cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 23   24   25   26   27 
Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pegawai Kontrak (Para Medis) Yoan Ayu Febrian; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada kenyataannya, pegawai kontrak RSUD dr. Fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada RSUD dr. Fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak RSUD. Disarankan kepada RSUD dr. Fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.In article 99 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stated that every workers/labor and their family shall entitle to obtain manpower social security. However, in fact that the contract employees at dr. Fauziah, Regional General Hospital are not acquire rights protection from The Employment Social Security Administration Body (BPJS Ketenagakerjaan) programs. This research aims to explain the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan against the contract employees, the resistor factors, as well as the legal efforts which are taken by contract employees to obtain social security from BPJS Ketenagakerjaan. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan is not effectively implemented as regulated in the Manpower Law. The factors that caused the unimplemented BPJS Ketenagakerjaan programs are there is budgetless condition from hospital to pay the social security contribution fees, as well as the lack of surveillance from the Regional Office of Manpower. The taken legal efforts was from bipartite level between contract employees and Regional General Hospital stakeholders. It is advisable to Regional General Hospital dr. Fauziah  stakeholders to engage all contract employees in the BPJS Ketenagakerjaan programs. 
PEMENUHAN HAK KENYAMANAN NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI OTENTIKASI PT. TASPEN (Suatu Penelitian di PT Taspen Cabang Banda Aceh) Farrah Rajuna; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenyamanan merupakan prioritas utama bagi setiap konsumen. PT. TASPEN (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun telah menerbitkan suatu layanan aplikasi otentikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah. Namun dalam kenyataannya para nasabah merasa tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Otentikasi data biometrik dapat dilakukan melalui : sidik jari (finger print), foto wajah (face), dan sampel suara ( voice). Para nasabah merasa tidak nyaman menggunakan layanan aplikasi Otentikasi yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN (Persero)  karena kerap mengalami kegagalan saat memverifikasi data biometrik dan juga karena ketidakmampuan mereka menggunakan teknologi (smartphone). Upaya yang dilakukan oleh PT. TASPEN pada nasabah yang mengalami kegagalan melakukan autentikasi adalah dengan menyediakan layanan autentikasi secara manual pada mitra bayar, sehingga uang pensiun dapat segera diambil. Sedangkan bagi yang sakit atau uzur dapat meminta dikunjungi oleh  mitra bayar. Disarakan bagi PT. TASPEN (Persero) atas layanan aplikasi Otentikasi yang tidak menyulitkan para nasabah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut mengingat para nasabah yang umunya telah berusia lanjut (LANSIA).
Penyelesaian Wanprestasi Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pencucian Pakaian Indah Utama Putri; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha pencucian pakaian (laundry) dan pengguna jasa yang telah menyepakati jangka waktu penyelesaian pencucian pakaian. Namun dalam kenyataan terdapat pelaku usaha yang tidak menepati isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perjanjian dan penyebab terjadinya keterlambatan, kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat keterlambatan tersebut, serta penyelesaian sengketa akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian yang dilakukan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan pada jasa pencucian pakaian ini ialah perjanjian secara lisan. Penyebab terjadinya keterlambatan yang dilakukan ialah adanya pemadaman listrik, rusaknya mesin pengering, hujan terus menerus, dan orderan yang berlebihan. Kerugian yang dialami oleh pengguna jasa ini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateril. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak pelaku usaha dan pengguna jasa ialah menggunakan jalur negosisiasi. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menghindari keterlambatan untuk dapat menyediakan mesin genset, mencari pekerja pengganti, mengkondisikan orderan yang berlebihan. Pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya dengan meminta maaf saja, melainkan pelaku usaha harusnya memberikan kompensasi berupa potongan harga.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN GO-CAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan) Nessa Safira; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini ada terobosan transportasi berbasis aplikasi online seperti Grab dan Go-Jek membuat masyarakat menjadi efisien dalam menentukan transportasi yang paling cocok dengan kebutuhannya. Secara aturan terdapat dua aturan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang  dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana Permenhub ini dikeluarkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap transportasi online, mengingat saat ini telah terjadi tindak kejahatan terhadap konsumen yang membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang, serta Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan konsumen transportasi Go-Car, meliputi: apakah peraturan perundang-undangan telah memberi perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan konsumen transportasi online; tanggung jawab pelaku usaha go-car terhadap konsumen yang mengalami kerugian; dan tindakan dari pelaku usaha go-car terhadap pengemudi yang menyalahi perjanjian yang sudah disepakati. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling (kelayakan), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada mereka yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung meliputi responden dan informan. Dari hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum terhadap transportasi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Hingga saat ini Pihak penyedia aplikasi tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pengemudi yang melanggar aturan keamanan dan keselamatan konsumen karena perusahaan aplikasi tidak tunduk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyedia aplikasi telah mengeluarkan aturan tertulis mengenai sanksi terhadap pengemudi yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Disarankan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus memperbaiki Peraturan tentang transportasi taksi online dengan mengikuti perkembangan teknologi dan menjamin keselamatan dan keamanan penumpang dan pihak penyedia aplikasi taksi online wajib melakukan seleksi yang ketat sewaktu dilakukannya penerimaan pengemudi baru.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN TELEPON GENGGAM REKONDISI YANG DIPERJUALBELIKAN OLEH PELAKU USAHA DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Firdaus Akmal; Teuku Muttaqin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen, menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun dalam prakteknya jual beli telepon genggam di Kota Banda Aceh,  banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang telah di diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan tidak memberikan informasi secara jujur tentang telepon genggam yang dijual adalah dalam keadaan rekondisi atau keadaan dimana sebuah telepon genggam telah dipergunakan sebelumnya lalu dijual kembali dengan keadaan baru.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya peredaran jual beli telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pihak distributor dalam memperjual belikan telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh, dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli telepon genggam  rekondisi di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan data mengunakan data lapangan dan kepustakaan yang dianalisis dengan mengunakan analisis pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor terjadinya peredaran telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh terjadi karena, keuntugan yang didapatkan oleh pelaku usaha sangat tinggi, faktor permintaan telepon genggam yang berharga murah yang tinggi, faktor kurangnya pengetahuan konsumen tentang telepon genggam dan kepedulian konsumen dalam melindugi haknya. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap penjualan telepon genggam rekondisi dilakukan dengan menganti telepon genggam rekondisi dengan telepon rekondisi lainnya, mengembalikan uang konsumen, dan memberikan perbaikan untuk telepon genggam yang rusak. Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penjulan telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan sama sekali. Disarankan kepada konsumen untuk membeli promo telepon genggam terbaru dan memilih garansi resmi dari pada garansi distributor agar terhindar dari telepon genggam dalam keadaan rekondisi. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penjualan telepon genggam rekondisi di Kota Bada Aceh, sebelum timbulnya konsumen yang dirugikan
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PDT.SUS-BPSK/2017 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK Al-Qadri Al-Qadri; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung selaku pengadilan kasasi memiliki wewenang sebagai judex jurist, yakni hakim yang mengoreksi kinerja judex facti agar putusan peradilan di bawahnya tidak mengandung kesalahan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, yang mana hakim tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh BPSK, dalam melaksanakan alur penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan hukum dari Putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa tanpa persetujuan salah satu pihak serta pencapaian tujuan hukum dalam memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Metode penelitian dalam studi kasus ini adalah yuridis normatif. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alur dalam menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru, yang seharusnya penyelesaian dengan cara arbitrase adalah persetujuan antara Eddy Rivaldo dan pihak pelaku usaha dan bukan alur penyelesaian secara bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru. Majelis hakim belum memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku usaha. Disarankan untuk majelis hakim agar lebih cermat melihat peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian sengketa konsumen. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi kewenangan BPSK sehingga tidak muncul penafsiran berbeda. Selanjutnya untuk majelis hakim agar dalam memutuskan perkara menggali lebih dalam keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PENGOBATAN TRADI-SIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 ( SUATU PENELITIAN PADA BATTRA URUT PATAH TULANG DAN TERKILIR DI BIREUEN) Maisa Fairiza; T Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sejumlah hak mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Pengobatan tradisional sebagai salah satu  metode pelayanan kesehatan, Di dalam KEMENKES Nomor 1076 Tahun 2003 bahwa semua pengobat tradisional harus memiliki izin. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir), tanggung jawab dari pengobat  tradisional serta upaya pemerintah dalam menangani pengobat tradisional yang melakukan pelanggaran praktik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa  perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengobatan tradisional (battra urut patah tulang dan terkilir) di Bireuen belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha pelayanan pengobatan terhadap kerugian mengenai penyelesaian dilakukan tidak seimbang dengan kerugian yang dialami konsumen sebagai pasien.
