Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Articles
166 Documents
<![CDATA[Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[Taufik Kurrohman]]>;
<![CDATA[Dauman Dauman]]>;
<![CDATA[Agus Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15877
<![CDATA[Klaim asuransi pada asuransi jiwa syariah merupakan pintu bagi konsumen untuk mendapatkan haknya ketika pemilik polis meninggal dunia. Dalam tatanan praktisnya lembaga asuransi jiwa Syariah akan berpedoman pada prinsip Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Klaim asuransi seringkali menjadi sengketa antara nasabah dan Lembaga asuransi karena adanya sifat gharar pada prosedur yang disepakati diawal perjanjian. Fokus pada penelitian ini adalah pertama, Bagaimana aktualisasi klaim asuransi pada lembaga asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah; kedua, Bagaimana hambatan-hambatan dalam menerapkan prinsip keadilan pada klaim asuransi bagi nasabah asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan normatif kualitatif dengan analisis data yang bersumber pada primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan pertama, Pelaksanaan Pelaksanaan klaim asuransi pada Lembaga asuransi jiwa Syariah masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih banyak aspek yang bersifat tidak jelas dalam akad Kedua, hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah berdasarkan prinsp Syariah yaitu belum dipahami secara mendalam akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah oleh para pihak; adanya disorientasi dalam akad tersebut sehingga maknanya belum berdasarkan prinsip Syariah; dan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi dengan asuransi jiwa Syariah belum signifikan.]]>
<![CDATA[Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing ]]>
<![CDATA[Syarif Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Ditha Wiradiputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861
<![CDATA[Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan bisa menarik investasi asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok yaitu; apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah cukup mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing? apakah Undang-Undang Cipta Kerja efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja belum secara detail mengatur hal-hal yang sangat diperlukan untuk menarik investor asing. Undang-Undang Cipta Kerja tidak banyak menyinggung upaya peningkatan produktivitas kerja khususnya terkait usaha peningkatan keterampilan kerja. Padahal, rendahnya keterampilan tenaga kerja menjadi persoalan krusial karena masih di bawah negara-negara tujuan investasi lainnya seperti Vietnam dan Singapura. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja belum efektif dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi, kurang fokusnya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kerja, dan kurangnya penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor infrastruktur. Ketiga, untuk dapat meningkatkan investasi asing yang berefek positif pada penyediaan lapangan kerja, selain peningkatan produktivitas tenaga kerja, juga perlu dilakukan perluasan alternatif bidang usaha untuk investasi asing di sektor infrastruktur. Keempat, meski pemerintah telah berupaya memangkas birokrasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam upaya mengurangi korupsi, namun sayangnya pemerintah justru mengurangi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penindakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.]]>
<![CDATA[Kajian Beban Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Objek Rahn Pada Gadai Syariah Dalam Perspektif Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Edy Mulyanto]]>;
<![CDATA[Fenny Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15879
<![CDATA[Perbedaan akidah dan perspektif di bidang perekonomian dan perdagangan mendasari adanya pemahaman yang berbeda terhadap konsep dan tujuan diadakannya pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi. Demikian juga nilai-nilai komersial dan material mempunyai andil besar dalam membentuk tingkah laku manusia dan dapat pula melahirkan berbagai keinginan dan kebutuhan yang semakin kompleks sehingga pada akhirnya menjadi tuntutan untuk dapat dipenuhi. Hal ini tanpa pandang bulu dapat dialami oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat tanpa melihat strata sosial yang melekat pada dirinya dan pada akhirnya menjadi suatu hal yang lazim dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian dijadikan sebagai suatu tatanan yang baku dalam mengawali dan mengakhiri sesuatu proses. Demikian juga awal lahirnya gadai (rahn) tentunya diawali oleh seseorang yang membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan tertentu, ia mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan meminjam kepada seseorang lainnya. Untuk memberikan kepastian agar pinjaman tersebut dikembalikan maka diperlukan suatu jaminan berupa sesuatu benda yang dimiliki peminjam agar berada dibawah kekuasaan yang memberi pinjaman. Pemahaman dan perspektif yang dimiliki oleh para pihak tersebutlah yang memberikan warna pada bagaimana tatanan-tatanan baku yang akan ditentukan sehingga menjadi aturan-aturan yang harus diterapkan dalam mengawali dan mengakhiri proses gadai (rahn) ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Untuk Mendapatkan Isi Rekam Medis Dalam Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Anggra Yudha Ramadianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15862
<![CDATA[Pemberi pelayanan kesehatan memiliki sejumlah kewajiban terhadap pasien. Salah satunya adalah menyelenggarakan rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut timbul sebagai bentuk pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis. Adanya unsur ekonomi dalam pelayanan kesehatan menyebabkan hubungan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk hubungan transaksi komersial. Dengan demikian, hak pasien terkait isi rekam medis tersebut seharusnya dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan: Memahami dasar hukum untuk melindungi hak pasien sebagai konsumen untuk mendapatkan isi rekam medis menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode: Peneltian ini melakukan pendekatan hukum normatif melalui analisis yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil: Pasien merupakan konsumen dalam pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sengketa yang ditimbulkan karena pelanggaran hak tersebut dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi kepada pasien oleh pelaku usaha, pengajuan gugatan oleh pasien yang dirugikan, dan bahkan tuntutan pidana terhadap pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Siti Amatil Ulfiah]]>;
<![CDATA[Vena Lidya Khairunissa]]>;
<![CDATA[Dian Latifiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864
<![CDATA[Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam kehidupan, termasuk dunia peradilan. Praktik persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi persidangan online. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini dikeluarkan guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan keunggulan E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata pada masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Keunggulan digunakannya sistem E-Litigasi yaitu: pertama, dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilannya. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan dapat mengalami peningkatan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran ]]>
<![CDATA[Fira Adhisa Rivanda]]>;
<![CDATA[Gemala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20218
<![CDATA[Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Namun, sering terjadi perjanjian perkawinan tersebut tidak dilampirkan pada saat pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak mempengaruhi keberlakukan dari perjanjian perkawinan itu sendiri, hanya saja perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi asas publisitas dimana hal ini dapat berpengaruh kepada pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20214
<![CDATA[Mudahnya media sosial terakses oleh masyarakat memberikan dampaik baik sekaligus danpak buruk bagi mereka. Salah satu dampak buruknya adalah bebasnya akses ke situs yang berbagu pornografi, sensual dan vulgar seperti konten – konten yang ada di situs OnlyFans. Ada dasarnya situs ini tidak dikhususkan untuk mengunggah hal yang berbau pornografi, akan tetapi karena pornografi lebih diminati, maka suburlah konten yang berbau pornografi di situs tersebut. Di dalam tulisan ini meneliti dua hal yang penting dan krusial, yaitu apakah konten dewasa di dalam situs OnlyFans itu merupakan sebuah pelacuran dalam tinjauan hukum Islam? Dan Bagaimanakah mengatasi maraknya peredaran konten dewasa di dalam OnlyFans sesuai dengan anjuran Alquran? Metode yang digunakan adalah metode normatif yang mengkombinasikan literatur ilmiah dan Al – Qur’an serta Hadis dalam mengkajinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreator yang mengunggah konten pornografi, vulgar dan sensual di OnlyFans telah melakukan pelacuran terhadap dirinya sendiri karena merendahkan harkat, nilai dan martabatnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak ]]>
<![CDATA[Tasya Raehan Annisa Putri]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20340
<![CDATA[Hadirnya anak di dalam sebuah keluarga adalah sebuah anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi hadirnya anak sejatinya harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Seorang anak yang belum mampu mempertahankan kehidupannya secara mandiri memerlukan pihak-pihak lainnya untuk melakukan perlindungan kepadanya. Perlindungan ini tidak terkecuali kepada pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah. Perlindungan anak di Batam kemudian dilegitimasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Melalui tulisan ini peneliti berusaha untuk menjelaskan pengaturan dan efektifitas pencegahan kekerasan pada anak di Kota Batam melalui Dinas P3AP2KB. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian empiris atau penelitian socio legal (non doctrinal). Sehingga peneliti dapat menyajikan fakta-fakta secara nyata mengenai perlindungan anak di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan pada anak mengalami kenaikan dari tahun 2020 dan jenis kekerasan didominasi dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB belum efektif cukup untuk mengatasi permasalahan di Kota Batam. Perlu adanya pengaturan yang lebih ideal lagi mengenai upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak agar angka kekerasan tersebut dapat menurun atau bahkan hilang.]]>
<![CDATA[Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ary Oktaviyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20215
<![CDATA[Media Sosial salah satu sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi diantara masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi, media sosial sering disalah gunakan untuk melakukan kejahatan dengan mengkritik atau memberi komentar yang menyakiti seseorang. kritik dan komentar yang bersifat negatif sering disebut dengan bullying. bullying termasuk dalam kejahatan karena dapat merugikan dan juga merupakan Tindak Pidana yang termasuk dalam Penghinaan di Media sosial yang merupakan suatu perbuatan negatif yang merugikan pihak tertentu yangadilakukan satu orang atau lebih teryang berupa penghinaan dan bahkan menjelek jelekan tanpa menghiraukan perasaan yang dituju. Pelakuabiasanya mengambil kesempatan untuk menjalankan niatnya, dengan maksud untuk membuat orang lain merasa terganggu ataupun tidak nyaman, dan kadang korban biasanya menyadari penghinaan yg ditujukan dimedia sosial dapat merugikan dan juga menjatuhkan mental yang menerimanya.Media Sosial seharusnya dapat menjadi sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak yang bertujuan utnuk mendapatkan Informasi, saling bertukar ide berupa teks, gambar, atau video bukan menindas dengan perkataan yang bersifat mengejek atau menghina dengan menyalah gunakan media sosial. Tindakan penghinaan atau bullying di media Sosial tentu akan mengganggu orang yang di bully. ]]>
<![CDATA[Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers ]]>
<![CDATA[Edi Sofwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20216
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran wartawan dalam meliput tugas pemberitaan tentang demonstrasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan penulis memaparkan sisi-sisi permasalahan terkait kendala dalam peliputan pers dan kekerasan yang dialami oleh wartawan atau wartawan saat pelaporan. di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari informasi buku dan jurnal. Hasil penelitian pertama, kekebalan jurnalis telah dijamin oleh konstitusi, dan oleh undang-undang, maka seorang jurnalis yang menjalankan profesi jurnalistiknya tidak boleh menghalangi siapa pun karena telah dijamin oleh undang-undang pers, kedua, dalam praktiknya, perlindungan hukum diatur. Pasal 8 UU Pers tentang profesi wartawan yang menjalankan tugasnya dalam meliput demonstrasi belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena masih banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan dan penyitaan media lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan.]]>
