cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
 7   8   9   10   11 
Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik Ruslan Haerani; Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana autentisitas akta risalah RUPS yang dilaksanakan dan dibuat melalui media elektronik dan bentuk kekuatan hukum akta risalah RUPS yang dibuat melalui media elektronik ketika dijadikan alat bukti di pengadilan serta tanggungjawab notaris ketika membuat akta risalah RUPS tidak sesuai dengan Undang-undang jabatan notaris. Peneletian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Mendagri, Dan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah Ika Yuliana Susilawati; Muhammad Afet Budi Satria
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi SKB 3 Menteri terkait Penetapan Biaya Program PTSL dan faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lingkup di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Darek. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi SKB 3 Menteri terkait Penetapan Biaya Program PTSL di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Darek pada Tahun 2019 sepenuhnya mengacu pada biaya yang ditentukan dalam SKB 3 Menteri Diktum Ketujuh, Kategori II yaitu senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulih ribu rupiah). Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Program PTSL ini yaitu tidak ada regulasi mengenai Program PTSL di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sehingga tidak ada pedoman khusus yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan proram PTSL, kemudian mengenai faktor pendukung yaitu peran aktif dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan keterlibatan Kepala Dusun sebagai aparatur desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat, terutama mengenai pemahaman dan informasi tentang persyarakat PTSL termasuk juga membantu masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan tanah masyarakat untuk kemudian di sampaikan kepada pihak kantor pertanahan. Terhadap hal tersebut, sebaiknya Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Lombok Tengah membuat regulasi sebagai turunan dari SKB 3 Menteri yang mengatur tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program PTSL.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Studi Putusan (Nomor : 547/PID.SUS/2014/PN.BLS ) Qismanul Hakim; Amiruddin Amiruddin; Zunnuraeni Zunnuraeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban sebuah korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurus korporasi dan didalam penerapannya masih belum dimpiementasikan secara maksimal hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada korporasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) dan pidana tambahan.
Pemberlakuan Asas Paraduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Terduga Terorisme Di Bima Abdul Hasan; Lalu Parman; Rina Khairani Pancaningrum
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: 1) praktek penangkapan terduga terorisme di Bima. 2) penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima. Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Sumber data adalah beberapa informan kunci yang terdiri dari 2 (Dua) orang penyidik kepolisian, 1 (satu) orang kepala Desa, 1 (satu) orang masyarakat, 1 (satu) orang keluarga Korban dan 2 (dua) orang mantan narapidana terorisme. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, serta penelusuran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian diuraikan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama praktek penangkapan terduga terorisme di Bima masih banyak di temukan, aparat penegak hukum mengabaikan asas parduga tidak bersalah dan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat melakukan penangkapan terduga terorisme di lapangan. kedua penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksesuaiannya UU No. 5 Tahun 2018 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme
Model Kebijakan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Destructive Fishing Di Nusa Tenggara Barat Any Suryani Hamzah; Muh. Risnain; Zunnuraeni Zunnuraeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu destructive fishing merupakan problem serius yang dihadapi pemerintah provinsi NTB maupun pemerintah pusat. Destructive fishing berdampak pada kerusakan ekologis, ekonomis dan yuridis terhadap ekossistem perikanan. Kebijakan pemerintah provinsi NTB dan pemerintah pusat belum membuahkan hasil maksimal terhadap pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB.Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimanakah problem destructive fishing di NTB ?, kedua, Apakah problem hukum pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di ?, ketiga,Bagaimanakah konsep pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB ?.Hasil pembahasan menyimpulkan Konsep Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB dapat dilakukan dengan mengkombinasikan konsep pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dilakukan sebagai upaya pendahuluan untuk menghindari terjadinya destructive fishing sedangkan pemberantasan dilakukan untuk menyelesikan terjadinya destructive fishing. Pencegahan destructive fishing dilakukan dengan cara, membentuk Peraturan daerah tentang Pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB, Dukungan Anggaran Opersional Patroli Kepada Penegak Hukum, dan Mencetak nelayan professional dan sadar lingkungan. Pemberantasan destructive fishing dilakukan dengan cara, Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Forum Koordinasi Untuk Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, Pembentukan Pengadilan Perikanan di NTB, dan Penerapan Pertanggung jawaban korporasi.Untuk menjalankan konsep Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB maka hendaknya pemerintah provinsi NTB khususnya DKP mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB sebagai landasan hokum kebijakan tersebut. Disamping itu hendaknya DKP provinsi NTB melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB.
Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum) Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pembentukkan Undang-undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bab mengenai badan hukum apakah pembentukkannya sudah memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Teori Hukum Pancasila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada peraturan yang tertulis (law in book). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukkan Undang-Undang Cipta Kerja bab Badan hukum mempunyai tujuan agar memudahkan dan memangkas berbagai birokrasi yang menghambat masyarakat Indonesia dalam memulai usaha. Akan tetapi ada beberapa pasal yang akan menimbulkan ketidak adilan bagi sebagian masyarakat khususnya memberikan batas modal dalam mendirikan UMK yang terlampau besar sehingga akan ada kecerendungan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga menurut analisa penulis ada satu bagian dalam rangkaian Teori Hukum Pancasila yang tidak terpenuhi yaitu bagian Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong Ranisa Diati; Umar Anwar
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dalam optimalisasi pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bagaimana strategi alternatif dari optimalisasi pembinaan kemandirian WBP dengan meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) pada matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor Evaluation (EFE) yang menguraikan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang tepat diterapkan pada Lapas Kelas IIA Cibinong untuk saat ini adalah menerapkan strategi SO (Strength dan Opportunities), dengan nilai strength 2 dan opportunites 1,2. Berdasarkan diagram cartesius, Lapas Kelas IIA Cibinong telah berada pada jalur yang tepat dengan terus melakukan strategi agresif (growth oriented strategy). Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa strategi SO (Strength and opportunities) dilakukan untuk menggunakan kekuatan instansi untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar instansi. Strategi yang di tempuh melalui upaya mengoptimaIkan SDM petugas pemasyarakatan yang telah memiliki skill dalam berwirausaha,meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan dalam bidang humas dan mengadakan workshop untuk petugas pemasyarakatan.
Tindakan Diskresi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Dompu) Priyo Suhatono; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.573

