cover
Contact Name
Sularso Budilaksono
Contact Email
sularso2007@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sularso2007@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
IKRA-ITH ABDIMAS
ISSN : 26545721     EISSN : 26547546     DOI : -
Core Subject : Science,
This IKRA-ITH Abdimas scientific journal is a Scientific Community Service Journal published by the Institute of Research and Community Service from YAI Persada Indonesia University. This scientific journal is a means of pouring out the ideas and activities of lecturers working in the field of community service. Hopefully the presence of this scientific journal can help in the development and dissemination of ideas, ideas, and activities and not continue in the field of community service.
Arjuna Subject : -
Articles 662 Documents
ANALISIS SENYAWA BIOAKTIF DAN UJI KELAYAKAN SIMPLISIA EKSTRAK KULIT BIDARA LAUT (STRYCHNOS LUCIDA) DAN EKSTRAK DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) SEBAGAI ANTIMALARIA Carmelia Emerensi Baro; Fadlan Pramatana; Yusratul Aini; Nixon Rammang
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa aktif pada bidara laut(Strychnos lucida) dan daun kelor (Moringa oleifera) secara kualitatif dan kuantitatif sertamenguji kelayakan simplisia kulit bidara laut (Strychnos lucida) dan daun kelor (Moringaoleifera). Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pengujian fitokimia secarakualitatif menggunakan senyawa kimia untuk melihat keberadaan dari metabolit sekunder padatumbuhan obat. Lalu, pengujian secara kuantitatif, dilakukan dengan pengujian fenolik totaldan flavonoid total menggunakan reagen standar Gallic acid dan Catechin.Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pengujian kualitatif, kulit bidara lautmengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan tanin, sedangkan daun kelor mengandungalkaloid dan tanin. Hal ini dapat dipengaruhi oleh metode maserasi yang digunakan, serta faktorinternal dan eksternal yang dapat memengaruhi kandungan metabolit sekunder pada tumbuhanobat. Berikutnya, hasil pengujian kuantitatif menunjukkan bahwa kadar fenolik total pada kulitbidara laut dan daun kelor itu setara sebesar 77.61 mg GAE/g, yang mungkin terjadidikarenakan metode ekstraksi dan kondisi analisis yang dilakukan hampir sama. Sedangkanpada pengujian flavonoid total, nilai kulit bidara laut lebih besar dibandingkan dengan daunkelor yaitu 77,99 mg CA/g untuk kulit bidara laut dan 68,42 mg CA/g untuk daun kelor.Kata Kunci: Senyawa Bioaktif, Simplisia, Bidara Laut, Kelor, Malaria
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA Reyhan Ichsandhany; Karolus Medan; Sigit Sonbait
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 dilakukan dengan berbagai modus,antara lain membuat surat palsu, memalsukan tanda tangan dan stempel fasilitas kesehatan,serta memperjualbelikan surat keterangan tanpa melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yangsebenarnya. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensimembahayakan kesehatan publik karena dapat memungkinkan seseorang yang terpapar virusCovid-19 melakukan aktivitas atau perjalanan tanpa terdeteksi. Akibatnya, upaya pemerintahdalam menanggulangi pandemi menjadi terhambat dan risiko penyebaran virus semakinmeningkat. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan suratketerangan pemeriksaan Rapid Test COVID-19 berdasarkan hukum positif Indonesia?,Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat keteranganpemeriksaan Rapid Test COVID-19 menurut hukum positif Indonesia?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melaluistudi kepustakaan (library research), yang akan dilakukan di perpustakaan dan melalui aksesdatabase hukum serta sumber-sumber literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hukum positif Indonesia telah menyediakanperangkat hukum komprehensif untuk pelaku pemalsuan surat keterangan Rapid Test COVID-19. Melalui KUHP, Uundang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,dan UU ITE, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat.Kombinasi ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesiatelah memiliki landasan normatif yang memadai untuk memberikan perlindungan hukumterhadap masyarakat sekaligus menjaga efektivitas kebijakan penanggulangan pandemiCOVID-19. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadappelaku pemalsuan surat diatur terutama dalam Pasal 263 KUHP. Namun, dalam praktikpenegakan hukum terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses pembuktianmaupun penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku seperti Kendala dalampertanggungjawaban pidana pemalsuan surat meliputi kesulitan pembuktian unsurkesengajaan, pembuktian kepalsuan dokumen, keterbatasan alat bukti, perkembanganteknologi digital, penentuan peran para pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Kata Kunci : Hukum Positif Indonesia, Pemalsuan Surat Keterangan, COVID – 19
TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MELALUI FASE ANAK KE DEWASA DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK(LPKA) KUPANG KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUPANG Randy Yohanis; Heryanto Amalo; Debi Fallo
