cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "volume 8 nomor 1 tahun 2024" : 10 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaan Kelalaian Dokter Di Rumah Sakit Ningsih, Siska Ayu; Aryati, Rika
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5708

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran dan Pasal  190 UU No. 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlidungan terhadap korban kelalaian medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak,Faktor-faktor penyebab terjadinya dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteraan yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yaitu kelalaian dalam hal ini yang dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.
Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd) Yuniarlin, Prihati; Rahma, Fathia Firli; Isniyati, Qodriyah
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5700

Abstract

Perjanjian kawin sebagai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), masih adanya pengajuan pembatalan kawin dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakata dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja, serta dasar pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. karena tidak sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum islam (KHI).
Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung Marhaeningsih, Marhaeningsih; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5710

Abstract

Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawiann tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah.Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer Ridlo, Ali; Pratiwi, Siswantar; Mardani, Mardani
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5701

Abstract

Perkara koneksitas yang dilakukan secara bersama – sama antara Prajurit TNI dengan Warga Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi dari uang Tabungan Wajib Angkatan Darat, berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan Tim Tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI. Perubahan kelembagaan  Menhankam Pangab menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta Menteri Kehakiman yang saat ini tidak ada dan Kewenangan ada di Mahkamah Agung dalam penentuan Perkara Koneksitas serta kewenangan penyidik yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga berpengaruh dalam penyelesaian perkara koneksitas. Dalam penelitian tesis ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Pertama,  bagaimana mengetahui tolak ukur penentuan kompentensi absolut  penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkup peradilan umum dan  peradilan militer? Kedua, Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan penetapan tim tetap penyidik terhadap perkara koneksitas?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus (case study). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Penyelesaian perkara koneksitas perlu dilakukan terobosan pembaharuan hukum dan kerja sama antar lembaga aparat penegak hukum. Perkara Koneksitas ini diselesaikan dengan persidangan di Peradilan Militer, karena melihat Subyek hukum dan titik berat kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan militer. Penentuan titik berat kerugian dilaksanakan penelitian secara bersama antara Jaksa dan Oditur Militer. Kedepan untuk menyelesaikan Perkara Koneksitas, perlu dilakukan kerja sama antar aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah) Musaffah, Ummi; Maharani, Ardiyanti Julia
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5702

Abstract

Keinginan manusia untuk terus berubah merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari makhluk lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, memengaruhi perkembangan individu dan interaksi sosial. Konflik antar individu atau kelompok sering terjadi akibat benturan kepentingan atau kebutuhan yang bersifat bersamaan atau bertentangan. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran penting dalam menetapkan batas-batas dan melindungi kepentingan masyarakat. Di Lampung Tengah, konflik lahan menjadi fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Faktor-faktor seperti klaim adat, kompensasi yang tidak memadai, dan intimidasi menyulitkan penyelesaian konflik. Pendekatan alternatif seperti mediasi dan solusi kedua belah pihak menawarkan harapan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dinamika konflik agraria di Lampung Tengah. Dengan memeriksa teori-teori hukum dan masyarakat serta studi literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab konflik dan strategi penyelesaiannya.
KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia) Amaliyah, Nur Immawati; Sidik, Parid; Gani, Abd
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5696

Abstract

Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkotika masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang (pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.
Analisis Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pencegahan Pencemaran Air Yang Terjadi di Kota Semarang Musaffah, Ummi; Maharani, Ardiyanti julia; Kamal, Ubaidillah
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5703

Abstract

Artikel ini mengulas strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mencegah pencemaran air. Metode penelitian ini yuridis-normatif yang menjelaskan langkah-langkah pemerintah setempat, seperti penegakan aturan, pemantauan kualitas air, dan pemberlakuan kebijakan yang ketat terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri. Meskipun demikian, upaya ini masih dihadang oleh sejumlah tantangan, termasuk kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi penanggulangan yang efektif diperlukan, termasuk perlindungan sumber air, monitoring dan evaluasi teratur, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan Kota Semarang dapat mengatasi masalah pencemaran air dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam Latifa, Soraya Al
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5697

Abstract

Air Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi utama yang dibutuhkan bayi untuk masa tumbuh kembangnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai sebab. Oleh karena itu terbentuklah platform donor ASI dengan nama Lactashare. Lactashare membantu menghubungkan pendonor ASI dengan resipien ASI dan juga menyediakan layanan konsultasi ibu menyusui. Adanya donor ASI tidak bisa mengesampingkan konsekuensi mengenai konsep radha’ah dalam Islam yang mengakibatkan hubungan kemahraman. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai konsep radha’ah dalam donor ASI serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum nasinal mengenai adanya lactashare.  Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa program yang dilaksanakan oleh lactashare sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang menjaga adanya hubungan nasab dengan diterbitkannya sertifikat persusuan. Lactashare juga tidak menggunakan system jual beli ASI yang dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam.
Transaksi Binsis Online Pada Kalangan Mahasiswa Undhari Ditinjau Dari Perlindungan Hukumnya Dilova, Gisha; Alfito, Revi Yulia
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5707

Abstract

Salah satu aplikasi E-Commerce yang berkembang saat ini di kalangan milenial adalah aplikasi Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan keterangan nya melalui penyebaran kuisioner dan dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa, banyak kemudahahan yang diberikan dengan adanya transasksi bisnis ini namun beberapa dampak negatifnya juga sangat banyak jika mahasiswa belum mampu menganalisa dan memahami betul mengenai transasksi bisnin online ini apalagi ditinjau dari aspek hukumnya. Rumusan masaahnya 1. 1.      Bagaimana Perlindungan Hukum Transaski Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari? 2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) data yang digunakan adlaah wawancara dan menyebarkan kuisioner pada 50 0rang mahasiswa asrama Undhari. Hasil penelitian ini transaski bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama undhari sebagian besar sudah menggunakan E-Commerce seperti Shopee, namun pemahaman mahasiswa belum sepenuhnya mengerti mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi prestasi pada aplikasi Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E Commerce mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memahami secara betul mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaski bisnis tersebut serta dampak kedepannya.
Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Enggriyeni, Dewi; Sagita, Ulvina
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5705

Abstract

Pendaftaran merupakan salah satu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis. Hukum internasional yang mengatur pendaftaran indikasi geografis adalah The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958, Geneva  Act  of  the  Lisabon  Agrrement  on  the  Appellation  of Origin and Geographical Indication 2015 dan Agreement on Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights 1994. Hukum nasional tentang pendaftaran indikasi geografis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Penelitian ini membahas bagaimana pendaftaran indikasi geografis ditinjau dari hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan internasional dan nasional tentang pendaftaran indikasi geografis mempunyai kesamaan persyaratan dokumen dan unsur unsur indikasi geografis meskipun belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue