are the efforts The Aceh Traditional Council in strengthening the implementation of the traditional Gampong justice in the Gampong of Tanjong. Data obtained through library research and field research. The results of the study explained that the apparatus of traditional justice in the Gampong of Tanjong had understood the procedures for implementing traditional justice and there were not many obstacles experienced in the implementation of traditional justice in the Gampong of Tanjong. In addition, the Aceh Traditional Council also made efforts to strengthen the implementation of traditional justice in the Gampong of Tanjong. It is recommended that the Aceh Indigenous Council be expected to continue to foster gampong adat justice and the expertise of clerks in judicial administration. Then, in the selection of a customary Gampong pilot Gampong, the Gampong chosen has qualifications.Keywords : Tradition, Gampong Tanjong, Majelis Adat Aceh (MAA), gampong traditional justice.

Page 16 of 44 | Total Record : 434

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue