Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
425 Documents
<![CDATA[Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Di Banda Aceh Terhadap Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Prillycia Rivina]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang hak cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pelaku usaha yang melakukan penggandaan buku secara ilegal dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat usaha fotocopy di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan undang-undang hak cipta berkaitan dengan jasa usaha fotocopy buku, penyebab pihak penyedia jasa usaha fotocopy tidak mengindahkan ketentuan undang-undang hak cipta dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam kegiatan fotocopy buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan dari hasil wawancara langsung kepada responden yang merupakan pelaku usaha fotocopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan undang-undang hak cipta tidak terlaksana, ternyata masih adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa fotocopy dengan cara menggandakan buku karya cipta orang lain. Hal-hal yang disebabkan pihak penyedia jasa tidak mengindahkan undang-undang hak cipta, yaitu adanya tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang hak cipta, tidak berjalan pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya sosialisasi terkait hak cipta bagi usaha fotocopy. Upaya mencegah pelanggaran hak cipta dalam kegiatan fotocopy buku, yaitu dengan pengawasan secara ketat oleh pihak terkait, harus adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum dan harus adanya sosialisasi oleh instansi terkait tentang hak cipta. Saran dari penelitian ini yaitu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggar hak cipta terkait penggandaan buku sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Disarankan juga kepada masyarakat agar tidak membeli buku hasil penggandaan yang melanggar hak cipta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DARI IKLAN PRODUK BARANG DAN JASA YANG MENYESATKAN MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Rudi Satria Permana]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 8 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menyebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan ke dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Namun dalam prakteknya banyak terdapat iklan yang menyesatkan yang beredar di media sosial wilayah Kota Banda Aceh, yang fungsinya untuk menarik perhatian para konsumen dan mendapatkan keuntungan yang besar.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk -bentuk kerugian yang timbul dari konsumen akibat iklan yang menyesatkan yang dilakukan oleh pelaku usaha di media sosial, menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mengiklankan secara menyesatkan produk barang dan jasa melalui media sosial, dan hambatan yang ditemukan dalam perlindungan hak konsumen dan upaya upaya apakah yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris sebagai ilmu bantu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bentuk kerugian konsumen adalah kerugian materil yaitu kerugian dari segi uang yang dikeluarkan sedangkan kerugian immateril berupa kerugian dari segi kesehatan dan waktu. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang memuat iklan menyesatkan yaitu dari segi perdata dibebankan untuk mengganti kerugian berupa biaya, barang, jasa atau yang senilai, sedangkan dari segi pidana dapat dipidana penjara paling lama lima atau enam tahun dan/atau denda paling banyak satu sampai dua miliyar. Upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait dalam penegakan hukum perlindungan konsumen adalah dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, pemblokiran akun yang menyebarkan iklan yang menyesatkan, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memasangkan iklan di media sosial dan penyediaan sarana mediasi untuk penyelesaian sengketa konsumen Disarankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan persandian Aceh untuk mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pendidikan konsumen.Disarankan kepada Dinas Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh untuk mengusulkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banda Aceh.Disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak memasang iklan yang menyesatkan.Disarankan kepada Konsumen agar lebih teliti dan sadar akan haknya.]]>
<![CDATA[Suatu Tinjauan Atas Akta Notaris Yang Memiliki Cacat Yuridis Dalam Pendirian CV (Commanditaire- Vennotschap) ]]>
<![CDATA[Alvin Karanesa]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan alasan pendirian CV dituangkan dalam bentuk akta notaris, karena menurut KUHD tidak ada kewajiban dibuat dalam bentuk akta notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian CV yang tidak memenuhi syarat yuridis serta kekuatan pembuktian akta tersebut bila terjadi permasalahan dikemudian hari karena tidak memenuhi syarat yuridis. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research dan penelitian lapangan (Field Research). Dari hasil penelitian ini diketahui alasan pendirian CV yang dibuat dengan bentuk akta notaris, yaitu; 1) karena kebiasaan; 2) untuk menjadi alat bukti; 3) untuk memperjelas kedudukan masing-masing pihak; 4) untuk kepentingan administrasi kegiatan usaha. Mengenai tanggung jawab, notaris harus bertanggung jawab terhadap akta CV yang dibuatnya dengan cara menanggung kerugian pihak yang dirugikan dalam perjanjian pembuatan akta pendirian CV. Kekuatan pembuktian terhadap akta pendirian CV yang tidak memenuhi syarat yuridis, mengakibatkan akta tersebut menjadi cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum. Sehingga akta pendirian CV tersebut dianggap tidak pernah ada. Disarankan agar notaris tidak lepas tangan terhadap akta yang dibuatnya yang memiliki kesalahan, dan notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya harus cermat dan hati-hati dalam membuat akta otentik. Agar pihak yang ingin membuat akta notaris harus secara teliti melihat dan membaca apa yang termuat didalam akta tersebut.The purpose of this research is to explain CV establishment of notarial deed, in according to KUHD have not obligation make form of notarial deed and the responsibility of the notary to the deed of incorporation of the CV that does not meet the juridical requirements and the strength of the proof of the deed if there is a problem in the future because it does not meet the juridical requirements. The data of this research was obtained by library research and field research. By this result is known the reason of CV establishment in notarial deed, namely : 1) as custom; 2) to make an evidence; 3) to be clear legal standing of other parties; 4) to interest business activities of administration. On responsibility, notary should responsible to deed of CV which is make with the way underwrite losses of the aggrieved party in the agreement of making the deed of CV establishment. The strength of the verification on the deed of incorporation of the CV that does not meet the juridical requirements, resulting in the deed becomes juridical defect and does not have legal proof power. Therefore deed of CV establishment is never. It is recommended notary should responsible to their deed who has mistaken and notary must operate function and duty have to careful in making authentic deed. The party want to make notarial deed should accurate both to look and read what is contained in the deed.]]>
<![CDATA[STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SENASAB (SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ]]>
<![CDATA[Janiar Rizki]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Larangan perkawinan senasab disebutkan dalam Pasal 39 KHI. Pasal 99 huruf a dan b KHI disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 171 huruf c KHI dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki status sebagai anak sah dan kedudukan hak waris yang melekat pada anak tersebut untuk menjadi pewaris dari kedua orang tuanya. Namun di masyarakat ditemukan adanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah karena perkawinan senasab yang berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa status anak dari perkawinan senasab adalah anak sah dan kedudukan berhak mendapatkan warisan dalam perspektif KHI. Sedangkan menurut pendapat ulama MPU Aceh menyatakan bahwa status anak tidak sah dan tidak dinasabkan kepada ayahnya dan anak tidak berhak mendapatkan warisan apabila perkawinan senasab dilakukan dengan sengaja dan status anak sah dan berhak mendapatkan warisan jika perkawinan tersebut tidak disengaja. Disarankan sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu nasab atau keturunan dari calon mempelai sebelum perkawinan karena dapat berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak dan dibutuhkan aturan hukum yang eksplisit dalam aturan status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3228K/PDT/2016 Dalam Kaitannya Dengan Penolakan Gugatan Penggugat ]]>
<![CDATA[Eva Munira]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan studi kasus ini untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3228 K/Pdt/2016 dalam kaitannya dengan penolakan gugatan penggugat telah sesuai dengan Pasal 184 HIR serta putusan hakim yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dengan cara menentukan kasus dan mempelajari buku teks, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam studi kasus ini. Analisis yang digunakan adalah analisis tehadap isi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3228 K/Pdt/2016 dalam kaitannya dengan penolakan gugatan penggugat hakim tidak memiliki cukup alasan. Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam menjatuhkan putusannya dan menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan tepat. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3228 K/Pdt/2016 hakim kurang memperhatikan penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan bagi penggugat, maka penggugat sebagai pihak yang dirugikan tidak diberikan keadilan oleh hakim dalam putusannya. Disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih memperjelas alasan-alasan untuk menolak gugatan, menerapkan Pasal 184 HIR bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat dasar hukum dan alasan-alasan yang jelas dengan tidak mempertimbangkan alasan dari salah satu pihak saja dan hakim dapat memberikan putusan yang berdasarkan atas asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara seimbang agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA FOTOGRAFI PERNIKAHAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Nadya Dwina Shavira]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 ayat (2) menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dalam sebuah perjanjian jasa fotografi pernikahan, pengguna jasa diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas biaya jasa fotografi bertahap dengan tepat waktu dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian sehingga perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Artikel ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa fotografi pernikahan, faktor-faktor yang menyebabkan pengguna jasa fotografi pernikahan melakukan wanprestasi, dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa fotografi pernikahan. Artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk wanprestasi yaitu telat melakukan pembayaran biaya jasa fotografi, pembayaran biaya jasa fotografi yang dilakukan hanya sebagian dan pembatalan perjanjian secara sepihak. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ialah pihak pengguna jasa lupa akan jatuh tempo pembayaran, kurangnya dana yang diperlukan untuk pembayaran, dan pengguna jasa beralih ke penyedia jasa lain. Penyelesaian wanprestasi yang ditempuh para pihak yaitu melalui cara negosiasi atau berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Disarankan kepada pihak penyedia jasa fotografi pernikahan agar mencantumkan secara tertulis mengenai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak kedalam kontraknya. Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian jasa fotografi pernikahan agar penyelesaian wanprestasi dilaksanakan dengan cara musyawarah.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 183/PDT/2013/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ]]>
