cover
Contact Name
Slamet Hari Sutanto
Contact Email
litbang.jatimprov@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
litbang.jatimprov@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gayung Kb. Sari No.56, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
ISSN : 19780354     EISSN : 2622013X     DOI : 10.32781
Core Subject : Economy, Social,
Scope: Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan: Pemerintahan [Goverment] Ekonomi dan Keuangan [Economic and Financial] Sumberdaya alam dan teknologi [Natural Resources and Technology] Ilmu Sosial [Social Science]
Articles 487 Documents
MODEL PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PENDAMPINGAN BERBASIS KOTORAN TERNAK SAPI SEBAGAI LAHAN BISNIS Hakim, Ahmad Khairul; Mauludin, Muchammad Firman; Hermanto, M.; Rokhim, Saiku
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.394 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.291

Abstract

Kemiskinan di pedesaan dan perkotaan merupakan permasalahan utama yang harus segera diatasi. Kabupaten Tuban dan Bojonegoro merupakan dua kabupaten mempunyai permasalahan yang hampir sama yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah menerapkan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi yang digunakan sebagai media pembudidayaan cacing di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan yang dilaksanakan di dua lokasi di Jawa Timur, yaitu Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Kelompok sasaran adalah kelompok ternak di masing-masing wilayah. Data hasil penelitian yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi yang digunakan sebagai media pembudidayaan cacing di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dikemas dalam bentuk FGD dan praktik pembudidayaan yang selanjutnya dilakukan observasi dan pendampingan secara intensif. Produk yang dihasilkan antara lain : cacing hidup, cacing kering, cacing bubuk, dan kascing. Adapun pemasaran pada hasil pembudidayaan cacing termasuk produk yang dihasilkan yaitu dengan menerapkan pemasaran melalui e-marketing. Kesimpulan yang didapat bahwa estimasi peningkatan pendapatan dari pembudidayaan cacing tanah dapat meningkatkan pendapatan 25% hingga 100% dari pendapatan sebelumnya.Kata kunci : e-marketing, pembudidayaan cacing, kotoran sapi, pendampingan masyarakat, dan peningkatan pendapatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI BOJONEGORO Irwantoro, Irwantoro; Noviandari, Indah
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.98 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.283

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro bertitik tolak dari permasalahan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, antara lain (i) Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (ii) Hambatan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (iii) Strategi peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank untuk pengembangan usaha perempuan di Jawa Timur diantaranya Koperasi Wanita dan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra PFK maupun pengembangan Kopwan. Sedangkan rekomendasinya antara lain dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan  Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerdutaskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi dalam hal penyusunan regulasi atau payung hukum untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan maupun mendorong agar lembaga tersebut bisa menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi mendorongdan memfasilitasi serta melakukan maping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM agar  berorentasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK.Kata Kunci: kebijakan pemerintah, lembaga keuangan non bank, kesejahteraan              perempuan The research was conducted in bojonegoro district dotted reject some of the problem of government policy research in the development of bank bonds among non bank financial institutions in an effort to increase women welfare , among others ( i ) the conditions of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( ii ) obstacles in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( iii ) strategy an increase in bonds among non-bank financial institutions development bank in an effort to improving the welfare of the women in the Bojonegoro regency. This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion from this study is there is some non bank financial institutions for business women in East Java, including the cooperative Program established by women and the feminization of poverty Relief Committee was indeed intended for business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended , the role of Government in the development of the non bank financial institutions for women's efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra PFK are both development Kopwan. While the recommendations, among others in terms of utilization as well as Implementing development activities (UPK) ex-PNPM program as well as Gerdutaskin which has business units Save Borrow Women, the Government of East Java province or district/city Governments should facilitate in terms of drafting the regulation or the umbrella law for determining the next steps with regard to women's enterprise development as well as encourage the institution could be part of a Village-owned enterprises. The Government of East Java province or district/city Governments should work together to facilitate and mendorongdan efficiency of mapping against the empowerment of MFI centers as the embryo formation of new cooperatives and  so as bound to OJK in accordance with law No. 1 year 2013 about OJK. Key words: the role of Government, non financial institutions bank, business woman
WACANA HUKUM UJI KONSTITUSIONALITAS PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations) Setyonagoro, Permadi
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.466 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.294

Abstract

Sebagai salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah selayaknya keberadaan peraturan daerah menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan kewenangan pengujian perda kabupaten/kota berada di tangan Mahkamah Agung, sejatinya ada persoalan hukum terkait bagaimana kedudukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan tidak mungkin jika materi muatan dalam perda kabupaten/kota bertentangan dengan misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan dengan perda provinsi. Padahal jelas berbagai peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak hanya terhadap undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakomodasi pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk dibawah undang-undang dan oleh karenanya sangat argumentatif jika dalam konteks negara kesatuan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara sebagian kekuasaan pemerintahan negara untuk menempatkan pemerintah pusat melalui gubernur dalam melakukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Ke depannya revisi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengakomodasi hal ini. Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Daerah
MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH PESISIR PANTAI KABUPATEN SUMENEP Soetriono, Soetriono; Soejono, Djoko; Zahrosa, Dimas B.; Maharani, Ariq Dewi
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.154 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.293

Abstract

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui model pengembangan dan strategi pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dan analitik. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan FGD dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis pendapatan, Force Field Analysis (FFA) dan Analisis Hierarki Process (AHP). Hasil yang diperoleh adalah karakteristik sosial ekonomi, pendapatan dan model pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Produk yang perlu dikembangkan yaitu petis, abon ikan tuna, baso ikan dan kerajinan kerang Hasil FFA diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pendorong dengan nilai urgensi sebesar 1,15 yaitu pesisir bagian utara di dominasi produk olahan basah dan bagian selatan produk kering dan FKK penghambat dengan nilai urgensi sebesar 2,77 yaitu para pelaku industri kreatif cenderung individual dalam mengembangkan usahanya.Kata Kunci : Industri, Kreatif, Pesisir, Model
Kinerja PKB Pasca Alih Status Kepegawaian di Jawa Timur (Studi di Kabupaten Trenggalek, Ponorogo dan Tuban) Lisa, Mardiyono; Kiswahono, Aulia Dikmah
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.881 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.304

Abstract

Perubahan status kepegawaian Penyuluh KB sebagai pegawai pusat akan berkonsekuensi pada kinerja penyuluh KB sebagai pencapaian kompetensi teknis, managerial, dan struktural menjadi landasan penelitian ini. Dengan metode pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam terhadap isu tentang kinerja penyuluh KB paska alih status kepegawaian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada sumber data awal dari OPD KB, yaitu penyuluh KB yang telah mengalami alih status kepegawaian sebagai karyawan pusat di tiga kabupaten Trenggalek, Ponorogo dan Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dan mekanisme operasional penyuluh KB pada program KKBPK paska alih status kepegawaian di Jawa Timur. Adapun hasil penelitian adalah target kinerja belum tercapai karena kurang maksimal untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang inovasi program kinerja, terutama dalam inovasi KIE. Hal ini disebabkan mayoritas PKB berusia tua, keterbatasan tenaga kerja, dan luasnya wilayah kerja sehingga pekerjaan PKB hanya rutinitas belaka. Kreativitas inovasi dan komunikasi ini sangat penting karena PKB dalam melaksanakan tugasnya perlu mengintegrasikan program KKBPK dengan program pembangunan lainnyaKata kunci : Kinerja PKB, Alih status kepegawaian, Jawa Timur
Pengembangan Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Hartono, Rachman; Utomo, Medea Rahmadhani; Purnomo, Mangku
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.544 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.308

Abstract

Kesulitan akses pangan menjadi persoalan krusial yang terjadi di pedesaan khususnya dalam lingkup Jawa Timur. Perlu adanya instrumen yang mampu menyediakan akses pangan dengan harga terjangkau. Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) hadir untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kerawanan pangan. Beberapa yang perlu direalisasikan diantaranya melembagakan model USPD pada desa-desa rawan pangan, menyusun proyeksi cadangan pangan beserta instrumen pencatatannya dan membangun model bisnis. Model bisnis dikemas dalam bentuk Kios Pangan Desa (KPD) yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengadaan dan penyaluran pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Melalui KPD yang ada, terdapat sistem tabungan pangan yang terakumulasi menjadi cadangan pangan desa. Cadangan pangan yang terkumpul kemudian digunakan untuk slametan desa, ritual keagamaan, pengajian dan aktivitas sosial lainnya. Sistem pangan yang stabil hingga menghasilkan cadangan pangan bagi masyarakat desa akan membentuk sistem sosial yang harmonis. Pada muaranya akan mewujudkan stabilitas pangan desa di daerah rawan pangan.
KAJIAN PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR Astuti, Pudji; Afandi, Muhammad Arif; Listyani, Refti Handini
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.221 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.306

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasikan peran dan partisipasi politik perempuan di era reformasi, khususnya Pemilukada di Jatim, kondisi obyektif yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim, dan faktor penghambat partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dan kesimpulannya :1) Partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim terbatas pada 3 tipologi, pertama, ikut serta memilih kandidat kepala daerah. Kedua, mengikuti dan tertarik isu-isu politik. Ketiga, aktif dalam proses pemilukada. 2) Faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan adalah peningkatan kualitas pribadi perempuan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi memuculkan kepercayaan diri, aktif dalam ormas, terkikisnya budaya patriarkhi, penafsiran sempit ajaran agama oleh modernisasi, dan penerapan sistem politik terbuka serta kebijakan affirmative action. 3) Faktor penghambat partisipasi politik perempuan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi personal, rendahnya pemahaman  hak dan kewajiban politik, tidak mandiri secara ekonomi, inferioritas perempuan terhadap laki-laki, budaya patriarkhi masih kental, dan penafsiran ajaran agama yang sempit tentang pemimpin perempuan Kata Kunci    : Kajian Politik Perempuan, Pemilukada, Jawa Timur.
DAMPAK PERTUMBUHAN DAN UMUR BERANAK PERTAMA SAPI PERAH TERHADAP PERFORMA LAKTASI KEBERLANJUTAN Abdurrahman, Ahmad Mualif; Setiasih, Setiasih
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.496 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.307

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dampak pertumbuhan dan umur beranak pertama terhadap produktivitas sapi perah dara secara keberlanjutan. Metode kajian bersifat deskriptif dengan mencermati data-data sekunder dan pustaka. Penurunan biaya pemeliharaan dapat dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan dan umur beranak pertama. Langkah ini dapat mempercepat umur kawin dara karena dapat mencapai 55% bobot dewasa tubuh lebih cepat yang merupakan syarat minimal bobot tubuh untuk kawin dari sapi dara.  Beberapa studi menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan dan umur beranak pertama berdampak pada rendahnya produksi susu pada laktasi pertama. Namun, setelah 5 tahun, induk sapi memproduksi susu dengan jumlah hari produksi yang lebih tinggi dan mempunyai total produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan yag beranak di atas 2 tahun. Dengan percepatan pertumbuhan dan umur beranak pertama dapat meningkatkan keuntungan jangka panjang dari industri sapi perah.Kata kunci: dara, pertumbuhan, umur, produksi
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENURUNKAN JUMLAH RUMAH TANGGA RENTAN MISKIN DI DESA NGROTO kurniawan, yudiyanto tri
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.929 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.299

Abstract

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk memberdayakan rumah tangga rentan miskin. Penguatan BUMDesa harus berbasis kebutuhan pengembangan usaha rumah tangga sasaran tersebut. Kita harus mengidentifikasi stakeholder terkait yang mempunyai relevansi dengan pemberdayaan tersebut, kemudian kita rumuskan model pengembangan BUMDesa tersebut. Kita menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik Studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Fokus Group Diskusi dan dokumentasi. Penentuan informan dengan kombinasi teknik purposive, snowball dan aksidensil. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang relevan antara lain Perguruan Tinggi, Investor, Bank/LKM, Swasta, PKK, Karang Taruna, Komunitas Fungsional, Relawan TIK, LSM, Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/ Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/ Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi/ Kabupaten dan OPD teknis lainnya, serta Media Digital. Dan Pengembangan model dapat dilakukan dengan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO Mopangga, Herwin -; Puhi, Fitriaty; Arif Azis, Arif; Ismail, Wiwik
CAKRAWALA Vol 13, No 2: Desember 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i2.305

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis dampak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, serta menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Pariwisata telah ditetapkan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo sehingga harus terukur hasil, manfaat serta dampaknya bagi seluruh pemangku kepentingan. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta komposisi faktor internal dan eksternal disetiap objek wisata unggulan diperlukan untuk keperluan penentuan strategi dan arah kebijakan pengembangannya. Penelitian menyimpulkan bahwa PAD sektor pariwisata relatif kecil kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Rendahnya PADsp relevan dengan rendahnya tingkat hunian kamar (TPK) hotel dan rata-rata lama inap (LoS). Minimnya pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga relevan dengan minimnya kegiatan penunjang daya tarik objek wisata seperti atraksi seni budaya serta produk lokal yang bisa menjadi souvenir bagi wisatawan. Sarana prasarana di objek wisata unggulan relatif tidak lengkap atau tidak memenuhi standar kepariwisataan. Rendahnya PAD, TPK & LoS juga bisa menjelaskan bahwa meningkatnya wisatawan ke Gorontalo hanya sebagai transit menuju objek wisata unggulan diluar Provinsi Gorontalo

Filter by Year

2006 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1: Juni 2025 Vol. 18 No. 2: Desember 2024 Vol 18, No 2: Desember 2024 Vol 18, No 1: Juni 2024 Vol. 18 No. 1: Juni 2024 Vol 17, No 2: Desember 2023 Vol. 17 No. 2: Desember 2023 Vol. 17 No. 1: Juni 2023 Vol 17, No 1: Juni 2023 Vol 16, No 2: Desember 2022 Vol. 16 No. 2: Desember 2022 Vol 16, No 1: Juni 2022 Vol. 16 No. 1: Juni 2022 Vol. 15 No. 2: Desember 2021 Vol 15, No 2: Desember 2021 Vol. 15 No. 1: Juni 2021 Vol 15, No 1: Juni 2021 Vol. 14 No. 2: Desember 2020 Vol 14, No 2: Desember 2020 Vol 14, No 1: Juni 2020 Vol. 14 No. 1: Juni 2020 Vol 13, No 2: Desember 2019 Vol. 13 No. 2: Desember 2019 Vol. 13 No. 1: Juni 2019 Vol 13, No 1: Juni 2019 Vol 12, No 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 2: Desember 2018 Vol. 12 No. 1: Juni 2018 Vol 12, No 1: Juni 2018 Vol 11, No 2: Desember 2017 Vol. 11 No. 2: Desember 2017 Vol 11, No 1: Juni 2017 Vol. 11 No. 1: Juni 2017 Vol. 10 No. 2: Desember 2016 Vol 10, No 2: Desember 2016 Vol 10, No 1: Juni 2016 Vol. 10 No. 1: Juni 2016 Vol. 9 No. 2: Desember 2015 Vol 9, No 2: Desember 2015 Vol. 9 No. 1: Juni 2015 Vol 9, No 1: Juni 2015 Vol 9, No 1: Desember 2014 Vol. 9 No. 1: Desember 2014 Vol 8, No 1: Juni 2014 Vol. 8 No. 1: Juni 2014 Vol. 8 No. 1: Desember 2013 Vol 8, No 1: Desember 2013 Vol. 7 No. 2: Juni 2013 Vol 7, No 2: Juni 2013 Vol. 7 No. 1: Desember 2012 Vol 7, No 1: Desember 2012 Vol 6, No 2: Juni 2012 Vol 6, No 1: Desember 2011 Vol 5, No 2: Juni 2011 Vol 5, No 1: Desember 2010 Vol 4, No 2: Juni 2010 Vol 4, No 1: Desember 2009 Vol 3, No 2: Juni 2009 Vol 3, No 1: Desember 2008 Vol 2, No 2: Juni 2008 Vol 2, No 1: Desember 2007 Vol 1, No 2: Juni 2007 Vol 1, No 1: Desember 2006 More Issue