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN TRADISIONAL DENGAN PEMILIK BOAT MELALUI LEMBAGA PERADILAN ADAT LAOT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi Di Ulee Lheue) Ayu Wahyuni; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi masyarakat nelayan di sektor perikanan khususnya di Aceh tidak lepas dari pengaruh hukum adat. Perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan, sehingga sering terjadinya perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut harus ada pihak lain yang bertindak sebagai penengah. Dalam hal perikanan, khususnya di Aceh yang menjadi pihak penengah adalah lembaga peradilan adat laot yang dipimpin oleh panglima laot yang diangkat dan dianggap oleh masyarakat nelayan sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga panglima laot ini telah diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa, hambatan dalam penyelesain sengketa, dan proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui lembaga peradilan adat laot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya sengketa disebabkan faktor kebiasaan yang melangsungkan perjanjian secara lisan, sehingga dengan mudah  timbulnya perselisihan yang dilakukan salah satu pihak dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan adat laot.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktik Medis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Nabila Azzahra; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang dapat  memberikan perlindungan kepada pasien akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter dan perawat ditinjau dari KUH Perdata dan aturan hukum yang terkait, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien serta bentuk tanggung jawab hukum dokter dan perawat akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan terhadap pasien. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap pasien akibat malpraktik medis sebagaimana telah diatur belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan perlindungan dikarenakan awamnya pengetahuan pasien untuk membuktikan tindakan yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat tindakan malpraktik medis yakni melalui jalur litigasi berupa pengadilan dan non litigasi. Tanggung jawab yang dilakukan oleh dokter dan perawat terhadap pasien apabila terbukti melakukan tindakan malpraktik medis yakni dengan dilakukannya ganti kerugian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, kompensasi berupa penggantian biaya pengobatan, perawatan dan sanksi yang akan diberikan oleh organisasi profesi baik secara etik, disiplin hingga dapat juga berakhir ke ranah pengadilan. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan khusus yang secara jelas mengatur mengenai malpraktik medis dan diadakannya sosialiasi kepada masyarakat guna mengetahui alur dan cara melakukan pelaporan atau pengaduan tindakan malpraktik medis serta kepada pasien untuk dapat proaktif melakukan pengaduan apabila secara benar terbukti merupakan korban dari tindakan malpraktik medis.
TANGGUNG JAWAB AGEN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG BANDA ACEH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENANGGUNG YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA Iqlima Iqlima; Ilyas Ilyas
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap agen yang bekerja di perusahaan asuransi terikat dengan perjanjian keagenan, di mana seharusnya perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh salah satu pihak. Namun dalam kenyataannya ada agen yang melakukan perbuatan wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Banda Aceh, bagaimana tanggung jawab agen akibat tidak dibayarkannya premi kepada perusahaan penanggung serta upaya penyelesaian yang dilakukan pihak penanggung terhadap agen yang wanprestasi. Upaya penyelesaian dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan non litigasi dan litigasi.

Page 25 of 43 | Total Record : 425

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue