Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton seeks Review articles, Case reports and original contributions from all areas of: Social Science and Humanities: Arts and Humanities, Business Management, Hotel Management, Management, Tourism, Accounting, Decision Science, Education, Economics, Law, Finance, Psychology, Political Science, Physical Education, English Literature, Social Work and History. Life Sciences: Agricultural, Biological Sciences, Biotechnology, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Environmental Science, Ecology, Arachnology, Biodiversity and Conservation, Entomology, Limnology, Ichthyology, Malacology, Immunology and Microbiology, Neuroscience, Marine Biology. Health Science: Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology and Toxicology, Pharmaceutical Science, Veterinary Science, Veterinary Medicine. Physical, Chemical Science and Engineering: Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Science, Energy, Mathematics, Physics and Astronomy, Engineering, Material Science, Statistics. The Journal invites original Research Papers, Review articles, Technical or Case reports and Short communications that are not published or not being considered for publication.
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menanggapi Permintaan Pemanggilan Notaris yang Diajukan oleh Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Hartono, Laksamana Viggoutama Tanaga]]>;
<![CDATA[Hafidh, Muhammad]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7101
<![CDATA[Notaris selalu berusaha melindungi rahasia jabatannya yaitu informasi saat Notaris menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, akan tetapi dalam menjaga rahasia Notaris, terdapat permasalahan hukum yaitu ketika ada permasalahan klien. Hal ini menyebabkan penegak hukum ingin memanggil serta mengambil fotokopi minuta dan protokol notaris. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa Majelis Kehormatan Notaris sebagai organisasi ada dengan tugas membantu notaris menjagarahasia jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa proses pemanggilan notaris dimulai ketika penegak hukum mengajukan surat permohonan pemanggilan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Lalu, akan dibentuk Majelis Pemeriksa untuk memeriksa notaris yang bersangkutan sehingga dapat menjawab surat pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum. Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris tertulis dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[Kedudukan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi (Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 07/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Zulfikar, Raden Viqi Maulana Ihsan]]>;
<![CDATA[Achmad, Suparji]]>;
<![CDATA[Suartini]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7102
<![CDATA[Uang pengganti tambahan dalam perkara korupsi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan menjadi tuntutan tambahan yang digabungkan dengan hukuman pokok. pada dasarnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dicegah dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. berdasarkan penelitian yang berjudul kedudukan uang pengganti pada kasus korupsi (analisa putusan pengadilan nomor: 07/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode penelitian hukum normatif" (yati nurhayati, & ifrani, 2021) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan hanya mengandalkan data sekunder untuk memperoleh data yang valid. penelitian ini mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif, di mana hasil yang diperoleh diterima kebenarannya dan disimpulkan secara khusus, sementara penalaran induktif memperkaya tulisan dengan bukti yang ada. oleh karena itu, penalaran deduktif dan induktif berfungsi untuk mengembangkan kemampuan secara seimbang dan menarik kesimpulan secara umum. penjatuhan uang pengganti ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan negara ke keadaan semula, sekaligus memberikan efek jera kepada terdakwa korupsi.]]>
<![CDATA[Etika Profesi Notaris dalam Menghadapi Tantangan Era Digital ]]>
<![CDATA[Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7125
<![CDATA[Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum melalui akta autentik. Namun, perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru, seperti penggunaan teknologi tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen digital, dan blockchain, yang memerlukan reinterpretasi kode etik profesi. Dalam profesi notaris, adaptasi teknologi tidak hanya melibatkan penerapan alat baru tetapi juga perubahan dalam cara pandang terhadap proses kerja yang sesuai dengan norma etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak digitalisasi terhadap penerapan etika profesi notaris dan strategi adaptasi yang dapat dilakukan. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan fenomena terkait penerapan etika di era digital. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian applied research atau penelitian terapan, karena hasilnya diharapkan memberikan kontribusi langsung bagi profesi notaris, baik melalui rekomendasi kebijakan maupun pedoman etika digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun menghadirkan tantangan terkait keamanan data, keabsahan dokumen digital, dan kepercayaan publik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Ligetime Portie terhadap Keabsahan Akta Wasiat ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Tsalsa Fitriyani]]>;
<![CDATA[Riyanto, Taufan Fajar]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7127
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat dalam hukum perdata Indonesia. Legitime portie, bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, diatur dalam KUHPerdata Pasal 832-845. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akta wasiat batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat, baik dari perspektif hukum perdata Indonesia maupun melalui kajian kasus yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis pengaruh legitimate portie terhadap keabsahan akta wasiat. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan legitimate portie dan akta wasiat melalui studi pustaka. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang aturan ini untuk meminimalkan sengketa waris dan memastikan keabsahan akta wasiat. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa pengadilan sering kali membatalkan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitime portie untuk menjaga prinsip keadilan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Perjanjian Franchise ]]>
<![CDATA[Genoveva, Stephani]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7128
<![CDATA[Kemunculan bisnis waralaba tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi logis bagi sistem hukum. Untuk menjamin dalam mata hukum atas kedua pihak baik penerima atau pemberi franchise, maka perlu dibentuk lembaga hukum yang tepat untuk mengaturnya di suatu negara. Prosedur penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis untuk melakukan kajian yuridis terhadap akta otentik. Hasil penelitian notaris berperan penting dalam perjanjian franchise karena untuk membuat perjanjian tersebut menjadi lebih sah, diperlukan seseorang berkualifikasi notaris yang memiliki peran sebagai pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam konteks waralaba Indonesia, penerapan akta autentik untuk perjanjian franchise tidak diatur wajib oleh peraturan perundang-undangan. Namun, akta autentik mempunyai daya bukti yang sempurna dan bersifat paksa dalam hal peradilan Preventif, Represif, dan Reprsi yang dapat memastikan suatu tindakan atau pengaturan sesuai hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Adaptasi di Era Teknologi ]]>
<![CDATA[Ajisaputri, Irnanda Lucky]]>;
<![CDATA[Antawati, Rika Budi]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7161
<![CDATA[Transformasi digital telah mengubah paradigma transaksi hukum, termasuk peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dokumen. Penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara praktik notarial konvensional dan realitas digital, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung peran notaris dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi notaris dalam transaksi digital serta strategi adaptasi untuk mempertahankan relevansi dan kepatuhan hukum. Kontribusi akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi dan peningkatan kompetensi notaris, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakpastian regulasi, risiko keamanan siber, dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis. Adaptasi dilakukan melalui penguatan kerangka hukum, integrasi teknologi blockchain, dan kolaborasi dengan otoritas terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris perlu mengadopsi teknologi secara proaktif sambil memperkuat prinsip legalitas dan perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation ]]>
<![CDATA[Sabara, Dzikry]]>;
<![CDATA[Hidayati, Maslihati Nur]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7267
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji fenomena rug pull dalam perdagangan cryptocurrency dan tanggung jawab hukum penyedia platform dalam melindungi investor, dengan fokus pada analisis regulasi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih terbatas pada pengaturan aset kripto sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, tanpa memberikan mekanisme perlindungan spesifik terhadap praktik rug pull. Studi komparatif mengungkapkan bahwa negara seperti Jepang telah menerapkan model kolaboratif yang efektif melalui Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) yang menggabungkan regulasi publik dan self-regulation. Penelitian ini menemukan bahwa pencegahan praktik rug pull memerlukan integrasi tiga elemen kunci: penguatan regulasi domestik, implementasi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, dan harmonisasi regulasi internasional. Berdasarkan teori Intermediary Liability, penyedia platform memiliki tanggung jawab hukum signifikan dalam melindungi pengguna melalui mekanisme Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), dan audit kontrak pintar. Penelitian merekomendasikan perluasan cakupan regulasi di Indonesia untuk mencakup kewajiban audit teknologi dan transparansi penuh bagi proyek cryptocurrency, serta pembentukan kerangka kerja kolaboratif antara regulator dan self-regulatory organizations.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kemenkominfo Terhadap Keamanan Pusat Data Nasional (Studi Putusan Nomor: 269/G/TF/2024/PTUN.JKT) ]]>
<![CDATA[Ariansyah, Dicky]]>;
<![CDATA[Safik, Akhmad]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7268
<![CDATA[Perkembangan digitalisasi menempatkan keamanan data sebagai prioritas utama untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman peretasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan data, khususnya melalui studi kasus Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji regulasi seperti UU PDP, PP 71/2019, dan Perpres tentang SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PDN dirancang untuk mendukung tata kelola data terpadu, tantangan seperti fragmentasi data, kurangnya tenaga ahli, serta ancaman siber masih signifikan. Insiden peretasan PDN pada Juni 2024 mengakibatkan kerugian ekonomi hingga Rp6,3 triliun, gangguan layanan publik di berbagai sektor, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis terhadap putusan PTUN mengungkap pendekatan formalistik hakim dalam menolak legal standing Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), yang dinilai mengabaikan keadilan substantif dan prinsip Public Interest Litigation. Kesimpulannya, perlindungan data memerlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur keamanan, serta fleksibilitas hukum untuk mendukung akses keadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi hak privasi dan keamanan data guna membangun kepercayaan publik serta mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Pekerja Klausul Dalam Perjanjian Kerja Bersama Dan Peraturan Perusahaan Tentang Alasan Mendesak Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Sitorus, Heraldo Yehezkiel Shawn Elliot]]>;
<![CDATA[N, Holiness]]>;
<![CDATA[Ayuna, Sherly]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7271
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kaitannya dengan ketentuan PHK karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam praktiknya, alasan mendesak sering digunakan pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak tanpa melalui mekanisme pembuktian atau perlindungan prosedural bagi pekerja. Permasalahan muncul akibat ketidakjelasan definisi dan batasan “alasan mendesak” dalam PKB dan Peraturan Perusahaan, sehingga berpotensi menghilangkan hak-hak pekerja secara sewenang-wenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada pengusaha untuk melakukan PHK tanpa melalui prosedur pembuktian yang ketat dan tanpa kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit atau tripartit. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja, mengingat alasan mendesak yang menjadi dasar PHK cenderung bersifat multitafsir dan tidak selalu dijabarkan secara rinci maupun konsisten dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP).]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tentang Praperadilan Sebagai Pemantau Tugas Penyidik Dalam Proses Formal Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Wiyono, Putut]]>;
<![CDATA[Subekti]]>;
<![CDATA[Widodo, Ernu]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7272
<![CDATA[Peran praperadilan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, pelaksanaannya di Indonesia masih sering mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan.]]>
