Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
254 Documents
<![CDATA[URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasyanti, Mira Diva]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11376
<![CDATA[Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan solusi penting dalam memperkecil angka emisi dan ketergantungan akan bahan bakar tak terbarukan, namun di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas menghambat pengembangan industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan di Jerman yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi KBLBB dalam kebijakan transportasi mereka. Melalui analisis tersebut, elemen-elemen kunci yang perlu diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan investasi di sektor KBLBB dapat diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangat penting untuk mendorong penggunaan KBLBB secara luas, meningkatkan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, dan menjamin perlindungan lingkungan. Menggunakan studi perbandingan hukum dengan negara Jerman sebagai negara salah satu penghasil KBLBB terbesar di dunia, membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana Jerman sendiri kebijakan yang jelas dan insentif finansial terbukti efektif dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik serta menciptakan jaringan infrastruktur pengisian yang luas. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendorong terciptanya inovasi demi kemajuan KBLBB di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada tujuan keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim secara efektif.]]>
<![CDATA[HIKAYAT PRANG SABI SEBAGAI INSTRUMEN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM INTERNALISASI SYARIAT ISLAM DI ACEH ]]>
<![CDATA[Joko Hariadi]]>;
<![CDATA[Hasan Sazali]]>;
<![CDATA[Nur Amelia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11386
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran Hikayat Prang Sabi dalam menyampaikan dan membentuk kesadaran masyarakat Aceh terhadap nilai-nilai Syariat Islam. Teks ini tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra religius, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi publik yang menyampaikan pesan keagamaan dan nilai perjuangan melalui bahasa simbolik. Penelitian ini menganalisis bagaimana teks sastra berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang menyampaikan dan menginternalisasi nilai-nilai Syariat Islam ke dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh, melalui pendekatan komunikasi hukum dan sosiologi sastra. Dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya analisis sosiologi sastra dan komunikasi hukum, artikel ini menunjukkan bahwa Hikayat Prang Sabi mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap jihad, solidaritas, dan hukum Islam secara kultural. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan media sastra sebagai ruang komunikasi hukum yang efektif dalam masyarakat tradisional]]>
<![CDATA[ANALISIS KRITIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA TNI BERAGAMA ISLAM YANG MELAKUKAN JARIMAH DI ACEH ]]>
<![CDATA[jummaidi saputra]]>;
<![CDATA[wiratmadinata]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11651
<![CDATA[penerapan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh masih menjadi perdebatan. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 huruf a Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menentukan pemberlakuan Hukum Jinayat terhadap semua orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. peneltian ini berutjuan untuk memberikan argumentasi secara kritis terhadap penerapan hukum terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. peneltian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tidak diterapkan Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh akan menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Terdapat formulasi yang dapat diterapkan yaitu Hukum Jinayat sebagai subtansi tindak pidana umum diterapkan dalam sistem Peradilan Militer bagi oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membuka peluang diterapkannya Hukum Jinayat terhadap oknum anggota TNI beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROSES JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA SERTIFIKAT ]]>
<![CDATA[Mooy, Dior]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.10941
<![CDATA[Tanah merupakan aset warisan yang diturunkan secara turun-temurun. Namun, dalam proses jual beli sebagai bentuk pemindahan hak kepemilikan, tanah tersebut tetap memerlukan sertifikat sebagai bukti hukum kepemilikan sesuai dengan syarat formal yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 sebagai pengatur pelaksana dari UUPA, bahwa setiap perjanjian dengan maksud pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat hak milik (SHM) tanah warisan. Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan jual beli tanah warisan tanpa sertifikat yang ada di Wilayah Oesapa Timur, Kota Kupang, NTT dengan kedudukan ahli waris bagi laki – laki sebagai akibat pandangan hukum adat; serta penerapan hukum yang tepat pada proses jual beli yang dilakukan. Data penelitian diperoleh dengan proses wawancara yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yakni RT setempat. Diketahui bahwa sekitar 20,5% masyarakat di Wilayah Oesapa Timur yang masih belum memiliki SHM tanah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya bukti kepemilikan ini, dapat disebabkan oleh faktor – faktor seperti kurangnya ilmu pengetahuan mengenai hukum warisan, serta proses pembuatan sertifikat yang membutuhkan sejumlah berkas – berkas pendukung. Sehingga menyebabkan tidak sedikit proses jual beli tanah warisan yang hanya dilakukan di depan saksi tanpa adanya bukti kepemilikan. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi cara pengurusaan penerbitan sertifikat tanah serta mempermudah proses pengurusan sertifikat tersebut.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERPADU ANTARA KEPOLISIAN, PPNS-LH DAN KEJAKSAAN DALAM PETI DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Indah Nur Cahyani, Rini Jarwati]]>;
<![CDATA[Gatoet Poernomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11196
<![CDATA[Kabupaten Sumenep memiliki permasalahan serius terkait pertambangan tanpa izin, dengan spesifikasi tambang fosfat dan pasir yang mencapai total 206 pelaku usaha belum/tidak memiliki izin yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Minerba dan Pasal 98 UUPPLH. Hal ini didasarkan karena lemahnya penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH, dimana antara keduanya seringkali berjalan secara tunggal tanpa kolaborasi efektif yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 95 UUPPLH. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 95 UUPPLH tidak diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep. Keterpaduan antara Kepolisian, PPNS-LH dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik, sehingga tercipta sinergi yang kuat dan penegakan hukum lingkungan yang saling berintegrasi, harmonis dan efisien.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PENGGUNAAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN : ANALISIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA ]]>
