Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,862 Documents
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Ingkar Janji Untuk Menikah ]]>
<![CDATA[Femmie Cynthia]]>;
<![CDATA[Mia Hadiati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1922
<![CDATA[Janji kawin merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya Banyak kasus yang muncul mengenai adanya ingkar janji kawin antara para pihak, sehingga salah satu pihak menggugat pihak lainnya karena merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji tersebut. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta teknik analisis data secara deduktif. Janji kawin diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai ingkar janji terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutus bahwa perkara pembatalan perkawinan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga PelayananPublik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syukri, Muhammad]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1923
<![CDATA[Indonesian broadcasting Commission is an Independent public departmen, which established for holding the regulation, supervision, and law enforcement toward national broadcast departmen. Beside, that Indonesia Broadcasting Commission role, also directed for supporting govermment’ts duty in educating the nation toward broadcasting. This expectation appropriate to Indonesian national broadcasting purposes which’s included in law number 32 year 2002 aboaut broadcasting.The role of Indonesian Broadcasting Commission in ordor to support government’s duty in educating the nation through broadcasting is by making broadcasting regulation. Supervision and law enforcement are for the violations of broadcasting regulation. Indonesian Broadcasting Commission’s role is expected in order to supervise the broadcasting and together provide protection to the Indonesian society, so that indonesian society can enjoy national broadcasting which enlightens, nurture and educate. So That, national broadcasting purposes which’s mandated by Law number 32 year 2002t about broadcasting can be achieved.]]>
<![CDATA[Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum ]]>
<![CDATA[Br Sebayang, Ruhulina]]>;
<![CDATA[Yenny Yuniawaty Lunandi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1924
<![CDATA[The government provides convenience for Micro and Small Enterprises (hereinafter abbreviated as UMK) by making a breakthrough through Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Article 109 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation reads: "A Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company, is a legal entity that is a capital partnership, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital entirely divided into shares or individual Legal Entities that meet the criteria for Micro and Small Enterprises as stipulated in the laws and regulations regarding Micro and Small Enterprises." If an individual PT no longer meets the criteria for Micro and Small Enterprises and/or its shareholders become more than 1 person, the Individual PT must change its status to a Capital Partnership as stipulated in Article 17 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Terms and Procedures for Registration of Establishment, Change and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities. The purpose of this study is to determine and analyze the change of Individual PT to Capital Partnership PT, as well as the legal benefits in changing Individual PT to Capital Partnership PT. This research uses normative juridical methods by taking a statutory approach and a conceptual approach. The nature of the research uses descriptive analysis by reviewing, describing, and explaining legal problems or issues regarding the change of Individual PT to Capital Partnership PT in terms of legal benefits. The results showed that the change of Individual PT to Capital Partnership PT creates legal benefits for Micro and Small Enterprises in the ease of doing business and investing.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDPROPAM POLDA SUMATERA BARAT DALAM PENETAPAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI ]]>
<![CDATA[Faldi, Aulia]]>;
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1925
<![CDATA[Proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah kerja Polda Sumbar yang dilaksanakan oleh Unit Subbidpaminal mengacu kepada Pasal 9 s/d Pasal 27 Perkadiv Nomor 1 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar? 2) Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? 3) Bagaimanakah cara mengoptimalkan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa: 1) Penegakan disiplin dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalistas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Setiap penegakan disipilin terhadap anggota polri sudah sesuai dengan standar operasional proses prosedur yang berlaku dalam lingkungan polri. Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar. 2) Aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya adalah: sumber daya manusia, sarana atau fasilitas, anggaran dan masyarakat. 3) Pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a) Meningkatkan jumlah personel Polri b) Mengadakan kendaraan operasional dan peralatan komunikasi handy talky (HT) sesuai kebutuhan c) Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan d) Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.]]>
<![CDATA[Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan) ]]>
<![CDATA[Sharda Abrianti]]>;
<![CDATA[Anna Maria Tri Anggraini]]>;
<![CDATA[Ignatius Pradipta Probondaru]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1926
<![CDATA[Financial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum( studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB) ]]>
<![CDATA[Immanuel Rich, Johannes]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1927
<![CDATA[The application of restorative justice in a criminal case must involve coordination from all levels of law enforcement agencies. Theft is an action that falls into the criminal category where the perpetrator of the theft takes property belonging to another person illegally without the owner's permission. Of course, this act of theft harms one party, namely the victim. At this time, many thefts are found to occur within the environment, not far from those close to the environment itself, it is not uncommon for theft to be carried out by those closest to us. Basically, every person who commits theft must be proven to have fulfilled all the elements of a criminal act as stated in the formulation of Article 362 of the Criminal Code, stealing here is defined as taking something that wholly or partly belongs to another person with the intention of possessing it unlawfully, punishable by a maximum sentence of five years. prison and fine... As for the Problem Formulation: 1. How are the Principles of Restorative Justice Applied to Judges' Considerations in Decisions to Release All Legal Claims (Case Study Decision Number: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? and 2. What are the obstacles in applying the principles of restorative justice to the judge's considerations in making a decision to release all legal claims? The conclusions of this research are: 1. The panel of judges who handled the cases in this research were not guided by the Decree of the Director General of the General Justice Agency Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning guidelines for implementing restorative justice in the General Court environment .The defendant Dedi's case does not meet the requirements for restorative justice as stipulated in National Police Regulation no. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and Attorney General Regulation no. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice and does not fulfill legal objectives, namely the principles of legal certainty, justice and expediency and conclusion 2. The implementation of the concept of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia has not been implemented in an integrated manner with the absence of high-level regulations regarding implementation of restorative justice, including clear technical instructions with the aim of ensuring that the perpetrator truly recovers and is accepted back into society. This is why the criminal justice sub-systems (police, prosecutor's office, judiciary, correctional institutions) in Indonesia do not fully understand what is actually meant by the concept of restorative justice.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama ]]>
<![CDATA[Santira, Widia Salwa Putri]]>;
<![CDATA[Disriani Latifah Soroinda]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1928
<![CDATA[Tulisan ini akan mendiskusikan salah satu modus penyelundupan hukum yaitu pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas terkait. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian dipahami bahwa Notaris berperan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas dengan membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindak pidana pencucian uang dan pembatasan terhadap penanaman modal asing menjadi dasar adanya modus pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum. Para pendiri Perseroan Terbatas hadir dihadapan Notaris dengan menyertakan bukti identitas bahwa dirinya adalah yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta. Namun ditemukan terdapat hal-hal yang tidak diterangkan para penghadap kepada Notaris seperti adanya perjanjian pinjam nama di balik pendirian suatu perseroan. Hal ini diluar dari tanggung jawab Notaris karena Akta Pendirian Perseroan merupakan akta partij yaitu keterangan dari Para Penghadap sehingga kebenaran yang tidak dinyatakan oleh Para Penghadap kepada Notaris di luar tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran formil.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam Penipuan Transaksi Pembelian Tiket Konser Secara Online ]]>
<![CDATA[Aziza Zulia Zaini]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1929
<![CDATA[UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Jurnal ini akan menguraikan pokok permasalahan yakni terkait bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli online, serta bagaimana aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam hal tidak dapat memenuhi hak perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan kajian atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan bahan hukum lain. Penegakan perlindungan konsumen dalam kasus penipuan tiket konser dapat dilakukan melalui dua upaya, yakni upaya penegakan swasta dan penegakan Pemerintah. UUPK berlaku sebagai penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian dari konsumen, pelaku usaha dapat melakukan ganti rugi yangmana dapat berupa pengembalian uang atau mengembalikan jasa yang serupa atau senilai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan ]]>
<![CDATA[Sinaga, Dahato Fontana Sinaga]]>;
<![CDATA[Maria Novita Apriyani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1930
<![CDATA[Rape does not only occur in the realm outside of marriage, it is even now recognized as rape within marriage (marital rape) which is vulnerable to occurring in underhanded marriages. The aim of this research is to explore forms of legal protection for women as victims of criminal acts marital rape in underhanded marriages according to the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 as well as according to Law Number 23 of 2004 and Law Number 12 of 2022. This research method uses a normative juridical research type with a statutory and legal conceptual approach. The research results found that there is a form of legal protection for women as victims of criminal acts marital rape in underhanded marriage according to the old Criminal Code it had not been realized at all, whereas in Law Number 1 of 2023 it had been realized in a preventive as well as repressive form. Meanwhile, according to Law Number 23 of 2004 and Law Number 12 of 2022, legal protection has also been provided, but it is not specifically related to criminal acts. marital rape This occurs in a marital relationship under the hand. Thus, the form of legal protection cannot be realized specifically for victims.]]>
<![CDATA[Implementasi Prosedur Pemberian Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya ]]>
<![CDATA[Syahdu, Pratitis Era Rebana]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1931
<![CDATA[Program asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia terus berjalan hingga Juni tahun 2023. Asimilasi ialah program bagi narapidana yang tujuannya ialah mempersiapkan mereka kembali di masyarakat dengan cara narapidana dibaurkan kepada masyarakat dalam menjalani Sebagian masa pidananya diluar lapas. Dalam implementasi program asimilasi perlu diteliti apakah penerapan program telah sesuai dengan peraturan yang mengatur atau tidak, serta hambatan serta upaya yang dihadapi dalam mengimplementasikan program terkait. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan dalam pemberian hak asimilasi bagi Narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah sesuai dengan peraturan berlaku. Namun dalam penelitian ini juga menemukan fakta bahwa terdapat hambatan tertentu yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam implementasi program asimilasi narapidana bagi naripidana tindak pidana umum.]]>
