Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
254 Documents
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>;
<![CDATA[Putri Kemala Sari]]>;
<![CDATA[Adella Yuana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10664
<![CDATA[Pasal 65 ayat (1) UUPA memuat norma yang mengatur pelaksanaan pilkada di daerah adalah 5 tahun sekali, namun terdapat ketentuan nasional yang diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (8) UU 10/2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020, menyatakan kepala daerah hasil pemilihan 2017 akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan pilkada dilaksanakan secara serentak nasional pada bulan november 2024. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kontradiktif norma apabila merujuk kepada siklus pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2017 maka seharusnya diselenggarakan kembali pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, norma pasal 65 ayat (1) UUPA merupakan norma yang sifatnya lex spesialis, namun dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat legal formal yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA. Atas dasar tidak terpenuhinya syarat legal formil untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada 2024, seharusnya berdasarkan ketentuan lex spesialis maka pilkada di Aceh hendakanya tetap dilaksanakan berdasarkan siklus pilkada yang ditentuakan oleh UUPA yaitu pada tahun 2022]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dina Desvita Pramesti Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10712
<![CDATA[Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari tindakan ilegal. Dalam konteks ini, mekanisme pembalikan beban pembuktian menjadi relevan, di mana pemilik aset diharuskan untuk membuktikan asal usul kekayaannya. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika pemilik aset tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan, yang seharusnya tidak menjadi dasar untuk menuntut individu dalam perkara korupsi. Agar penegakan hukum dalam kasus korupsi lebih efektif, diperlukan reformasi dalam sistem sanksi, dengan menempatkan perampasan aset sebagai sanksi pokok yang bersifat imperatif, bukan sekadar sanksi tambahan yang fakultatif. Dengan demikian, kepastian hukum dalam proses perampasan aset dapat terwujud, mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme perampasan aset dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI ]]>
<![CDATA[AKBAR, MUHAMMAD FADHLY]]>;
<![CDATA[Piramitha Angelina]]>;
<![CDATA[Weny Ramadhania]]>;
<![CDATA[Sandy Kurnia Christmas]]>;
<![CDATA[Yudith Evametha Vitranilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.10684
<![CDATA[Indonesia mengalami darurat femisida. Dari data komnas perempuan telah terjadi 237 kasus di tahun 2021, 307 kasus di tahun 2022, dan 159 kasus di tahun 2023 hingga april 2024. Penelitian bertujuan mengetahui mengapa perempuan dapat menjadi korban femisida dan apa saja jenis korban femisida tersebut. Menggunakan penelitian hukum empiris dengan pedekatan kasus, undang-undang dan teori. Femisida dianalisis dari kacamata viktimologi. Adapun hasil penelitian yaitu terdapat dua jenis korban femisida dalam perspektif viktimologi. Pertama, biologically weak victim. Perempuan menjadi korban femisida disebabkan bentuk fisik dan mentalnya. Perempuan secara individu sebenarnya tidak melakukan hal apapun yang memancing laki-laki untuk membunuh dirinya, akan tetapi sisi visual-sentris dan emosional pada laki-lakilah yang membuatnya melakukan pembunuhan pada perempuan. Kedua, precipitative victims. Perempuan sebagai korban berada dalam keadaan yang memudahkannya untuk menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki, seperti berada ditempat yang sepi dan gelap. Perempuan menjadi korban femisida disebabkan dua faktor. Pertama, faktor personal. Dikarenakan jenis kelamin perempuan yang secara konstruk sosial dianggap masih belum setara dengan laki-laki. Kedua, faktor situsional. Konflik berujung ketegangan antara laki-laki dan perempuan mengundang amarah emosional dari laki-laki, pada akhirnya membuat perempuan menjadi korban femisida. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan bersifat preventif atau tindakan darurat dan insidentil jika diperlukan untuk merespon femisida ini]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENIPUAN DOKTER PALSU ]]>
<![CDATA[Sidik, Nabila]]>;
<![CDATA[Mohas, Muhyi]]>;
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.10719
<![CDATA[Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana penipuan dalam pemalsuan identitas sebagai profesi dokter. Kajian ini berfokus pada penerapan hukum dalam kasus tersebut, yang tidak hanya mengacu pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 439 dan Pasal 441 yang mengatur sanksi terhadap praktik kedokteran tanpa izin dan penggunaan identitas palsu sebagai tenaga medis. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang menjadi fokus kajian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap integritas profesi di bidang tenaga kesehatan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PUSAT DATA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Andrew Ardiyanto Dachlan]]>;
<![CDATA[Alya Nabila]]>;
<![CDATA[Nabilatul Alimah Putri]]>;
<![CDATA[Nabilah Nurmasitha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11279
<![CDATA[Insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menyoroti kerentanan signifikan dalam sistem keamanan siber di Indonesia. Kegagalan implementasi praktik keamanan siber yang memadai, termasuk mekanisme proteksi dan backup data, mengakibatkan kebocoran masif ribuan data pribadi warga negara Indonesia sebagaimana halnya data pada kartu tanda penduduk (KTP) yang dapat berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah terkait kebocoran data pribadi dalam pengelolaan PDN serta mengidentifikasi solusi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kebocoran data secara tertulis maksimal tiga hari setelah kejadian. Selain itu, individu memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan menerima kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi oleh pengendali data. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF MEDIASI DALAM RUANG LINGKUP PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Yusna Wulan Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11281
<![CDATA[Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak netral dan dua pihak yang berkonflik. Pihak netral ini adalah mediator yang fungsinya adalah mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Mediator harus menggali lebih dalam dan menghilangkan semua hambatan untuk membantu para pihak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan sejak masa kolonial Belanda, penyelesaian sengketa dengan mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement), Staatblad 1941:44 atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), Staatsblad, 1927:27 atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering). Ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, sekarang kita kenal dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentunya banyak menghadapi kendala-kendala. Oleh karena itu, dalam jurnal ini diberikan sedikit ide untuk membenahi beberapa kendala tersebut. Adapun jenis metode penelitian normatif, dengan pendekatan histori dan perbandingan hukum. Serta mengambil bahan hukum secara primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memberikan masukan agar proses mediasi di pengadilan, majelis hakim pada persidangan pertama dapat mengarahkan para pihak yang berperkara untuk hadir secara langsung walaupun diwakili oleh kuasa hukum. Sehingga pada proses mediasi pertama para pihak dapat berdiskusi bersama. Kemudian sedikit masukan untuk para mediator agar saat melaksanakan mediasi hendaknya mengarahkan para pihak untuk membuat usulan perdamaian. Sehingga dari usulan tersebut, mediator dapat mengetahui keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama]]>
<![CDATA[ANALISA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA BURUH HARIAN LEPAS di PT. SINAR KAPANG BERKAH KOTA CILEGON ]]>
<![CDATA[Lolitawati]]>;
<![CDATA[Fuqoha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11286
<![CDATA[Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perjanjian yang biasanya di berikan kepada buruh harian lepas dalam pekerjaan lapangan yang selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja. Pemenuhan hak atas para pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. Sinar Kapang Berkah yang bergerak dibidang konstruksi pekerjaannya bersifat sementara memiliki batas waktu tertentu yang menyebabkan pekerja tidak memiliki kepastian atas perpanjangan waktu pengerjaan project. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan permasalahan dengan cara data primer melakukan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja kontrak berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perjanjian kerja bersifat mengikat pekerja dan pemberi kerja, selesainya waktu pengerjaan project ditentukan oleh pihak yang memberi order, perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan secara lisan dengan adanya saksi, pemenuhan hak pembayaran dihitung berdasarkan hari pekerja melakukan pekerjaannya, pentingnya pendaftaran jaminan kesehatan bagi pekerja guna menjamin perlindungan hukum bagi pekerja serta perselisihan hubungan industrial yang ada antara pekerja dengan dengan pemberi kerja dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, langkahnya berupa perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP HAK WARIS DAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Humaira]]>;
<![CDATA[Anggun Mareta]]>;
<![CDATA[Dedy Sumardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11312
<![CDATA[Perubahan zaman modern mengakibatkan pergeseran teori mafqud dan keyakinan seorang hakim menentukan seorang yang mafqud. Persoalan ini menjadi polemik di zaman modern baik terkait dengan kelanjutan perkawinannya maupun kewarisan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, status mafqud tidak bisa langsung disamakan dengan orang mati. Ada prosedur hukum dan waktu tunggu tertentu yang harus dilalui untuk menyatakan seseorang mafqud sebagai telah wafat. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak istri, anak, dan ahli waris, serta menghindari kerugian hukum di kemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan mafqud ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penyelesaian ini harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Para ulama Fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim yang berijtihad serta berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum. Keyakinan hakim dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu seorang mafqud tersebut dapat ditentukan dari jangka waktu dan suatu peristiwa yang terjadi]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Ainun Nisa, Miskha]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11341
<![CDATA[Indonesia will hold simultaneous regional elections on November 27, 2024. Before the Regional Elections were held, the Constitutional Court (MK) issued two rulings, namely No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 on August 20, 2024. This decision is related to the threshold for running for office and the minimum age requirement for candidate pairs in the Regional Elections. One day after the verdict was issued, the House of Representatives held a working meeting to revise the articles that had been decided by the Constitutional Court. This working meeting is considered an effort to annul the Constitutional Court's decision so that it becomes a polemic in the community. This research aims to find out the position and existence of the Constitutional Court's decision in the Election Bill. This study uses a normative juridical method with a literature study as a data collection method. The results obtained indicate that the cancellation of the revision of Law No. 10 of 2016 by the DPR shows that the decisions of the Constitutional Court (MK) are still being considered. The incorporation of the decisions of the Constitutional Court No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 into PKPU No. 10 of 2024 further clarifies the position and existence of the Constitutional Court's decisions within the Draft Regional Election Law.]]>
<![CDATA[DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Harmain, Irfan]]>;
<![CDATA[Dian Mustika Intan]]>;
<![CDATA[Ilhamda Fattah Kaloko]]>;
<![CDATA[Herry Wahyudi]]>;
<![CDATA[Irman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11360
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, dengan standar hukum internasional seperti ICCPR dan General Comment No. 36 Komite HAM PBB. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan interpretatif-komparatif, penelitian mengungkap bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, bertentangan dengan prinsip “kejahatan paling serius” dalam hukum internasional. Temuan baru menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023, meski memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, belum mengarah pada penghapusan substantif hukuman mati, melainkan hanya modifikasi prosedural. Analisis ini juga mendalami konsekuensi moratorium dan potensi status hukuman mati di masa depan, termasuk implikasi diplomatik dan hambatan ekstradisi. Penelitian menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan norma HAM global serta rekomendasi untuk moratorium eksekusi.]]>
