Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU Mashendri; Yulinang, Dewi; Yopi, La; Mashendra; Rahayu, Jalita Sri
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19866

Lembaga Pemasyarakatan atau merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab lapas kelas IIa Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab lapas kelas IIa baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Sub bagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daaya manusia (SDM) masih kuragnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan.

PERANAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS) Hasanah, Alfi; Aslati, Aslati; Maghfirah, Maghfirah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19913

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya dapat memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeserkan hak dan kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat istri lebih mandiri secara ekonomi yang dapat mengubah peran keluarga, menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan puncaknya pada tahun 2024 dan tidak ada perbedaan antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian. Namun kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi.Kata Kunci : Peranan, Penghasilan Istri, Perceraian.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA Rachel, Leviana; Sitepu, Ied Veda; Napitupulu, Diana R.W.
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19914

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan sekaligus memastikan pengelolaan yang optimal sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Proses pendaftaran mencakup beberapa tahapan, mulai dari ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengajuan dokumen ke Kantor Pertanahan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini menganalisis prosedur pendaftaran tersebut, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran meskipun regulasi telah diatur dengan baik, terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas administrasi, dan adanya kasus tanah yang belum bersertifikat. Disarankan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administratif, digitalisasi sistem, dan penguatan peran nazhir untuk mendukung sistem pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendaftaran, tanah wakaf, Hukum Wakaf, Undang-Undang Wakaf, prosedur administratif.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (KITAB SUCI AL-QUR’AN) MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE Pratama, Cerghio Handika; Yustrisia, Lola
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19915

Abstrak Penodaan agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, kitab suci nya seperti Al-Qur’an, ajarannya, ibadahnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama yang terjadi di Indonesia menjadi prioritas penting dalam mencegah tindak pidana tersebut yang berkemungkinan menjadi konflik antar agama. Dapat di simpulkan bahwa penodaan agama merupakan tindak pidana yang sangat sensitive dikarenakan penduduk di Indonesia yang lebih dari 98% memeluk agama secara sah di akui oleh Negara Indonesia yang mana jika terjadi penodaan agama dapat menyebabkan perpecahan antar agama. Maka dari itu penanganan kasus penodaan agama harus di utamakan agar nanti nya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, yang mana rumusan masalahnya tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru, bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama menurut UU ITE, serta analisis pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama menurut KUHP baru dan UU ITE. Kata Kunci : Kitab Suci Al-Qur’an, Penodaan Agama, KUHP Baru, UU ITE

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PESERTA QURBAN DI UNIT SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI S.Z, Bayu Helmin; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19916

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan hukum di masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti serta informasi terkait tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian adalah penggelapan dana peserta qurban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam KUHAP. Namun, terdapat kendala seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan pengawasan terhadap tersangka, serta memanfaatkan teknologi dalam penyelidikan. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan, Dana Qurban

PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL Kusnadi, Nandang; Silaban, Othsme Cloudia Martahan; Pasha, Najwa Havari; Sasiras, Arini Audria; Nadia Abdullah, Farah Azzahra
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19917

Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional seringkali melibatkan banyak metode. Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana Hukum Kontrak di Terapkan dalam Bisnis Internasional dan dapat menganalisis bagaimana Peran Hukum Kontrak dalam Mengatur Hubungan Bisnis Internasional serta mampu mengidentifikasi Pengaturan Prinsip Kesepakatan dari sebuah Kontrak Internasional. Dalam konteks globalisasi secara internasional, dimana transaksi bisnis ini melibatkan lebih dari satu negara yang mana pemahaman terhadap hukum kontrak internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum dan praktik bisnis yang ada di setiap negara. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai menganalisis berbagai bentuk kaidah dan prinsip hukum dalam mengatur transaksi bisnis internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Penjualan Barang (CISG) dan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilakukan secara efektif, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Kata kunci: Penerapan Hukum, Sengketa, Kontrak Internasional, Metode Alternatif

MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI lihawa, Harlan H.; Rahim, Erman I.; Ahmad, Ahmad
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19918

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan impilaksi hukum kebocoran data pemillih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan , dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriftif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi Khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalih, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO Wahyudi, Reski; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19919

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi hukum-hukum baru terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan meyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Kemudian data dianalisa secara sistematis sehingga memperoleh jawaban tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto Kata kunci: Narkotika, Rehabilitasi sosial, Lembaga permasyarakatan.

TRANSPLANTASI HUKUM DALAM HARMONISASI HUKUM KONTRAK: STUDI TERHADAP PENGARUH COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kusnadi, Nandang; Alam, Alamsyah Bahrul; Pratama, Muhamad Rizky; Redondo, Muhammad Viero; Aqshal Nuryl , Rafly Rafdianto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19920

Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem hukum Common Law terhadap hukum kontrak di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Dalam era globalisasi, transplantasi hukum Common Law semakin nyata, terutama dalam aspek kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Studi menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif dengan mengkaji literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta studi kasus penerapan prinsip Common Law dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Common Law cukup signifikan, terutama dalam kontrak bisnis, mekanisme arbitrase, dan interpretasi kontrak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah dan memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Indonesia yang berakar pada Civil Law dan Pancasila. Indonesia mengalami situasi mixed jurisdiction, di mana elemen Common Law masuk ke dalam sistem hukum Civil Law melalui pranata ekonomi dan investasi, seperti lembaga trusts dan kontrak bisnis modern. Tantangan utama adalah harmonisasi antara kedua sistem hukum agar inovasi hukum dapat diterapkan tanpa mengabaikan tradisi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang spesifik untuk mengakomodasi penerapan prinsip Common Law dalam hukum kontrak Indonesia guna menjaga keseimbangan dan legalitas perubahan hukum yang terjadi. Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi hukum kontrak, Common Law, sistem hukum Indonesia, hukum kontrak.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF Handriani, Aan; Azis, Abdul
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19921

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatankejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan balk dalam masyarakat. Orientasi lainnya dalam proses keadilan restoratif adalah adanya rasa tanggungjawab pelaku terhadap tindakan yang ia lakukan. Kerugian yang dialami oleh korban menjadi tanggungjawab pelaku untuk menggantikannya. Konsep keadilan seperti ini tidak dapat ditemukan dalam proses peradilan formal. Dalam peradilan formal, korban hanya dijadikan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan. Segala kerugian yang dialaminya harus ditanggung oleh korban secara personal. penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA