Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton seeks Review articles, Case reports and original contributions from all areas of: Social Science and Humanities: Arts and Humanities, Business Management, Hotel Management, Management, Tourism, Accounting, Decision Science, Education, Economics, Law, Finance, Psychology, Political Science, Physical Education, English Literature, Social Work and History. Life Sciences: Agricultural, Biological Sciences, Biotechnology, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Environmental Science, Ecology, Arachnology, Biodiversity and Conservation, Entomology, Limnology, Ichthyology, Malacology, Immunology and Microbiology, Neuroscience, Marine Biology. Health Science: Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology and Toxicology, Pharmaceutical Science, Veterinary Science, Veterinary Medicine. Physical, Chemical Science and Engineering: Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Science, Energy, Mathematics, Physics and Astronomy, Engineering, Material Science, Statistics. The Journal invites original Research Papers, Review articles, Technical or Case reports and Short communications that are not published or not being considered for publication.
Articles
516 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Atas Review Negatif Food Vlogger Melalui Konten Video di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Sari, Evi Diana]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7046
<![CDATA[Konten-konten dari food vlogger bisa mendapatkan banyak penonton dari platform Youtube atau Tiktok karena pengemasan atau penyajian konten video yang lebih santai dari acara serupa yang ada di televisi. Saat sang vlogger sedang mencicipi makanan dan melakukan review, ekspresi yang ditampilkan lebih natural dengan penggunaan bahasa sehari-hari dan dengan penuh emosi melahap makanan yang tersaji menjadi daya tarik dan ciri khas dari konten-konten food vlogger di media social. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Atas Review Negatif Food Vlogger Melalui Konten Video di Media Sosial. Metode yang digunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif berfokus pada analisis mendalam terhadap teks hukum (law in text books) dengan menggunakan data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan literatur hukum lainnya. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama jika ulasan negatif tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang benar dan perlakuan adil.]]>
<![CDATA[Perception of Tax Center Services as a Determinant of Satisfaction ]]>
<![CDATA[Destiana, Destiana]]>;
<![CDATA[Jufri Yandes]]>;
<![CDATA[Jasrial]]>;
<![CDATA[Syarif Fadillah]]>;
<![CDATA[Husna Puteri P]]>;
<![CDATA[Syafiqoh Nurhayati]]>;
<![CDATA[Dedy Juaniadi]]>;
<![CDATA[Aji Fajar Suryo Antoro]]>;
<![CDATA[Muhtarom]]>;
<![CDATA[Dwi Rahmawati]]>;
<![CDATA[Laras Ayu Andini]]>;
<![CDATA[Ridha Azka Raga]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7061
<![CDATA[Tax revenue is the main source of state revenue and to achieve its growth, effective service is needed to increase taxpayer satisfaction. This study aims to provide the impact of Tax Center services on taxpayer satisfaction in the context of the Open University. Using a quantitative descriptive method, data were collected from 115 respondents consisting of lecturers and education staff through a structured questionnaire. The questionnaire measured five dimensions of service, namely physical evidence, transmission, responsiveness, assurance, and empathy, and overall with satisfaction analyzed using the SmartPLS 4.0 application. The results of the study indicate that although empathy has a significant effect on taxpayer satisfaction, other dimensions, namely physical evidence, income, responsiveness, and assurance, do not show a significant effect. Empathy, which includes attention to taxpayer needs, problem solving, and ease of service, is identified as the strongest determinant of satisfaction. This study underlines the importance of empathetic involvement by Tax Center officers in assisting taxpayers, especially in reporting SPT, which increases overall satisfaction. Conversely, other dimensions of impact that are not significant indicate the need for improvement in service delivery. This study concludes with recommendations to strengthen service quality in all dimensions to improve taxpayer satisfaction and compliance.]]>
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice Perkara Narkotika di Kejaksaan Agung ]]>
<![CDATA[Risfidhiyaa, Aina]]>;
<![CDATA[Hidayati, Maslihati Nur]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7094
