Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.) Git Septi Munanda; Muchlis Bahar; Zainal Azwar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18997

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuanya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitunya menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kata Kunci: Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB MENURUT SAYYID SABIQ DALAM FIQH SUNNAH Nasriman; Firdaus; Rahmat Hidayat
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18998

Penelitian ini membahas pandangan Sayyid Sabiq mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Sayyid Sabiq, seorang ulama moderat, memperbolehkan pernikahan tersebut dengan persyaratan ketat untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum dan hikmah di balik kebolehan tersebut menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan analisis kualitatif terhadap fatwa-fatwa sayyid sabiq, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian Sayyid Sabiq mengemukakan tiga alasan utama yang mendasari kebolehannya: pertama, untuk menghilangkan sekat-sekat sosial antara kaum muslimin dan Ahli Kitab; kedua, sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang dapat memberikan ruang bagi Ahli Kitab mengenal ajaran Islam lebih dekat; dan ketiga, sebagai sarana dakwah untuk mengajak mereka mengikuti agama yang benar. Namun, Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa pernikahan ini dapat menjadi makruh jika ada risiko suami terpengaruh oleh keyakinan istrinya, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Kata kunci: Sayyid Sabiq, pernikahan beda agama, Ahli Kitab, kebolehan, hikmah

PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD Rizal Muarif; Romia Saputra; Nasriman; Muchlis Bahar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18999

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Kata Kunci : Perceraian,Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama

PENGARUH REVOLUSI TERHADAP SISTEM HUKUM DI IRAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA Romia Saputra; Zulfan; Yusnita Eva
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19000

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan Agama Islam di Iran. Jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info yang berasal dari berita, jurnal- jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Revolusi Iran tahun 1979 telah mampu merubah wajah Iran yang moderat dan sekuler menjadi sebuah negara yang Islamis. Iran, sebelum revolusi 1979 merupakan negara moderat dan sekuler. Namun demikian, kedekatan masyarakat dengan para ulamanya yang memiliki image yang baik serta rentang sejarah yang cukup lama, sehingga hal ini memudahkan terjadinya transformasi “kesadaran dalam beragama”. Iran mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam (Syariah) dan hukum sipil. Undang-undang dasar negara ini memberikan kekuasaan pada hukum Syariah dalam banyak aspek kehidupan dan terdapat beberapa jenis pengadilan di Iran: Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Pengadilan Administratif. Kata Kunci; Peradilan Agama, Iran, Revolusi

ANALASIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM MADZHAB TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM Edi Susilo; Yahya Aziz; Miswanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19002

Penelitian ini mengkaji status pernikahan suami yang hilang (mafqud) menurut pandangan imam mazhab dalam hukum Islam. Suami mafqud adalah suami yang hilang tanpa jejak dan tanpa kabar, menyebabkan ketidakpastian bagi istri dan keluarganya mengenai status pernikahan dan masa depannya. Hal ini memunculkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Mazhab Hanafi cenderung menetapkan bahwa istri harus menunggu sampai ada kepastian mengenai keberadaan suami, ketika ada bukti yang cukup tentang kematian suami, maka hakim yang akan memutuskannya. Mazhab Maliki memberikan jangka waktu empat tahun untuk penantian sebelum istri bisa menikah lagi, sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali umumnya memperbolehkan istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan setelah empat tahun penantian, dengan proses pengadilan yang memastikan bahwa suami tidak mungkin kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan menggali sumber-sumber klasik dan kontemporer dari masing-masing mazhab untuk memahami argumen dan dasar hukum yang digunakan. Fokus utama adalah solusi mengatasi masalah ketidakpastian yang dihadapi oleh istri suami mafqud, serta implikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara imam mazhab mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menyikapi masalah kompleks seperti suami mafqud. Pendekatan yang diambil oleh masing-masing mazhab menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak istri, meskipun dengan jangka waktu dan prosedur yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang pandangan-pandangan ini sangat penting bagi institusi hukum dan masyarakat dalam mengatasi kasus-kasus serupa di era modern. Kata Kunci: suami mafqud, hukum Islam, imam mazhab, status pernikahan

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam

IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Nurhasanah; Hannani; Saidah; Rahmawati; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19028

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang: Implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tinjauan teori hukum keluarga Islam dan hukum nasional terhadap implemantasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling teori. Penelitian ini merujuk pada tiga teori yang dijadikan dasar, yakni yang digunakan adalah teori Ketaatan dan Kesadaran Hukum, Teori Maqashid Al-Syariah, dan Teori dasar hukum perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1 Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), perspektif Hukum Islam yakni merujuk pada teori Maqashid Syariah yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). 3) Hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan merupakan ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta dasar ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Konseling

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA Mohammad Hifni; Irwanto Irwanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19029

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia. Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang

ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA Zaenudin; Irwanto Irwanto; Jaka Surya
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19030

Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga hukum pidana internasional sangat lambat berkembang, hal ini tidak sepenuhnya benar. Cicero mengatakan bahwa ibi societas ubi ius menjelaskan bahwa hukum tidak statis melainkan dinamis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana aturan yang diberlakukan dalam hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida, dimana terdapat perbuatan atau tindakan dikriminalisasi menjadi kejahatan lintas territorial dan atau kejahatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan umum internasional. Salah satau contohnya kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus kepada norma dan juga aturan hukum yang berlaku, dengan pendekatan penelitiannya yuridis normatif. Data yang dibutuhkan adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, literatur dan artikel terkait dari sumber yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan hukum dan kejahatan-pun berkembang sedemikian rupa; tidak hanya terjadi secara domestik-konvensional melainkan juga modern-lintas territorial. Bahkan tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasionalnya yang dilakukan tersebut. Rekomendasinya, segala bentuk aturan hukum pidana internasional di dunia harus benar-benar di taati dan diberlakukan dengan baik supaya kehidupan lebih tentram dan damai. Kata kunci: hukum pidana internasional, aturan, kejahatan, genosida.

RELEVANSI DAN PENGAKUAN BIN-SABIN SEBAGAI TANDA HAK MILIK MENURUT HUKUM ADAT MADURA KAJIAN TERHADAP KEHARMONISAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mohammad Mahmudi
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19031

Hukum adat seperti Bin-Sabin memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial di Madura, khususnya dalam konteks kepemilikan barang. Tradisi ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan mekanisme internal dalam menyelesaikan permasalahan sosial tanpa melibatkan hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengeksplorasi relevansi Bin-Sabin dalam konteks hukum adat dan modernisasi, serta mengidentifikasi potensi integrasinya ke dalam sistem hukum formal sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi, desain ini dipilih untuk mengeskpolrasi fenomena secara mendalam tentang praktik Bin-Sabin di Madura. penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bin-Sabin tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan tetapi juga memperkuat solidaritas dan harmoni sosial, sejalan dengan konsep living law menurut Eugen Ehrlich. Bin-Sabin diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, meskipun pengakuan formalnya masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional. Praktik ini mencerminkan keberhasilan hukum adat dalam menjaga hak milik dan menciptakan harmoni sosial tanpa memerlukan sanksi formal, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum modern dan perubahan zaman. Kata Kunci: Bin-Sabin, Living Law, Madura, Harmonisasi Hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA