JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Articles
102 Documents
<![CDATA[Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram ]]>
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Hayyanulhaq Hayyanulhaq]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemilikan rumah bersubsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah dengan cara mencicil melalui bank. Bahkan, pemberian KPR bersubsidi mengalami kredit macet akibat kurangnya kehati-hatian bank dalam melakukan analisis sebelum pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data primernya, khususnya dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet dalam pemberian KPR bersubsidi, maka bank sebagai kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui pengajuan kredit yang diajukan. Prinsip kehati-hatian bank berupa prinsip 5 C yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi perekonomian.]]>
<![CDATA[Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang – Undangan ]]>
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Budi Hartono]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. permasalahan yang di angkat meliputi: Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk Pengujian Konstitusionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengutamakan bahan hukum kepustakaan. Pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bentuk pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Executive Review serta berkaitan erat dengan hubungan negara kesatuan dengan pengawasan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid. Sus/2013/PN.Mtr) ]]>
<![CDATA[Jauhari Dwi Kusuma]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Ini terlihat dari penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam perkara Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. Telah sesuai dan tepat dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu Primair pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, dan Subsidiair Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Berdasarkan pertimbangan yuridis hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, fakta yang dihadirkan berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan pertimbangan sosiologis kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Ikhsan Kamil]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dihajatkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu: apa status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, metode pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab berbagai isu hukum tersebut antara lain : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi WNI yang melangsungkan pernikahan campuran dengan WNA di Indonesia sepanjang tidak membuat perjanjian kawin baik pada saat pra nikah maupun di dalam pernikahan maka mempunyai akibat hukum kehilangan hak milik atas tanah yang di perolehnya di dalam pernikahan,hal ini tidak berlaku untuk harta bawaan]]>
<![CDATA[Recognition The Right Of Inheritance Of Adopted Children Based On The Ceremony Of Reason According To Balinese Hindu Customary Law In Lombok Island (Case Study of District Court Ruling Class I A Mataram Number: 46/Pdt.G/2019/PN.Mtr) ]]>
<![CDATA[Ainuddin Ainuddin]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The adoption of children under the customary law in Indonesia has a binding legal force so that it is recognized its validity. This is in line with the recognition of customary law as one of the core of the positive laws in Indonesia as stipulated in article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution. In the traditional Hindu-Balinese law on Lombok island, the adoption of a child is carried out with a ceremony called the Peperasan (Balinese Ceremony). The ceremony is a sacred ceremony that will legally severe the familial relationship of a child raised with his birth parents including the issue of inherited. Tying an adopted child's relationship with his adoptive parents as heirs does not often cause legal problems in court with others who feel they have a closer kinship with the heir, especially the unclaimed validity of the extortion ceremony that has been performed. The issue raised in this study is about the consideration of the judge's law on the validity of the adoption of the child and the legal consequences in the form of inherition based on the Hindu-Balinese Customary Law. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are Case Approach, Statute Approach and Conceptual Approach. Legal material collection techniques use document studies and analysis of legal materials using a deductive mindset. Based on the results of the study conducted by the author has obtained legal facts related to the judge's consideration of the recognition of the right of inheritance of adopted children based on the traditional Hindu-Balinese law on Lombok island determines that the child adopted through the Creator's Ceremony is a child who has a legal position as the biological child of his adoptive parents. The Ceremony has legal implications for the transfer of rights and obligations of children to their adoptive parents, including issues of inheritance, whereby the Child of The peperasan is entitled to obtain all the inheritance of his adoptive parents accompanied by the obligation to fulfill the goodness to his adoptive parents when his adoptive parents are still alive or deceased. The inheritance of the adopted child will be erased when the adopted child does not run goodness to his adoptive parents when his adoptive parents were alive or deceased.]]>
<![CDATA[Eksistensi Prinsip Good Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismail M.Z]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang hendak di kaji dalam artikel ini yakni bagaimanakah eksistensi prinsip good governance dalam mencegah tidak pidana korupsi di Indonesia. Mengingat ketidakberdayaan dan ketidakberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan bahkan masyarakat menjadi semakin apatis dan tidak percaya terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) serta melihat praktik korupsi yang semakin masive terjadi di lapangan (inconcreto) untuk kemudian dilakukan kajian dan analisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa prinsip good governance mempunyai peranan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi namun dalam tataran prakteknya tidak cukup untuk mencegah jika tidak adanya kesadaran hukum baik dimasyarakat umum maupun pejabat pemerintahan.]]>
<![CDATA[Tanggung Risiko Bila Terjadi Overmatch Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Ballroom ]]>
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Zeini Asyhadie]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tanggung Risiko Bila terjadi Overmacht dalam Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ballroom. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian mengenai Tanggung risiko dalam kejadian wanprestasi pada perlaksanaan perjanjian sewa meyewa ballroom di Kota Mataram diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Akan tetapi semuanya dikembalikan lagi kepada kesepakatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan overmacht sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Berdasarkan bahwa kontrak seharusnya telah dimuat clausa pertanggung jawaban risiko para pihak dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga tidak hanya pihak hotel saja yang mengalami kerugikan, melainkan kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB) ]]>
<![CDATA[Ruslan Haerani]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Tindalkan Preventif Penanggulangan Kejahatan Melalui Patroli Polisi: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara barat dan efektivitas patroli polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tnggara Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum Normatif. Dapat disimpulkan bahwa peranan patroli seagai tindakan prventif dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat adalah sebagai pelaksana tugas dalam mencegah agar menekan terjadinya kejahatan. Dilihat dari berbagai factor, patrol polisi sebagai tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan di wilayah hokum Polda Nusa Tenggara Barat sudah efektif dalam menekan dan menanggulangai kejahatan, serta ditambah dengan adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat terlebih lagi pelaksanaan patrol secara rutin dilaksanakan sehingga dapat menekan tingginya angka kejahatan khususnya di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.]]>
<![CDATA[Klausula Fakultatif Pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ]]>
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan Mengikat klausula fakultatif pada akta pemberian hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang ketika Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten / Kota. klausula yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) khususnya klausul fakultatif, mengikat para pihak (kreditur dan debitur) serta pihak ketiga. Dan jika terjadi wanprestasi dari debitur, maka bisa dilakukan eksekusi untuk melunasi utang debitur yang belum lunas atau masih menunggak.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Legislasi DPD RI Dikaitkan Dengan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Muh. Risnain]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian menghasilkan satu simpulan bahwa putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 berimplikasi pada tiga hal terkait kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan undang-undang, pertama, implikasi terhadap Perencanaan Pembentukan Undang-undang dimana DPD memiliki kewenangan yang sama dengan Presiden dan DPR untuk mengusulkan RUU masuk dalam prolegnas, kedua, Implikasi terhadap pembahasan RUU, DPD memiliki kewenangan yang sama dengan Presiden dan DPR untuk membahas RUU yang menjadi kewenangan DPD sampai pada pembicaraan tingkat I,dan, ketiga, implikasi terhadap pengesahan RUU, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan RUU pada pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU. Oleh karena itu hendaknya DPD RI dalam pembahasan penguatan kewenangan DPD dibidang legislasi menjadikan perspektif bentuk negara NKRI dan cita pembangunan hukum nasional yang telah tertuang dalam RPJP sebagai fondasi dasar berpikir untuk mendesain kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan undang-undang.]]>