<![CDATA[Heni Septia Adinda]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT. DKI ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada putusannya menyatakan notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjelaskan apakah pertimbangan hakim tersebut telah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada yang berperkara. Data penulisan studi kasus ini diperoleh dari studi pustaka atau penelitian normatif dengan cara mempelajari kasus, buku teks, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen lain terkait dengan permasalahan pada studi kasus ini. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa dalam menjalankan jabatannnya notaris tidak seksama dalam menjaga kepentingan para pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas perbuatan tersebut notaris telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disarankan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapainya tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF ]]>
<![CDATA[Citra Kasih]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi pemohon tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pertimbangan Hakim sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuaikah putusan Hakim dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum. Hasil penelitian studi kasus ini adalah putusan Hakim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara Hakim tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57KHI, dan Hakim dalam putusannya tidak memberikan keadilan bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 anak. Disarankan bagi Hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan yang berlaku, sehingga akan melahirkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Andre Pratama]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaril dan didaftarkan. Akta yang tidak dibuat dengan akta noraril dan tidak didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik pihak perusahaan pembiayaan selaku kreditor dan pihak konsumen selaku debitor. Dalam praktiknya, ada ditemukan akta jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaril dan tidak didaftarkan. Sehingga akta tersebut tidak memliki kepastian hukum bagi pihak kreditor dan debitor. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis bagi para pihak terhadap jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan pada perjanjian pembiayaan konsumen dan mengetahui mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen terhadap debitor yang wanprestasi dengan akta jaminan fidusia di bawah tangan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan data primer yang berasal dari wawancara berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis bagi para pihak apabila jaminan fidusia dibuat berdasarkan akta di bawah tangan maka tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung, hal tersebut menyebabkan timbulnya perlindungan hukum preventif dan represif, mekanisme eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah dengan menghubungi debitor, melakukan penagihan yang dilakukan oleh remedial section head dengan cara melakukan somasi 1, 2 dan 3, melakukan penarikan kendaraan oleh collector dari remedial section head bersama dengan debt collector eksternal. Disarankan kepada Kepada pihak kreditor sebaiknya membuat akta jaminan fidusia di hadapan pejabat yang berwenang dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dari UU Jaminan Fidusia, sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi yang dilakukan kreditor tetap harus berpedoman dengan UU Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM BADAN USAHA MILIK GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Kausar]]>;
<![CDATA[M Adli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diatur didalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun, realita yang terjadi BUMG Blang Krueng, belum mampu membentuk suatu aturan yang mengatur tentang sanksi pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam menjalankan unit usaha di bawah tanggung jawab BUMG. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses pendirian, pembentukan dan pelaksaanaan BUMG di Gampong Blang Krueng, berjalan sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, dan untuk mengetahui dampak dan hambatan setelah berdirinya BUMDes di Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Gampong Blang Krueng telah mendirikan dan menjalankan BUMGnya sesuai peraturan perundang-undangan, Gampong Blang Krueng memperoleh manfaat dari pembentukan BUMG yaitu: terbentuknya unit-unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan memperdayakan ekonomi masyarakat desa. Namun, dalam proses perjalananya terdapat hambatan yaitu kurangnya profesionalitas dari sebagian pegawai BUMG dalam menjalankan tugasnya. Saran terhadap Kepala Desa dan Direktur BUMG agar membentuk suatu aturan yang mengatur tentang sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar norma-norma pelaksanaan unit usaha BUMG Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.]]>