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Dompu dan Bagaimanakah pelaksanaan diskresi dalam penyidikan di Polres Dompu. Metode penelitian yang digunakan yaitu normative empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini yaitu Kewenangan dilakukannya tindakan” diskresi” dalam penyidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 yang menentukan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri. Pelaksanaan diskresi penyidikan oleh penyidik di Polres Dompu dilakukan dengan berbagai macam. Misalnya penangkapan pelaku kejahatan meskipun alat bukti masih minim, namun hal ini dilakukan atas pertimbangan kamtibmas. Selain itu, diskresi penyidikan lainnya dilakukan seperti menghentikan perkara tetapi perkara ini sudah proses sangat panjang, seperti penyitaan, penahanan, SPDP dan lainnya. Adapun hal demikian dilakukan karena faktor-faktor yang mendorong dan mempengaruhi dilaksanakannya tindakan diskresi oleh penyidik/polisi dalam penyidikan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran-saran penulis Perlu merevisi kembali, baik Undang-undang, Perkap atau Surat Edaran yang mencakup semua situasi di lapangan dan adanya aturan yang mengikat permakluman atau pembelaan jika tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik melanggar undang-undang tetapi tujuannya demi kepentingan dan pertimbangan kamtibmas; para penyidik di Polres Dompu yang melakukan diskresi, hendaknya personil yang memiliki kemampuan sangat baik dalam hal penyidikan. Selain itu juga, peran jaksa penuntut umum sangat diperlukan khususnya perkara-perkara yang sudah SPDP.
Penguatan Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Imran Imran
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.574

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI 1945 dan mengkaji makna wewenang lain Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD NRI 1945 serta mengkaji konsep pengawasan hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis untuk mengkaji peristiwa hukum yang pernah terjadi di Indonesia, pendekatan komparatif untuk meneliti asas-asas hukum serta beberapa praktik ketatanegaraan di negara-negara lain, dan pendekatan sosio-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatatanegaraan Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain seperti Presiden, MPR, DPR, DPD , BPK, MA dan MK, dan merupakan lembaga negara bantu (auxilary and supporting body) yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman merdeka guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh KY dan MA. Selain itu kewenangan pengawasan perlu diperjelas dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial mulai dari hilir hingga hulu, mulai dari tahap rekrutmen calon hakim pada tingkat pertama, hakim adhoc pada Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dhina Megayati
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media social dan Penerapan hukum pencemaran nama baik melalui media social. Merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) khususnya terkait dengan pencemaran nama baik termasuk jenis perbuatannya hingga ancaman sanksinya. Serta menggunakan pendekatan Kasus (Casse Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa Pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan karena terdapat dalam Bab XVI Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri dari dua unsur, yaitu perbuatan pencemaran nama baik dan objek pencemaran nama baik berupa nama baik seseorang. Sasaran pencemaran nama baik adalah: Pejabat yang bekerja di pemerintahan, Seseorang yang meninggal dunia, Perorangan, Kelompok agama tertentu, golongan atau golongan

Page 9 of 11 | Total Record : 102

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review