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang diharuskan memiliki kepastian hukum untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Implementasi keadilan restoratif, bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan hak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat Victimless Crime. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara narkotika melalui restoratif justice mengacu pada Peraturan Kejakasaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan restoratif sebagai pengaplikasian asas dominus litis jaksa. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara restorative justice mengedepankan penyembuhan kepada para pengguna dan mengurangi resiko dari over crowding yang terjadi di lapas.penyelesaian ini pun memberikan manfaat yang banyak tidak hanya kepada negara melainkan kepada setiap para pengguna untuk sembuh total dari ketergantungan penggunaan narkotika secara illegal. Dari penegakan peraturan tersebut memiliki harapan jangka panjang untuk membasmi penyebaran narkotika di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Kenaikan Tingkat Kemiskinan di Italia Pada Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Roosdiantoro, Intan]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7095
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kenaikan tingkat kemiskinan di Italia pada tahun 2020 dengan menggunakan konsepsi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan di Italia pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya penyebaran virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 menyebabkan penderitaan ekonomi ke sebagian besar negara akibatnya, tingkat kemiskinan semakin meningkat. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 adalah yang paling parah selama 15 tahun terakhir. Sekitar 9,4 persen dari populasi hidup dalam kemiskinan absolut. Dimana mereka tidak dapat membeli barang dan jasa. Pada 2019 sebelum terjadinya penyebaran virus Covid-19 angka kemiskinan mencapai 7,7 persen dari populasi, sehingga terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada sebelum penyebaran virus Covid-19 dan sesudah penyebaran virus Covid-19. Guna menanggulangi semakin parahnya penyebaran virus Covid-19, pemerintah Italia melakukan penutupan wilayah sejak 9 Maret 2020. Namun, dalam mengatasi virus ini pemerintah Italia cenderung terlambat dan tidak siap. Virus telah menyebar dan pemerintah gagal. Terdapat dua alasan mengapa Italia cenderung terlambat memberlakukan penutupan wilayah atau lockdown. Alasan pertama yaitu Italia tidak pernah memiliki pengalaman yang relevan terkait krisis kesehatan publik. Kedua yaitu adanya fragmentasi di dalam pemerintahan dalam menangani krisis ini semakin membuat adanya kebingungan bagaimana seharusnya merespon keadaan krisis ini.]]>
<![CDATA[Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menanggapi Permintaan Pemanggilan Notaris yang Diajukan oleh Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Hartono, Laksamana Viggoutama Tanaga]]>;
<![CDATA[Hafidh, Muhammad]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7101
<![CDATA[Notaris selalu berusaha melindungi rahasia jabatannya yaitu informasi saat Notaris menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, akan tetapi dalam menjaga rahasia Notaris, terdapat permasalahan hukum yaitu ketika ada permasalahan klien. Hal ini menyebabkan penegak hukum ingin memanggil serta mengambil fotokopi minuta dan protokol notaris. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa Majelis Kehormatan Notaris sebagai organisasi ada dengan tugas membantu notaris menjagarahasia jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa proses pemanggilan notaris dimulai ketika penegak hukum mengajukan surat permohonan pemanggilan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Lalu, akan dibentuk Majelis Pemeriksa untuk memeriksa notaris yang bersangkutan sehingga dapat menjawab surat pemanggilan notaris yang diajukan oleh penegak hukum. Alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris tertulis dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[Kedudukan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi (Analisa Putusan Pengadilan Nomor: 07/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Zulfikar, Raden Viqi Maulana Ihsan]]>;
<![CDATA[Achmad, Suparji]]>;
<![CDATA[Suartini]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7102
<![CDATA[Uang pengganti tambahan dalam perkara korupsi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan menjadi tuntutan tambahan yang digabungkan dengan hukuman pokok. pada dasarnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dicegah dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. berdasarkan penelitian yang berjudul kedudukan uang pengganti pada kasus korupsi (analisa putusan pengadilan nomor: 07/pid.sus-tpk/2024/pn.jkt.pst) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode penelitian hukum normatif" (yati nurhayati, & ifrani, 2021) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan hanya mengandalkan data sekunder untuk memperoleh data yang valid. penelitian ini mengaplikasikan penalaran deduktif dan induktif, di mana hasil yang diperoleh diterima kebenarannya dan disimpulkan secara khusus, sementara penalaran induktif memperkaya tulisan dengan bukti yang ada. oleh karena itu, penalaran deduktif dan induktif berfungsi untuk mengembangkan kemampuan secara seimbang dan menarik kesimpulan secara umum. penjatuhan uang pengganti ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan negara ke keadaan semula, sekaligus memberikan efek jera kepada terdakwa korupsi.]]>
<![CDATA[Etika Profesi Notaris dalam Menghadapi Tantangan Era Digital ]]>
<![CDATA[Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7125
<![CDATA[Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum melalui akta autentik. Namun, perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru, seperti penggunaan teknologi tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen digital, dan blockchain, yang memerlukan reinterpretasi kode etik profesi. Dalam profesi notaris, adaptasi teknologi tidak hanya melibatkan penerapan alat baru tetapi juga perubahan dalam cara pandang terhadap proses kerja yang sesuai dengan norma etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak digitalisasi terhadap penerapan etika profesi notaris dan strategi adaptasi yang dapat dilakukan. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan fenomena terkait penerapan etika di era digital. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian applied research atau penelitian terapan, karena hasilnya diharapkan memberikan kontribusi langsung bagi profesi notaris, baik melalui rekomendasi kebijakan maupun pedoman etika digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun menghadirkan tantangan terkait keamanan data, keabsahan dokumen digital, dan kepercayaan publik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Ligetime Portie terhadap Keabsahan Akta Wasiat ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Tsalsa Fitriyani]]>;
<![CDATA[Riyanto, Taufan Fajar]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7127
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat dalam hukum perdata Indonesia. Legitime portie, bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, diatur dalam KUHPerdata Pasal 832-845. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akta wasiat batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legitime portie terhadap keabsahan akta wasiat, baik dari perspektif hukum perdata Indonesia maupun melalui kajian kasus yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis pengaruh legitimate portie terhadap keabsahan akta wasiat. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan legitimate portie dan akta wasiat melalui studi pustaka. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum tentang aturan ini untuk meminimalkan sengketa waris dan memastikan keabsahan akta wasiat. Melalui analisis kasus, ditemukan bahwa pengadilan sering kali membatalkan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitime portie untuk menjaga prinsip keadilan.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Perjanjian Franchise ]]>
<![CDATA[Genoveva, Stephani]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7128
<![CDATA[Kemunculan bisnis waralaba tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi logis bagi sistem hukum. Untuk menjamin dalam mata hukum atas kedua pihak baik penerima atau pemberi franchise, maka perlu dibentuk lembaga hukum yang tepat untuk mengaturnya di suatu negara. Prosedur penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis untuk melakukan kajian yuridis terhadap akta otentik. Hasil penelitian notaris berperan penting dalam perjanjian franchise karena untuk membuat perjanjian tersebut menjadi lebih sah, diperlukan seseorang berkualifikasi notaris yang memiliki peran sebagai pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam konteks waralaba Indonesia, penerapan akta autentik untuk perjanjian franchise tidak diatur wajib oleh peraturan perundang-undangan. Namun, akta autentik mempunyai daya bukti yang sempurna dan bersifat paksa dalam hal peradilan Preventif, Represif, dan Reprsi yang dapat memastikan suatu tindakan atau pengaturan sesuai hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Adaptasi di Era Teknologi ]]>
<![CDATA[Ajisaputri, Irnanda Lucky]]>;
<![CDATA[Antawati, Rika Budi]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7161
<![CDATA[Transformasi digital telah mengubah paradigma transaksi hukum, termasuk peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dokumen. Penelitian ini menjadi signifikan karena tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara praktik notarial konvensional dan realitas digital, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung peran notaris dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi notaris dalam transaksi digital serta strategi adaptasi untuk mempertahankan relevansi dan kepatuhan hukum. Kontribusi akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi dan peningkatan kompetensi notaris, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakpastian regulasi, risiko keamanan siber, dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis. Adaptasi dilakukan melalui penguatan kerangka hukum, integrasi teknologi blockchain, dan kolaborasi dengan otoritas terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris perlu mengadopsi teknologi secara proaktif sambil memperkuat prinsip legalitas dan perlindungan konsumen.]]>
