Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
533 Documents
<![CDATA[Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020 ]]>
<![CDATA[Ashsyarofi, Hisbul Luthfi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.256
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah pertama mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan ]]>
<![CDATA[Suyono, Yoyok Ucuk]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.258
<![CDATA[Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan, biasanya dengan mediasi penal yang petimbangannya karena supaya tercapainya keadilan hukum, kepastian hukum,dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, jadi kerugian korban dapat segera di kembalikan, agar efisiensi waktu yang dapat di selesaikan lebih cepat, kemudian dari segi biaya penanganan perkara lebih ringan atau lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang di proses lanjut sampai persidangan. Namun hal tersebut tidak menjadikan solusi terbaik untuk pelaku tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan, karena pelaku dapat memanfaatkan proses mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak penyidik kepolisian dengan mudah dan beranggapan bahwa terkait pencurian ringan hanya dapat di selesaikan dengan cara mudah, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan potensi mengulangi perbuatannya. Bagi korban pun akan merasa bahwa tindakan pencurian ringan tersebut bukan suatu kejahatan yang perlu di antisipasi, mengingat proses penyelesaiannya yang mudah, korban akan merasa khawatir dapat terjadi kejadian yang sama yang akan menimpa dirinya maupun terhadap orang lain. Bagi masyarakat sekitar juga akan lebih merasa was – was atau khawatir dengan lingkungannya yang terdapat pelaku tindak kejahata,walaupun tindak kejahatan tersebut tindak pidana ringan, namun asumsi masyarakat akan menimbulkan keresahan.]]>
<![CDATA[Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan ]]>
<![CDATA[Eleanora, Fransiska Novita]]>;
<![CDATA[Lestari, Melanie Pita]]>;
<![CDATA[Ismail, Zulkifli]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.259
<![CDATA[Tujuan dari penelitian untuk mengetahui keberadaan rumah singgah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ahak anak jalanan, serta kendala yang dihadapinya. Dikarenakan anak-anak jalanan yang hidup dijalanan dengan kekerasan, dan sering diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan harus diberikan perlindungan akan hak-haknya secara memadai termasuk perlindungannya dalam bidang hukum, baik anak jalanan dalam kapasitas sebagai pelaku dan juga korban, perlu diberikan pendampingan akan hak-haknya, dan tidak dibedakan dengan hak anak pada umumnya, secara khusus untuk membina agar anak-anak jalanan selalu mendapatkan hak-haknya terutama hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan selama berada dirumah singgah. Metode dalam Penelitian yang diguakan berupa penelitian yang yuridis dan normatif serta berdasarkan pada konsep, dan asas serta mengacu pada literatur-literatur dan peraturan akan perundang-undangan, dimana hasilnya bahwa keberadaan rumah singgah terhadap anak-anak jalanan dapat memberikan perlindungan hak-haknya terutama hak untuk menerima pengajaran, juga menerima pendidikan guna menghindari kehidupan akan kekerasan di jalanan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ]]>
<![CDATA[Khairi, Mawardi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.262
<![CDATA[Lahirnya otonomi daerah telah menggeser sebagian urusan pemeritah pusat menjadi urusan pemerintahan daerah,salah satunya dalam hal perizinan di sektor kelautan,khususny di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tentang kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum normatif (Normatif Legal Reserch) dan dapat disebut pula dengan penelitian perpustakaan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannnya di masyarakat dengan mengkaji dari sumber-sumber literatur yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kewenangan di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen Nomor 8/PERMEN-KP/2019.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen ]]>
<![CDATA[Anadi, Yandri Radhi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.264
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi akibat pembatalan sepihak oleh konsumen karena dalam praktiknya kegiatan pesan memesan makanan lewat ojek online ini masih sering mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah adanya pembatalan pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen tentu tidak berdampak terhadap konsumen, namunberdampak bagi pengemudi ojek online tersebut. Kerugian dalam bentuk materiil tentu masih bisa diganti, tetapi kerugian immateriil tidak akan bisa diganti. Pembatalan sepihak oleh konsumen tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh konsumen, bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pengemudi ojek online adalah memberikan biaya ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ketentuan yang diberikan oleh undang-undang untuk perlindungan hukum kepada pengemudi ojek online harus mempunyai itikad yang baik bagi konsumen untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh pengemudi ojek online.]]>
<![CDATA[Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan ]]>
<![CDATA[Murniati, Rilda]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.265
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dan akibat hukum gugurnya hak mendahului negara atas piutang pajak dalam kepailitan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah bahwa alasan hukum penolakan kurator dalam verifikasi piutang pajak yang dimohonkan oleh DJP yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)di daerah karena keterlambatan yang melebihi batas waktu pencocokan (verifikasi) piutang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai Pasal 113 UU Kepailitan. Untuk itu, setiap kreditor yang terlambat melakukan pendaftaran atau verifikasi piutangnya kepada kurator termasuk piutang pajak menjadikan piutangnya tidak dapat dibayar dari harta pailit debitor. Fakta hukum penolakan kurator akibat daluarsa dalam rapat verifikasi dibenarkan oleh Judex Facti serta dikuatkan dalam keputusan Judex Juris. Selanjutnya, Judex Juris membenarkan pula bahwa akibat daluarsa menempatkan piutang pajak berstatus konkuren dengan kreditor lainnya dengan pembayaran secara proporsional menurut perbandingan besaran piutang masing-masing (pari passu pro rata parte).]]>
<![CDATA[Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Violita, Cindy Winni]]>;
<![CDATA[Isnainul, OK]]>;
<![CDATA[Fitriyani Pakpahan, Elvira]]>;
<![CDATA[Hadlen, Michelle]]>;
<![CDATA[Michael, Michael]]>;
<![CDATA[Danniel, Danniel]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.266
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peranan investasi asing dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Peranan Investasi asing memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian, perkembangan teknologi, perbaikan infarstruktur serta menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan penerimaan Negara. Kendala yang muncul yakni regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif nonfiskal lain tidak mendukung investasi dan tenaga kerja terampil yang belum memadai. Upaya menarik investasi asing dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya Inftrastruktur, tenaga kerja terampil, kemudahan perizinan, insentif dari pemerintah, jaminan hukum dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Zamzami, Abid]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.267
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.]]>
<![CDATA[Pengaturan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Pra BPJS Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Asyhadie, Zaeny]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.268
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebelum berlakunya UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis terhadap bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrin/ pendapat para sarjana yang berkaitan dengan jaminan sosial. Semua bahan hukum dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dari hasil kajian diketahui bahwa Istilah Jaminan Sosial baru dikenal dengan keluarnya UU. No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dipertegas lagi dengan UU. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu dengan UU. 33 Tahun 1947 hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian dan penggantian kerugian tersebut harus dimohonkan ke Pengusaha/Perusahan. Peraturan perundangan yang berlaku sebelum keluarnya UU. No. 24 Tahun 2011 ternyata mempunyai banyak kelemahan, yaitu : (a) Jaminan sosial bagi pekerja buruh disamakan dengan penggantian kerugian, (b)perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian (jaminan social), (c) Jaminan sosial tersebut harus dimohonkan ke perusahan, dan (d) tidak semua pekerja/buruh dapat dipertanggungkan dalam program Pertanggungan, Sakit, Hamil dan Bersalin.]]>
<![CDATA[Pemungutan Hasil Hutan Negara ]]>
<![CDATA[Rahman, Arief]]>;
<![CDATA[Ade Mulada, Diman]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.269
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa secara yuridis-sociolegal mengenai legalitas pemungutan hasil hutan pada hutan negara dan pemungutan hasil hutan dalam prakteknya di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif normatif, sedangkan data lapangan dilakukan croscek (triangulasi) dengan sumber data lain terlebih dahulu, dan selanjutnya dianlisis secara kualitatif, serta menyimpulkannya dengan logika penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan negara dikatakan legal apabila dari awal proses pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dan document dari pejabat yang berwenang. seperti Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Nota Angkutan. Dan juga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa (instansi terkait dengan bidang kehutanan) belum pernah menerbitkaan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara karena memang belum pernah ada permintaan untuk itu. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan negara. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan negara, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.]]>