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi setiap orangtua, dimana anak masih mencari apa yang belum mereka ketahui sehingga hal-hal negatifsering kali masuk dalam pemikiran anak. Kurangnya pendidikan norma terhadap anak sehinggamenyebabkan penyimpangan perilaku dari anak. Penyimpangan ini bisa berupa kenakalan anakyang mengarahkan mereka melakukan suatu tindak pidana. Kejahatan pada akhirnyamenggiring mereka terjerat oleh hukum positif. Hukum memberikan penegasan terhadapmereka yang melakukan tindak kriminal. Pembinaan atau yang disebut dengan rehabilitation,tujuan dari pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agarnarapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-normahukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-normayang berlaku di masyarakat.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahawa pelaksanaan pembinaan terhadap AnakDidik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuansistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, peningkatankesadaran hukum, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan karakter, sertapengembangan keterampilan hidup bagi anak binaan. Kendala yang dihadapi dalampelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kupang meliputikendala yang berasal dari faktor internal anak maupun faktor kelembagaan.Kata Kunci : Tindak Kriminal, Pembinaan Anak, LPKA Kelas I Kupang
PELAKSAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENGAWASI PELAKSAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA BABULU KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA Sentiana Mauk; Josef Monteiro; Jenny Ermalinda
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasanyang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam MengawasiPelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu KecamatanKobalima Kabupaten Malaka. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputiteknik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaantahapan penyelenggaraan pemilihan umum serta apa saja yang menjadi faktorpenghambat Bawaslu Kabupaten Malaka dalam Mengawasi Pelaksanaan TahapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu Kecamatan Kobalima KabupatenMalaka. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, Narasumberpenelitian ini terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) danmasyarakat Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Teknikpengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,wawancaradan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Tugas Badan PengawasPemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengawasi Pelaksanaan TahapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum di Desa Babulu Kecamatan Kobalima KabupatenMalaka yaitu dengan melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung. Dimanapengawasan langsungnya yaitu dengan melakukan penjajaran pengawasan mulai daripengawas kecamatan, pengawasan kelurahan bahkan pengawsan TPS pada saatpemilihan untuk turun langsung dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidaklangsung dilakukan dengan sosialisasi dan pembentukan kampung sosial yang salahsatu tujuannya untuk mempermudahkan masyarakat dalam melaporkan apabila dapatadanya dugaan politik uang. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengawasi Pelaksanaan TahapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Babulu KecamatanKobalima Kabupaten Malaka yaitu dimana masih kurangnya kesadaran masyarakatdalam melakukan pengwasan terhadap politik uang sehinnga masyarakat cenderungacuh tak acuh serta menganggap politik uang sudah menjadi budaya dalam pemilihanUmum.Kata kunci : Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu).
Perspektif Islam terhadap Fenomena Kecanduan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Muhammad Zali; Nafiza Fadhilatul Ulya Damanik; Emia Enjelita; Zahra Putri Ayuningrat; Nur Salsabila; Zulfadhilah Azzahra; Azzahra Nurfitri Runi Azizah
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah memberikan berbagai kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan media sosial yang berdampak pada kesehatan mental, seperti kecemasan, stres, depresi, gangguan tidur, dan menurunnya kualitas interaksi sosial. Fenomena ini menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama pada kelompok remaja dan dewasa muda yang merupakan pengguna media sosial terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kecanduan media social dan dampaknya terhadap kesehatan mental dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kecanduan media sosial dapat dipahami sebagai perilaku berlebihan (israf) yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan (wasathiyah) dalam Islam serta berpotensi mengganggu tujuan syariat dalam menjaga akal (hifz al-‘aql) dan jiwa (hifz al-nafs). Islam menawarkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan melalui penguatan adab bermedia sosial, tazkiyatun nafs, muhasabah, dan peningkatan kualitas ibadah. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan Kesehatan masyarakat dan nilai-nilai Islam diperlukan untuk mendorong penggunaan media sosial yang lebih sehat dan seimbang di era digital.Kata Kunci: kecanduan media sosial, kesehatan mental, perspektif Islam, kesehatan masyarakat, studi literatur.
PERAN AJARAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KESADARAN KESEHATAN LINGKUNGAN Muhammad Zali; Sila Tsabita; Al Khawarizmi; Rahmatul Aini Saragih; Niki Amanda; Zilva Husayri Zulvan; Ririn Alvionita Sitio
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian mengenai peran ajaran Islam dalam membangun kesadaran kesehatan lingkungan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan menelaah sepuluh artikel ilmiah nasional yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2026. Data diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar, SINTA, Portal Garuda, dan jurnal berbasis OJS dengan kata kunci yang berkaitan dengan Islam, kesehatan lingkungan, fiqh lingkungan, dan pendidikan lingkungan Islam. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, skrining, kelayakan, ekstraksi data, dansintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kontribusi yang komprehensif dalam membangun kesadaran kesehatan lingkungan melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi teologis, normatif, dan praktis. Dimensi teologis diwujudkan melalui konsep tauhid, khalifah, amanah, dan hifz al-bi'ah yang membangun kesadaran spiritual terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dimensi normatif diwujudkan melalui fikih lingkungan dan hukum Islam yang menjadi pedoman etis dalam pengelolaan lingkungan. Sementara itu, dimensi praktis tercermin melalui pendidikan Islam, program eco-pesantren, penguatan kurikulum, serta berbagai gerakan sosial-keagamaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Dengan demikian, ajaran Islam memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.Kata kunci: Ajaran Islam; Kesehatan Lingkungan; Kesadaran Lingkungan.
Etika Tenaga Medis dalam Perspektif Fiqih Kesehatan Islam Muhammad Zali; Shely; Naysila Prasetio; Rasya Ramadhan; Michel Anatasya Ramadhan; Rifqi Riyadhul Jinan; Maya Dwi Harianti
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika medis adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan. Islam mengakui praktik medis bukan sekadar sebagai sarana untuk mencari nafkah, tetapi sebagai profesi yang melibatkan tanggung jawab sebuah amanah dan sebuah ibadah yang menuntut kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Fiqh Kesehatan adalah salah satu disiplin yang menyediakan kerangka normatif untuk hubungan dan interaksi antara praktisi medis, pasien, dan masyarakat, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, prinsip-prinsip syariah, dan tujuan-tujuan (maqāṣid) syariah. Artikel ini adalah upaya untuk mengeksplorasi area etika medis, sebagai salah satu dari sedikit persimpangan interdisipliner dan intradisipliner dari fiqh kesehatan Islam, prinsip-prinsip etika medis, hak dan kewajiban praktisi medis, dan persimpangan antara praktisi dan profesi dengan praktik medis modern. Metodologi penelitian terbatas pada survei pustaka dan pendekatan normatif-filosofis. Temuan menunjukkan bahwa keadilan, amanah, kebaikan bersama, dan perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs) sebagai prinsip utama etika praktik medis, adalah nilai-nilai fiqh kesehatan Islam yang menjadikannya penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam tanggung jawab profesional dan moral praktisi di zaman modern.Kata Kunci: Etika Medis, Tenaga Medis, Fiqih Kesehatan, Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah
Hukum Penggunaan Vaksin dalam Perspektif Fiqih Kesehatan Hafiz Akbar; Muhammad Wahyudi Berutu; Annisa Br Bangun; Meysila Asty Pratiwi; Jalwa Azna Sitompul; Nafiza Rizky Ramadhani Lubis; Muhammad Zali
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vaksinasi sebagai upaya pencegahan bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit menular dan melindungi kehidupan manusia. Meskipun vaksin secara medis terbukti aman dan efektif, ada perdebatan di kalangan komunitas Muslim tentang status hukum vaksin, terutama yang berkaitan dengan status halal bahan-bahan, proses produksi, dan urgensi penggunaan vaksin. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penggunaan vaksin dalam konteks fiqh kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip penalaran hukum dalam Islam, aturan fiqh, dan pendapat para Ulama Muslim serta lembaga fatwa. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat normatif-kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa secara konsensus, vaksinasi diperbolehkan dan dalam beberapakeadaan, mungkin diwajibkan untuk melindungi kehidupan (hifz al-nafs) dan tidak menyebabkan bahaya yang lebih besar. Penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada pemahaman vaksinasi sebagai upaya hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat.Kata kunci: vaksin, fiqih kesehatan, hukum Islam, maqashid syariah, imunisasi
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA DI KOTA KUPANG Sepriani Talan; Saryono Yohanes; Jenny Ermalinda
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang terhadap penerapan upah minimum bagi tenaga kerja di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanpengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan dengan informan yang terdiri dan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dan tenaga kerja. Teknikpengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan atau dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode coding, editing,tabulasi dan dianalisis secara sistematis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas T enaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang terhadap penerapan upah minimumtelah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, monitoring,inspeksi, dan tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan yang diterima. Namun pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan antara lain: terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya pengaduan dari tenaga kerja yang mengalami pelanggaran hak upah.Kata kunci: Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tenaga Kerja, Upah Minimum.
TINJAUAN HUKUM DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PTA KUPANG NOMOR 5/Pdt.G/2021/PTA.Kp) Frederikus Joem; Yoosie Jacob; Husni Dinata
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas identitas,status hukum, serta hak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Dalam hal ini, hukum keluarga memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah secara hukum menjadi suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan kewarisan lahir karena adanya hubungan nasab yang sah, hubungan perkawinan yang sah, atau sebab-sebab lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya.Namun demikian, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Putusan tersebut memberikan perlindunganterhadap hak-hak keperdataan anak, meskipun tidak secara otomatis mengubah konsep nasab dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, secara normatif kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam tetap tidak memiliki hak waris langsung terhadap ayah biologisnya, tetapi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui instrumen hukum lain seperti hibah, wasiat, atau wasiat wajibah.Kata kunci : Hak Waris, Perkawinan, Anak Diluar Nikah, Hukum Islam

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026 Vol. 10 No. 1 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 1 Maret 2026 Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 9 No 3 November 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 9 No 2 Juli 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 9 No 1 Maret 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 3 November 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 2 Juli 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 1 Maret 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 7 No 3 November 2023 Vol 6 No 2 (2023): IKRAITH-ABDIMAS Vol 6 No 2 Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): IKRAITH-ABDIMAS Vol 6 No 1 Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): IKRAITH-ABDIMAS Vol 5 No 3 November 2022 Vol 5 No 2 (2022): IKRAITH-ABDIMAS No 2 Vol 5 Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): IKRAITH-ABDIMAS No 1 Vol 5 Maret 2022 Vol 4 No 3 (2021): IKRAITH-ABDIMAS No 3 Vol 4 November 2021 Vol 3 No 2 (2020): IKRAITH-ABDIMAS VOL 3 NO 2 BULAN JULI 2020 Vol 3 No 1 (2020): IKRAITH-ABDIMAS VOL 3 NO 1 BULAN MARET 2020 Vol 2 No 3 (2019): IKRAITH-ABDIMAS VOL 2 NO 3 BULAN NOVEMBER 2019 Vol 2 No 2 (2019): IKRAITH-ABDIMAS vol 2 Nomor 2 Bulan Juli 2019 Vol 2 No 1 (2019): IKRAITH-ABDIMAS vol 2 Nomor 1 Bulan Maret 2019 Vol 2 No 1 (2019): IKRAITH-ABDIMAS vol 2 Nomor 1 Bulan Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): IKRAITH-ABDIMAS vol 1 Nomor 2 Bulan November 2018 Vol 1 No 2 (2018): IKRAITH-ABDIMAS vol 1 Nomor 2 Bulan November 2018 More Issue