cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 24   25   26   27   28 
Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Zuliadi Zuliadi; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan Artikel ini ialah untuk menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, serta upaya penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat adat suku pakpak di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yg terjadi dalam masyarakat. Sedangkan untuk melengkapi data juga dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dengan responden dan informan yang kemudian digabungkan dengan data yang diproleh dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan menurut adat suku pakpak masih dipertahankan dan dilestarikan dengan baik, akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan, telah terjadi pergeseran yang sebelumnya masih kuat mengikuti hukum adat, sekarang mengikuti hukum Islam seiring dengan masuknya hukum Islam dan juga perkembangan masyarakat. Oleh karena demikian, harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua semuanya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dengan keluarga dan diputuskan dengan kesepakatan bersama. Diharapkan kepada masyarakat suku pakpak agar sistem kekerabatan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kepada pihak pemerintah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang pembagian harta warisan baik dari segi hukum nasional maupun hukum Islam, dan agar penyelesaian  sengketa dengan jalan musyawarah tetap dijadikan cara utama untuk menyelesaiakan sengketa mengenai pembagian harta warisan.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/ Pdt.G/2017/PN-Bna Dalam Kaitannya Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Wanprestasi Reza Apriadi; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg mewajibkan hakim melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak. Hakim juga berkewajiban mengadili seluruh bagian gugatan para pihak. Dalam praktiknya, antara ketentuan tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna timbul ketidaksesuaian. Hakim menolak seluruh gugatan para pihak dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dasar pertimbangan ditolaknya gugatan tersebut dan tidak memeriksa secara cermat putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna sebelum memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/ PN-Bna, dalam menentukan pihak yang terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hakim menolak gugatan para pihak seluruhnya atas dasar pertimbangan alat bukti akta pengakuan hutang yang telah cacat hukum dikaitkan dengan dua keterangan saksi dan print out foto tanpa menghubungkan secara cermat alat bukti lain baik yang diajukan di persidangan maupun berdasarkan undang-undang. Berlaku atau tidaknya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 45 dan Ongkos Kerja Nomor: 69 Tanggal 21 Desember 2009 tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim dalam putusannya juga tidak menentukan secara konkrit pihak mana yang terbukti wanprestasi dan pihak mana yang tidak terbukti wanprestasi. Hakim harus memperhatikan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg sebelum memutuskan suatu perkara, agar putusan yang diberikan lebih bersifat objektif dan lebih mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG MENYESATKAN DI SURAT KABAR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Saidil Ambia; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaku usaha mempromosikan produk barang dan/atau jasa yang menyesatkan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukum perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pariwara yang menyesatkan di surat kabar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pariwara yang menyesatkan di surat kabar belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena pengawasan, kesadaran hukum, serta penerapan sanksi belum sepenuhnya berjalan sehingga konsumen dirugikan sebagai akibat penyebaran Pariwara menyesatkan tersebut. Disarankan kepada pelaku usaha terkait agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi segala peraturan dan prosedur yang berlaku. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk barang dan/atau jasa, serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kepada lembaga PPPI-BPP, KPID, YaPKA, dan lembaga terkait lainnya, agar dapat membina, mengawasi serta menerapkan sanksi sebagaimana mestinya agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN TARIF PAPAN BUNGA DI KOTA BANDA ACEH. Ilham Baihaqi; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPUTS) menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Praktik tersebut dilakukan oleh beberapa pengusaha papan bunga yang tergabung dalam Forum Persatuan Florist Kota Banda Aceh (Fortufloba) guna mencari keuntungan pribadi dengan cara merusak harga pasar yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota Fortufloba.  Faktor penyebab pelaku usaha papan bunga menetapkan harga dibawah harga pasar dikarenakan semakin murah harga suatu objek (papan bunga) yang dijual atau disewakan maka akan semakin banyak pemesanan konsumen terhadap si penjual jasa tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi plaku usaha papan bunga lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Fortufloba adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran sebanyak tiga kali terhadap pelaku usaha papan bunga yang menjual jasa papan bunga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan.
Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fitri Handayani; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturanperundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil anak orang lain atau menerima penawaran mengadopsi anak dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya atau yang telah meninggal ayah/ibunya. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Faktor penyebab pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang baik dan benar. Kemudian dalam akta lahir dan kartu keluarga menunjukkan bahwa anak angkat tersebut diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya.Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung jawabkan.  The purpose of this article is to know the implementation of the adoption of the child without the court's decision by the community of Dewantara sub-district, to know the factors that cause the community in Dewantara sub-district to appoint the child without the determination of the court, and to know the legal consequences of the adoption of the child without court decision. This study is empirical juridical, which uses a sociological juridical approach. This research data is obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with respondents and informants. Library research is done by reading the legislation, scientific papers, opinions of experts and books related to this research. The results show that the adoption of a child is done by taking another child or receiving an offer to adopt a child from an underprivileged parent or who has passed away his / her mother. The appointment of the child does not go through litigation, only an agreement between the biological parent and the adoptive parent. Factors causing child adoption that are not in compliance with the prevailing regulations due to low public knowledge of proper and proper child adoption procedures. Later in the birth certificate and the family card indicates that the adopted child is on behalf of his adoptive parents so that the legal consequences will be disconnected nasab with his biological parents. It is suggested that the attention of local officials about the events and behavior that occur in the community, because if there are irregularities can be directly prevented and repaired and the implementation of the adoption of the child should be in accordance with the legislation that is through legal institutions so that later gets legal certainty and can be justified .
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Mesjid Raya) Irda Yulista; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak luar pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa:”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tujan penulisan sekripsi ini ialah untuk menjelaskan pengaturan hukum bagi anak luar nikah menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak luar nikah terhadap harta warisan di Kecamatan Mesjid Raya. Metode penilitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penilitian ini menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya dan kurangnya perlindungan hukum, sehingga ayah biologisnya memberikan harta warisan dengan cara mengwasiatkan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalah hal mengatur kedudukan perlindungan hukum dan hak anak luar nikah terhadap harta warisan dari ibunya dan pihak keluarga ibunya dan ayah bilogisnya.
Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat Nurul Izzati; M. Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dilakukan sesuai dengan hukum adat. Para pihak dalam melakukan gadai tanah sawah tidak menggunakan uang secara langsung, melainkan dengan sejumlah emas yang telah disepakati oleh keduanya. Namun, dalam penebusan terhadap gadai tanah sawah terjadi wanprestasi oleh pemberi gadai yaitu pemberi gadai menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut dengan menggunakan uang yang setara dengan harga emas pada saat tanah digadaikan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengenai bentuk perjanjian gadai tanah sawah, penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah, dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian gadai tanah sawah ada yang tertulis dan tidak tertulis yang harus dihadiri oleh saksi yaitu Keuchik, Teungku, Tuha Peut dan perwakilan pihak keluarga. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah adalah para pihak tidak melakukan perjanjian gadai tanah sawah dihadapan saksi, persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi gadai, kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai dan tidak terdapat jangka waktu penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan sehingga gadai tanah sawah tersebut berlangsung sampai 25 tahun. Adapun upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian gadai tanah sawah, yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan, apabila hal tersebut tidak juga menyelesaikan permasalahan dapat mengajukan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui musyawarah dengan Keuchik, Mukim, dan camat secara berurutan sampai dengan permasalahan terselesaikan. Disarankan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian gadai tanah sawah agar dapat melakukan perjanjian di hadapan saksi, menetapkan jangka waktu penebusan, dan kepada Keuchik agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan perjanjian gadai tanah sawah.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BIMBINGAN BELAJAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH Nofrijal Firdaus HR; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku usaha memberikan janji terhadap konsumen/siswa, bentuk tanggung jawab pelaku usaha bimbingan belajar terhadap konsumen/siswa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen/siswa. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku pelaku usaha memberikan jaminan ialah sebagai berikut; pertama faktor adanya progam pembelajaran yang tepat sehingga diyakini dapat meningkatkan kesuksesan proses pembelajaran, faktor optimis, faktor adanya tenaga pengajar yang berpengalaman/senior, bermutu serta berkualitas, dan faktor promosi untuk menarik konsumen. Adanya 2 bentuk pertanggung jawaban terhadap siswa/peserta didik yang gagal pada ujian masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan, yaitu adanya garansi ganti uang/uang kembali dan garansi gratis mengikuti program bimbingan belajar selama 1 tahun. Disarankan kepada Lembaga bimbingan belajar agar lebih transparan dalam menyampaikan informasi serta lebih meningkatkan lagi kualitas serta kuantitas lembaga dan kepada konsumen agar menjadi konsumen yang pintar, terlebih dahulu membaca informasi tentang lembaga belajar yang akan di pilih, yang tidak menyalahi aturan tentang perlindungan konsumen.
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank Verawati Verawati; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam pemberian kredit dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan utama berupa data sekunder antara lain perjanjian kredit (Surat Pengakuan Hutang), peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK PNS didasarkan atas keyakinan bank bahwa debitor mampu melunasi utangnya. Dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada kreditor untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitor karena seluruh kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan utangnya. Disamping itu, jaminan SK tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat benda jaminan yaitu marketable atau dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk dijual guna melunasi utang kredit. Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan mengenai pembebanan jaminan SK PNS guna memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada pihak bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan dan kepada PNS untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN ULASAN PRODUK MASKER SPIRULINA TIENS DI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Cut Novadilla Halid; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 (6) dijelaskan pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan/mempertunjukan suatu ciptaan. Selebriti Instagram (selebgram) merupakan salah satu subjek dari pelaku pertunjukan yang mempunyai hak eksklusif atas produk hak terkaitnya, contohnya seperti konten ulasan produk Masker Spirulina Tiens yang diunggah pada akun pribadi Instagramnya dari hasil kerja sama endorsement dengan pebisnis online masker tersebut. Pebisnis online lain yang tidak bekerja sama tidak dapat menggunakan secara bebas konten ulasan tersebut. Kenyataannya, masih ada para pebisnis online yang menggunakan secara bebas konten ulasan endorse tanpa izin selebgram selaku pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan konten ulasan dalam menjalankan bisnis online, bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik konten yang mengulas produk Masker Spirulina Tiens di media sosial, dan penyelesaian sengketa bagi pebisnis online yang menggunakan konten ulasan endorse tanpa seizin selebgram di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan konten ulasan endorse tanpa seizin selebgrammasih banyak dilakukan oleh pebisnis online yang tidak melakukan kerja sama endorsement, perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan belum diatur secara komprehensif sehingga kurangnya pengawasan pada selebgram oleh DIRJEN HAKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemilik konten ulasan menegur pebisnis online melalui direct message Instagram (DM) atau cara lain ditempuh melalui musyawarah antara selebgram dengan si pelanggar.

Page 26 of 43 | Total Record : 425

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue