cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
witaayu77@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum The Juris
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 25800299     EISSN : 25808370     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMU HUKUM "THE JURIS" adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG, SAMARINDA. Pemilihan dan penggunaan kata THE JURIS dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 514 Documents
 29   30   31   32   33 
THE POSITION AND PROTECTION OF CONCURRENT CREDITORS IN INDONESIA’S BANKRUPTCY PROCESS: A REVIEW BASED ON THE PRINCIPLE OF CREDITORIUM PARITY Lira, M. Adnan
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1280

Abstract

This research aims to analyze the position and protection of concurrent creditors in Indonesia, particularly in the context of Decision Number 113/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Using normative research methods, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials to address challenges faced by concurrent creditors in bankruptcy proceedings. The findings highlight the implementation issues of creditorium parity and provide recommendations for enhancing the legal framework. The research process involves inventory and identification of relevant legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources. The stages of processing include the systematic collection and examination of these sources to analyze issues related to concurrent creditors in bankruptcy cases. Through an analysis of statutory provisions, court decisions, and practical bankruptcy procedures, this research reveals that while the principle of creditorium parity aims to ensure fair and balanced treatment among creditors, its implementation faces significant challenges. These challenges include differences in the positions of concurrent creditors, separatist creditors, and preferred creditors, as well as the complexities and bureaucratic nature of the bankruptcy process, which often hinder concurrent creditors from obtaining their rights.Court decisions, such as Decision Number 113/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., demonstrate that the position of concurrent creditors is protected under Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. This decision confirms that concurrent creditors have equal rights in creditor meetings, based on the amount of their claims.
SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.
Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Rachman, Sri Nurnaningsih; Tunggati, Melki T.
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1315

Abstract

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat ini, memberikan hak penawaran prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan, dalam mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya memberikan penawaran prioritas kepada BUMN dan BUMD. Kontradiksi kedua peraturan ini membawa konsukuensi hukum yang dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perizinan dan investasi dibidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berbasis pada persoalan internal dari hukum positif itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Penelitian inimenggunakan metode analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan implikasi yang dapat berupa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan, adanya ketidakpastian hukum, kedua peraturan tersebut tidak dapat berlaku secara efektif dan efisisen serta akan menimbulkan disfungsi peraturan. Maka dari itu, penyelesaian terhadap kontradiksi norma hukum tersebut dapat dilakukan dengan merevisi atau mengubah peraturan yang dianggap bermasalah, melakukan judicial review di Mahkamah Agung, serta dapat menempuh Upaya non litigasi berdasarkan Permenkumham.
Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Abstract

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.
PENERAPAN PASAL MENGUNTUNGKAN TERPIDANA Marpaung, Aldi Yosep; Haryanto, Muh
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1278

Abstract

This article discusses the benefits for convicts in the context of changes to statutory regulations which state that the convict’s actions are no longer a criminal. As stated in Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code. So, how can the material law like Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code be implemented? Based on normative research through qualitative methods and normative juridical approaches, the author will answer this question through several considerations of mechanisms as an effort taken by convicts through judicial review, cassation for legal purposes, clemency, and amnesty. Judicial review, cassation for legal purposes, and clemency will be considered as petition efforts from convicts regarding the implementation of Article 3 paragraph (4) of the new Criminal Code. Meanwhile, amnesty will be considered as an effort from the community or the government's intention in implementing Article 3 paragraph (4) of the new Penal Code.
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TANPA SEIZIN PEMILIK TEMPAT Hutapea, Brahmantya Putra; Simandjuntak, Jeremia Putra Ferliano; Sousa, Freidelino P.R.A. de
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1291

Abstract

The Campaigns as a part of the stages of elections, are regulated by KPU Regulation Number 23 of 2018 concerning General Election Campaigns. However, the implementation of the campaign carried out by the campaign participants, was not in line with the provisions of campaigns, one of which was the installation of campaign props without the permission of the owner of the place. Campaign props that are part of the election should also be supervised by the KPU. If the installation of campaign props does not follow the provisions and then no action is taken by the KPU to issue a decision, then for this act of silence, the KPU is deemed to have issued a decision that is the same as a written State Administrative Decree containing a rejection which is referred to as a negative or fictitious negative decision. These violations can be resolved through Bawaslu as an institution that is given authority by-laws, one of which is to receive, examine, review, and decide on administrative election violations. Apart from that, when the process in Bawaslu still did not result solution, the process can be resolved by the PTUN.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI Sianturi, Benny Eliezer; Simanjuntak, Immanuel; Saragih, Wira Natanael; Aritonang, Zico Ricardo
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1309

Abstract

Criminal law regulates patterns of human behavior and/or legal entities, in this case in the writing, namely the legal study of perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect. In this study, the author applies a research method that tends to be normative juridical, which is seen not only from the regulatory aspect but also from the study of decisions. Thus, it can provide benefits to the relationship between perpetrators of narcotics crimes and criminology. That in this case the author explains what causes perpetrators to commit narcotics crimes from a criminological aspect (study of decision 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn), the author also explains how the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect of the Decision study: 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn. Thus, it can be concluded that the causes of perpetrators of narcotics crimes when viewed from a criminological perspective, the cause of the occurrence is mostly due to environmental or community factors, family, personality, and even economic factors. And if seen from the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from the criminology aspect, it has actually been running well, but in this case, optimal cooperation is needed in order to reduce narcotics crimes. So that it is not only the role of law enforcement but also all levels of elements, both society, to eradicate narcotics.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Lananda, Ardelia; Mulyadi, Dedi; Rahmah, Mila Arastasya; Baidhowi, Nayla Ratu; Simbolon, Cindy Claudia; Januwati, Pusfa
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1323

Abstract

In the context of administrative law, the decisions of the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) play a crucial role in shaping open legal policies in Indonesia. Open legal policy refers to policies that provide flexibility for the legislative body to regulate legal content that is not explicitly addressed by the Constitution. This study aims to analyze the impact of the decisions made by the MA and MK on open legal policies from the perspective of administrative law. The method used is a normative legal approach, focusing on the analysis of literature and secondary data. The identification of issues includes the background of the MA and MK decisions regarding open legal policies, the challenges faced by judicial institutions related to these policies, and the efforts of these institutions to make decisions in accordance with their absolute competencies. The findings indicate that the decisions of the MA and MK are essential to ensuring that public policies adhere to the principles of good administrative law, such as legal certainty, transparency, and accountability. These decisions provide boundaries and guidance for policymakers to maintain a balance between legislative freedom and applicable legal principles. This research also highlights the implications of significant rulings, such as the annulment of norms deemed unconstitutional and the affirmation of minimum age limits in regional head elections, offering insights for the development of the administrative law system in Indonesia.
ANALISIS EMPIRIS TATA KELOLA FASILITAS PERBATASAN BERBASIS CONNECTIVITY AND COMMON PROSPERITY GUNA MENCEGAH PERILAKU KORUPSI Pratama, Yogi; Darajati, Muhammad Rafi
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1327

Abstract

This research aims to analyze the governance of border facilities at Entikong Border Post to prevent corrupt practices, particularly in the management of low-cost apartments. A qualitative case study approach was employed to investigate the operational frameworks and decision-making processes. Data was collected through interviews, document analysis, and observation. The findings reveal that transparent and collaborative governance practices can significantly reduce corruption risks. This research underscores the importance of connectivity-driven governance strategies to promote sustainable development and common prosperity in border regions.
MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA Putri, Putri Amalia; Andaryuni, Lilik
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1343

Abstract

This research aims to explore the dynamics of husband-wife relationships within Islamic family structures, focusing on both sociological and psychological perspectives. Utilizing a literature review methodology, a total of 17 scholarly articles published between 2004 and 2023 were analyzed to understand the factors influencing family relationships. The analysis techniques involved systematic selection, evaluation, and synthesis of relevant literature. The findings reveal that a harmonious husband-wife relationship is crucial for overall family well-being, highlighting the impact of emotional bonds and communication patterns. A harmonious relationship between husband and wife is identified as the key to the overall well-being of the family. Good interactions and healthy communication patterns enhance the quality of the relationship. Research has found that factors such as social pressure, individual differences, and changing times can affect the quality of the husband-wife relationship. From a sociological perspective, the husband-wife relationship is seen as part of a larger social structure. Additionally, the study provides recommendations for enhancing relationship quality in Islamic family contexts.

Page 31 of 52 | Total Record : 514

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 3 No 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 2 No 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 2 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS Vol 1 No 1 (2017): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS More Issue