Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENERBITAN AKTA JUAL BELI ATAS HARTA WARISAN BERASAL DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Riswanti, Gita; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22653

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Perkara ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi menyeluruh terhadap status tanah dan pihak-pihak yang berhak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kronologi perkara, prosedur pembuatan AJB, serta keterkaitan antara hukum waris dan tanggung jawab PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural, khususnya ketidakhadiran sebagian ahli waris pada proses pembuatan AJB, mengakibatkan akta tersebut cacat hukum. Kelalaian PPAT dalam menerapkan asas kehati-hatian melanggar prinsip legalitas dan berdampak pada pembatalan AJB serta sertifikat yang terbit. Putusan pengadilan memulihkan hak seluruh ahli waris dan menjadi preseden penting dalam praktik peralihan hak atas tanah warisan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap PPAT, penerapan sistem verifikasi data elektronik yang terintegrasi dengan catatan kependudukan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedur dan perlindungan hak keperdataan merupakan kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Akta Jual Beli, Hukum Waris, PPAT

KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERKAIT ADANYA KETERANGAN PALSU PENGHADAP Wijayanti, Mita Anggraini; Marniati, Felicitas Sri; Setiadi, Yuliana
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22654

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Akan tetapi, dalam praktik sering ditemukan adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris ketika pembuatan akta. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai akibat hukum terhadap akta autentik serta kepastian hukum yang melekat padanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik tetap sah secara formil sepanjang memenuhi syarat pembuatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun mengandung keterangan palsu dari penghadap. Keterangan palsu tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara materiil melalui pembatalan akta di pengadilan. Notaris bertanggung jawab sebatas kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak. Kepastian hukum terwujud melalui kepatuhan prosedural dan mekanisme peradilan dalam menilai serta memutus sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris tetap terjamin selama ia menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Akta autentik, Notaris, Keterangan palsu, Kepastian hukum.

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PERJANJIAN KREDIT TERKAIT GUGATAN DEBITUR Zai, Nipa Anugerah; Marniati, Felicitas Sri; Sahril, Iran
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22657

Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur untuk menagih pelunasan utang melalui penjualan objek jaminan. Namun, dalam praktik sering muncul persoalan ketika debitur mengajukan gugatan atas eksekusi tersebut. Gugatan debitur umumnya didasarkan pada klaim cacat prosedural atau pelanggaran asas kepastian hukum. Akibatnya, kreditur tidak dapat secara langsung menikmati hasil dari hak tanggungan meskipun telah terjadi wanprestasi. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan terkait gugatan debitur, dan (2) bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam konteks perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum untuk menemukan pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tanggungan memiliki sifat aksesoir terhadap perjanjian pokok, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap menjunjung asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018, serta PMK Nomor 213/PMK.06/2020, menjadi dasar normatif pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur substantif dan prosedural, serta tetap menghormati hak-hak debitur. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Perjanjian Kredit, Gugatan Debitur.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN Meliala, Octobita Anggia; Franciska, Wira; Marniati, Felicitas Sri
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22685

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, tidak semua perkawinan campuran berjalan harmonis. Perbedaan budaya, hukum, maupun pandangan hidup sering kali menimbulkan permasalahan serius yang berujung pada perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibanding anak dari perkawinan non-campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan setelah perceraian orang tua mereka. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran, dan (2) bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dalam kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian ditentukan melalui putusan pengadilan. Anak yang masih di bawah umur diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun, kemudian diberi hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Sementara itu, hak asuh anak tetap ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim memberikan pertimbangan utama pada usia, kondisi psikologis, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum, praktik di lapangan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi aturan nasional dengan hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi penerapan hukum serta pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak hasil perkawinan campuran. Kata Kunci: kepastian hukum, anak, perkawinan campuran, perceraian

KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DIHADAPAN NOTARIS OLEH PENGADILAN TERKAIT SUKU BUNGA PINJAMAN YANG TINGGI Shaliza, Siti; Marniati, Felicitas Sri; Setiadi, Yuliana
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22686

Perjanjian pengakuan hutang merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang sering digunakan untuk mempertegas hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum ketika klausula perjanjian, khususnya mengenai suku bunga dan denda, dinilai melampaui batas kewajaran serta bertentangan dengan prinsip kepatutan maupun ketentuan hukum perbankan. Permasalahan tersebut menimbulkan banyak gugatan pembatalan akta pengakuan hutang di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang dibatalkan pengadilan terkait klausula bunga pinjaman yang tinggi, serta (2) bentuk kepastian hukum dari pembatalan tersebut bagi para pihak dan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual, serta mengkaji bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, akta pengakuan hutang tetap berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi secara materiil klausul yang tidak adil dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh pengadilan. Pembatalan tersebut sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda yang dibatasi asas kepatutan, serta mencerminkan penerapan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan bukanlah bentuk pelemahan terhadap kewenangan notaris, melainkan upaya untuk menjaga keseimbangan kontraktual, melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kata kunci: Perjanjian, Akta Pengakuan Hutang, Notaris, Pembatalan, Suku Bunga Pinjaman

TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DISRUPSI: TELAAH BERBASIS MAQASID TERHADAP PERILAKU DIGITAL MENYIMPANG, CAMBRIA MATH, TEBAL DAN KAPITAL Aulia, Della Faza; Saifulloh, Kholid
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22687

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang mengancam nilai dasar keluarga, salah satunya adalah fenomena Komunitas Fantasi Sedarah di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelah respons Hukum Keluarga Islam terhadap penyimpangan digital tersebut dengan menggunakan kerangka maqasid syari’ah. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui analisis literatur kontemporer dan regulasi hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penyimpangan digital menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip perlindungan agama (hifz ad-din), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan maqasid syari’ah terbukti relevan sebagai paradigma alternatif yang mampu memberikan jawaban adaptif dan solutif, baik melalui reinterpretasi hukum, pembentukan regulasi berbasis nilai perlindungan keluarga maupun literasi digital islami. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan maqasid sebagai instrumen reformasi Hukum Keluarga Islam agar tetap responsif terhadap tantangan era digital tanpa kehilangan orientasi moral dan spiritualnya. Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Penyimpangan Digital, Fantasi Sedarah, Maqasid Syari’ah

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR : 109/PDT.P/2022/PA.PYB) Paisah, Siti; Harahap, Ikhwanuddin; Dasopang, Nursania
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22688

Fokus permasalahan penelitian ini mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dianalisi dengan penelitian yuridis normatif karena merupakan objek penelitian yang penulis kaji adalah penetapan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb tentang penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini hakim dalam memutus perkara Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb permohonan pengesahan penetapan asal usul anak yang dilihat dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Panyabungan dengan mempertimbangkan : kepentingan hukum bagi anak, kepentingan kemaslahatan, terpenuhinya syarat formil dan materil, dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu menetapkan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada tahun 2017 merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon. Adapun Putusan hakim Pengadilan Agama sesuai dengan Tinjauan maqashid syariah dalam penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu terkait teori maqasid syariah menjaga keturunan (Hifdz al-nasl). Dalam menjaga keturunan (Hifdz al-nasl) bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan dimasa mendatang. Hasil putusan penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PA.Pyb yaitu mengabulkan permohonan para pemohon. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II sesuai dengan tujuan maqasid syariah menjaga keturunan (Hifdz al-nasl) yang mementingkan perlindungan nasab anak. Kata kunci : Putusan PA, Asal Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Maqashid Syariah

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2024/PN GNS) Meidiansyah, Dera; Prasetyawati, Endang
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22689

Perjudian merupakan bentuk patologi sosial yang telah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Aktivitas ini melibatkan unsur pertaruhan dengan spekulasi yang tinggi, di mana hasilnya bergantung pada keberuntung an maupun keterampilan. Meskipun pemerintah telah mengatur dan melarang perjudian melalui berbagai perangkat hukum, praktik ini masih marak terjadi, khususnya dalam bentuk daring (online). Permasalahan adalah Apa Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian Online Studi Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/Pn.Gns dan Bagaimana pertanggungjawaban Tindak Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/Pn Gns). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris. Penelitian forensik menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang dianggap sebagai perilaku orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dalam keseharian dan mengeksplorasi hubungan. Hasil penelitian bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di indonesia berdasarkan perkara nomor 204/Pid.B/2024/Pn Gns terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ditimbulkan oleh beberapa keadaan yakni disebabkan oleh pergaulan dan lingkungan sehingga menyebabkan masing-masing individu menjadi penasaran dan iseng-iseng mencoba melakukan perjudian tersebut. Kemudian faktor eksternal yaitu timbul dari latar belakang ekonomi serta keluarga yang menjadi penyebab sering ditemuinya alasan terjadinya tindakan perjudian dari masing-masing individu karena berharap pada keuntungan yang mudah dan cepat dalam menghasilkan pundi-pundi pendapatan dan lebih parahnya menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan. Disarankan kepada masyarakat agar dapat menjauhkan yang namanya aktivitas perjudian dalam kehidupan sehari hari dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai mata pencaharian. Kemudian kepada lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi serta pemahaman terkait dampak dari bahayanya yang disebabkan oleh perjudian. Selanjutnya kepada pemerintah agar memberikan fasilitas lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan memberikan pelatihan kerja juga keterampilan bagi setiap masyarakat khususnya kepada keluarga yang mempunyai latar belakang ekonomi yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kata Kunci: Perjudian daring, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Peradilan, Strategi Penegakan Hukum.

PERLINDUNGAN HAK ANAK ANGKAT DAN IMPLIKASI KEPERDATAANNYA DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Pratama, Andre Wahyu; Somawinata, Yusuf; Hidayat, Ahmad; Ilzamuddin, Ilzamuddin; Priatna, Suherman
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22690

Penelitian ini membahas perlindungan hak anak angkat dan implikasi keperdataannya dalam hukum keluarga di Indonesia. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Pengangkatan anak (adopsi) menjadi salah satu upaya hukum untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak terlantar, namun sering menimbulkan permasalahan terkait status hukum, nasab, dan hak waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia yang pluralistik meliputi hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat memiliki perbedaan mendasar dalam memandang pengangkatan anak. Hukum nasional menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Hukum Islam tidak mengubah nasab anak melalui tabannī, tetapi mendorong pengasuhan anak melalui kafālah. Sementara hukum adat menempatkan pengangkatan anak dalam konteks sosial dan budaya. Diperlukan pembaruan hukum keluarga nasional agar harmonis dengan nilai-nilai agama, adat, dan perkembangan sosial-teknologi modern, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Kata kunci: Pengangkatan anak, hukum keluarga, perlindungan anak, hukum Islam, hukum adat.

PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU Ismaidar, Ismaidar; Fitrianto, Bambang; Gea, Alex Sokhian; Anisa, Devi Nur; Fahdi, Achmad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22692

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA