cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 22   23   24   25   26 
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1931/K/PDT/2009 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL TERHADAP OBJEK SENGKETA BANGUNAN RUMAH TOKO Cut Ella Muliasari; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi riil, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil, serta pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 dalam pelaksanaan eksekusi riil  terhadap objek perkara berupa 2 (dua) unit ruko mengalami hambatan, sehingga eksekusi tidak berjalan.  Hambatan  karena putusan kurang jelas, adanya perlawanan fisik dan keterbatasan keamanan, kurangnya pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Sigli dalam pelaksanaan eksekusi riil. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi lanjutan sampai eksekusi dapat terlaksana. Tujuan hukum pada putusan ini belum  tercapai. Disarankan kepada pengadilan negeri agar melakukan eksekusi lanjutan, sehingga perkara dapat selesai dan pihak yang menang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan putusan hakim.
Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri Shelvi Fazira Rizky; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun penetapan dispensasi perkawinan masih banyak terdapat penyimpangan bahkan dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri. Tujuan penelitian artikel ini untuk menjelaskan prosedur dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah memberi dispensasi perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dispensasi perkawinan berupa pendaftaran disertai syarat-syarat lainnya, namun kenyataannya terdapat pihak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri, disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah lebih selektif memberikan penetapan dispensasi perkawinan.
ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI BAITUL QIRADH BABURRAYYAN DENGAN HA BANNET & SON Lianda Febriani; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas keseimbangan merupakan asas yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan sebuah perjanjian. Asas ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta untuk menganalisis dan menjelaskan asas keseimbangan terhadap kontrak jual beli kopi yang dilakukan antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dengan HA Bannet Son. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian jual beli kopi yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarka n Pasal 1320 KUHPerdata. Namun perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara para pihak belum memenuhi seluruh aspek perwujudan asas keseimbangan. hal ini dikarenakan terdapatnya klausula yang membebankan pihak penjual atau KBQ Baburrayyan yaitu  pembebanan terhadap seluruh biaya pergantian barang yang tidak sesuai dan tidak terdapatnya klausula yang menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi barang yang tidak sesuai.
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Transkoetaraja Fakhrurrazi Fakhrurrazi; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur secara jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi khususnya pada halte transkoetaraja di Banda Aceh masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja, hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja dan upaya hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas belum optimal. Belum optimalnya pemenuhan hak mereka untuk mengakses halte transkoetaraja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: terbatasnya lahan yang dimiliki, tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah, dan fasilitas pendukung yang dibangun belum ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam hal tidak terpenuhi hak-hak mereka adalah dengan cara melakukan musyawarah dengan Dinas Perhubungan Aceh, Ombudsman perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.Disarankan agar dalam pembangunan halte transkoetaraja untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh apabila tidak mendapatkan izin dan terbatasnya lahan untuk dapat memindahkan pembangunan halte transkoetaraja ke lokasi lain supaya pembangunan halte dapat memenuhi syarat aksesibilitas dan tidak asal jadi, dan disarankan kesadaran dan keberanian penyandang disabilitas untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan class action sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila upaya melalui musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya dalam bidang transportasi tidak mendapatkan hasil.
Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Jasa Laundry Mutia Indah Wahyuni; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi pada dokumen atau perjanjian standar. Pada kenyataannya pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Aceh Besar mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundry yang dibuat. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk menjelaskan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundry, faktor-faktor dicantumkannya klausula eksonerasi serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar jasa laundy. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Aceh Besar mencantumkan klausula eksonerasi di dalam nota pembayaran laundry, faktor-faktor digunakannya klausula eksonerasi yaitu untuk menghindari itikad buruk konsumen, kurangnya pemahaman pelaku usaha dan sosialisasi yang kurang dari Pemerintah mengenai UUPK, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu dengan dicantumkannya pengaturan mengenai larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam UUPK serta diatur mengenai sanksi baik secara perdata, pidana dan administratif atas penggunaan klausula eksonerasi. Disarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi.
TANGGUNG JAWAB DOKTER SPESIALIS KECANTIKAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN PENGGUNA KLINIK KECANTIKAN Syafri Ramjaya Noor; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian terapeutik secara yuridis diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional.. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban di antara dokter spesialis kecantikan dengan pasien, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya pasien selaku konsumen klinik kecantikan mengalami kerugian akibat dari pelayanan medis yang tidak profesional dikarenakan kelalaian dokter spesialis kecantikan sehingga konsumen merasakan ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan ketidakselamatan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan tanggung jawab dokter spesialis kecantikan yang lahir dari perjanjian terapeutik dan penyebab belum optimalnya perlindungan akan hak pasien pengguna pelayanan klinik kecantikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data utama diperoleh melalui data sekunder/ data kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian ini memanfaatkan hasil-hasil ilmu empiris sebagai ilmu bantu (hulp wetenschap) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Pengamatan dilakukan untuk menunjang nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya dokter spesialis kecantikan bertingkah laku dalam hal peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian hubungan tanggung jawab dalam perjanjian terapeutik antara dokter spesialis kecantikan dengan pasien terdapat dalam Pasal 1233, 1234, 1313, 1319 Pasal 1320-1337, Pasal 1338-1341, Pasal 1365 dan Pasal 1601KUH Perdata tentang perjanjian melakukan jasa tertentu yang diatur oleh ketentuan khusus dengan syarat yang diperjanjikan. Aturan lain yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 4-7 dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 50-53 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 4-8 serta Pasal 58 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi hak pasien masih lemah dan belum dapat dilindungi secara optimal. Hal ini disebabkan konsumen selaku pasien tidak memiliki pengetahuan akan haknya sehingga pasien cenderung pasif serta permisif menyikapi permasalahan yang muncul dalam hubungan terapeutik. Kemudian, belum terbentuknya PERDAWERI dan BPSK di Kota Banda Aceh sehingga hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen secara patut belum dapat dirasakan. Disarankan kepada YAPKA agar mengadakan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran atas hak, kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam menerima tindakan dokter spesialis kecantikan. Oleh karena jumlah klinik kecantikan yang semakin bertambah diharapkan agar segera dibentuk PERDAWERI dan BPSK di Kota Banda Aceh mengingat peran, tugas dan wewenangnya dirasa penting untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.
Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Antara PT.Berkah Salim Perdana Dengan Dinas Pendidikan Aceh Rachmad Firdaus; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik Dipasie Ie Leubeu Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dengan Nomor Kontrak: 425.11/12/C.3/SPML-FSK/16.02/VII/2016 mengikat Dinas Pendidikan sebagai pengguna jasa dengan PT. Berkah Salim Perdana sebagai pelaksana jasa konstruksi. Berdasarkan kesepakatan para penyedia jasa wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut penyedia jasa yang merupakan pelaksana jasa konstruksi melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pelaksana jasa konstruksi melakukan salah satu bentuk wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, bentuk-bentuk dan akibat hukum dari wanprestasi, serta menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan pelaksana jasa konstruksi terhadap wanprestasi dalam pembangunan tersebut. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan dokumentasi serta mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Asrama Siswa MTsS Tgk. Chik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah  terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah pelaksana jasa konstruksi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan. Berdasarkan perjanjian penyedia jasa berkewajiban untuk memperbaiki ketidak sesuaian tersebut (berupa cacat material). Dalam penyelesaiannya pengguna jasa hanya melakukan teguran secara lisan dan melakukan penyelesaian secara musyawarah. Disarankan bagi para pihak untuk lebih mendalami pemahaman terhadap kontrak sebelum menandatangani kontrak. Kepada pihak pelaksana jasa konstruksi lebih teliti melihat kekurangan-kekurangan yang timbul dan menghindari terjadinya wanprestasi. disarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan teguran secara tulisan dan resmi agar pelaksana jasa konstruksi tersebut mengetahui resiko yang timbul dari perbuatan wanprestasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA ALAT LATIHAN BEBAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Abieza Rayyan; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun demikian praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna alat latihan beban pada pusat kebugaran di Kota Banda Aceh masih lemah. Pemberian informasi dan tanggung jawab pelaku usaha kebugaran masih kurang terhadap konsumen yang mengalami kerugian. tanggung jawab pelaku usaha memberikan kompensasi dan santunan perawatan medis bagi konsumen yang mengalami kerugian, dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara negosisasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dan konsumen sebagai pengguna agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan serta dibutuhkannya peran BPSK di Kota Banda Aceh agar lebih berkompeten dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen terkhusus pada usaha pusat kebugaran.
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Impor Bibit Pohon Kurma Antara Usaha Dagang (UD) Nasabe Dengan Date Palm Development Ltd dan Al-Wathba Marionnet LLC Izra Fadiya; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam pelaksanaannya jual beli impor bibit pohon kurma yang dilakukan antara UD. Nasabe dengan Date Palm Development Ltd dan Al-Wathba Marionnet LLC tidak dibuat dengan perjanjian yang jelas sehingga merugikan pihak importir. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk perjanjian yang digunakan dalam jual beli impor bibit pohon kurma, menjelaskan syarat penyerahan barang, dan untuk menjelaskan kekuatan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli impor bibit pohon kurma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jual beli antara para pihak dibuat melalui surat elektronik (e-mail) sehingga tidak jelasnya hak dan kewajiban, risiko, dan tanggung jawab para pihaknya. Syarat penyerahan perjanjian jual beli impor bibit pohon kurma ini tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam INCOTERMS. Kekuatan perjanjian dalam perjanjian jual beli ini tetap mengikat para pihak meskipun kesepakatan diperoleh melalui surat elektronik (e-mail) dan perjanjiannya tidak dibuat secara tertulis. Disarankan kepada para pihak untuk membuat kontrak jual beli impor bibit pohon kurma dalam bentuk formal, yaitu berupa dokumen sales contract yang ditandatangani secara sah.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERDANA DINAMIKA PERSADA (Suatu Penelitian Di Gampong Leupung Baleu Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar) Riki Firnanda; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Perdana Dinamika Persada (perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi dan memanfaatkan sumber daya alam) belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (TJS) sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan TJS perusahaan PT. Perdana Dinamika Persada yang melakukan kegiatan di Gampong Leupung Baleu Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara mewancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan TJS Perusahaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Dinamika Persada tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti pemberian bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan untuk acara keagamaan. Terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi dari pemerintah setempat dan membuat peraturan yang lebih mendetail tentang TJS Perusahaan. Disarankan kepada PT. Perdana Dinamika Persada agar dapat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial secara lebih baik dan konsisten kepada masyarakat sekitar, kepada pihak pemerintah setempat wajib melakukan sosialisasi dan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Page 24 of 43 | Total Record : 425

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue