JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[Eksistensi Prinsip Good Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismail M.Z]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang hendak di kaji dalam artikel ini yakni bagaimanakah eksistensi prinsip good governance dalam mencegah tidak pidana korupsi di Indonesia. Mengingat ketidakberdayaan dan ketidakberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan bahkan masyarakat menjadi semakin apatis dan tidak percaya terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) serta melihat praktik korupsi yang semakin masive terjadi di lapangan (inconcreto) untuk kemudian dilakukan kajian dan analisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa prinsip good governance mempunyai peranan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi namun dalam tataran prakteknya tidak cukup untuk mencegah jika tidak adanya kesadaran hukum baik dimasyarakat umum maupun pejabat pemerintahan.]]>
<![CDATA[Tanggung Risiko Bila Terjadi Overmatch Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Ballroom ]]>
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Zeini Asyhadie]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tanggung Risiko Bila terjadi Overmacht dalam Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ballroom. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian mengenai Tanggung risiko dalam kejadian wanprestasi pada perlaksanaan perjanjian sewa meyewa ballroom di Kota Mataram diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Akan tetapi semuanya dikembalikan lagi kepada kesepakatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan overmacht sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Berdasarkan bahwa kontrak seharusnya telah dimuat clausa pertanggung jawaban risiko para pihak dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga tidak hanya pihak hotel saja yang mengalami kerugikan, melainkan kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB) ]]>
<![CDATA[Ruslan Haerani]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Tindalkan Preventif Penanggulangan Kejahatan Melalui Patroli Polisi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara barat dan efektivitas patroli polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tnggara Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum Normatif. Dapat disimpulkan bahwa peranan patroli seagai tindakan prventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pelaksana tugas dalam mencegah agar menekan terjadinya kejahatan. Dilihat dari berbagai factor, patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tenggara Barat sudah efektif dalam menekan dan menanggulangai kejahatan, serta ditambah dengan adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat terlebih lagi pelaksanaan patrol secara rutin dilaksanakan sehingga dapat menekan tingginya angka kejahatan khususnya di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.]]>
<![CDATA[Klausula Fakultatif Pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ]]>
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan Mengikat klausula fakultatif pada akta pemberian hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang ketika Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten / Kota. klausula yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) khususnya klausul fakultatif, mengikat para pihak (kreditur dan debitur) serta pihak ketiga. Dan jika terjadi wanprestasi dari debitur, maka bisa dilakukan eksekusi untuk melunasi utang debitur yang belum lunas atau masih menunggak.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Legislasi DPD RI Dikaitkan Dengan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Muh. Risnain]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian menghasilkan satu simpulan bahwa putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 berimplikasi pada tiga hal terkait kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan undang-undang, pertama, implikasi terhadap Perencanaan Pembentukan Undang-undang dimana DPD memiliki kewenangan yang sama dengan Presiden dan DPR untuk mengusulkan RUU masuk dalam prolegnas, kedua, Implikasi terhadap pembahasan RUU, DPD memiliki kewenangan yang sama dengan Presiden dan DPR untuk membahas RUU yang menjadi kewenangan DPD sampai pada pembicaraan tingkat I,dan, ketiga, implikasi terhadap pengesahan RUU, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan RUU pada pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU. Oleh karena itu hendaknya DPD RI dalam pembahasan penguatan kewenangan DPD dibidang legislasi menjadikan perspektif bentuk negara NKRI dan cita pembangunan hukum nasional yang telah tertuang dalam RPJP sebagai fondasi dasar berpikir untuk mendesain kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan undang-undang.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Fatur Farabby]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjelaskan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis mengenai tanggung jawab dari UKPBJ. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.]]>
<![CDATA[Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata ]]>
<![CDATA[Muhammad Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Jauhari D. Kusuma]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang mencantumkan klausula eksonerasi. Karena praktiknya penggunaan perjanjian baku diikuti dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggungjawab, pembebanan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab kreditur pada debitur. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan kajian, penulis menyimpulkan bahwa adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan yang disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian.]]>
<![CDATA[Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Penerapannya Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Tri Laksono Kurniawan]]>;
<![CDATA[Titin Apriani]]>;
<![CDATA[Ni Luh Ariningsih Sari]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan restorative justice dalam bidang hukum adat di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan Restorative Justice. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (historical approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari perkembangan restorative justice. Berdasarkan hasil penelitian, keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian masalah melalui jalur mediasi dengan mengedapankan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian suatu masalah melalui musyawarah telah tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Sila ke 4 (empat). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kelompok masyarakat adat dalam tatanan kehidupannya selalu menggunakan upaya mediasi dengan bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan dengan mediatornya adalah kepala adat, kepala suku, tokoh adat dan yang dituakan dalam kelompok tersebut.]]>
<![CDATA[Korelasi Etika Antar Lembaga Negara Pada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang ]]>
<![CDATA[M. Saoki Oktava]]>;
<![CDATA[Khairul Aswadi]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Problematika memunculkan kembali pasal yang pernah di uji di Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan sesuatu yang dilematis, melihat legalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Ini bukan sekedar persoalan hukum ketatanegaraan semata tetapi juga persoalan etika konstitusional antar Lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarakan kajian, dapat disimpulkan bahwa mendegradasikan Rule of law and Rule Of Ethics merupakan kelemahan yang berimplikasi pada abuse of power dan dengan tidak mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi memicu tindakan in konstitusional.]]>
<![CDATA[Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut ]]>
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah tahapan-tahapan dalam pendaftaran kapal dan bagaimana kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, tujuan pendaftaran kapal adalah untuk menentukan status hukum kapal; memperoleh surat kebangsaan kapal Indonesia; kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak bergerak; kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa status hukum kapal ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Kedua, Kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut merupakan kewenangan atributif yang diperoleh langsung dari undang-undang, yaitu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang membuat akta hipotek kapal laut sebagai akta otentik, yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam hal ini berlaku asas dalam perundang-undangan, yaitu Lex Specialis derogat legi generali.]]>