<![CDATA[Ubay, Zubaidil Akbar]]>;
<![CDATA[Nur, Nur Hayani]]>;
<![CDATA[sherly, Sherly Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Ahmad Musadad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11223
<![CDATA[Resi gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat dijadikan agunan pinjaman perbankan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pembiayaan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor penghambat utama antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat resi gudang, keterbatasan infrastruktur penyimpanan, serta rendahnya kepercayaan perbankan terhadap instrumen ini sebagai jaminan yang likuid dan aman. Selain itu, ketidakseimbangan antara nilai agunan dengan jumlah pinjaman serta risiko volatilitas harga komoditas membuat perbankan semakin selektif dalam menerima resi gudang. Belum adanya regulasi yang komprehensif juga menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan sistem ini di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi dan implementasi resi gudang dalam sistem pembiayaan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan perbankan mengenai manfaat dan mekanismenya, penguatan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan infrastruktur dan standarisasi sistem penyimpanan. Digitalisasi resi gudang juga dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi. Dengan penerapan solusi tersebut, resi gudang berpotensi dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan usaha kecil menengah yang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JOKI ANAK DALAM EVENT PACUAN KUDA DI KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Ikhwan, Muhammad Ikhwan Adabi]]>;
<![CDATA[Irsadi Aristora]]>;
<![CDATA[Adam Sani]]>;
<![CDATA[Rahmat Jhowanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11695
<![CDATA[Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota Takengon yang ke-446, digelar pesta rakyat tahunan Gayo yang menampilkan pacuan kuda tradisional Gayo. Tempat yang dipilih sebagai lokasi pacuan kuda adalah Gelenggang Musara Alun yang berada tepat di jantung kota Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi lintasan terlihat sangat membahayakan. Sepanjang lintasan melingkar. Selain orang dewasa, penunggang kuda atau joki juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Pekerjaannya sebagai joki anak diduga mengungkap berbagai motif perlakuan salah terhadap anak-anak. Mulai dari standar keselamatan yang terabaikan hingga banyaknya pihak yang meraup untung dari kegiatan joki yang melibatkan anak-anak di arena pacuan kuda. Melibatkan anak-anak dalam joki dianggap tidak tepat karena akan rawan cedera dan keamanan yang tidak memadai. Faktor-faktor yang telah dikemukakan menyebabkan terjadinya kondisi Perlakuan salah terhadap anak-anak. Perlakuan salah terhadap anak bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi joki anak dalam ajang pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi joki anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode preskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Joki Pacuan Kuda.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Randita Putri Nugraini]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11729
<![CDATA[PNPM Kelompok SPP yang ada di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri beroperasi sejak tahun 2009, dimana dalam pelaksanaanya menemui hambatan terjadi kredit macet angsuran setiap bulannya dari pemanfaat dana SPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dari para pihak pada pelaksanaannya serta untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa kredit macet pada PNPM Kelompok SPP di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang mana dalam memperoleh data menggunakan dua cara yakni wawancara bersama pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdesma) Kayen Kidul Sehati LKD dan menggunakan sumber lain yang memiliki relevansi pada penelitian berupa daftar peraturan-peraturan, buku, dan jurnal yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kurangnya pegawai menghambat jalannya prosedur yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hambatan yang ada dalam prosedur penyelesaian sengketa seharusnya segera di atasi dengan membuka program magang sebagai tambahan bantuan di kantor.]]>
<![CDATA[INTEGRASI HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT KE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ]]>
<![CDATA[Auzan Qasthary]]>;
<![CDATA[Mazwar]]>;
<![CDATA[Basri Effendi]]>;
<![CDATA[Aditya Rivaldi]]>;
<![CDATA[Suhaibah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11974
<![CDATA[Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan tantangan krusial dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Namun, integrasi hak tersebut ke dalam kebijakan publik masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi implementasi hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, kebijakan publik, serta literatur terkait untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan SDA. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum administrasi negara menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[PERGESERAN FUNGSI PERDAMAIAN (ISHLAH) DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PERCERAIAN DI SEBERANG KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Irsyad, Muhammad]]>;
<![CDATA[hidayati, rahmi]]>;
<![CDATA[adawiyah, robi'atul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12101
<![CDATA[This study examines the shift in the function of peace (ishlah) in households during the divorce process in the Seberang Kota Jambi area. The high divorce rate in Indonesia, including in Jambi, indicates that peace efforts that should be the last bastion of household integrity are not running optimally. In the context of the Jambi Malay community which is thick with Islamic customs and sharia values (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah), ishlah has a crucial role as a conflict resolution mechanism based on deliberation and family. However, the reality in the field shows a change in the practice of ishlah along with the increasing legal formality in the divorce process. The results of the study show that the function of ishlah has shifted from its ideality as a substantive effort to a mere formality in the divorce process in Seberang Kota Jambi. Peace efforts at the family or customary level tend to be less effective due to the lack of commitment from the disputing parties. Mediation in the Religious Court, although mandatory, is often perceived as only an administrative procedure that is less successful in restoring harmony. The main factors driving this shift include: increasing individualism in society, the dominance of positive legal channels of the Religious Court which are considered more certain, and the weakening of the role and authority of the Jambi Malay Customary Institution (LAM) or community leaders in intervening in domestic conflicts. This shift has an impact on the high divorce rate and thus has the potential to cause more severe psychosocial impacts for the parties involved.]]>
