JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Articles
102 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Fatur Farabby]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjelaskan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis mengenai tanggung jawab dari UKPBJ. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.]]>
<![CDATA[Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata ]]>
<![CDATA[Muhammad Ikhsan Kamil]]>;
<![CDATA[Jauhari D. Kusuma]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang mencantumkan klausula eksonerasi. Karena praktiknya penggunaan perjanjian baku diikuti dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggungjawab, pembebanan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab kreditur pada debitur. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan kajian, penulis menyimpulkan bahwa adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan yang disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian.]]>
<![CDATA[Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Penerapannya Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Tri Laksono Kurniawan]]>;
<![CDATA[Titin Apriani]]>;
<![CDATA[Ni Luh Ariningsih Sari]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan restorative justice dalam bidang hukum adat di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan Restorative Justice. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (historical approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari perkembangan restorative justice. Berdasarkan hasil penelitian, keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian masalah melalui jalur mediasi dengan mengedapankan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian suatu masalah melalui musyawarah telah tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Sila ke 4 (empat). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kelompok masyarakat adat dalam tatanan kehidupannya selalu menggunakan upaya mediasi dengan bermusyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan dengan mediatornya adalah kepala adat, kepala suku, tokoh adat dan yang dituakan dalam kelompok tersebut.]]>
<![CDATA[Korelasi Etika Antar Lembaga Negara Pada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang ]]>
<![CDATA[M. Saoki Oktava]]>;
<![CDATA[Khairul Aswadi]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Problematika memunculkan kembali pasal yang pernah di uji di Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan sesuatu yang dilematis, melihat legalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Ini bukan sekedar persoalan hukum ketatanegaraan semata tetapi juga persoalan etika konstitusional antar Lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarakan kajian, dapat disimpulkan bahwa mendegradasikan Rule of law and Rule Of Ethics merupakan kelemahan yang berimplikasi pada abuse of power dan dengan tidak mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi memicu tindakan in konstitusional.]]>
<![CDATA[Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut ]]>
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah tahapan-tahapan dalam pendaftaran kapal dan bagaimana kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, tujuan pendaftaran kapal adalah untuk menentukan status hukum kapal; memperoleh surat kebangsaan kapal Indonesia; kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak bergerak; kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa status hukum kapal ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Kedua, Kewenangan Syahbandar dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut merupakan kewenangan atributif yang diperoleh langsung dari undang-undang, yaitu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang membuat akta hipotek kapal laut sebagai akta otentik, yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam hal ini berlaku asas dalam perundang-undangan, yaitu Lex Specialis derogat legi generali.]]>
<![CDATA[Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Tirmizi Tirmizi]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan peranya sebagai pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Kelas II Mataram mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajdukasi. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi pada tiap-tiap tahapan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Apabila pihak aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa dan hakim tidak mengupayakan diversi maka pembimbing kemasyarakatan bisa merekomendasikan anak tersebut untuk diupayakan diversi. Adapun faktor-faktor penghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya yaitu jumlah pembimbing kemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah beban kerja, wilayah kerja Bapas yang cukup luas, dan anggaran yang belum memadai serta belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan diversi antara aparat penegak hukum lainnya.]]>
<![CDATA[Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas: Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram ]]>
<![CDATA[B. Farhana Kurnia Lestari]]>;
<![CDATA[Lalu Arfi Kusnaraharja]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan ilmu forensik dalam memecahkan kasus – kasus kriminalitas serta kendala –kendala yang ditemui forensik rumah sakit bhayangkara mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ilmu forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan yang terjadi terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Terdapat kendala eksternal yang berasal dari masyarakat dan keluarga korban kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dilihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian serta kendala internal yaitu karena faktor sumber daya manusia yang kurang, serta didukung sarana prasarana yang belum memadai dan minimnya dana pemeriksaan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ]]>
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Snegketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penelitian ini merupakan penelitian normati yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).]]>
<![CDATA[Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Indonesia Berdasarkan UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Haeruman Jayadi]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>;
<![CDATA[Lalu Guna Nugraha]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberadaan Lembaga DPD dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa berdasarkan UUD 1945, Secara struktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga parlemen sedangkan secara fungsional, DPD tidak dapat dikatakan memiliki fungsi legislasi oleh karena kewenangan yang dimiliki dalam pembentukan undang-undang tidak sampai pada memberikan persetujuan melainkan hanya ikut membahas saja. Sebagai lembaga parlemen, secara stuktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga negara utama, namun secara fungsional tidak menunjukkan adanya fungsi yang sepenuhnya sebagai lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga parlemen yang memiliki kewenangan yang sangat lemah dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu secara fungsional dapat dikatakan sebagai lembaga penunjang kekuasaan legislatif (DPR). DPD sebagai salah satu bagian dari lembaga parlemen, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sederajat dengan lembaga parlemen yang lain yaitu dengan DPR dan MPR.]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Dewa Nnyoman Gde Nurcana]]>;
<![CDATA[I Kadek Adi Surya]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarakan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.]]>
